Mega-Pro : IFES Miliki Data Strategis Negara

Jakarta, Kompas – Data yang dikelola The International Foundation for Electoral Systems merupakan data strategis negara. Data itu, antara lain, secara rinci dan cepat mengungkapkan potret nyata dinamika politik paling dasar.

Koordinator Bidang Informasi Teknologi Mega-Prabowo, Arif Wibowo, mengingatkan hal itu, Senin (13/7), terkait adanya pelibatan The International Foundation for Electoral Systems (IFES) oleh KPU dalam penghitungan suara elektronik via SMS.

”Dalam konteks kepentingan asing, tentu data itu akan menjadi data sangat berharga untuk mengambil kebijakan luar negeri terhadap Indonesia karena mereka secara detail dan konkret serta cepat memperoleh potret nyata dinamika politik paling dasar,” paparnya.

Koordinator Senior Program IFES Anhar Jamal sebelumnya pernah menyatakan bahwa pihaknya hanya membantu KPU dalam pengadaan server dan teknisi. Server itu ditempatkan di Gedung Cyber.

Soal pengiriman informasi, pertama-tama, perolehan suara dari TPS masuk ke server di Gedung Cyber. Setelah dilakukan validasi, data dikirim ke KPU untuk ditampilkan di Tabulasi Nasional. Terkait tampilan dalam Tabulasi Nasional, yang mengetahui adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Arif juga yakin bahwa potret pemilu tersebut akan menjadi dasar bagi kebijakan luar negeri negara asing terhadap kehidupan bangsa di bidang ekonomi, politik, budaya, dan pertahanan keamanan.

Hati-hati menuding

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengingatkan semua pihak untuk tidak terburu-buru menuding adanya intervensi asing dalam pemilu.

”Kita harus hati-hati mengatakan ada intervensi asing. Pemilu 2004 yang berjalan baik juga dibantu IFES, UNDP (The United Nations Development Programme), JICA (Japan International Cooperation Agency). Tapi, semuanya tidak mengganggu kemandirian KPU,” tegasnya.

Menurut Anas, semua keputusan KPU telah berjalan sesuai perintah konstitusi dan undang-undang. Anas juga menegaskan, pihaknya setuju bahwa semua kekurangan harus menjadi pelajaran untuk perbaikan pemilu yang akan datang.

”Tapi, kami tidak setuju dengan kerja keras untuk mencari-cari kesalahan dan kambing hitam. Apalagi kalau semua digunakan sebagai stok alasan untuk tidak menerima hasil pemilu presiden dan mendeligitimasikannya,” tambahnya.

KPU bantah

Anggota KPU, Andi Nurpati, Senin, juga membantah intervensi pihak asing.

”Independensi KPU tidak bisa diukur dari situ. Lembaga asing membuat KPU tidak independen juga tidak benar. IFES bukan satu-satunya, masih ada UNDP dan Partnership yang juga membantu untuk sosialisasi dan simulasi,” tegas Andi.

Menurut Andi, semua bantuan program yang diterima oleh KPU sudah sesuai dengan undang-undang. Ia juga mengatakan, tidak hanya KPU yang menerima bantuan program dari lembaga asing, tetapi juga Badan Pengawas Pemilu.

Sebelumnya, KPU menayangkan hasil hitung cepat melalui SMS yang dilakukan oleh IFES, Hasil hitung cepat itu ditayangkan selama dua hari sejak hari pemungutan suara, 8 Juli.

Tayangan hasil hitung cepat dihentikan pada Kamis (9/7) pukul 18.40 dengan perolehan suara total sebanyak 18.904.132. Pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto sebanyak 5.402.076 (28,57 persen), pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sebanyak 11.658.098 (61,66 persen), dan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto sebanyak 1.847.958 (9,77 persen).

Meski telah ditutup, situs yang menayangkan hitung cepat oleh IFES ini masih bisa diakses. Dalam situs beralamatkan http://tnp.kpu.go.id/pilpres200907/sms/static/ itu terdapat pernyataan yang berbunyi, ”Situs ini adalah Tabulasi Nasional milik KPU dengan menggunakan teknologi SMS untuk menayangkan hasil perhitungan dari KPPS.

Sebagai catatan, hanya KPPS yang telah terdaftar yang bisa berpartisipasi. Data dasar pada situs ini adalah bersifat sementara dan BUKAN hasil perhitungan resmi, mengingat perlu dilakukan proses verifikasi lebih lanjut. Data dasar yang sementara ini tidak mewakili hasil resmi Nasional. Dengan menggunakan situs ini, Anda berarti telah menerima dan memahami pernyataan (disclaimer) ini dan setuju untuk membebaskan dan tidak menuntut tanggung jawab KPU atas penyalahgunaan, penggunaan dan/atau penyebaran data/informasi ini.” (SUT/SIE)