Formasi Kabinet SBY 50:50

JAKARTA (SI) – Formasi kabinet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus digagas.Selain harus profesional,komposisi seimbang antara partai dan nonpartai dinilai bisa memuaskan semua pihak. Ketua DPP Partai Demokrat M Jafar Hafsah mengatakan, kabinet yang disusun nanti haruslah sesuai kebutuhan.

Menurut dia, kabinet itu mampu bekerja secara optimal, sehingga apa yang dijanjikan pada saat kampanye dulu bisa tercapai. “Jadi, ukuran kabinet itu jangan berdasarkan jumlah menteri.Kan itu sudah diatur dalam UU No 39/- 2008. Saya kira, jumlah yang sekarang itu masih sesuai. Masih belum waktunya ada perampingan.

Negara Indonesia ini kan besar, banyak hal yang memang harus diatur,”ungkap doktor lulusan IPB bidang pertanian dan pengelolaan wilayah ini. Dia mengatakan, agar kabinet bisa bekerja dengan baik, orang yang masuk nanti harus profesional, artinya menguasai bidangnya, baik dalam arti latar belakang keilmuan juga memiliki pengalaman praktik yang menunjang bidangnya nanti.

Jafar menyadari bahwa komposisi asal para profesional yang bakal mengisi kabinet nanti akan jadi salah satu hal yang mendapat sorotan banyak pihak.Terutama berkaitan dengan kontribusi yang diberikan oleh partai mitra koalisi Demokrat yang mengusung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono.

“Pertama yang harus disadari adalah urusan kabinet ini menjadi hak prerogatif presiden. Kalau saya dimintai pendapat bagaimana komposisinya yang ideal,saya kira yang paling adil adalah 50:50, separuh dari partai,separuh nonpartai.Asal semua yang diusulkan memenuhi syarat profesional itu,”katanya.

Dengan formasi itu, Jafar menilai kabinet yang akan datang akan lebih solid dan lebih optimal dalam bekerja. Kepentingan semua pihak akan terakomodasi dengan baik, konflik kepentingan akan lebih bisa ditekan, dan pada akhirnya tujuan besar untuk membuat rakyat lebih sejahtera akan lebih bisa dicapai.

“Kita tidak bisa mengesampingkan peran partai politik begitu saja. Mereka salah satu pilar dalam demokrasi.Mereka punya struktur dan konstituen yang besar. Partai politik juga memiliki sumber daya yang bagus,”katanya. Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo mengatakan, SBY tentu akan menampung semua masukan yang terkait dengan pembentukan kabinet ke depan.

Terlebih SBY sudah punya pengalaman dalam membentuk kabinet pada 2004 lalu, sehingga akan lebih mudah untuk menentukan yang terbaik. Hadi menambahkan, kepentingan rakyat tentu akan jadi pedoman utama dalam penyusunan kabinet. Namun, SBY akan mempertimbangkan kepentingan partai politik mitra koalisi.

Sebab, pada dasarnya, semuanya memberikan jasa dalam mengantarkan kemenangan dalam Pilpres 2009 lalu. Soal sinyal Partai Golkar yang hendak masuk dalam koalisi Demokrat dan mendapat jatah kursi di kabinet, Hadi enggan berandaiandai. Hadi hanya mengatakan bahwa Demokrat masih membuka pintu bagi semua partai, sebab koalisi itu tidak hanya dibangun sebelum pilpres, tapi juga setelah pilpres.

“Untuk membangun bangsa yang lebih baik, semua elemen bangsa harus ikut terlibat. Dulu saya katakan, koalisi bukan hanya saat menjelang pilpres, tapi juga setelah pilpres,”katanya. Kalangan pengamat politik menilai pos penting dalam kabinet pemerintahan mendatang lebih baik diisi dari kalangan profesional dibanding perwakilan parpol.

Menurut pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, kabinet akan bekerja lebih efektif jika banyak diisi kalangan profesional. Dia mengatakan, kalangan profesional harus mengisi pospos penting yang membutuhkan keahlian, seperti perekonomian, pertanian, pekerjaan umum, dan beberapa pos lainnya. Meski demikian, pihaknya menduga kalangan partai juga membidik pospos penting tersebut.

