(okezone.com) JAKARTA - Debat calon wakil presiden kedua digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di hotel Bidakara, Selasa (30/6/2009) malam ini. Cawapres Boediono datang paling awal dibanding dua cawapres lainnya.
Boediono tampak mengenakan batik lengan panjang warna abu-abu lengkap dengan peci hitam. Dia, yang tidak ditemani istrinya itu, langsung memasuki ruang tunggu salah satu ruangan di Hotel Bumi Karsa, komplek Hotel Bidakara, Jakarta.
Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini hanya meninggalkan senyum tanpa berkomentar sedikit pun.
Sementara itu salah satu tim sukses Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boedino, Anas Urbaningrum mengatakan, Boediono akan tampil alami malam ini. "Persiapannya biasa saja," tegasnya.
Boediono juga, lanjut Anas, tidak akan menggunakan siasat apa pun, apalagi menyerang. "Pak Boediono kan bukan tipikal penyerang. Ya biasa sajalah," pungkasnya. (ded)
Tuesday, June 30, 2009
Monday, June 29, 2009
Anas: Istri Boediono Katolik Skenario Hitam
INILAH.COM, Jakarta - Pengedar isu istri Boediono, Herawati Katolik telah menjalani pemeriksaan oleh Poltabes Medan. Pengakuan Adi Zeini Ginting yang mengaku menyebar merupakan skenario hitam untuk SBY-Boediono.
"Itu adalah hal yang ganjil dan tidak mungkin. Kalau mengaku-aku, itu sangat mungkin menjadi bagian dari skenario kampanye hitam terhadap pasangan SBY-Boediono," cetus anggota tim kampenye nasional SBY-Boediono, Anas Urbaningrum kepada INILAH.COM, di Jakarta, Selasa (30/6).
Ketua DPP Partai Demokrat ini mengatakan, bahkan pihaknya sering mendapatkan laporan bahwa kampanye hitam terhadap SBY-Boediono disebarkan merata di seluruh daerah. Bukan saja pakai selebaran, tetapi juga memakai SMS dan bahkan pada pertemuan-pertemuan terbatas.
"Terhadap masalah tersebut, kami percayakan kepada proses hukum," ujar mantan anggota KPU Ini.
Karena itu, tutur Anas, pihaknya menyerukan agar fitnah dan kampanye hitam sesegera mungkin dihentikan. Janganlah menghalalkan segala cara untuk mencapai kemenangan.
"Apalagi dengan fitnah. Itu adalah tindakan yang keji dan dimurkai Tuhan. Yang memakai fitnah dalam kampanye, kami yakini akan kalah oleh kuasa Tuhan," tandas mantan Ketua PB HMI ini. [jib]
"Itu adalah hal yang ganjil dan tidak mungkin. Kalau mengaku-aku, itu sangat mungkin menjadi bagian dari skenario kampanye hitam terhadap pasangan SBY-Boediono," cetus anggota tim kampenye nasional SBY-Boediono, Anas Urbaningrum kepada INILAH.COM, di Jakarta, Selasa (30/6).
Ketua DPP Partai Demokrat ini mengatakan, bahkan pihaknya sering mendapatkan laporan bahwa kampanye hitam terhadap SBY-Boediono disebarkan merata di seluruh daerah. Bukan saja pakai selebaran, tetapi juga memakai SMS dan bahkan pada pertemuan-pertemuan terbatas.
"Terhadap masalah tersebut, kami percayakan kepada proses hukum," ujar mantan anggota KPU Ini.
Karena itu, tutur Anas, pihaknya menyerukan agar fitnah dan kampanye hitam sesegera mungkin dihentikan. Janganlah menghalalkan segala cara untuk mencapai kemenangan.
"Apalagi dengan fitnah. Itu adalah tindakan yang keji dan dimurkai Tuhan. Yang memakai fitnah dalam kampanye, kami yakini akan kalah oleh kuasa Tuhan," tandas mantan Ketua PB HMI ini. [jib]
Demokrat: Isu Katolik Kampanye Hitam
INILAH.COM, Jakarta - Adi Zein Ginting, pengedar selebaran 'istri Boediono Katolik' yang mengaku sebagai simpatisan Partai Demokrat, telah menjalani pemeriksaan di Poltabes Medan. Pengakuan itu dinilai elit Demokrat sebagai 'skenario hitam' untuk memojokkan SBY-Boediono.
"Itu adalah hal yang ganjil dan tidak mungkin. Kalau mengaku-aku, itu sangat mungkin menjadi bagian dari skenario kampanye hitam terhadap pasangan SBY-Boediono," cetus anggota tim kampenye nasional SBY-Boediono, Anas Urbaningrum kepada INILAH.COM, di Jakarta, Selasa (30/6).
Ketua DPP Partai Demokrat ini mengatakan, bahkan pihaknya sering mendapatkan laporan bahwa kampanye hitam terhadap SBY-Boediono disebarkan merata di seluruh daerah. Bukan saja pakai selebaran, tetapi juga memakai SMS dan bahkan pada pertemuan-pertemuan terbatas.
"Terhadap masalah tersebut, kami percayakan kepada proses hukum," ujar mantan anggota KPU Ini.
Karena itu, tutur Anas, pihaknya menyerukan agar fitnah dan kampanye hitam sesegera mungkin dihentikan. Janganlah menghalalkan segala cara untuk mencapai kemenangan.
"Apalagi dengan fitnah. Itu adalah tindakan yang keji dan dimurkai Tuhan. Yang memakai fitnah dalam kampanye, kami yakini akan kalah oleh kuasa Tuhan," tanas mantan Ketua PB HMI ini. [jib]
"Itu adalah hal yang ganjil dan tidak mungkin. Kalau mengaku-aku, itu sangat mungkin menjadi bagian dari skenario kampanye hitam terhadap pasangan SBY-Boediono," cetus anggota tim kampenye nasional SBY-Boediono, Anas Urbaningrum kepada INILAH.COM, di Jakarta, Selasa (30/6).
Ketua DPP Partai Demokrat ini mengatakan, bahkan pihaknya sering mendapatkan laporan bahwa kampanye hitam terhadap SBY-Boediono disebarkan merata di seluruh daerah. Bukan saja pakai selebaran, tetapi juga memakai SMS dan bahkan pada pertemuan-pertemuan terbatas.
"Terhadap masalah tersebut, kami percayakan kepada proses hukum," ujar mantan anggota KPU Ini.
Karena itu, tutur Anas, pihaknya menyerukan agar fitnah dan kampanye hitam sesegera mungkin dihentikan. Janganlah menghalalkan segala cara untuk mencapai kemenangan.
"Apalagi dengan fitnah. Itu adalah tindakan yang keji dan dimurkai Tuhan. Yang memakai fitnah dalam kampanye, kami yakini akan kalah oleh kuasa Tuhan," tanas mantan Ketua PB HMI ini. [jib]
PD Minta Fitnah dan Kampanye Hitam Dihentikan
Jakarta - Partai Demokrat (PD) bosan dengan black campaign yang selalu menyerang pasangan SBY-Boediono. PD meminta semua pihak menghentikan fitnah dan black campaign.
"Kami menyerukan agar fitnah dan kampanye hitam dihentikan. Janganlah
menghalalkan segala cara untuk mencapai kemenangan," kata Ketua DPP PD, Anas Urbaningrum, dalam pesan singkat kepada detikcom, Senin (30/6/2009).
Anas mengaku mendapat banyak beragam laporan dari daerah terkait black
campaign terhadap pasangan SBY-Boediono. Anas berharap hal ini tidak
berkelanjutan.
"Kami mendapatkan laporan bahwa kampanye hitam terhadap SBY-Boediono
disebarkan merata di seluruh daerah. Bukan saja pakai selebaran, tetapi juga
memakai sms dan bahkan pada pertemuan terbatas," keluh Anas.
"Itu adalah tindakan yg keji dan dimurkai Tuhan. Yang memakai fitnah dalam
kampanye, kami yakini akan kalah oleh kuasa Tuhan dan kejernihan rakyat," kata eks anggota KPU ini.
( van / aan )
"Kami menyerukan agar fitnah dan kampanye hitam dihentikan. Janganlah
menghalalkan segala cara untuk mencapai kemenangan," kata Ketua DPP PD, Anas Urbaningrum, dalam pesan singkat kepada detikcom, Senin (30/6/2009).
Anas mengaku mendapat banyak beragam laporan dari daerah terkait black
campaign terhadap pasangan SBY-Boediono. Anas berharap hal ini tidak
berkelanjutan.
"Kami mendapatkan laporan bahwa kampanye hitam terhadap SBY-Boediono
disebarkan merata di seluruh daerah. Bukan saja pakai selebaran, tetapi juga
memakai sms dan bahkan pada pertemuan terbatas," keluh Anas.
"Itu adalah tindakan yg keji dan dimurkai Tuhan. Yang memakai fitnah dalam
kampanye, kami yakini akan kalah oleh kuasa Tuhan dan kejernihan rakyat," kata eks anggota KPU ini.
( van / aan )
Sunday, June 28, 2009
Anas: Spanduk KPU Tak Untungkan SBY
VIVAnews - Spanduk sosialisasi contreng KPU yang selama ini diprotes sejumlah pihak, kata Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, sebenarnya tidak menguntungkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.
“Spanduk sosialisasi itu tidak menguntungkan pasangan nomor dua, karena tidak ada nomor urutnya,” kata Anas di Jakarta.
Dalam spanduk yang dikeluarkan KPU itu terdapat gambar kolom yang jumlahnya enam buah dan posisinya berderet.
Persoalan timbul karena contreng warna merah menandai salah satu kolom diurutan tengah. Itu sebabnya, sejumlah pihak menafsirkan bahwa tanda itu untuk mengarahkan pemilih ke pasangan nomor urut dua yang merupakan nomor SBY-Boediono.
Daripada ditafsirkan yang tidak-tidak dan dipolitisir, Anas mengimbau KPU segera mengganti spanduk sosialisasi dengan yang baru, misalnya hanya gambar dua kolom pasangan calon tanpa nomor urut.
Anas meminta KPU tidak boleh partisan atau melakukan sesuatu yang bisa ditafsirkan memihak atau menguntungkan pihak tertentu.
Anas menginginkan semua proses pemilihan presiden berjalan deomkratis, luber dan jurdil.
“Kami minta KPU meneliti siapa yang bertanggungjawab (spanduk). Siapa tahu ada unsur selundupan untuk melakukan pembusukan pasangan SBY-Boediono, atau bahkan mungkin merusak nama KPU sendiri,” katanya.
Anas mengatakan tidak ingin KPU direpotkan oleh masalah yang terjadi karena ketidakcermatan yang kemudian dapat menimbulkan salah penafsiran.
“Spanduk sosialisasi itu tidak menguntungkan pasangan nomor dua, karena tidak ada nomor urutnya,” kata Anas di Jakarta.
Dalam spanduk yang dikeluarkan KPU itu terdapat gambar kolom yang jumlahnya enam buah dan posisinya berderet.
Persoalan timbul karena contreng warna merah menandai salah satu kolom diurutan tengah. Itu sebabnya, sejumlah pihak menafsirkan bahwa tanda itu untuk mengarahkan pemilih ke pasangan nomor urut dua yang merupakan nomor SBY-Boediono.
Daripada ditafsirkan yang tidak-tidak dan dipolitisir, Anas mengimbau KPU segera mengganti spanduk sosialisasi dengan yang baru, misalnya hanya gambar dua kolom pasangan calon tanpa nomor urut.
Anas meminta KPU tidak boleh partisan atau melakukan sesuatu yang bisa ditafsirkan memihak atau menguntungkan pihak tertentu.
Anas menginginkan semua proses pemilihan presiden berjalan deomkratis, luber dan jurdil.
“Kami minta KPU meneliti siapa yang bertanggungjawab (spanduk). Siapa tahu ada unsur selundupan untuk melakukan pembusukan pasangan SBY-Boediono, atau bahkan mungkin merusak nama KPU sendiri,” katanya.
Anas mengatakan tidak ingin KPU direpotkan oleh masalah yang terjadi karena ketidakcermatan yang kemudian dapat menimbulkan salah penafsiran.
Anas: Spanduk Contreng No 2 Rugikan SBY
INILAH.COM, Jakarta - KPU telah memastikan mencabut spanduk sosialiasi contreng dengan gambar surat suara dengan contreng di nomor urut 2 di Lampung. Tim kampanye nasional SBY-Boediono mendukung pencopotan spanduk tersebut karena dianggap merugikan mereka.
"Sebetulnya spanduk sosialisasi itu tidak menguntungkan pasangan nomor urut 2, karena tidak ada nomor urutnya. Meskipun tidak ada nomor urutnya, daripada ditafsirkan yang tidak-tidak dan dipolitisir. KPU perlu segera mengganti dengan yg baru," jelas anggota tim kampanye nasional SBY-Boediono, Anas Urbaningrum kepada INILAH.COM, di Jakarta, Minggu (28/6).
Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat itu mengatakan KPU, misalnya, hanya melakukan gambar sepasang calon tanpa nomor urut. Karena itu, menurutnya, KPU harus bekerja mandiri. "Tidak boleh partisan atau melakukan sesuatu yang bisa ditafsirkan memihak atau menguntungkan pihak tertentu," ujar mantan anggota KPU ini.
Jika ada yang alat sosialisasi yang terkesan menguntungkan pasangan SBY-Boediono, atau pasangan calon yang lain, Anas menjelaskan, sebaiknya segera ditarik dan diganti yang baru. Sebab pihaknya, ingin seluruh proses pilpres berjalan dengan demokratis, luber dan jurdil.
"Kami juga minta kepada KPU untuk meneliti siapa yang bertanggung jawab. Siapa tahu ada unsur selundupan untuk melakukan pembusukan pasangan SBY-Boediono. Atau bahkan mungkin untuk merusak nama KPU sendiri," terang Anas.
Jika kekhilafan teknis, seperti pada saat berkas SBY-Boediono yang dikirim ke tim JK-Wiranto dan sebaliknya, kanjut Anas, KPU perlu menjelaskannya secara terbuka. "Kami tidak ingin KPU. Direpotkan oleh hal-hal sepele yang muncul hanya karena kekurangcermatan, dan itu dipolitisir berlebihan," tandas mantan Ketua PB HMI ini. [jib/nuz]
"Sebetulnya spanduk sosialisasi itu tidak menguntungkan pasangan nomor urut 2, karena tidak ada nomor urutnya. Meskipun tidak ada nomor urutnya, daripada ditafsirkan yang tidak-tidak dan dipolitisir. KPU perlu segera mengganti dengan yg baru," jelas anggota tim kampanye nasional SBY-Boediono, Anas Urbaningrum kepada INILAH.COM, di Jakarta, Minggu (28/6).
Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat itu mengatakan KPU, misalnya, hanya melakukan gambar sepasang calon tanpa nomor urut. Karena itu, menurutnya, KPU harus bekerja mandiri. "Tidak boleh partisan atau melakukan sesuatu yang bisa ditafsirkan memihak atau menguntungkan pihak tertentu," ujar mantan anggota KPU ini.
Jika ada yang alat sosialisasi yang terkesan menguntungkan pasangan SBY-Boediono, atau pasangan calon yang lain, Anas menjelaskan, sebaiknya segera ditarik dan diganti yang baru. Sebab pihaknya, ingin seluruh proses pilpres berjalan dengan demokratis, luber dan jurdil.
"Kami juga minta kepada KPU untuk meneliti siapa yang bertanggung jawab. Siapa tahu ada unsur selundupan untuk melakukan pembusukan pasangan SBY-Boediono. Atau bahkan mungkin untuk merusak nama KPU sendiri," terang Anas.
Jika kekhilafan teknis, seperti pada saat berkas SBY-Boediono yang dikirim ke tim JK-Wiranto dan sebaliknya, kanjut Anas, KPU perlu menjelaskannya secara terbuka. "Kami tidak ingin KPU. Direpotkan oleh hal-hal sepele yang muncul hanya karena kekurangcermatan, dan itu dipolitisir berlebihan," tandas mantan Ketua PB HMI ini. [jib/nuz]
Tidak Mungkin Anggota Demokrat Menyebarkan Selebaran Gelap
JAKARTA--MI: Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum menyatakan sesuatu hal yang ganjil dan tidak mungkin bila anggota Demokrat yang menjadi pelaku penyebaran selebaran gelap yang menyatakan istri Boediono Katolik.
Dinilai Anas tindakan mengaku-aku itu sangat mungkin menjadi bagian dari skenario kampanye hitam terhadap pasangan sby-boediono.
"Kami mendapatkan laporan bahwa kampanye hitam terhadap SBY-Boediono disebarkan merata di seluruh daerah," ujar Anas dalam pesan singkatnya ke Media Indonesia di Jakarta, Minggu (28/6).
Penyebaran kampanye hitam, lanjut Anas, bukan hanya dilakukan dengan selebaran, tapi juga memakai pesan singkat (short massage service atau SMS.
"Dan bahkan pada pertemuan-pertemuan terbatas," tandasnya. (Rin/OL-04)
Dinilai Anas tindakan mengaku-aku itu sangat mungkin menjadi bagian dari skenario kampanye hitam terhadap pasangan sby-boediono.
"Kami mendapatkan laporan bahwa kampanye hitam terhadap SBY-Boediono disebarkan merata di seluruh daerah," ujar Anas dalam pesan singkatnya ke Media Indonesia di Jakarta, Minggu (28/6).
Penyebaran kampanye hitam, lanjut Anas, bukan hanya dilakukan dengan selebaran, tapi juga memakai pesan singkat (short massage service atau SMS.
"Dan bahkan pada pertemuan-pertemuan terbatas," tandasnya. (Rin/OL-04)
Demokrat Minta Evaluasi Spanduk Sosialisasi, PDIP Desak Bawaslu Usut
(jawapos.com) JAKARTA - Kubu SBY-Boediono tak mau blunder spanduk sosialisasi mencontreng yang diedarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terulang. Mereka meminta agar KPU kembali menyisir berbagai alat sosialisasi pilpres yang lain.
Mereka khawatir masih terdapat alat sosialisasi yang terkesan menguntungkan pasangan calon tertentu. ''KPU semestinya bekerja mandiri. Tidak boleh partisan atau melakukan sesuatu yang bisa ditafsirkan memihak atau menguntungkan salah satu pihak,'' tegas Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Jakarta kemarin (27/6).
Terkait dengan spanduk mencontreng yang dianggap menguntungkan pasangan bernomor urut dua, yakni SBY-Boediono, Anas memastikan itu sama sekali tidak berkaitan dengan pihaknya. Bahkan, dia meminta agar KPU meneliti siapa yang bertanggung jawab di balik desain spanduk tersebut.
''Siapa tahu memang ada unsur selundupan untuk melakukan pembusukan pasangan SBY-Boediono atau mungkin untuk merusak nama KPU,'' tegasnya.
Menurut Anas yang juga mantan anggota KPU itu, kalau persoalannya hanya kekhilafan teknis, KPU perlu menjelaskan secara terbuka kepada wakil tim sukses setiap pasangan calon dan publik luas.
Spanduk sosialisasi contreng KPU memang menimbulkan kontroversi. Sebab, di antara tiga simulasi pasangan calon yang ada, contoh tanda contreng diberikan kepada pasangan calon yang berada di tengah. Hal itu dianggap tidak netral dan bertendensi mengarahkan pilihan rakyat.
Sementara itu, Tim kampanye nasional pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto (Mega-Pro) geram terhadap munculnya spanduk sosialisasi pilpres yang tak netral. Timkamnas mendesak Bawaslu segera mengusut tuntas dugaan pelanggaran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum itu.
"Harus dicari pelakunya. Jika terbukti, Bawaslu jangan ragu-ragu untuk melaporkan ke Polri," kata Arif Wibowo, anggota Timkamnas Mega-Pro, kepada wartawan kemarin (27/6).
Menurut Arif, Timkamnas Mega-Pro merasa prihatin atas adanya spanduk sosialisasi pilpres yang tak netral itu. Dalam spanduk tersebut, disosialisasikan cara mencontreng pada kolom pasangan nomor urut dua, yang saat ini notabene milik pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. Timkamnas menilai, hal itu bisa diduga merupakan cara-cara kampanye negatif. (pri/bay/agm)
Mereka khawatir masih terdapat alat sosialisasi yang terkesan menguntungkan pasangan calon tertentu. ''KPU semestinya bekerja mandiri. Tidak boleh partisan atau melakukan sesuatu yang bisa ditafsirkan memihak atau menguntungkan salah satu pihak,'' tegas Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Jakarta kemarin (27/6).
Terkait dengan spanduk mencontreng yang dianggap menguntungkan pasangan bernomor urut dua, yakni SBY-Boediono, Anas memastikan itu sama sekali tidak berkaitan dengan pihaknya. Bahkan, dia meminta agar KPU meneliti siapa yang bertanggung jawab di balik desain spanduk tersebut.
''Siapa tahu memang ada unsur selundupan untuk melakukan pembusukan pasangan SBY-Boediono atau mungkin untuk merusak nama KPU,'' tegasnya.
Menurut Anas yang juga mantan anggota KPU itu, kalau persoalannya hanya kekhilafan teknis, KPU perlu menjelaskan secara terbuka kepada wakil tim sukses setiap pasangan calon dan publik luas.
Spanduk sosialisasi contreng KPU memang menimbulkan kontroversi. Sebab, di antara tiga simulasi pasangan calon yang ada, contoh tanda contreng diberikan kepada pasangan calon yang berada di tengah. Hal itu dianggap tidak netral dan bertendensi mengarahkan pilihan rakyat.
Sementara itu, Tim kampanye nasional pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto (Mega-Pro) geram terhadap munculnya spanduk sosialisasi pilpres yang tak netral. Timkamnas mendesak Bawaslu segera mengusut tuntas dugaan pelanggaran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum itu.
"Harus dicari pelakunya. Jika terbukti, Bawaslu jangan ragu-ragu untuk melaporkan ke Polri," kata Arif Wibowo, anggota Timkamnas Mega-Pro, kepada wartawan kemarin (27/6).
Menurut Arif, Timkamnas Mega-Pro merasa prihatin atas adanya spanduk sosialisasi pilpres yang tak netral itu. Dalam spanduk tersebut, disosialisasikan cara mencontreng pada kolom pasangan nomor urut dua, yang saat ini notabene milik pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. Timkamnas menilai, hal itu bisa diduga merupakan cara-cara kampanye negatif. (pri/bay/agm)
Saturday, June 27, 2009
Anas: Spanduk Sosialisasi Pilpres Jangan Dipolitisir
JAKARTA, KOMPAS.com-Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono menegaskan agar spanduk sosialisasi pemilu presiden dengan tanda contreng nomor 2 tidak dipolitisir.
Demikian disampaikan Anggota Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono Anas Urbaningrum melalui pesan singkatnya, Sabtu ( 27/6 ).
Spanduk ini berisi petunjuk pencontrengan pilpres 2009 dan beredar dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat ke KPU-KPU daerah. Menurut Anas, spanduk tersebut jelas-jelas tidak menguntungkan kubu SBY-Boediono karena tidak tertera nomor urut 2. "Spanduk itu tidak ada nomor urutnya. Jangan ditafsirkan yang tidak-tidak dan dipolitisir," kata Anas.
Ia melanjutkan KPU perlu segera mengganti spanduk tersebut dengan yang baru agar tidak menimbulkan prasangka. "Misalnya hanya gambar 1 pasang calon dan tanpa nomor urut. Atau tidak usah ada tanda gambarnya. Cukup dijelaskan cara memilih dan lokasi memberi tanda pilih yang benar," tuturnya.
Demikian disampaikan Anggota Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono Anas Urbaningrum melalui pesan singkatnya, Sabtu ( 27/6 ).
Spanduk ini berisi petunjuk pencontrengan pilpres 2009 dan beredar dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat ke KPU-KPU daerah. Menurut Anas, spanduk tersebut jelas-jelas tidak menguntungkan kubu SBY-Boediono karena tidak tertera nomor urut 2. "Spanduk itu tidak ada nomor urutnya. Jangan ditafsirkan yang tidak-tidak dan dipolitisir," kata Anas.
Ia melanjutkan KPU perlu segera mengganti spanduk tersebut dengan yang baru agar tidak menimbulkan prasangka. "Misalnya hanya gambar 1 pasang calon dan tanpa nomor urut. Atau tidak usah ada tanda gambarnya. Cukup dijelaskan cara memilih dan lokasi memberi tanda pilih yang benar," tuturnya.
Tim SBY Minta Spanduk Contreng Nomor Dua Jangan Dipolitisir
(detik.com) Jakarta - Tim SBY berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera mengganti spanduk bermasalah dengan yang baru. Dengan cara ini, tidak ada alasan lagi untuk mempolitisir spanduk sosialisasi pilpres.
"Meskipun tidak ada nomor urutnya, daripada ditafsirkan yang tidak-tidak dan
dipolitisir, KPU perlu segera mengganti dengan yang baru," ujar anggota tim sukses SBY-Boediono, Anas Urbaningrum dalam pesan singkat kepada wartawan, Sabtu (27/6/2009).
Menurut Anas, Tim SBY tidak merasa diuntungkan dengan adanya spanduk sosialisasi pilpres contreng nomor 2. Hal ini dinilai Anas hanya imbas politik yang memanas mendekati pilpres.
"Sebetulnya spanduk sosialisasi yang diributkan itu tidak menguntungkan pasangan nomor 2, karena tidak ada nomor urutnya," kata Anas.
Anas kemudian menyarankan KPU agar menggunakan gambar satu pasangan calon saja dalam spanduk sosialisasi pilpres. Didalamnya cukup dijelaskan cara memilih saja.
"Misalnya hanya gambar 1 pasang calon dan tanpa nomor urut, atau tidak
usah ada tanda gambarnya, cukup dijelaskan cara memilih dan lokasi memberi tanda pilih yang benar," tegasnya.
( van / anw )
"Meskipun tidak ada nomor urutnya, daripada ditafsirkan yang tidak-tidak dan
dipolitisir, KPU perlu segera mengganti dengan yang baru," ujar anggota tim sukses SBY-Boediono, Anas Urbaningrum dalam pesan singkat kepada wartawan, Sabtu (27/6/2009).
Menurut Anas, Tim SBY tidak merasa diuntungkan dengan adanya spanduk sosialisasi pilpres contreng nomor 2. Hal ini dinilai Anas hanya imbas politik yang memanas mendekati pilpres.
"Sebetulnya spanduk sosialisasi yang diributkan itu tidak menguntungkan pasangan nomor 2, karena tidak ada nomor urutnya," kata Anas.
Anas kemudian menyarankan KPU agar menggunakan gambar satu pasangan calon saja dalam spanduk sosialisasi pilpres. Didalamnya cukup dijelaskan cara memilih saja.
"Misalnya hanya gambar 1 pasang calon dan tanpa nomor urut, atau tidak
usah ada tanda gambarnya, cukup dijelaskan cara memilih dan lokasi memberi tanda pilih yang benar," tegasnya.
( van / anw )
Friday, June 26, 2009
Kubu SBY Serang Mega-Pro
(jawapos.co.id) JAKARTA - Metode dan materi kontrak politik yang gencar dikampanyekan oleh duet Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto (Mega-Pro) mendapatkan counter balik dari pasangan incumbent. Kubu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono menganggap kontrak politik itu sengaja digunakan agar janji-janji yang ditawarkan terkesan lebih meyakinkan.
"Buat kami, bukti lebih mudah dipercaya rakyat ketimbang janji. Meskipun, janji itu ditambahi kontrak tertulis," kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Jakarta kemarin (25/6). SBY-Boediono, papar dia, tidak menawarkan janji, melainkan "melanjutkan" bukti sambil memperbaiki yang kurang.
Menurut Anas, pada prinsipnya, semua materi yang dikampanyekan oleh capres-cawapres merupakan kontrak politik dengan rakyat. Substansi kontrak politik adalah visi, misi, dan tawaran program pasangan calon yang menjadi dasar isu-isu kampanye. "Semuanya pasti dicatat, diingat, dinilai, dan ditagih rakyat pada saatnya nanti," tegas mantan Ketum PB HMI tersebut.
Anas juga mengkritik sejumlah materi kontrak politik Mega-Pro. Salah satunya penghapusan sistem outsourcing para buruh. Anas mengingatkan bahwa sistem tersebut lahir saat Mega menjadi presiden.
