"SBY Bisa Ambil Menteri dari Luar Koalisi"

VIVAnews - Wacana seputar penyusunan kabinet makin panas. Partai nonkoalisi Susilo Bambang Yudhoyono diindikasikan mendekat ke kubu pemerintah, sementara partai mitra koalisi SBY tampak khawatir dengan kemungkinan perubahan portofolio kabinet.

Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menegaskan SBY - sebagai presiden mendatang - mempunyai hak prerogatif dan kewenangan penuh untuk mengambil anggota kabinet dari partai manapun. "Tidak ada halangan apapun bagi presiden untuk mengambil calon (menteri) dari luar partai koalisi," ujar Anas dalam diskusi "Menghitung Jatah Koalisi" di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 16 Juli 2009.

Bagaimanapun, Anas meyakinkan bahwa berdasarkan etika politik, maka partai mitra koalisi awal pasti dihormati posisinya. Tetapi soal proporsi dan formasi kabinet, Anas kembali menegaskan bahwa hal itu merupakan otoritas presiden terpilih. "Partai Demokrat tidak dalam posisi mendesak presiden atau melakukan intervensi dalam menentukan susunan kabinet," tuturnya.

Anas mengingatkan, susunan kabinet tidak hanya bergantung kepada SBY. Menurutnya, hal itu juga tergantung pada pendirian partai lain (nonkoalisi) yang akan diajak bekerja sama. "Jadi kabinet ditentukan atas kesepakatan dua pihak, bukan sepihak," sahut Anas yang bulan Oktober 2009 akan mulai berkantor di DPR sebagai wakil rakyat.

Persoalan penyusunan kabinet bukanlah tentang menambah atau mengurangi jatah partai koalisi, tapi untuk membentuk pemerintah yang baik. "Pembentukan kabinet tidak seperti pembagian dividen," kata Anas. Ia menjelaskan, ekspektasi rakyat terhadap pemerintahan SBY pada periode keduanya, jelas jauh lebih besar dibanding pada periode pertama. Hal itu tampak pada kemenangan SBY yang nyaris mutlak.

Oleh karena itu, pemerintahan mendatang mutlak memerlukan kemampuan untuk merealisasikan janji-janjinya. Dalam konteks itulah, sambung Anas, maka dibutuhkan suatu pemerintahan yang kokoh. Presiden membutuhkan kader-kader dengan kecakapan tinggi dan profesionalitas teruju, baik berasal dari dalam atau luar partai koalisi.