Harus Lebih Banyak Profesional di Kabinet

JAKARTA (korantempo.com) -- Menanggapi permintaan jatah menteri dari partai-partai koalisi pendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan soal jatah menteri dalam kabinet mendatang merupakan kewenangan presiden terpilih.

"Itu kewenangan presiden terpilih. Kami yakin SBY akan menyusun formasi kabinet dengan mempertimbangkan semua faktor," ujar Anas melalui pesan pendek kepada Tempo kemarin.

Beberapa faktor yang akan menjadi bahan pertimbangan, kata Anas, adalah soliditas, kecakapan, representasi, kerja sama tim, serta kecakapan lain, seperti kemampuan akademis dan personal. "Semua demi kerja-kerja pemerintahan yang makin mampu menunaikan visi, misi, dan program aksi yang sudah ditawarkan ke publik," kata Anas.

Mengenai keinginan Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan tambahan jatah menteri dalam kabinet mendatang, Anas mengatakan, "Kami juga yakin bahwa PKS akan menghormati kewenangan presiden dalam penyusunan kabinet."

Partai Kebangkitan Bangsa juga menyerahkan pembagian jatah kursi dalam kabinet kepada presiden terpilih. Menurut Ketua Dewan Pengurus Pusat PKB Abdul Kadir Karding, partainya tidak akan meminta jatah kursi kepada pasangan yang menang. "Kami serahkan sepenuhnya, karena beliaulah (SBY) yang berwenang memilih para pembantu-pembantunya," kata Karding di Semarang kemarin.

Yang terpenting, kata Karding, SBY harus memilih orang-orang yang kompeten dan profesional di bidangnya.

Menurut pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, sebagian besar kursi kabinet mendatang sebaiknya diisi oleh kalangan profesional ketimbang politikus.

Dia mengatakan pemerintahan presiden terpilih akan bekerja lebih efektif jika banyak diisi kalangan profesional. Namun, dia mengakui susunan kabinet yang demikian akan mendapat tekanan dari parlemen. "Tapi, kalau banyak diisi politikus, kabinet itu tidak akan pernah bisa efektif. Peluang direcoki Senayan tetap sama," kata Syamsuddin saat dihubungi Tempo kemarin.

Ia menambahkan, kalangan profesional harus mengisi pos-pos penting dan membutuhkan keahlian, seperti perekonomian, pertanian, dan pekerjaan umum. Namun, kata dia, kalangan partai biasanya juga membidik pos-pos penting itu. "Itu tergantung SBY."

SBY, kata dia, juga tak bisa mengabaikan partai-partai pendukungnya. Apalagi basis politik SBY sebenarnya masih lemah.

Pengamat politik Arbi Sanit berpendapat partai-partai koalisi pendukung SBY-Boediono yang tidak lolos parliamentary threshold tak pantas mendapat jatah di kabinet. "Ya, paling tidak mereka (partai kecil) dapat dukungan ketika pilkada atau jatah di komisaris BUMN," ujar Arbi Sanit saat dihubungi kemarin.

Dalam pemilihan presiden lalu, pasangan SBY-Boediono didukung 23 partai peserta pemilu legislatif. Dari ke-23 partai tersebut, hanya PKS, Partai Persatuan Pembangunan, PKB, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat yang lolos parliamentary threshold.

Menurut Arbi, kelima partai besar tersebut berhak mendapat posisi di kabinet. Komposisinya bisa dilihat dari proporsi kemenangan di pemilu legislatif. Namun, kata dia, pertimbangan utamanya tetap profesionalitas tiap calon menteri. "Demokrat boleh dapat jatah terbanyak, tapi ada nggak kandidat yang berkualitas," kata Arbi. AGOENG WIJAYA | WAHYUANA | DIANING SARI | ROFIUDDIN