Sedangkan soal ujian nasional (unas), Anas mengatakan memang ada kekurangan. Tapi, lanjut dia, kekurangan tersebut perlu diperbaiki. "UU BHP (Badan Hukum Pendidikan, Red) yang mau dicabut itu kan juga disahkan dengan melibatkan Fraksi PDIP di DPR," cetusnya. Dia menegaskan, memperbaiki jelas lebih baik serta terhormat karena membutuhkan terobosan konsep dan kerja keras. "Kalau hanya menghapus seperti yang mereka tawarkan, ya tidak usah pakai konsep," sindirnya.
Soal luapan lumpur Lapindo, Anas menuturkan bahwa penanganan bencana tersebut memang belum tuntas. Tapi, substansi kontrak politik yang ditawarkan oleh kubu Mega-Pro, lanjut dia, terkesan mengabaikan kompleksitas masalah yang terjadi. "Mereka hanya memberikan angin surga," ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris II Tim Kampanye Nasional Mega-Pro Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa sifat kontrak politik mereka bukan top-down, melainkan bottom-up. "Jadi, kontrak politik itu aspirasi rakyat. Merekalah yang berinisiatif mengikat komitmen Mega-Pro untuk menyelesaikan semua problem tersebut," cetus dia. (pri/agm)
"Buat kami, bukti lebih mudah dipercaya rakyat ketimbang janji. Meskipun, janji itu ditambahi kontrak tertulis," kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Jakarta kemarin (25/6). SBY-Boediono, papar dia, tidak menawarkan janji, melainkan "melanjutkan" bukti sambil memperbaiki yang kurang.
Menurut Anas, pada prinsipnya, semua materi yang dikampanyekan oleh capres-cawapres merupakan kontrak politik dengan rakyat. Substansi kontrak politik adalah visi, misi, dan tawaran program pasangan calon yang menjadi dasar isu-isu kampanye. "Semuanya pasti dicatat, diingat, dinilai, dan ditagih rakyat pada saatnya nanti," tegas mantan Ketum PB HMI tersebut.
Anas juga mengkritik sejumlah materi kontrak politik Mega-Pro. Salah satunya penghapusan sistem outsourcing para buruh. Anas mengingatkan bahwa sistem tersebut lahir saat Mega menjadi presiden.
Sedangkan soal ujian nasional (unas), Anas mengatakan memang ada kekurangan. Tapi, lanjut dia, kekurangan tersebut perlu diperbaiki. "UU BHP (Badan Hukum Pendidikan, Red) yang mau dicabut itu kan juga disahkan dengan melibatkan Fraksi PDIP di DPR," cetusnya. Dia menegaskan, memperbaiki jelas lebih baik serta terhormat karena membutuhkan terobosan konsep dan kerja keras. "Kalau hanya menghapus seperti yang mereka tawarkan, ya tidak usah pakai konsep," sindirnya.
Soal luapan lumpur Lapindo, Anas menuturkan bahwa penanganan bencana tersebut memang belum tuntas. Tapi, substansi kontrak politik yang ditawarkan oleh kubu Mega-Pro, lanjut dia, terkesan mengabaikan kompleksitas masalah yang terjadi. "Mereka hanya memberikan angin surga," ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris II Tim Kampanye Nasional Mega-Pro Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa sifat kontrak politik mereka bukan top-down, melainkan bottom-up. "Jadi, kontrak politik itu aspirasi rakyat. Merekalah yang berinisiatif mengikat komitmen Mega-Pro untuk menyelesaikan semua problem tersebut," cetus dia. (pri/agm)
Thursday, June 25, 2009
BPKP Segera Audit KPK
JAKARTA(SI) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) segera mengaudit kinerja dan belanja keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepala BPKP Didi Widayadi mengatakan, audit terhadap KPK atas perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut Didi, BPKP akan mengaudit prosedur pelaksanaan penyadapan yang dilakukan oleh KPK. ”Terlebih lagi terkait isu kontroversial penyadapan. Kami akan bekerja sama dengan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) dan Depkominfo (Departemen Komunikasi dan Informatika) untuk mengaudit teknologi maupun teknik,” ujar Didi Widayadi dalam jumpa pers di Gedung KPK,Jakarta,kemarin.
Menurut Didi,KPK merupakan ujung tombak pelaksanaan clean government, sehingga harus menjadi panutan bagi pemerintahan yang transparan dan akuntabel. ”Ada perintah langsung (dari Presiden SBY).Perintah langsung pimpinan tidak harus selalu tertulis,itu sebagai early warning, kita anggap itu sebagai perintah,”ungkapnya. Diketahui, Rabu (24/6), Presiden SBY melontarkan peringatan terkait kewenangan KPK sebagai lembaga penegak hukum harus diikuti dengan kontrol yang kuat.
BPKP mendefinisikan pernyataan itu merupakan bagian dari kontrol Presiden sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam penyelenggaraan negara.”Kebetulan saja kemarin warning Bapak Presiden sebagai tanggung jawab beliau untuk mengingatkan soal kekuasaan tanpa kontrol itu bahaya,”tandasnya. Didi menyatakan, langkah audit dilakukan berdasarkan PP No 60/2008 tentang Sistem Pemeriksaan Internal Pemerintah yang diterbitkan Agustus 2008.
Hasil audit akan disampaikan kepada Presiden SBY dan Ketua KPK untuk perbaikan kelembagaan. ”Kalau (ditemukan dugaan) tindak pidana korupsi, akan dilanjutkan dengan proses penegakan hukum,” tandasnya. Untuk memuluskan audit tersebut, BPKP segara membuat nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan KPK terkait perbaikan sistem kinerja, keuangan, dan pelaksanaan tugas. ”Jadi, KPK jangan kerja all out hulu dan hilir,”kata dia.
Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Riyanto menyambut positif rencana audit yang dilakukan BPKP. Hal itu sebagai bukti konsistensi KPK membantu aparat penegak hukum melaksanakan tugas sesuai prosedur. ”Tugas kita untuk mendobrak kebekuan hukum. Ini disebut dengan prevention (pencegahan),”ujar Bibit saat mendampingi Didi dalam jumpa pers. Bibit menuturkan, audit yang dilakukan BPKP terhadap KPK untuk melihat apakah kinerja lembaganya sudah sesuai prosedur atau tidak.Namun, Bibit memastikan bahwa KPK sudah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.
”Saya berani mengatakan, tugas yang dilakukan KPK sesuai prosedur. Alat penyadap ada perjanjian kontrak,” papar mantan Kapolres Jakarta Utara ini. Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, Presiden SBY menginginkan suatu lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK berjalan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. ”Pernyataan Presiden adalah dukungan dan penegasan tentang pentingnya pemberantasan korupsi yang dijalankan dengan sungguh-sungguh tegas,tanpa pandang bulu,adil dan akuntabel,” ujarnya di Jakarta kemarin.
Menurut Anas, komitmen mengenai pemberantasan korupsi ini mendorong SBY berusaha agar UU Pengadilan Tipikor bisa dituntaskan oleh DPR periode saat ini.”Tetapi kalau dalam kondisi kegentingan yang memaksa, SBY berkomitmen menyelamatkan dengan menerbitkan perppu. Karena itu, pihak yang menganggap SBY ingin membubarkan KPK, itu adalah anggapan yang berbasis pada logika terbalik,”tuturnya.
Menurut Anas, yang ditegaskan oleh SBY adalah pentingnya kehadiran prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan kewenangan, termasuk kewenangan khusus yang dipunyai KPK dalam pemberantasan korupsi. ”Bahwa sebagai sapu terkuat dalam pembersihan korupsi, KPK harus benar-benar bersih, kredibel, dan akuntabel,”tandasnya. Mengenai prinsip akuntabilitas kewenangan khusus, Anas yakin KPK menyetujuinya.
KPK juga pasti berusaha menjaga dan mengembangkan kredibilitas dan marwah lembaganya dengan pelaksanaan kewenangan yang benar-benar akuntabel. (rd kandi/ant)
Menurut Didi, BPKP akan mengaudit prosedur pelaksanaan penyadapan yang dilakukan oleh KPK. ”Terlebih lagi terkait isu kontroversial penyadapan. Kami akan bekerja sama dengan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) dan Depkominfo (Departemen Komunikasi dan Informatika) untuk mengaudit teknologi maupun teknik,” ujar Didi Widayadi dalam jumpa pers di Gedung KPK,Jakarta,kemarin.
Menurut Didi,KPK merupakan ujung tombak pelaksanaan clean government, sehingga harus menjadi panutan bagi pemerintahan yang transparan dan akuntabel. ”Ada perintah langsung (dari Presiden SBY).Perintah langsung pimpinan tidak harus selalu tertulis,itu sebagai early warning, kita anggap itu sebagai perintah,”ungkapnya. Diketahui, Rabu (24/6), Presiden SBY melontarkan peringatan terkait kewenangan KPK sebagai lembaga penegak hukum harus diikuti dengan kontrol yang kuat.
BPKP mendefinisikan pernyataan itu merupakan bagian dari kontrol Presiden sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam penyelenggaraan negara.”Kebetulan saja kemarin warning Bapak Presiden sebagai tanggung jawab beliau untuk mengingatkan soal kekuasaan tanpa kontrol itu bahaya,”tandasnya. Didi menyatakan, langkah audit dilakukan berdasarkan PP No 60/2008 tentang Sistem Pemeriksaan Internal Pemerintah yang diterbitkan Agustus 2008.
Hasil audit akan disampaikan kepada Presiden SBY dan Ketua KPK untuk perbaikan kelembagaan. ”Kalau (ditemukan dugaan) tindak pidana korupsi, akan dilanjutkan dengan proses penegakan hukum,” tandasnya. Untuk memuluskan audit tersebut, BPKP segara membuat nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan KPK terkait perbaikan sistem kinerja, keuangan, dan pelaksanaan tugas. ”Jadi, KPK jangan kerja all out hulu dan hilir,”kata dia.
Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Riyanto menyambut positif rencana audit yang dilakukan BPKP. Hal itu sebagai bukti konsistensi KPK membantu aparat penegak hukum melaksanakan tugas sesuai prosedur. ”Tugas kita untuk mendobrak kebekuan hukum. Ini disebut dengan prevention (pencegahan),”ujar Bibit saat mendampingi Didi dalam jumpa pers. Bibit menuturkan, audit yang dilakukan BPKP terhadap KPK untuk melihat apakah kinerja lembaganya sudah sesuai prosedur atau tidak.Namun, Bibit memastikan bahwa KPK sudah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.
”Saya berani mengatakan, tugas yang dilakukan KPK sesuai prosedur. Alat penyadap ada perjanjian kontrak,” papar mantan Kapolres Jakarta Utara ini. Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, Presiden SBY menginginkan suatu lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK berjalan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. ”Pernyataan Presiden adalah dukungan dan penegasan tentang pentingnya pemberantasan korupsi yang dijalankan dengan sungguh-sungguh tegas,tanpa pandang bulu,adil dan akuntabel,” ujarnya di Jakarta kemarin.
Menurut Anas, komitmen mengenai pemberantasan korupsi ini mendorong SBY berusaha agar UU Pengadilan Tipikor bisa dituntaskan oleh DPR periode saat ini.”Tetapi kalau dalam kondisi kegentingan yang memaksa, SBY berkomitmen menyelamatkan dengan menerbitkan perppu. Karena itu, pihak yang menganggap SBY ingin membubarkan KPK, itu adalah anggapan yang berbasis pada logika terbalik,”tuturnya.
Menurut Anas, yang ditegaskan oleh SBY adalah pentingnya kehadiran prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan kewenangan, termasuk kewenangan khusus yang dipunyai KPK dalam pemberantasan korupsi. ”Bahwa sebagai sapu terkuat dalam pembersihan korupsi, KPK harus benar-benar bersih, kredibel, dan akuntabel,”tandasnya. Mengenai prinsip akuntabilitas kewenangan khusus, Anas yakin KPK menyetujuinya.
KPK juga pasti berusaha menjaga dan mengembangkan kredibilitas dan marwah lembaganya dengan pelaksanaan kewenangan yang benar-benar akuntabel. (rd kandi/ant)
SBY Ingin KPK Berperan Tanpa Pandang Bulu
VIVAnews – Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendorong lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi berperan tegas, tanpa pandang bulu, adil dan akubtabel.
“Apa yang pernah disampaikan SBY itu, merupakan dukungan dan penegasan tentang pentingnya pemberantasan korupsi,” kata Anas di Jakarta.
Anas menambahkan keinginan SBY memberantas korupsi dinyatakan pula melalui dorongan agar UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat dituntaskan pemerintahan yang sekarang.
“Akan tetapi kalau dalam kondisi kegentingan yang memaksa, SBY berkomitmen menyelamatkan dengan menerbitkan Perpu,” kata dia.
Karena itu, kata Anas, pihak yang menganggap SBY ingin membubarkan lembaga KPK, merupakan anggapan berbasis pada logika terbalik.
Menurut Anas, apa yang ditegaskan SBY adalah pentingnya kehadiran prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraaan kewenangan, termasuk kewenangan khusus yang dipunyai KPK dalam pemberantasan korupsi.
Terhadap prinsip akuntabilitas kewenangan khusus, Anas yakin KPK juga sepakat. Kata dia, KPK pasti akan berusaha menjaga dan mengembangkan kredibilitas dan kewibawaan lembaganya dengan pelaksanaan kewenangan yang benar-benar akuntabel.
“Apa yang pernah disampaikan SBY itu, merupakan dukungan dan penegasan tentang pentingnya pemberantasan korupsi,” kata Anas di Jakarta.
Anas menambahkan keinginan SBY memberantas korupsi dinyatakan pula melalui dorongan agar UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat dituntaskan pemerintahan yang sekarang.
“Akan tetapi kalau dalam kondisi kegentingan yang memaksa, SBY berkomitmen menyelamatkan dengan menerbitkan Perpu,” kata dia.
Karena itu, kata Anas, pihak yang menganggap SBY ingin membubarkan lembaga KPK, merupakan anggapan berbasis pada logika terbalik.
Menurut Anas, apa yang ditegaskan SBY adalah pentingnya kehadiran prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraaan kewenangan, termasuk kewenangan khusus yang dipunyai KPK dalam pemberantasan korupsi.
Terhadap prinsip akuntabilitas kewenangan khusus, Anas yakin KPK juga sepakat. Kata dia, KPK pasti akan berusaha menjaga dan mengembangkan kredibilitas dan kewibawaan lembaganya dengan pelaksanaan kewenangan yang benar-benar akuntabel.
Anas Urbaningrum: Yudhoyono Ingin KPK Yang Akuntabel
Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan suatu lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK berjalan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas.
