PKS Tantang Golkar Menjadi Oposisi

(korantempo.com) JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera berkeberatan Susilo Bambang Yudhoyono memasukkan kader Partai Golkar. Keberadaan menteri dari Partai Golkar dinilai mengesankan partai tersebut sangat pragmatis.

"Alangkah indahnya jika Golkar di pihak oposisi," kata Ketua PKS Zulkieflimansyah dalam diskusi “Menghitung Jatah Koalisi” di gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Zulkieflimansyah menampik anggapan bahwa tantangan Golkar menjadi oposisi menunjukkan kekhawatiran jatah menterinya di kabinet berkurang. Selama ini santer beredar kabar bahwa PKS membidik setidaknya empat kursi menteri di kabinet. "Bukan karena kami takut kehilangan kemewahan sebagai koalisi awal," kata dia.

Hingga kini Partai Golkar belum bersikap terhadap pemerintah Yudhoyono-Boediono, jika terpilih. Pasangan ini berdasarkan hasil hitung cepat mendapat suara lebih dari setengah suara sah. Yudhoyono-Boediono diperkirakan menang dalam satu putaran. Meski sampai kini KPU belum menetapkan calon terpilih.

Partai Golkar merupakan partai pengusung Jusuf Kalla-Wiranto. Saat ini ada pertentangan dua pendapat di lingkup internal Golkar. Sebagian elite Golkar menginginkan partainya beroposisi terhadap pemerintah. Mereka yang mendukung opsi ini menyorongkan Surya Paloh sebagai pengganti Kalla dalam musyawarah nasional yang dijadwalkan baru dilaksanakan pada medio Agustus nanti.

Sebagian elite Golkar lainnya menginginkan partai ini mendukung pemerintah. Mereka menyorongkan Aburizal Bakrie sebagai pengganti Kalla. Namun, sampai kini baru Yuddy Chrisnandi yang resmi direstui Jusuf Kalla sebagai calon penggantinya.

Ketua Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan elite partainya masih bertarung antara kubu pendukung Yudhoyono dan kubu pendukung oposisi. "Terlalu pagi kalau kami memutuskan akan bertahan di pemerintahan atau menjadi oposisi," kata Priyo.

Menurut dia, saat ini Partai Golkar tak dalam posisi menawarkan diri bergabung ke pemerintah. Partai Golkar hanya menunggu tawaran dari Partai Demokrat.

Meski kehadiran Golkar dalam pemerintahan ditolak PKS, Demokrat merelakan kursi menteri diberikan kepada tokoh di luar koalisi pengusung Yudhoyono-Boediono. Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan kabinet tak harus diisi partai koalisi.

"Presiden terpilih punya hak mengambil kader di luar koalisi," kata dia. Anas mengatakan, dalam sistem presidensial, pembentukan kabinet menjadi hak mutlak presiden terpilih. Kader di luar koalisi bisa masuk kabinet jika presiden merasa tak cukup dengan kader dari koalisi.

Anas memastikan masuknya kader dari luar partai koalisi, jika ada, bukan dalam rangka mengurangi jatah kursi partai lain. Namun, kata dia, presiden bertujuan memperkuat sistem pemerintahan. Meski begitu, Anas menegaskan perlunya oposisi sebagai pengimbang.

Kabinet akan dipilih layaknya pemilihan calon wakil presiden saat Yudhoyono mencari pendamping. "Bukan kabinet politik," kata Anas. Ia mendukung kabinet berbasis profesional, walaupun dianggap tak realistis. "Kabinet kerja nanti meramu fungsi representasi partai di koalisi dan fungsi kecakapan," katanya. DWI RIYANTO AGUSTIAR