SBY Komitmen Memurnikan Sistem Pemerintahan Presidensial

(jawapos.co.id) Apakah Partai Demokrat juga sudah mempersiapkan kadernya untuk duduk di kabinet? "Durung rek (belum, Red). Kami masih menunggu hasil final rekapitulasi manual oleh KPU," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Jakarta kemarin (9/7).

Soal kabinet, Anas menegaskan, bila mandat politik untuk periode kedua itu sudah diterima, SBY pasti akan berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan dengan lebih mantap, baik, dan produktif. "Jadi, kita tunggu saja hasil akhir di KPU yang biasanya tidak jauh berbeda dari hasil hitung cepat," kata mantan Ketum PB HMI tersebut.

Sementara itu, Bara Hasibuan, wakil ketua Dewan Pakar Tim Kampanye SBY-Boediono, memberikan jawaban yang lebih dalam tentang visi kabinet SBY-Boediono nanti. Menurut Bara, SBY membawa komitmen untuk memurnikan sistem pemerintahan presidensial. Hal itu sudah tampak saat SBY memilih Boediono sebagai cawapresnya. "SBY ingin mengoreksi sistem presidensial walaupun ada risiko-risiko politik dan resistansi politik dari parpol mitra politiknya," terang Bara.

Meski begitu, dalam menyusun kabinet, SBY tetap akan memperhitungkan konsesi politik dengan parpol pendukungnya. Jadi, kabinetnya tidak mungkin bersih 100 persen dari wakil-wakil parpol. "Yang membedakan dari kabinet sekarang, faktor kualitas akan lebih dikuatkan," ujarnya.

Nama-nama kandidat menteri yang diajukan parpol, tambah Bara, akan diproses melalui seleksi yang ketat. "Kompetensi akan betul-betul dilihat, apakah memang pantas atau tidak masuk kabinet," ungkapnya. Bara memastikan, proses negosiasi tidak mengorbankan kebutuhan kabinet yang kuat dan berkualitas untuk membantu presiden.

Direktur Centre for Information and Development Studies (CIDES) Umar Juoro memprediksi, SBY akan menampilkan kepemimpinan yang lebih tegas dan membentuk kabinet yang lebih profesional, terutama di bidang ekonomi. Dalam kaitan itu, lanjut Umar, keputusan SBY merangkul salah satu partai besar, seperti Golkar atau PDIP, ke struktur kabinetnya akan menentukan wajah hubungan pemerintah dengan DPR.

"Kalau PDIP dan Partai Golkar bersama-sama menjadi oposisi, pemerintahan SBY akan tetap kesulitan mendapatkan dukungan DPR dalam berbagai kebijakan dan program ekonominya," tegas Umar.(pri/tof)