"Pernyataan Presiden Yudhoyono adalah dukungan dan penegasan tentang pentingnya pemberantasan korupsi yang dijalankan dengan sungguh-sungguh tegas, tanpa pandang bulu, adil dan akuntabel," kata Anas di Jakarta, Kamis menegaskan pernyataan Presiden Yudhoyono mengenai keberadaan KPK sebelumnya.
Menurut Anas, komitmen mengenai pemberantasan korupsi ini mendorong Presiden Yudhoyono untuk berusaha agar UU Pengadilan Tipikor bisa dituntaskan oleh DPR periode saat ini.
"Tetapi kalau dalam kondisi kegentingan yang memaksa, SBY berkomitmen menyelamatkan dengan menerbitkan Perppu. Karena itu, pihak yang menganggap SBY ingin membubarkan KPK, itu adalah anggapan yang berbasis pada logika terbalik," katanya.
Menurut Anas, yang ditegaskan oleh Presiden Yudhoyono adalah pentingnya kehadiran prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan kewenangan, termasuk kewenangan khusus yang dipunyai KPK dalam pemberantasan korupsi.
"Bahwa sebagai sapu terkuat dalam pembersihan korupsi, KPK harus benar-benar bersih, kredibel dan akuntabel," katanya.
Mengenai prinsip akuntabilitas kewenangan khusus, Anas yakin KPK menyetujuinya, dan KPK pasti berusaha menjaga dan mengembangkan kredibilitas dan marwah lembaganya dengan pelaksanaan kewenangan yang benar-benar akuntabel.
"KPK, SBY dan kita semua pasti setuju dengan terjaganya kepercayaan publik terhadap institusi terkuat dalam pemberantasan korupsi di indonesia ini," katanya.
Sementara itu, Bima Arya Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono mengatakan bahwa pernyataan Presiden Yudhoyono tentang KPK memiliki muatan introspeksi terhadap seluruh unsur-unsur pelaksana kekuasaan negara lainnya sepertt DPR, MA, BPK ataupun presiden sendiri.
"Bahwa kekuasaan harus bisa diawasi. Pernyataan presiden mengingatkan kepada seluruh capres untuk tidak menjadikan lembaga eksekutif sebagai lembaga yang tidak bisa di cek dan cenderung jadi `super body` karena inti dari demokrasi adalah semangat `checks and balances` antar pemegang kekuasaan negara," katanya.
Menurut Bima, pernyataan Presiden Yudhoyono ini sama sekali tidak melemahkan fungsi KPK, karena dengan rekam jejak dalam kesungguhan melawan korupsi, sulit dipahami bahwa SBY bermaksud melemahkan KPK yang harus tetap ada di garda depan perang lawan korupsi
"Pernyataan Presiden Yudhoyono adalah dukungan dan penegasan tentang pentingnya pemberantasan korupsi yang dijalankan dengan sungguh-sungguh tegas, tanpa pandang bulu, adil dan akuntabel," kata Anas di Jakarta, Kamis menegaskan pernyataan Presiden Yudhoyono mengenai keberadaan KPK sebelumnya.
Menurut Anas, komitmen mengenai pemberantasan korupsi ini mendorong Presiden Yudhoyono untuk berusaha agar UU Pengadilan Tipikor bisa dituntaskan oleh DPR periode saat ini.
"Tetapi kalau dalam kondisi kegentingan yang memaksa, SBY berkomitmen menyelamatkan dengan menerbitkan Perppu. Karena itu, pihak yang menganggap SBY ingin membubarkan KPK, itu adalah anggapan yang berbasis pada logika terbalik," katanya.
Menurut Anas, yang ditegaskan oleh Presiden Yudhoyono adalah pentingnya kehadiran prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan kewenangan, termasuk kewenangan khusus yang dipunyai KPK dalam pemberantasan korupsi.
"Bahwa sebagai sapu terkuat dalam pembersihan korupsi, KPK harus benar-benar bersih, kredibel dan akuntabel," katanya.
Mengenai prinsip akuntabilitas kewenangan khusus, Anas yakin KPK menyetujuinya, dan KPK pasti berusaha menjaga dan mengembangkan kredibilitas dan marwah lembaganya dengan pelaksanaan kewenangan yang benar-benar akuntabel.
"KPK, SBY dan kita semua pasti setuju dengan terjaganya kepercayaan publik terhadap institusi terkuat dalam pemberantasan korupsi di indonesia ini," katanya.
Sementara itu, Bima Arya Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono mengatakan bahwa pernyataan Presiden Yudhoyono tentang KPK memiliki muatan introspeksi terhadap seluruh unsur-unsur pelaksana kekuasaan negara lainnya sepertt DPR, MA, BPK ataupun presiden sendiri.
"Bahwa kekuasaan harus bisa diawasi. Pernyataan presiden mengingatkan kepada seluruh capres untuk tidak menjadikan lembaga eksekutif sebagai lembaga yang tidak bisa di cek dan cenderung jadi `super body` karena inti dari demokrasi adalah semangat `checks and balances` antar pemegang kekuasaan negara," katanya.
Menurut Bima, pernyataan Presiden Yudhoyono ini sama sekali tidak melemahkan fungsi KPK, karena dengan rekam jejak dalam kesungguhan melawan korupsi, sulit dipahami bahwa SBY bermaksud melemahkan KPK yang harus tetap ada di garda depan perang lawan korupsi
Anas: Filosofi Tema Debat 'Menangkan' SBY
INILAH.COM, Jakarta - Tema debat capres 'Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran' ditenggarai menguntungkan capres incumbent. Secara filosofi struktural, SBY lebih memahami anatomi kemiskinan dan pengangguran.
"SBY Insya Allah dalam posisi siap. Tidak ada persiapan khusus. Karena menguasai filosofi dasar dan konsep pengentasan kemiskinan, dan menekan angka pengangguran," ujar anggota tim kampanye nasional SBY-Boediono, Anas Urbaningrum kepada INILAH.COM di Jakarta, Kamis (25/6).
Anas mengatakan SBY menghayati dan menganut ideologi pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang jelas. Selain itu, selama menjabat sebagai presiden, telah mempraktekkan kebijakan yang berhasil menekan angka kemiskinan dan pengangguran, di tengah tantangan ekonomi global sangat berat.
"Mempunyai kebijakan dan langkah-langkah lanjutan yang kongkret untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran," tutur mantan anggota KPU ini.
Mengenai debat yang disiarkan di Stasiun Metro TV dapat saling menyerang dan beradu argumentasi, Anas mengakui tidak mempermasalahkannya. Namun, pihaknya mengacu pada ketentuan yang diterapkan KPU dalam debat capres.
"Tentang debat dan adu argumentasi, SBY mengikuti aturan main yang telah ditetapkan, dan bagaimana moderator secara teknis mengarahkan. SBY siap dengan apapun skenario debat yang dipandu moderator," pungkasnya. [jib/bar]
"SBY Insya Allah dalam posisi siap. Tidak ada persiapan khusus. Karena menguasai filosofi dasar dan konsep pengentasan kemiskinan, dan menekan angka pengangguran," ujar anggota tim kampanye nasional SBY-Boediono, Anas Urbaningrum kepada INILAH.COM di Jakarta, Kamis (25/6).
Anas mengatakan SBY menghayati dan menganut ideologi pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang jelas. Selain itu, selama menjabat sebagai presiden, telah mempraktekkan kebijakan yang berhasil menekan angka kemiskinan dan pengangguran, di tengah tantangan ekonomi global sangat berat.
"Mempunyai kebijakan dan langkah-langkah lanjutan yang kongkret untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran," tutur mantan anggota KPU ini.
Mengenai debat yang disiarkan di Stasiun Metro TV dapat saling menyerang dan beradu argumentasi, Anas mengakui tidak mempermasalahkannya. Namun, pihaknya mengacu pada ketentuan yang diterapkan KPU dalam debat capres.
"Tentang debat dan adu argumentasi, SBY mengikuti aturan main yang telah ditetapkan, dan bagaimana moderator secara teknis mengarahkan. SBY siap dengan apapun skenario debat yang dipandu moderator," pungkasnya. [jib/bar]
Pers Dan Demokrasi
Anas Urbaningrum
Salah satu hasil terbaik dari reformasi adalah kebebasan pers. Meskipun ada yang mengkritik praktek nya yang kadangkala kebablasan, tetapi kebebasan pers telah terbukti mampu menjadi salah satu kekuatan kontrol yang efektif. Tidak ada satu sudut pun dari jalannya penyelenggaraan kekuasaan negara yang alpa dari kontrol kekuatan pers. Setiap saat pers telah menjadi “kekuatan penggonggong” yang efektif, kalau tidak dikatakan ditakuti.
Pekerjaan eksekutif di Pusat dan daerah selalu diawasi oleh pers. Parlemen nasional dan lokal menjadi salah satu lahan pemberitaan pers yang paling empuk. Bahkan sikap, perilaku dan tingkat produktivitas parlemen acapkali menjadi bulan-bulanan pemberitaan media. Penyelenggara kehidupan hukum, kehakiman dan keadilan juga demikian halnya. Mahkamah Agung, korps hakim, Kejaksaan, Kepolisian, KPK, dan lembaga-lembaga lain tidak pernah luput dari “daya aduk-aduk” dari pers nasional kita. Tidak ada satu pun pejabat publik yang terhindar dari “kejelian mata” para jurnalis. Dan banyak lagi hal lain yang bisa katakan tentang perkara ini.
Tak terkecuali adalah Presiden SBY. Hampir tiap hari dihujani kritik. Kritik dan koreksi yang konstruktif dengan mudah kita temukan di dalam pemberitaan media. Kritik, celaan, fitnah dan hujatan juga tidak jarang muncul. Sikap oposisi yang diekspresikan dengan demokratis dan dilancarkan secara membabi-buta pun mendapatkan porsi pemberitaan yang memadai.
Apa sikap SBY? Terhadap berita yang tidak benar, tidak jarang SBY menggunakan hak jawab. Sebagian ditelan oleh hati dan perasannya. Atas tradisi hak jawab itu, pada Hari Pers yang lalu, SBY mendapatkan penghargaan. Sikap dasar SBY itu ditegaskannya kembali dalam dialog dengan komunitas pers pada acara yang bertajuk “Capres Bicara Kemerdekaan Pers”. Bahwa tegaknya kebebasan pers akan dan harus dilanjutkan. Ditandaskannya : “kemerdekaan pers yang kita miliki tidak boleh berhenti dan mundur kembali. Insyaallah kemerdekaan pers berkontribusi pada demokrasi dan pembangunan kita”. Untuk itu, kriminalisasi pers musti dicegah. Para wartawan juga harus dilindungi dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik.
Saya kira, sikap SBY itu bukan sebuah keterpaksaan. Itu adalah pendirian yang tegas dari seorang Demokrat. Kesadaran akan pentingnya kekuatan kontrol terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan dan demokratisasi adalah dasar yang kokoh bagi eksistensi kebebasan pers. Betapapun tinggi niat baik para penyelenggara negara, apapun bidangnya, selalu membutuhkan kekuatan kontrol. Betapapun menjulang komitmen para aktor politik, parpol dan organisasi-organisasi kemasyarakatan, tetap saja dibutuhkan kekuatan penyeimbang, kritik dan koreksi. Itulah yang bisa dimainkan oleh pers.
Demokrasi dan demokratisasi kita ke depan bukan saja membutuhkan semakin kuatnya eksistensinya kebebasan pers, sebagai kekuatan keempat, tetapi sekaligus membutuhkan sinergi positif untuk saling memberikan kontribusi yang terbaik. Dengan pemerintahan yang efektif, pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan. Dengan parlemen yang fungsional, check and balancies dapat diselenggarakan. Dengan kekuatan yudikatif yang tegas, lurus dan jujur, hukum dan keadilan dapat ditegakkan. Dengan kebebasan pers yang tepat dan terukur, seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi dapat dikontrol untuk tetap berjalan pada “jalan yang lurus dan benar”.
Tentu saja pers mempunyai tantangan yang tidak ringan. Sebagai kekuatan kontrol dan daya pelurus, pers juga dituntut untuk tampil secara layak dan patut sebagai kekuatan pelurus. Salah satu kuncinya adalah obyektifitas dan kapasitas untuk meramu “kebenaran kecil” dan kebenaran besar”, -- meminjam istilah SBY--, dalam kebijakan pemberitaannya. Karena itu, pers perlu selalu melakukan kritik dan kontrol ke dalam, sehingga kerja-kerja jurnalistik bisa selalu berjalan pada rel kode etik jurnalistik.
Apakah pers tidak boleh memihak? Atas nama kebebasan, sejatinya pers mempunyai ruang untuk memihak. Pemihakan yang paling mendekati dan bisa berjalan seiring dengan kebebasan adalah memihak kepada kebenaran, keadilan dan kemaslahatan publik. Bukan pemihakan yang membabi-buta kepada selera pemilik modal atau kepentingan politik pemilik. Apalagi kalau dijalankan dengan cara abai terhadap kepatutan. Wallahu a`lam
Salah satu hasil terbaik dari reformasi adalah kebebasan pers. Meskipun ada yang mengkritik praktek nya yang kadangkala kebablasan, tetapi kebebasan pers telah terbukti mampu menjadi salah satu kekuatan kontrol yang efektif. Tidak ada satu sudut pun dari jalannya penyelenggaraan kekuasaan negara yang alpa dari kontrol kekuatan pers. Setiap saat pers telah menjadi “kekuatan penggonggong” yang efektif, kalau tidak dikatakan ditakuti.
Pekerjaan eksekutif di Pusat dan daerah selalu diawasi oleh pers. Parlemen nasional dan lokal menjadi salah satu lahan pemberitaan pers yang paling empuk. Bahkan sikap, perilaku dan tingkat produktivitas parlemen acapkali menjadi bulan-bulanan pemberitaan media. Penyelenggara kehidupan hukum, kehakiman dan keadilan juga demikian halnya. Mahkamah Agung, korps hakim, Kejaksaan, Kepolisian, KPK, dan lembaga-lembaga lain tidak pernah luput dari “daya aduk-aduk” dari pers nasional kita. Tidak ada satu pun pejabat publik yang terhindar dari “kejelian mata” para jurnalis. Dan banyak lagi hal lain yang bisa katakan tentang perkara ini.
