SBY Diharapkan Tegas Terapkan Sistem Presidensial

(mediaindonesia.com) BERDASARKAN hasil penghitungan cepat (quick count) dan penghitungan manual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono hampir pasti akan terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode 2009-2014

Terkait dengan hal itu, muncul berbagai pandangan dan harapan terhadap pemerintahan baru, khususnya bagi SBY yang akan menjadi orang nomor satu RI untuk kedua kalinya. SBY diharapkan mempertegas sistem presidensial dan mampu mengendalikan mitra koalisi yang terdiri dari 24 parpol, terutama dalam hal pembagian kursi kabinet

Pengamat politik Unair Kacung Maridjan menyatakan, sebagai presiden, SBY memiliki otonomi besar untuk menyusun kabinet tanpa terlalu dipengaruhi oleh mitra koalisi. Apalagi, Partai Demokrat mempunyai kursi signifi kan di DPR hasil pemilu legislatif.

Bahkan, kata dia, pemerintahan yang disusun SBY mudah dirampingkan jika dalam perjalanannya menemui persoalan
“Kalau ada persoalan di kabinet, akan mudah diselesaikan oleh SBY karena kali ini tidak ada matahari kembar di pemerintahannya,” paparnya di Jakarta, kemarin

Menurut Sekretaris Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PPP Tamam Achda, secara konstitusi, kedudukan presiden dalam sistem presidensial sangat kuat
Apalagi, perolehan kursi Partai Demokrat sangat signifi kan di parlemen
Karena itu, ujarnya, dalam penyusunan kabinet ke depan, presiden sebaiknya mengacu pada kebutuhan sesuai pro gram yang akan dicapai lima tahun ke depan.

Dengan demikian, sambung Tamam, rekrutmen anggota kabinet lebih fokus pada aspek kapasitas dan loyalitas. “Itu yang diutamakan, bukan sekadar bagi-bagi kue kekuasaan seperti yang sudah-sudah,” cetus politisi senior PPP itu
Tuntutan partai-partai mitra koalisi untuk memperoleh portofolio kabinet, kata dia, tetap harus dipertimbangkan sebagai masukan, tetapi pertimbangan rasional dan profesional tetap harus dikedepankan

“Sebaliknya, mitra koalisi sebaiknya menyerahkan segala keputusan penyusunan kabinet kepada presiden sesuai dengan hak prerogatifnya,” ujar Tamam
Selanjutnya pengamat politik LIPI Syamsuddin Haris melihat tantangan bagi SBY di awal masa pemerintahannya adalah bagaimana membagi kekuasaan dengan partaipartai mitra koalisi serta tim sukses yang selama ini telah bekerja untuk pasangan SBYBoediono

“Banyaknya partai koalisi yang menjadi pendukung serta anggota tim sukses yang sudah bekerja keras selama kampanye akan menyulitkan SBY dalam menyusun kabinetnya,” ucap Syamsuddin
Meski demikian, kata dia, apa pun persoalan yang akan dihadapi, SBY harus mampu membangun kabinet yang pro fesional. “Bisa dengan komposisi 70% dari profesional dan 30% dari partai atau 60%:40% juga boleh,” tukasnya

Belum saatnya Sementara itu, pasangan SBY-Boediono berkomitmen memperkuat pemerintahan presidensial. Sebagai perwujudannya, penyusunan kabinet sepenuhnya akan diserahkan kepada presiden

“Sejak awal kita punya komitmen untuk memperkuat pemerintahan presidensial
Karena itu kita percayakan sepenuhnya kepada presiden terpilih untuk menyusun kabinet yang solid, cakap, dan mampu bekerja secara produktif demi mendukung kinerja presiden dan wapres,” jelas Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrun
Lebih lanjut Anas mengatakan sesungguhnya be lum saatnya membicarakan mengenai kabinet karena kenyataannya belum ada pengumuman resmi hasil pilpres dari KPU

“Belum saatnya bicarakan kabinet, kita tunggu pengumuman resmi KPU. Lagi pula, kita juga tetap ingin agar SBY dan JK serta kabinetnya menjalankan tugas pemerintahan dengan baik hingga 20 Oktober mendatang.”

Anas menambahkan, jika pasangan SBY-Boediono terpilih, pasangan tersebut akan menjalankan 15 agenda prioritas yang disampaikan dalam kampanye terakhir di Gelora Bung Karno pada 4 Juli lalu
Agenda prioritas itu di antaranya memacu pertumbuhan ekonomi guna mendorong kesejahteraan rakyat, mendorong perbaikan sistem pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan ketahanan energi


(MP/*/P-6) mustain@mediaindonesia.com