Dia mengakui jika efektivitas itu akan dibayar oleh tekanan dari parlemen. Sebab, partai politik pendukung tidak akan diam jika kader mereka tidak diakomodasi dalam kabinet nanti.“Tapi kalau banyak diisi politikus, kabinet itu tidak akan pernah bisa efektif juga. Sebab, peluang untuk direcoki di Senayan tetap sama,”katanya di Jakarta kemarin.

Hal itu diungkapkan Syamsuddin terkait Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jika ditetapkan sebagai pemenang pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Charta Politika Bima Arya Sugiharto memprediksi,SBY akan memaksimalkan sistem presidensial yang sedikit intervensi partai politik.

Karena itu,kemungkinan besar kabinet akan diisi oleh kalangan profesional.“Memang, parpol pendukung tetap akan diperhatikan. Tapi, parpol tidak bisa lagi melakukan tekanan politik agar kadernya diakomodir dalam kabinet,”kata Bima kepada SI kemarin. Pengajar di Universitas Paramadina ini menambahkan, dalam menyusun komposisi kabinet mendatang SBY-Boediono harus memerhatikan dua hal penting,yakni kualitas dan regenerasi.

Menurut dia, kualitas sangat penting karena para menteri bakal mengurusi persoalan bangsa. Sedangkan, regenerasi diperlukan untuk menyiapkan sumber daya manusia pada masa mendatang. “Kalau SDM sudah dipersiapkan mulai dari sekarang,maka ke depan akan mudah.Nah,anak-anak muda yang potensial layak diberi kesempatan agar punya pengalaman di birokrasi,” ungkapnya.

Ditanya mengenai siapa saja kalangan profesional yang memenuhi kualifikasi sebagai menteri, dia enggan membeberkan secara detail. Dia hanya menyebutkan bahwa lima orang moderator debat capres-cawapres beberapa waktu lalu layak duduk di kabinet.

Kelima orang tersebut yakni, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat, pengamat ekonomi Alviani,Ketua IDI Fachmi Idris, dan Dekan Fisipol UGM Pratikno.

Kabinet SBY Bukan Kabinet Politik

Dalam menyusun kabinet mendatang SBY akan fokus dalam menyusun kabinet yang berbasis kinerja. Sebab, di periode kedua pemerintahannya dia ingin membuat kerja pemerintahan lebih baik lagi. Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, atas alasan itulah kabinet yang akan disusun bukanlah kabinet hasil bagi-bagi kekuasaan politik.

“Kabinet mendatang adalah kabinet kerja, bukan kabinet politik,” kata Anas, saat diskusi Dialektika Demokrasi, di Gedung DPR,Jakarta,kemarin. Anas mengatakan, SBY ingin mencatat prestasi gemilang baik dirinya maupun lembaga kepresidenan. Karena itu, kabinet mendatang harus lebih efektif dan lebih baik dari saat ini.

Menurut dia,kabinet kerja ini sudah sering dikemukakan SBY, misalnya saat deklarasi di Bandung. Sementara, partai pendukung menyambut baik hal tersebut. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir mengatakan, SBY sudah punya potret siapa saja kader PAN yang bakal direkrut menjadi pembantunya dalam kabinet nanti.

Atas dasar itu,dia menyerahkan semua keputusan itu kepada SBY. “Ini kan sistem presidensial. Presidenlah yang berhak memilih para pembantunya. Presiden tentu akan mengambil calon dari parpol maupun nonparpol.Untuk yang parpol, presiden terpilih tentunya sudah ada potret calon yang ada di partai tersebut,” katanya.

SBY, kata Soetrisno, sebagai presiden yang dipilih rakyat secara langsung, memiliki kekuatan untuk membentuk kabinet menteri yang profesional. Sebab, kata dia, kabinet inilah yang nantinya dapat membantu SBY membawa keluar Indonesia dari krisis keuangan global. Wasekjen DPP PKS Zulkieflimansyah mengatakan, kabinet mendatang memang harus memperhatikan kompetensi.

Dia mengatakan, dalam penyusunannya juga tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan politik semata.“Koalisi ini kansejak awal memang dibangun untuk kerja bukan hanya untuk oportunisme kekuasaan saja,”tegasnya. ( helmi firdaus/ ahmad baidowi/ dian widiyanarko)