Tak terkecuali adalah Presiden SBY. Hampir tiap hari dihujani kritik. Kritik dan koreksi yang konstruktif dengan mudah kita temukan di dalam pemberitaan media. Kritik, celaan, fitnah dan hujatan juga tidak jarang muncul. Sikap oposisi yang diekspresikan dengan demokratis dan dilancarkan secara membabi-buta pun mendapatkan porsi pemberitaan yang memadai.
Apa sikap SBY? Terhadap berita yang tidak benar, tidak jarang SBY menggunakan hak jawab. Sebagian ditelan oleh hati dan perasannya. Atas tradisi hak jawab itu, pada Hari Pers yang lalu, SBY mendapatkan penghargaan. Sikap dasar SBY itu ditegaskannya kembali dalam dialog dengan komunitas pers pada acara yang bertajuk “Capres Bicara Kemerdekaan Pers”. Bahwa tegaknya kebebasan pers akan dan harus dilanjutkan. Ditandaskannya : “kemerdekaan pers yang kita miliki tidak boleh berhenti dan mundur kembali. Insyaallah kemerdekaan pers berkontribusi pada demokrasi dan pembangunan kita”. Untuk itu, kriminalisasi pers musti dicegah. Para wartawan juga harus dilindungi dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik.
Saya kira, sikap SBY itu bukan sebuah keterpaksaan. Itu adalah pendirian yang tegas dari seorang Demokrat. Kesadaran akan pentingnya kekuatan kontrol terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan dan demokratisasi adalah dasar yang kokoh bagi eksistensi kebebasan pers. Betapapun tinggi niat baik para penyelenggara negara, apapun bidangnya, selalu membutuhkan kekuatan kontrol. Betapapun menjulang komitmen para aktor politik, parpol dan organisasi-organisasi kemasyarakatan, tetap saja dibutuhkan kekuatan penyeimbang, kritik dan koreksi. Itulah yang bisa dimainkan oleh pers.
Demokrasi dan demokratisasi kita ke depan bukan saja membutuhkan semakin kuatnya eksistensinya kebebasan pers, sebagai kekuatan keempat, tetapi sekaligus membutuhkan sinergi positif untuk saling memberikan kontribusi yang terbaik. Dengan pemerintahan yang efektif, pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan. Dengan parlemen yang fungsional, check and balancies dapat diselenggarakan. Dengan kekuatan yudikatif yang tegas, lurus dan jujur, hukum dan keadilan dapat ditegakkan. Dengan kebebasan pers yang tepat dan terukur, seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi dapat dikontrol untuk tetap berjalan pada “jalan yang lurus dan benar”.
Tentu saja pers mempunyai tantangan yang tidak ringan. Sebagai kekuatan kontrol dan daya pelurus, pers juga dituntut untuk tampil secara layak dan patut sebagai kekuatan pelurus. Salah satu kuncinya adalah obyektifitas dan kapasitas untuk meramu “kebenaran kecil” dan kebenaran besar”, -- meminjam istilah SBY--, dalam kebijakan pemberitaannya. Karena itu, pers perlu selalu melakukan kritik dan kontrol ke dalam, sehingga kerja-kerja jurnalistik bisa selalu berjalan pada rel kode etik jurnalistik.
Apakah pers tidak boleh memihak? Atas nama kebebasan, sejatinya pers mempunyai ruang untuk memihak. Pemihakan yang paling mendekati dan bisa berjalan seiring dengan kebebasan adalah memihak kepada kebenaran, keadilan dan kemaslahatan publik. Bukan pemihakan yang membabi-buta kepada selera pemilik modal atau kepentingan politik pemilik. Apalagi kalau dijalankan dengan cara abai terhadap kepatutan. Wallahu a`lam
Anas: SBY Ingin Bubarkan KPK Anggapan Berbasis Logika Terbalik
(detik.com) Jakarta - Pernyataan Presiden SBY mengenai KPK merupakan penegasan betapa pentingnya akuntabilitas penyelenggaraan kewenangan. Pihak KPK pasti sepakat bahwa akuntabilitas kewenangan sangat penting dalam perang melawan korupsi.
"KPK, SBY dan kita semua pasti setuju dengan terjaganya kepercayaan publik terhadap institusi terkuat pemberantasan korupsi di Indonesia ini," ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum melalui telepon, Kamis (25/6/2009).
Menurut Anas, pernyataan SBY yang kemudian dipolitisasi kompetitornya di Pilpres 2009 hingga berubah konteksnya itu sebenarnya justru dukungan dan penegasan pemberantasan korupsi yang dijalankan tegas, tanpa pandang bulu dan adil. Sebagai lembaga terkuat dalam upaya pembersihan korupsi, KPK juga selalu menjaga dan mengembangkan kredilibitas dan akuntabilitas pelaksanaan kewenangannya.
"Terhadap pentingnya prinsip akuntabilitas pelaksanaan kewenangan pasti pihak KPK bersepakat," sambung Anas.
Terkait lambannya proses pengesahan RUU Pengadilan Tipikor, jelas Anas, pemerintahan SBY mendorong agar bisa dituntaskan DPR 2004-2009. Tetapi bila tenggat waktunya itu belum juga tuntas, maka dalam kondisi yang dan memaksa demikian SBY berkomitmen menyelamatkan dengan
menerbitkan perppu pembentukan pengadilan pidana korupsi itu.
"Jadi kalau ada yang menganggap SBY ingin membubarkan KPK, itu adalah anggapan yang berbasis pada logika terbalik," tandas Anas.
(lh/nrl)
"KPK, SBY dan kita semua pasti setuju dengan terjaganya kepercayaan publik terhadap institusi terkuat pemberantasan korupsi di Indonesia ini," ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum melalui telepon, Kamis (25/6/2009).
Menurut Anas, pernyataan SBY yang kemudian dipolitisasi kompetitornya di Pilpres 2009 hingga berubah konteksnya itu sebenarnya justru dukungan dan penegasan pemberantasan korupsi yang dijalankan tegas, tanpa pandang bulu dan adil. Sebagai lembaga terkuat dalam upaya pembersihan korupsi, KPK juga selalu menjaga dan mengembangkan kredilibitas dan akuntabilitas pelaksanaan kewenangannya.
"Terhadap pentingnya prinsip akuntabilitas pelaksanaan kewenangan pasti pihak KPK bersepakat," sambung Anas.
Terkait lambannya proses pengesahan RUU Pengadilan Tipikor, jelas Anas, pemerintahan SBY mendorong agar bisa dituntaskan DPR 2004-2009. Tetapi bila tenggat waktunya itu belum juga tuntas, maka dalam kondisi yang dan memaksa demikian SBY berkomitmen menyelamatkan dengan
menerbitkan perppu pembentukan pengadilan pidana korupsi itu.
"Jadi kalau ada yang menganggap SBY ingin membubarkan KPK, itu adalah anggapan yang berbasis pada logika terbalik," tandas Anas.
(lh/nrl)
SBY Pahami Anatomi Kemiskinan dan Pengangguran
Jakarta - Tema debat capres 'Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran' ditenggarai menguntungkan capres incumbent. Secara filosofi struktural, SBY lebih memahami anatomi kemiskinan dan pengangguran.
"SBY Insya Allah dalam posisi siap. Tidak ada persiapan khusus. Karena menguasai filosofi dasar dan konsep pengentasan kemiskinan, dan menekan angka pengangguran," ujar anggota tim kampanye nasional SBY-Boediono, Anas Urbaningrum kepada INILAH.COM di Jakarta, Kamis (25/6).
Anas mengatakan SBY menghayati dan menganut ideologi pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang jelas. Selain itu, selama menjabat sebagai presiden, telah mempraktekkan kebijakan yang berhasil menekan angka kemiskinan dan pengangguran, di tengah tantangan ekonomi global sangat berat.
"Mempunyai kebijakan dan langkah-langkah lanjutan yang kongkret untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran," tutur mantan anggota KPU ini.
Mengenai debat yang disiarkan di Stasiun Metro TV dapat saling menyerang dan beradu argumentasi, Anas mengakui tidak mempermasalahkannya. Namun, pihaknya mengacu pada ketentuan yang diterapkan KPU dalam debat capres.
"Tentang debat dan adu argumentasi, SBY mengikuti aturan main yang telah ditetapkan, dan bagaimana moderator secara teknis mengarahkan. SBY siap dengan apapun skenario debat yang dipandu moderator," pungkasnya. [wir]
"SBY Insya Allah dalam posisi siap. Tidak ada persiapan khusus. Karena menguasai filosofi dasar dan konsep pengentasan kemiskinan, dan menekan angka pengangguran," ujar anggota tim kampanye nasional SBY-Boediono, Anas Urbaningrum kepada INILAH.COM di Jakarta, Kamis (25/6).
Anas mengatakan SBY menghayati dan menganut ideologi pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang jelas. Selain itu, selama menjabat sebagai presiden, telah mempraktekkan kebijakan yang berhasil menekan angka kemiskinan dan pengangguran, di tengah tantangan ekonomi global sangat berat.
"Mempunyai kebijakan dan langkah-langkah lanjutan yang kongkret untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran," tutur mantan anggota KPU ini.
Mengenai debat yang disiarkan di Stasiun Metro TV dapat saling menyerang dan beradu argumentasi, Anas mengakui tidak mempermasalahkannya. Namun, pihaknya mengacu pada ketentuan yang diterapkan KPU dalam debat capres.
"Tentang debat dan adu argumentasi, SBY mengikuti aturan main yang telah ditetapkan, dan bagaimana moderator secara teknis mengarahkan. SBY siap dengan apapun skenario debat yang dipandu moderator," pungkasnya. [wir]
Anas: Ada Logika Terbalik Soal KPK
(matanews.com) Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang KPK adalah dukungan dan penegasan betapa pentingnya pemberantasan korupsi yang dijalankan dengan sungguh-sungguh, tegas, tanpa pandang bulu, adil dan akuntabel.
Menurut Anas, dalam pernyataan itu, amat jelas SBY mendorong agar RUU pengadilan Tipikor bisa dituntaskan oleh DPR yang sekarang. “Tapi kalau dalam kondisi kegentingan yang memaksa, SBY berkomitmen menyelamatkan dengan menerbitkan Perpu,” ujar Anas saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Oleh karena itu kata Anas, pihak yang menganggap SBY ingin membubarkan KPK adalah anggapan yang berbasis pada logika terbalik. “Yang ditegaskan SBY adalah, betapa pentingnya kehadiran prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan kewenangan, termasuk kewenangan khusus yang dipunya KPK dalam pemberantasan korupsi,” kata Anas.
SBY berharap kata Anas, sebagai sapu terkuat dalam pembersihan korupsi KPK harus benar-benar bersih, kredibel dan akuntabel. “Terhadap prinsip akuntabilitas kewenangan khusus, kami yakin KPK bersepakat. KPK pasti berusaha menjaga dan mengembangkan kredibilitas dan marwah lembaganya dengan pelaksanaan kewenangan yang benar-benar akuntabel. ,” papar Anas.
Untuk itu kata Abnas, KPK, SBY dan seluruh masyarakat pasti setuju dengan terjaganya kepercayaan publik terhadap institusi terkuat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.(*z)
Menurut Anas, dalam pernyataan itu, amat jelas SBY mendorong agar RUU pengadilan Tipikor bisa dituntaskan oleh DPR yang sekarang. “Tapi kalau dalam kondisi kegentingan yang memaksa, SBY berkomitmen menyelamatkan dengan menerbitkan Perpu,” ujar Anas saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Oleh karena itu kata Anas, pihak yang menganggap SBY ingin membubarkan KPK adalah anggapan yang berbasis pada logika terbalik. “Yang ditegaskan SBY adalah, betapa pentingnya kehadiran prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan kewenangan, termasuk kewenangan khusus yang dipunya KPK dalam pemberantasan korupsi,” kata Anas.
SBY berharap kata Anas, sebagai sapu terkuat dalam pembersihan korupsi KPK harus benar-benar bersih, kredibel dan akuntabel. “Terhadap prinsip akuntabilitas kewenangan khusus, kami yakin KPK bersepakat. KPK pasti berusaha menjaga dan mengembangkan kredibilitas dan marwah lembaganya dengan pelaksanaan kewenangan yang benar-benar akuntabel. ,” papar Anas.
Untuk itu kata Abnas, KPK, SBY dan seluruh masyarakat pasti setuju dengan terjaganya kepercayaan publik terhadap institusi terkuat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.(*z)
Empat Alasan SBY Siap Debat Malam Ini
VIVAnews – Calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah siap mengikuti program debat kandidat presiden yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum pada Kamis 25 Juni 2009 pukul 19.00.
Tema debat antar kandidat malam ini ialah ‘Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran’ dengan moderator Aviliani, seorang Ekonom INDEF.
Menurut anggota tim kampanye nasional pasangan SBY-Boediono, Anas Urbaningrum, terdapat empat alasan yang menunjang kesiapan SBY nanti malam.
Pertama, menguasai filosofi dasar dan konsep pengentasan kemiskinan serta menekan angka pengangguran
Kedua, karena memahami dan menganut ideologi pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
Ketiga telah mempraktekkan kebijakan menekan angka kemiskinan dan pengangguran selama lima tahun terakhir. “Meski tantangan ekonomi global sangat berat,” kata Anas.
Empat, kata Anas, karena SBY mempunyai kebiijakan dan langkah-langkah lanjutan yang konkrit untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
Tema debat antar kandidat malam ini ialah ‘Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran’ dengan moderator Aviliani, seorang Ekonom INDEF.
Menurut anggota tim kampanye nasional pasangan SBY-Boediono, Anas Urbaningrum, terdapat empat alasan yang menunjang kesiapan SBY nanti malam.
Pertama, menguasai filosofi dasar dan konsep pengentasan kemiskinan serta menekan angka pengangguran
Kedua, karena memahami dan menganut ideologi pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
Ketiga telah mempraktekkan kebijakan menekan angka kemiskinan dan pengangguran selama lima tahun terakhir. “Meski tantangan ekonomi global sangat berat,” kata Anas.
Empat, kata Anas, karena SBY mempunyai kebiijakan dan langkah-langkah lanjutan yang konkrit untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
Wednesday, June 24, 2009
Indonesia Masih Musim SBY
(republika.co.id) JAKARTA -- Ternyata Pemilihan Presiden (pilpres) pun ada musimnya. Dan saat ini menurut Partai Demokrat masih musimnya kandidat capres mereka, Susilo Bambang Yudhoyono.
Otomatis, musim Megawati Soekarnoputri maupun musim Jusuf Kalla belum bisa mengganti musim SBY yang bertahan lima tahun terakhir.
