PD: Partai Koalisi Jangan Mendesak

MedanBisnis - Jakarta Partai Demokrat mengingatkan partai koalisi pendukung SBY-Boediono tidak mendesak SBY dalam penentuan siapa-siapa anggota kabinetnya lima tahun ke depan. PD memberi kebebasan sepenuhnya kepada SBY untuk memilih menterinya.

“Tentang kabinet baru, itu kewenangan penuh presiden terpilih. Kurang tepat didesak-desak untuk segera menetapkan kabinet baru, masanya belum tiba,” ujar Ketua DPP PD, Anas Urbaningrum, Minggu (12/7).
Menurut Anas, masih terlalu dini membicarakan siapa-siapa kaki-tangan pemerintahan SBY-Boediono. Mengenai komposisinya, Anas tidak membatasi baik kalangan akademisi, profesional, ataupun politisi.

“Siapa saja, dari kader partai atau non-partai, komposisinya dan kapan akan ditetapkan itu hak presiden, sekarang masih terlalu dini,” ujar Anas.
Untuk saat ini, Anas mengajak semua partai peserta koalisi pendukung SBY-Boediono untuk mendukung SBY dan JK menyelesaikan sisa waktu pemerintahan 2004-2009 yang tingga beberapa bulan lagi.

“Hasil pilpres belum ditetapkan. Masa tugas kabinet yang sekarang juga masih cukup lama, hampir 3,5 bulan. Lebih etis mendukung SBY-JK dan kabinetnya untuk menuntaskan tugasnya dengan baik,” lanjutnya.
Apakah berarti partai koalisi tidak bisa meminta jatah menteri? “Sebagaimana kaidah dasar sistem presidensial yang membekali presiden dengan hak prerogatif.

Mari menghormati kewenangan presiden terpilih,” tegasnya.Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Ketua fraksinya di DPR-RI Mahfudz Siddiq mengaku telah mengajukan 8 nama calon menteri kepada SBY. Jumlah nama itu merupakan kontrak politik antara PKS dan SBY yang diteken sebelum pilpres 2009 digelar.

PKS sebagai salah satu partai anggota koalisi juga meminta jatah menteri. Partai yang didirikan Gus Dur ini berharap mendapat jatah 3 menteri.”Kita sejak awal sudah menyatakan koalisi dengan partai Demokrat. Ini menjadi catatan penting yang layak diperhitungkan untuk dapat jatah menteri,” ujar Wakil Sekjen PKB Helmy Faishal Zaini.Dikatakan Helmy, jatah 3 menteri itu merupakan sesuatu yang wajar.

Sebab PKB sudah berkoalisi dengan Partai Demokrat sejak awal.
Wakil Ketua Umum PKB Nursyahbani Katjasungkana juga berharap jatah menteri dari PKB lebih banyak dari periode lalu. Namun, itu semua tergantung dari presiden terpilih.
Ia lalu menyebutkan sejumlah kader PKB yang dinilai layak menjadi menteri. Di antaranya, Muhaimin Iskandar (Ketum), Lukman Edy (Sekjen), dan Helmy. (dcn)