Pemerintahan 2009-2014 Kader Golkar Siap Masuk Kabinet

Jakarta, Kompas - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya yang juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta mengemukakan, kader Golkar karena kamampuannya siap masuk kabinet. Namun, soal kabinet, Andi memahami sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden terpilih.

”Kasihlah kewenangan dan kepercayaan kepada presiden terpilih nanti untuk menentukan pemerintahannya sendiri. Ambillah orang-orang yang kira-kira punya kemampuan, jangan karena dia anggota partai politik,” ujar Andi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (13/7).

Andi mengemukakan, menurut Golkar, siapa saja asal punya kemampuan silakan diambil dan ditempatkan di kabinet oleh presiden. Untuk pemilihan anggota kabinet, Andi berharap tidak diprioritaskan karena dia berasal dari partai politik tertentu, misalnya dari Golkar.

Karena pendekatannya kemampuan, menurut Andi, untuk bergabung ke kabinet, kader Golkar tidak perlu minta izin kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar. Dalam sistem presidensial, menurut Andi, tidak ada oposisi.

”Sistem pemerintahan kita presidensial, tak ada oposisi. Kalau mau ada oposisi ya jadi parlementer, ada partai pemerintah, ada nonpemerintah,” ujarnya.

Andi menambahkan, prinsip Golkar untuk pembentukan kabinet ke depan adalah memasang orang-orang yang dipercaya presiden, dipilih sendiri oleh presiden, dan punya keahlian. ”Kalau kader Golkar ada yang diambil juga, itu hendaknya bukan karena Golkarnya, tetapi karena dia dipercaya dan mampu,” ungkapnya.

Kewenangan Presiden

Soal penyusunan kabinet, Ketua Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono yang juga Sekretaris Negara Hatta Rajasa mengemukakan secara diplomatis, hal itu sama sekali belum dibahas oleh Presiden Yudhoyono. Meskipun menurut sejumlah lembaga survei pasangan SBY-Boediono dinyatakan menang dalam Pilpres 2009, SBY masih menunggu hasil resmi yang dihitung dan akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum.

”Sekarang, kan, masih ada kabinet, kok bikin kabinet lagi. Soal kabinet itu nanti kewenangan Presiden lah,” ujar Hatta.

Soal kabinet ini, seusai dinyatakan menang dalam Pilpres 2009 oleh hitung cepat sejumlah lembaga survei, SBY belum berbicara apa pun. Karena mandatnya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla sesuai dengan hasil Pilpres 2004 sampai 20 Oktober 2009, SBY pertama-tama akan fokus menuntaskan mandat tersebut.

Namun, untuk penyusunan kabinet, seperti sinyal awal yang ditegaskan saat memilih Boediono sebagai calon wakil presiden, SBY hendak menegakkan sistem presidensial. Urusan kabinet akan menjadi hak prerogatifnya persis seperti ketika SBY memilih Boediono yang bukan representasi satu dari 24 partai politik mitra koalisi.

Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum mengemukakan, dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden terpilih mempunyai otoritas untuk menyusun formasi kabinet. ”Siapa yang diangkat menjadi menteri, dari mana berangkatnya, termasuk dari partai apa saja, itu sepenuhnya hak prerogatif presiden,” ujarnya. (INU)