''Kami yakin dan optimistis sekarang memang sedang musim politiknya SBY,'' kata Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, lewat pesan singkat, Rabu malam.
Optimisme Anas salah satunya berlandaskan hasil survei politik Lembaga Survei Indonesia (LSI). Survei yang disewa oleh konsultan Partai Demokrat, Fox Indonesia itu, menempatkan SBY di atas dua pesaingnya dengan tingkat keterpilihan 67 persen.
Bila benar adanya pada 8 Juli nanti, kemungkinan Pilpres satu putaran terbuka lebar. Anas mengatakan, peluang capres lain atau pergantian musim baru bisa terjadi lima tahun lagi.
Sehingga ia mengisyaratkan para kompetitor sia-sia berkampanye. ''Para kompetitor telah berkampanye apa saja. Tapi melawan musim politik adalah pekerjaan yang mirip melawan kehendak alam,'' sesumbar Anas. evy/ahi
Indonesia Masih Musim SBY
JAKARTA -- Ternyata Pemilihan Presiden (pilpres) pun ada musimnya. Dan saat ini menurut Partai Demokrat masih musimnya kandidat capres mereka, Susilo Bambang Yudhoyono.
Otomatis, musim Megawati Soekarnoputri maupun musim Jusuf Kalla belum bisa mengganti musim SBY yang bertahan lima tahun terakhir.
''Kami yakin dan optimistis sekarang memang sedang musim politiknya SBY,'' kata Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, lewat pesan singkat, Rabu malam.
Optimisme Anas salah satunya berlandaskan hasil survei politik Lembaga Survei Indonesia (LSI). Survei yang disewa oleh konsultan Partai Demokrat, Fox Indonesia itu, menempatkan SBY di atas dua pesaingnya dengan tingkat keterpilihan 67 persen.
Bila benar adanya pada 8 Juli nanti, kemungkinan Pilpres satu putaran terbuka lebar. Anas mengatakan, peluang capres lain atau pergantian musim baru bisa terjadi lima tahun lagi.
Sehingga ia mengisyaratkan para kompetitor sia-sia berkampanye. ''Para kompetitor telah berkampanye apa saja. Tapi melawan musim politik adalah pekerjaan yang mirip melawan kehendak alam,'' sesumbar Anas. evy/ah
Otomatis, musim Megawati Soekarnoputri maupun musim Jusuf Kalla belum bisa mengganti musim SBY yang bertahan lima tahun terakhir.
''Kami yakin dan optimistis sekarang memang sedang musim politiknya SBY,'' kata Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, lewat pesan singkat, Rabu malam.
Optimisme Anas salah satunya berlandaskan hasil survei politik Lembaga Survei Indonesia (LSI). Survei yang disewa oleh konsultan Partai Demokrat, Fox Indonesia itu, menempatkan SBY di atas dua pesaingnya dengan tingkat keterpilihan 67 persen.
Bila benar adanya pada 8 Juli nanti, kemungkinan Pilpres satu putaran terbuka lebar. Anas mengatakan, peluang capres lain atau pergantian musim baru bisa terjadi lima tahun lagi.
Sehingga ia mengisyaratkan para kompetitor sia-sia berkampanye. ''Para kompetitor telah berkampanye apa saja. Tapi melawan musim politik adalah pekerjaan yang mirip melawan kehendak alam,'' sesumbar Anas. evy/ahi
Indonesia Masih Musim SBY
JAKARTA -- Ternyata Pemilihan Presiden (pilpres) pun ada musimnya. Dan saat ini menurut Partai Demokrat masih musimnya kandidat capres mereka, Susilo Bambang Yudhoyono.
Otomatis, musim Megawati Soekarnoputri maupun musim Jusuf Kalla belum bisa mengganti musim SBY yang bertahan lima tahun terakhir.
''Kami yakin dan optimistis sekarang memang sedang musim politiknya SBY,'' kata Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, lewat pesan singkat, Rabu malam.
Optimisme Anas salah satunya berlandaskan hasil survei politik Lembaga Survei Indonesia (LSI). Survei yang disewa oleh konsultan Partai Demokrat, Fox Indonesia itu, menempatkan SBY di atas dua pesaingnya dengan tingkat keterpilihan 67 persen.
Bila benar adanya pada 8 Juli nanti, kemungkinan Pilpres satu putaran terbuka lebar. Anas mengatakan, peluang capres lain atau pergantian musim baru bisa terjadi lima tahun lagi.
Sehingga ia mengisyaratkan para kompetitor sia-sia berkampanye. ''Para kompetitor telah berkampanye apa saja. Tapi melawan musim politik adalah pekerjaan yang mirip melawan kehendak alam,'' sesumbar Anas. evy/ah
LSI Kembali Unggulkan Yudhoyono
(gatra.com) Anggota Tim Kampanye Nasional Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono (SBY-Boediono), Anas Urbaningrum, di Jakarta, Rabu (24/6), mengungkapkan. survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terbaru kembali mengunggulkan pasangan SBY-Boediono jauh di atas pesaingnya.
"Data yang kami dapat dari lembaga itu, tingkat elektabilitas Megawati-Prabowo (turun jauh) jadi 16%, SBY-Boediono turun sedikit ke angka 67%, sementara JK-Waranto cuma sembilan%," kata mantan anggota Komisi Pemilihan Umum ini, seperti dilansir dari Antara.
Sementara, hasil survei berbeda dipublikasikan oleh Indonesia Development Monitoring Institute, yang sebaliknya menunjukkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto meraih 44,3%, sedangkan SBY-Boediono cuma 30,43%, lalu Jusuf Kalla-Wiranto 13,2%.
Menangapi hasil-hasil survei itu, Anas berpendapat, naik atau turunnya elektabilitas merupakan dinamika politik yang lazim. "Sama dengan suhu tubu ataupun cuaca," katanya.
Karena itu, lanjut Anas, survei juga hanya alat untuk mengukur suhu politik atau cuaca politik, ketika hal itu dilakukan. "Kalau hasil terbaru masih 67%, kami bersyukur. Memang turun sedikit (dibandingkan hasil survei LSI sebelumnya yang di atas 70%)," tanggapnya.
"Tetapi, kami maknai itu sebagai normalisasi angka elektabilitas dari angka yang 70% sebagai efek hasil pemilu legislatif," kata Anas. [EL, Ant]
"Data yang kami dapat dari lembaga itu, tingkat elektabilitas Megawati-Prabowo (turun jauh) jadi 16%, SBY-Boediono turun sedikit ke angka 67%, sementara JK-Waranto cuma sembilan%," kata mantan anggota Komisi Pemilihan Umum ini, seperti dilansir dari Antara.
Sementara, hasil survei berbeda dipublikasikan oleh Indonesia Development Monitoring Institute, yang sebaliknya menunjukkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto meraih 44,3%, sedangkan SBY-Boediono cuma 30,43%, lalu Jusuf Kalla-Wiranto 13,2%.
Menangapi hasil-hasil survei itu, Anas berpendapat, naik atau turunnya elektabilitas merupakan dinamika politik yang lazim. "Sama dengan suhu tubu ataupun cuaca," katanya.
Karena itu, lanjut Anas, survei juga hanya alat untuk mengukur suhu politik atau cuaca politik, ketika hal itu dilakukan. "Kalau hasil terbaru masih 67%, kami bersyukur. Memang turun sedikit (dibandingkan hasil survei LSI sebelumnya yang di atas 70%)," tanggapnya.
"Tetapi, kami maknai itu sebagai normalisasi angka elektabilitas dari angka yang 70% sebagai efek hasil pemilu legislatif," kata Anas. [EL, Ant]
Tim SBY: Prabowo Salah Musim
(detik.com) Jakarta - Elektabilitas SBY yang terus naik membuat Tim SBY optimis capres incumbent yang diusungnya akan terpilih kembali. Prabowo pun dinilai salah musim, baru lima tahun lagi mereka memperhitungkan Prabowo Subianto sebagai kandidat kuat menjadi Presiden RI.
"Kami optimis sekarang musim politiknya SBY. Pak Prabowo muncul di
musim yang salah. Musim politiknya mungkin baru tiba 2014," ujar Ketua
DPP PD Anas Urbaningrum melalui telepon, Rabu (24/6/2009).
Cawapres Prabowo memberi reaksi keras atas pengumuman hasil jajak
pendapat terbaru LSI yang menyatakan elektabilitas SBY-Boediono turun
3% saja. Pasangan capres Megawati ini menyatakan percaya bila
elektabilitas SBY menurun 30%.
Anggota rim Mega-Prabowo juga menuding ada konspirasi tertentu di
balik jajak pendapat yang LSI gelar. Maka mereka tidak yakin bahwa
hasilnya akurat serta layak untuk dipercaya.
Atas tudingan ini tim SBY menegaskan lagi keyakinannya atas
profesionalisme LSI dan kredibilitas hasilnya. Contoh kasus adalah
hasil jajak pendapat LSI pada pileg 2009 yang memperkirakan PD menjadi
pemenang dan terbukti benar.
"Ada lembaga lain memprediksi Golkar juara, PDIP menang dan Gerindra
luar biasa. Tapi tidak terbukti, ternyata cenderung sebagai bedak
pupur. Pastinya kami tidak berhalakan hasil survei. Kami memposisikan
sebagai cermin dan alat ukur elektabilitas," papar Anas panjang lebar.
( lh / van )
"Kami optimis sekarang musim politiknya SBY. Pak Prabowo muncul di
musim yang salah. Musim politiknya mungkin baru tiba 2014," ujar Ketua
DPP PD Anas Urbaningrum melalui telepon, Rabu (24/6/2009).
Cawapres Prabowo memberi reaksi keras atas pengumuman hasil jajak
pendapat terbaru LSI yang menyatakan elektabilitas SBY-Boediono turun
3% saja. Pasangan capres Megawati ini menyatakan percaya bila
elektabilitas SBY menurun 30%.
Anggota rim Mega-Prabowo juga menuding ada konspirasi tertentu di
balik jajak pendapat yang LSI gelar. Maka mereka tidak yakin bahwa
hasilnya akurat serta layak untuk dipercaya.
Atas tudingan ini tim SBY menegaskan lagi keyakinannya atas
profesionalisme LSI dan kredibilitas hasilnya. Contoh kasus adalah
hasil jajak pendapat LSI pada pileg 2009 yang memperkirakan PD menjadi
pemenang dan terbukti benar.
"Ada lembaga lain memprediksi Golkar juara, PDIP menang dan Gerindra
luar biasa. Tapi tidak terbukti, ternyata cenderung sebagai bedak
pupur. Pastinya kami tidak berhalakan hasil survei. Kami memposisikan
sebagai cermin dan alat ukur elektabilitas," papar Anas panjang lebar.
( lh / van )
Tim SBY: Kepercayaan Diri Prabowo Luntur
(detik.com) Tim pemenangan SBY-Boediono memaklumi sikap keras cawapres Prabowo Subianto atas hasil jajak pendapat terbaru LSI. Di sisi lain penolakan ini menandakan pasangan Megawati Soekarnoputri itu sudah tidak lagi percaya diri berkompetisi dalam Pilpres 2009.
Demikian Ketua DPP PD Anas Urbaningrum menanggapi pernyataan cawapres Prabowo yang percaya elektabilitas SBY turun 30 persen. Tanggapan dia sampaikan melalui telepon, Rabu (24/6/2009).
"Pak Prabowo tampak luntur kepercayaan dirinya. Sudah bekerja keras dan keliling kampanye, elektabilitasnya cenderung stagnan," ujar Anas.
Sepanjang masa kampanye Pilpres 2009, cawapres Prabowo tidak satu hari pun lupa berkampanye. Baik dengan cara melakukan kunjungan ke berbagai pelosok daerah atau dengan manuver menemui kelompok tertentu yang diharapkan bisa mendulang perolehan suara.
Namun harapan itu terbentur pada realitas tingginya kepercayaan masyarakat terhadap SBY-Boediono. Berbagai hasil jajak pendapat malah membuktikan elektabilitas pasangan Mega-Prabowo tidak banyak berubah dari waktu ke waktu.
"Kita harus maklum dengan pernyataan itu. Maklum pula jika dia berharap SBY-Boediono turun 30 persen," sambung Anas.
Demikian Ketua DPP PD Anas Urbaningrum menanggapi pernyataan cawapres Prabowo yang percaya elektabilitas SBY turun 30 persen. Tanggapan dia sampaikan melalui telepon, Rabu (24/6/2009).
"Pak Prabowo tampak luntur kepercayaan dirinya. Sudah bekerja keras dan keliling kampanye, elektabilitasnya cenderung stagnan," ujar Anas.
Sepanjang masa kampanye Pilpres 2009, cawapres Prabowo tidak satu hari pun lupa berkampanye. Baik dengan cara melakukan kunjungan ke berbagai pelosok daerah atau dengan manuver menemui kelompok tertentu yang diharapkan bisa mendulang perolehan suara.
Namun harapan itu terbentur pada realitas tingginya kepercayaan masyarakat terhadap SBY-Boediono. Berbagai hasil jajak pendapat malah membuktikan elektabilitas pasangan Mega-Prabowo tidak banyak berubah dari waktu ke waktu.
"Kita harus maklum dengan pernyataan itu. Maklum pula jika dia berharap SBY-Boediono turun 30 persen," sambung Anas.
Anas: Menuju Kemenangan
(matanews.com) Angota Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono, Anas Urbaningrum, menyatakan, pihaknya telah mendapatkan angka yang aman untuk menuju kemenangan pada Pilpres 8 Juli 2009. Ia mengatakan itu menanggapi publikasi hasil survey terbaru dari LSI yang tetap mengunggulkan pasangan SBY-Boediono sebagai peraih tingkat elektabilitas tertinggi, jauh di atas dua pesaingnya.
“Survei LSI itu menunjukkan, pasangan Megawati-Prabowo (turun jauh ke angka) 16 persen, lalu SBY-Boediono 67 persen (turun sedikit dari hasil survey sebelumnya yang 70 persen), sedangkan JK-Wiranto cuma dapat sembilan persen tingkat elektabilitasnya,” katanya.
Angka sebelumnya (70 persen), menurut dia, hanya produk band wagon effect hasil pemilu legislatif yang sangat kuat. “Memang kali ini turun sedikit,” katanya.
Namun penurunan itu, menurut Anas Urbaningrum, tetap dimaknai Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono sebagai normalisasi angkat elektabilitas. “Mengapa saya katakan normalisasi, karena semua pasangan calon yang lain `kan juga bekerja keras dan bahkan melakukan attakcing campaign,” katanya.
Tetapi, kata Anas Urbaningrum, angka tersebut sekali lagi dianggap sebagai posisi aman untuk menuju kemenangan pada 8 Juli 2009. “Namun demikian, kami akan terus bekerja keras meyakinkan pemilih, sampai batas akhir masa kampanye. Kami tidak punya alasan untuk terlena dan merasa sudah menang,” katanya.
“Survei LSI itu menunjukkan, pasangan Megawati-Prabowo (turun jauh ke angka) 16 persen, lalu SBY-Boediono 67 persen (turun sedikit dari hasil survey sebelumnya yang 70 persen), sedangkan JK-Wiranto cuma dapat sembilan persen tingkat elektabilitasnya,” katanya.
Angka sebelumnya (70 persen), menurut dia, hanya produk band wagon effect hasil pemilu legislatif yang sangat kuat. “Memang kali ini turun sedikit,” katanya.
Namun penurunan itu, menurut Anas Urbaningrum, tetap dimaknai Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono sebagai normalisasi angkat elektabilitas. “Mengapa saya katakan normalisasi, karena semua pasangan calon yang lain `kan juga bekerja keras dan bahkan melakukan attakcing campaign,” katanya.
Tetapi, kata Anas Urbaningrum, angka tersebut sekali lagi dianggap sebagai posisi aman untuk menuju kemenangan pada 8 Juli 2009. “Namun demikian, kami akan terus bekerja keras meyakinkan pemilih, sampai batas akhir masa kampanye. Kami tidak punya alasan untuk terlena dan merasa sudah menang,” katanya.
Tim SBY: Itu Normalisasi
(detik.com) Jakarta - Tim pemenangan SBY-Boediono mengakui elektabilitas jagoannya mengalami penurunan. Namun fenomena penurunan tersebut mereka pandang sebagai sebuah normalisasi dan tidak menyurutkan optimisme memangkan Pilpres 2009.
Demikian tanggapan Ketua DPP PD Anas Urbaningrum mengenai hasil jajak pendapat yang terbaru LSI yang menunjukan elektabilitas SBY-Boediono turun dari 70 persen ke 67 persen. Tanggapan disampaikannya melalui telepon, Rabu (24/6/2009).
"Kalau hasil terbaru masih 67 persen, kami bersyukur. Memang turun sedikit, tetapi kami maknai sebagai normalisasi angka elektabilitas," ujar dia.
Hasil jajak pendapat yang LSI gelar di awal masa kampanye Pilpres 2009, elektabilitas SBY-Boediono mencapai 70 persen. Angka prosentase yang sempat membuat berang kompetitor itu menurut Anas merupakan produk band wagon effect hasil pileg yang sangat kuat, tidaklah mengherankan bila pada pertengahan masa kampanye terjadi penurunan.
“Naik atau turun elektabilitas adalah dinamika politik yang lazim. Sama sekali tidak aneh. Apalagi semua pasangan calon yang lain juga bekerja keras dan bahkan melakukan attacking campaign,” jelasnya.
Namun meski elektabilitasnya menurun, sebenarnya SBY-Boediono masih berada di posisi yang jauh mengungguli dua kompetitornya. Bila jajak pendapat terakhir di penghujung masa kampanye menunjukkan prosentase yang stabil, maka bisa diperkirakan SBY-Boediono yang memenangkan Pilpres 2009.
“Namun demikian, kami akan terus bekerja keras meyakinkan pemilih, sampai batas akhir masa kampanye. Kami tidak punya alasan untuk terlena dan merasa sudah menang,” jawab Anas ditanya kemungkinan pilpres satu putaran itu.
( lh / gah )
Demikian tanggapan Ketua DPP PD Anas Urbaningrum mengenai hasil jajak pendapat yang terbaru LSI yang menunjukan elektabilitas SBY-Boediono turun dari 70 persen ke 67 persen. Tanggapan disampaikannya melalui telepon, Rabu (24/6/2009).
"Kalau hasil terbaru masih 67 persen, kami bersyukur. Memang turun sedikit, tetapi kami maknai sebagai normalisasi angka elektabilitas," ujar dia.
Hasil jajak pendapat yang LSI gelar di awal masa kampanye Pilpres 2009, elektabilitas SBY-Boediono mencapai 70 persen. Angka prosentase yang sempat membuat berang kompetitor itu menurut Anas merupakan produk band wagon effect hasil pileg yang sangat kuat, tidaklah mengherankan bila pada pertengahan masa kampanye terjadi penurunan.
“Naik atau turun elektabilitas adalah dinamika politik yang lazim. Sama sekali tidak aneh. Apalagi semua pasangan calon yang lain juga bekerja keras dan bahkan melakukan attacking campaign,” jelasnya.
Namun meski elektabilitasnya menurun, sebenarnya SBY-Boediono masih berada di posisi yang jauh mengungguli dua kompetitornya. Bila jajak pendapat terakhir di penghujung masa kampanye menunjukkan prosentase yang stabil, maka bisa diperkirakan SBY-Boediono yang memenangkan Pilpres 2009.
“Namun demikian, kami akan terus bekerja keras meyakinkan pemilih, sampai batas akhir masa kampanye. Kami tidak punya alasan untuk terlena dan merasa sudah menang,” jawab Anas ditanya kemungkinan pilpres satu putaran itu.
( lh / gah )
Melawan SBY = Melawan Musim Politikvv
JAKARTA - Elektabilitas atau nilai daya terima pasangan SBY-Boediono di masyarakat memang mengalami penurunan. Namun, kubu pasangan capres dan cawapres nomor urut dua ini tetap yakin bisa menang Pilpres 8 Juli mendatang dengan satu putaran.
"Angka tersebut adalah angka yang aman untuk menuju kemenangan pada Pilpres 8 Juli 2009," kata Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dalam pesan singkatnya kepada okezone, Rabu (24/6/2009).
Namun demikian, Anas menyebut pihaknya tidak akan terlena dan merasa sudah menang dalam pemilihan Presiden mendatang. "Kami yakin dan optimis bahwa sekarang memang sedang musim politiknya SBY. Baru akan ganti musim pada 2014 nanti," ujarnya.
Karena itu, lanjut Anas, jika para pesaing politik SBY melakukan kampanye untuk menyerang SBY, itu merupakan perlawanan terhadap musim politik yang mirip dengan melawan kehendak alam.
Hasil survei terbaru dari LSI memperlihatkan pilihan terhadap capres SBY sebanyak 67,2 persen, Megawati 15,8 persen, dan JK sebanyak 8,3 persen, serta belum tahu sebanyak 8,7 persen. (ahm)
"Angka tersebut adalah angka yang aman untuk menuju kemenangan pada Pilpres 8 Juli 2009," kata Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dalam pesan singkatnya kepada okezone, Rabu (24/6/2009).
Namun demikian, Anas menyebut pihaknya tidak akan terlena dan merasa sudah menang dalam pemilihan Presiden mendatang. "Kami yakin dan optimis bahwa sekarang memang sedang musim politiknya SBY. Baru akan ganti musim pada 2014 nanti," ujarnya.
Karena itu, lanjut Anas, jika para pesaing politik SBY melakukan kampanye untuk menyerang SBY, itu merupakan perlawanan terhadap musim politik yang mirip dengan melawan kehendak alam.
Hasil survei terbaru dari LSI memperlihatkan pilihan terhadap capres SBY sebanyak 67,2 persen, Megawati 15,8 persen, dan JK sebanyak 8,3 persen, serta belum tahu sebanyak 8,7 persen. (ahm)
Anas Tak Aneh Elektabilitas SBY Turun
JAKARTA - Hasil terbaru survei calon presiden dan wakil presiden yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) masih menempatkan SBY-Boediono sebagai pasangan teratas. Tapi terjadi penurunan elektabilitas SBY-Boediono di masyarakat.
"Naik atau turun elektabilitas adalah dinamika politik yang lazim. Sama sekali tidak aneh," kata Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dalam pesan singkatnya kepada okezone, Rabu (24/6/2009).
Anas menambahkan, naik turunnya survei atau elektabilitas capres dan cawapres itu biasa seperti suhu tubuh atau prakiraan cuaca.
Namun demikian, Anas masih bersyukur karena angka SBY-Boediono masih mendapatkan sekira 67 persen, meski agak turun sedikit. Angka itu, lanjut Anas, juga dianggap sebagai normalisasi angka elektabilitas karena sebelumnya angka yang mencapai 70 persen sebagai dampak hasil pileg yang kuat.
"Apalagi semua pasangan calon yg lain juga bekerja keras dan bahkan melakukan attacking campaign," jelasnya.
Hasil survei terbaru dari LSI memperlihatkan pilihan terhadap capres SBY sebanyak 67,2 persen, Megawati 15,8 persen, dan JK sebanyak 8,3 persen, serta belum tahu sebanyak 8,7 persen. (ahm)
"Naik atau turun elektabilitas adalah dinamika politik yang lazim. Sama sekali tidak aneh," kata Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dalam pesan singkatnya kepada okezone, Rabu (24/6/2009).
Anas menambahkan, naik turunnya survei atau elektabilitas capres dan cawapres itu biasa seperti suhu tubuh atau prakiraan cuaca.
Namun demikian, Anas masih bersyukur karena angka SBY-Boediono masih mendapatkan sekira 67 persen, meski agak turun sedikit. Angka itu, lanjut Anas, juga dianggap sebagai normalisasi angka elektabilitas karena sebelumnya angka yang mencapai 70 persen sebagai dampak hasil pileg yang kuat.
"Apalagi semua pasangan calon yg lain juga bekerja keras dan bahkan melakukan attacking campaign," jelasnya.
Hasil survei terbaru dari LSI memperlihatkan pilihan terhadap capres SBY sebanyak 67,2 persen, Megawati 15,8 persen, dan JK sebanyak 8,3 persen, serta belum tahu sebanyak 8,7 persen. (ahm)
Anas: Survei LSI Normalisasi Citra SBY
INILAH.COM, Jakarta - Lembaga Survei Indonesia untuk sementara masih memposisikan SBY-Boediono dalam urutan pertama eletibilitas capres-cawapres. Hasil survei tersebut dianggap hanya mengkoreksi citra SBY-Boediono sebelumnya.
Menurut Tim kampanye nasional SBY-Boediono, Anas Urbaningrum naik atau turunnya elektabilitas merupakan dinamika politik yang jamak. Sama sekali bukan perkara yang ganjil. Bahkan jika diibaratkan sama seperti dengan suhu tubuh atau cuaca.
"Survei juga hanya alat untuk mengukur suhu politik atau cuaca politik, ketika survei itu dilakukan. Kalau hasil terbaru masih 67 persen, kami bersyukur. Memang turun sedikit. Tetapi kami maknai sebagai normalisasi angka elektabilitas," terang Anas kepada INILAH.COM di Jakarta, Rabu (24/6).
Ketua DPP Partai Demokrat ini mengatakan, karena angka sebelumnya adalah 70 persen. Yang tidak lain merupakan produk band wagon effect dari hasil pemilu legislatif yang sangat kuat. "Apalagi semua pasangan calon yang lain juga bekerja keras dan bahkan melakukan attacking campaign," ujar mantan Ketua PB HMI ini.
Dijelaskan dia, angka tersebut merupakan angka yang aman untuk menuju kemenangan pada 8 juli 2009. Kendati begitu, pihaknya tidak akan terlenan dan terus bekerja keras meyakinkan pemilih. Hingga batas akhir masa kampanye. Sebab, pihaknya tidak memiliki alasan untuk terlena dan merasa sudah menang.
"Kami yakin dan optimis bahwa sekarang memang sedang musim politiknya SBY. Baru akan ganti musim pada tahun 2014 nanti. Para kompetitor telah melakukan kampanye apa saja. Tetapi melawan musim politik adalah pekerjaan yang mirip melawan kehendak alam. Atas nama demokrasi, kompetisi adalah hal yang baik dan mendewasakan bangsa," pungkasnya.
Survei LSI ini dilakukan secara nasional dengan jumlah sampel sebanyak 2.000 resonden yang dipilih dengan multistage random sampling. Survei dengan margin of error +/-2,8% pada tingkat kepercayaan 95% ini menunjukkan SBY-Boediono dipilih 67% dari sebelumnya 70%, Mega-Pro cenderung stagnan dikisaran 16%. Sedang JK naik dari 7% menjadi 9%. [jib]
Menurut Tim kampanye nasional SBY-Boediono, Anas Urbaningrum naik atau turunnya elektabilitas merupakan dinamika politik yang jamak. Sama sekali bukan perkara yang ganjil. Bahkan jika diibaratkan sama seperti dengan suhu tubuh atau cuaca.
"Survei juga hanya alat untuk mengukur suhu politik atau cuaca politik, ketika survei itu dilakukan. Kalau hasil terbaru masih 67 persen, kami bersyukur. Memang turun sedikit. Tetapi kami maknai sebagai normalisasi angka elektabilitas," terang Anas kepada INILAH.COM di Jakarta, Rabu (24/6).
Ketua DPP Partai Demokrat ini mengatakan, karena angka sebelumnya adalah 70 persen. Yang tidak lain merupakan produk band wagon effect dari hasil pemilu legislatif yang sangat kuat. "Apalagi semua pasangan calon yang lain juga bekerja keras dan bahkan melakukan attacking campaign," ujar mantan Ketua PB HMI ini.
Dijelaskan dia, angka tersebut merupakan angka yang aman untuk menuju kemenangan pada 8 juli 2009. Kendati begitu, pihaknya tidak akan terlenan dan terus bekerja keras meyakinkan pemilih. Hingga batas akhir masa kampanye. Sebab, pihaknya tidak memiliki alasan untuk terlena dan merasa sudah menang.
"Kami yakin dan optimis bahwa sekarang memang sedang musim politiknya SBY. Baru akan ganti musim pada tahun 2014 nanti. Para kompetitor telah melakukan kampanye apa saja. Tetapi melawan musim politik adalah pekerjaan yang mirip melawan kehendak alam. Atas nama demokrasi, kompetisi adalah hal yang baik dan mendewasakan bangsa," pungkasnya.
Survei LSI ini dilakukan secara nasional dengan jumlah sampel sebanyak 2.000 resonden yang dipilih dengan multistage random sampling. Survei dengan margin of error +/-2,8% pada tingkat kepercayaan 95% ini menunjukkan SBY-Boediono dipilih 67% dari sebelumnya 70%, Mega-Pro cenderung stagnan dikisaran 16%. Sedang JK naik dari 7% menjadi 9%. [jib]
Anas: Elektabilitas SBY Hanya Alami Koreksi
VIVAnews - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menilai naik atau turun elektabilitas pasangan kandidat presiden dan wakil presiden merupakan dinamika politik yang lazim.
“Sama sekali tidak aneh. Sama dengan suhu tubuh ataupun cuaca,” kata Anas, Rabu 24 Juni 2009.
Pernyataan Anas terkait dengan hasil survei Lembaga Survei Indonesia pada Juni 2009 terhadap elektabilitas duet SBY-Boediono terakhir yang menurun jadi 67,2 persen dari 70 persen. Sementara elektabilitas Megawati Soekarnoputri stagnan di 15,8 persen dan Jusuf Kalla merangkak naik menjadi 8,3 persen.
Bagi Anas, hasil survei semacam itu hanya berfungsi untuk mencukur suhu politik atau cuaca politik, ketika survei itu dilakukan.
“Kalau hasil terbaru masih 67 pesen, kami bersyukur. Memang turun sedikit, tapi kami maknai sebagai normalisasi angka elektabilitas,” kata dia.
Normalisasi angka yang dimaksud Anas ialah karena angka sebelumnya 70 persen merupakan produk band wagon effect hasil pemilihan legislatif.
Selain itu, kata dia, ditambah dengan dua kandidat lainnya yang bekerja keras, bahkan melakukan attacking campaign.
Menurut Anas, angka 67,2 persen merupakan angka yang aman untuk menuju kememnangan pada 8 Juli 2009.
Namun demikian, dia mengatakan tim pendukung duet SBY-Boediono mesti terus bekerja keras meyakinkan pemilih sampai batas akhir masa kampanye.
“Sama sekali tidak aneh. Sama dengan suhu tubuh ataupun cuaca,” kata Anas, Rabu 24 Juni 2009.
Pernyataan Anas terkait dengan hasil survei Lembaga Survei Indonesia pada Juni 2009 terhadap elektabilitas duet SBY-Boediono terakhir yang menurun jadi 67,2 persen dari 70 persen. Sementara elektabilitas Megawati Soekarnoputri stagnan di 15,8 persen dan Jusuf Kalla merangkak naik menjadi 8,3 persen.
Bagi Anas, hasil survei semacam itu hanya berfungsi untuk mencukur suhu politik atau cuaca politik, ketika survei itu dilakukan.
“Kalau hasil terbaru masih 67 pesen, kami bersyukur. Memang turun sedikit, tapi kami maknai sebagai normalisasi angka elektabilitas,” kata dia.
Normalisasi angka yang dimaksud Anas ialah karena angka sebelumnya 70 persen merupakan produk band wagon effect hasil pemilihan legislatif.
Selain itu, kata dia, ditambah dengan dua kandidat lainnya yang bekerja keras, bahkan melakukan attacking campaign.
Menurut Anas, angka 67,2 persen merupakan angka yang aman untuk menuju kememnangan pada 8 Juli 2009.
Namun demikian, dia mengatakan tim pendukung duet SBY-Boediono mesti terus bekerja keras meyakinkan pemilih sampai batas akhir masa kampanye.
Tuesday, June 23, 2009
Anas: Boediono Bukan Pemanis Iklan SBY
INILAH.COM, Jakarta - Iklan SBY terbaru yang mengumbar terima kasih ke pedagang, petani, nelayan dan guru kurang memperlihatkan sosok cawapres Boediono. Mantan Gubernur BI itu dinilai hanya sekadar pemanis Iklan. Namun hal itu dibantah Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono.
"(Kehadiran Pak Boediono dalam iklan) bukan boneka dan juga bukan pemanis," ujar anggota Timkamnas SBY-Boediono, Anas Urbaningrum kepada INILAH.COM di Jakarta, Selasa (23/6).
Dijelaskan Anas, posisi mantan Menko Perekonomian dalam iklan tersebut tidak ubahnya dengan posisi cawapres Wiranto dalam iklannya bersama dengan capres JK.
"Sama dengan iklan-iklan pasangan JK-Wiranto yang menjadikan cawapres Wiranto sebagai gambar latar. Tentu saja Pak JK tidak bermaksud menjadikan Pak Wiranto sebagai pemanis saja. Sama halnya dengan posisi Pak Boediono sebagai cawapres SBY," jelas Ketua DPP Partai Demokrat ini.
Karena itu, menurut mantan anggota KPU ini, iklan hanya merupakan salah satu strategi dalam berkampanye. "Ini adalah bagian dari strategi kampanye masing-masing tim," tandas mantan Ketua PB HMI ini.
Dalam iklan terbaru SBY, Boediono tampak setia mendampingi. Namun tidak ada sepatah kata pun terucap dari Boediono yang terlihat agak membungkukkan bahunya. SBY-Boediono berhadapan dengan petani, nelayan, dan guru yang menyampaikan ucapan terima kasih.
Menanggapi ucapan terima kasih tersebut, SBY mengucapkan kalimat senada kepada masing-masing petani, nelayan, dan guru. "Justru saya yang berterima kasih," ujar SBY. Sementara di samping SBY, Boediono hanya bisa tersenyum. [jib]
"(Kehadiran Pak Boediono dalam iklan) bukan boneka dan juga bukan pemanis," ujar anggota Timkamnas SBY-Boediono, Anas Urbaningrum kepada INILAH.COM di Jakarta, Selasa (23/6).
Dijelaskan Anas, posisi mantan Menko Perekonomian dalam iklan tersebut tidak ubahnya dengan posisi cawapres Wiranto dalam iklannya bersama dengan capres JK.
"Sama dengan iklan-iklan pasangan JK-Wiranto yang menjadikan cawapres Wiranto sebagai gambar latar. Tentu saja Pak JK tidak bermaksud menjadikan Pak Wiranto sebagai pemanis saja. Sama halnya dengan posisi Pak Boediono sebagai cawapres SBY," jelas Ketua DPP Partai Demokrat ini.
Karena itu, menurut mantan anggota KPU ini, iklan hanya merupakan salah satu strategi dalam berkampanye. "Ini adalah bagian dari strategi kampanye masing-masing tim," tandas mantan Ketua PB HMI ini.
Dalam iklan terbaru SBY, Boediono tampak setia mendampingi. Namun tidak ada sepatah kata pun terucap dari Boediono yang terlihat agak membungkukkan bahunya. SBY-Boediono berhadapan dengan petani, nelayan, dan guru yang menyampaikan ucapan terima kasih.
Menanggapi ucapan terima kasih tersebut, SBY mengucapkan kalimat senada kepada masing-masing petani, nelayan, dan guru. "Justru saya yang berterima kasih," ujar SBY. Sementara di samping SBY, Boediono hanya bisa tersenyum. [jib]
PD: Debat Cawapres, Satu Sipil Dua Jenderal
(detik.com) Jakarta - Partai Demokrat (PD) melihat debat cawapres malam ini layaknya 'pertarungan' seorang sipil melawan dua jenderal militer. PD berharap debat berlangsung sesuai tema yang ditentukan.
"Debat nanti malam, satu sipil dua jenderal. Saya juga yakin Pak Boediono akan tampil dengan dirinya sendiri yang memang berlatar sipil," tutur Ketua DPP PD Anas Urbaningrum dalam pesan singkat, Selasa (23/6/2009).
Anas mengingatkan para kontestan debat agar berdebat sesuai dengan jalur tema yang ditentukan. Anas tidak ingin kontestan saling menjatuhkan dengan mengenang potret buram Indonesia masa lalu.
"Forumnya adalah debat bukan perang, bukan pula tindakan untuk mengatasi kelompok kritis. Materinya pun tentang jatidiri bangsa, tidak untuk mengelola atau mengatasi dampak jajak pendapat di Timtim," imbuh Anas.
Anas kemudian membanggakan cawapres usungan partainya, Boediono. Menurutnya, Boediono siap tampil prima menghadapi debat cawapres pertama dalam sejarah malam nanti.
"Sebagai tokoh yang punya karakter, Pak Boediono tentu tidak akan kaget dengan debat yang bertema jatidiri bangsa. Saya yakin, apa yang dikatakan dalam debat nanti malam sangat nyambung dengan otentisitas karakter pribadinya," tandas mantan Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini.
( van / nwk )
"Debat nanti malam, satu sipil dua jenderal. Saya juga yakin Pak Boediono akan tampil dengan dirinya sendiri yang memang berlatar sipil," tutur Ketua DPP PD Anas Urbaningrum dalam pesan singkat, Selasa (23/6/2009).
Anas mengingatkan para kontestan debat agar berdebat sesuai dengan jalur tema yang ditentukan. Anas tidak ingin kontestan saling menjatuhkan dengan mengenang potret buram Indonesia masa lalu.
"Forumnya adalah debat bukan perang, bukan pula tindakan untuk mengatasi kelompok kritis. Materinya pun tentang jatidiri bangsa, tidak untuk mengelola atau mengatasi dampak jajak pendapat di Timtim," imbuh Anas.
Anas kemudian membanggakan cawapres usungan partainya, Boediono. Menurutnya, Boediono siap tampil prima menghadapi debat cawapres pertama dalam sejarah malam nanti.
"Sebagai tokoh yang punya karakter, Pak Boediono tentu tidak akan kaget dengan debat yang bertema jatidiri bangsa. Saya yakin, apa yang dikatakan dalam debat nanti malam sangat nyambung dengan otentisitas karakter pribadinya," tandas mantan Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini.
( van / nwk )
Boediono Siap Hadapi Dua Mantan Jenderal
VIVAnews - Debat kandidat wakil presiden yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, Selasa 23 Juni 2009 malam, merupakan perdebatan seorang sipil, Boediono, dengan dua orang mantan jenderal, Wiranto dan Prabowo Subianto.
Kendati demikian, Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengatakan Boediono maju bersama Susilo Bambang Yudhoyono ke pemilihan presiden itu tetap dalam posisi siap.
“Karena forumnya debat. Bukan perang, bukan pula untuk mengatasi kelompok kritis, tidak pula untuk mengantisipasi dampak jajak pendapat di Timor Timur,” kata Anas.
Apalagi, kata Anas, materi yang diangkat dalam debat kandidat wakil presiden tentang jatidiri bangsa.
Itu sebabnya, Anas mengatakan Boediono sudah siap dan tidak kaget dengan tema debat itu.
“Saya yakin, apa yang dikatakan dalam debat nanti malam sangat nyambung dengan otentisitas karakter pribadinya,” kata Anas. “Saya yakin Boediono akan tampil dengan dirinya sendiri yang memang berlatar belakang sipil.”
Acara perdebatan nanti malam berlangsung di studio SCTV, Senayan City, Jakarta, mulai pukul 19.00 sampai 21.00.
Kendati demikian, Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengatakan Boediono maju bersama Susilo Bambang Yudhoyono ke pemilihan presiden itu tetap dalam posisi siap.
“Karena forumnya debat. Bukan perang, bukan pula untuk mengatasi kelompok kritis, tidak pula untuk mengantisipasi dampak jajak pendapat di Timor Timur,” kata Anas.
Apalagi, kata Anas, materi yang diangkat dalam debat kandidat wakil presiden tentang jatidiri bangsa.
Itu sebabnya, Anas mengatakan Boediono sudah siap dan tidak kaget dengan tema debat itu.
“Saya yakin, apa yang dikatakan dalam debat nanti malam sangat nyambung dengan otentisitas karakter pribadinya,” kata Anas. “Saya yakin Boediono akan tampil dengan dirinya sendiri yang memang berlatar belakang sipil.”
Acara perdebatan nanti malam berlangsung di studio SCTV, Senayan City, Jakarta, mulai pukul 19.00 sampai 21.00.
Monday, June 22, 2009
Tim SBY Akan Lanjutkan "Kampanye Putih"
Jakarta (ANTARA News) - Pasangan capres-cawapres Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono tetap akan melanjutkan "kampanye putih", kampanye yang santun dan tertib dalam pilpres meski pasangan itu terus diserang oleh kampanye negatif dan kampanye hitam dari pasangan pesaingnya.
"Tim kampanye nasional (timkamnas) SBY-Boediono akan terus dan makin mengintensifkan kampanye putih dan sosialisasi capaian-capaian pemerintahan SBY, termasuk program-program aksi untuk lima tahun yang akan datang," kata anggota Timkamnas SBY-Boediono, Anas Urbaningrum di Jakarta, Senin.
Menurut Ketua DPP Partai Demokrat itu, pilihan untuk tidak menyerang balik dengan kampanye negatif dan kampanye hitam dipilih karena dalam pilpres ini tujuannya bukan hanya berjuang untuk menang.
"Tetapi kami juga peduli untuk menang dengan demokratis dan bermartabat. Menang dengan indah dan enak ditonton adalah jalan pilihan kami, sehingga pilpres memberikan makna pendidikan politik," kata Anas.
Ia mengakui, kampanye negatif dan kampanye hitam yang terus dilontarkan oleh pesaingnya dalam dua minggu kampanye pilpres ini telah membuat angka keterpilihan pasangan SBY-Boediono hasil survei sebuah lembaga mulai menurun.
"Kampanye negatif tidak mengkhawatirkan. Kampanye hitam dan fitnah yang boleh jadi ada pengaruhnya," kata Anas.
Dia menjelaskan, kampanye negatif adalah kampanye yang membicarakan kekurangan kompetitor, sementara kampanye hitam adalah menyebutkan sesuatu yang tidak ada faktanya atau fitnah, insinuasi dan sejenisnya.
"Misalnya fitnah istri Boediono beragama Katolik, kontrak khusus SBY dengan PKS untuk bikin hukum serba syariat, PKS dapat jatah Mendiknas dan Menag dan sebagainya," katanya.
Kampanye negatif yang dilontarkan kubu lawan SBY-Boediono, lanjut Anas antara lain mengenai kemiskinan, pengangguran, masalah pupuk, harga sembako, dan utang yang sering disebutkan kompetitor terus bertambah banyak meski faktanya terus menurun atau berkurang.
"Harga sembako memang naik, tetapi tidak dijelaskan faktor inflasi dan kenaikan pendapatan. Sementara hal yang positif diabaikan, seperti Utang luar negeri yang rasionya terus turun," katanya.
Mengenai langkah yang akan diambil untuk mengantisipasi kampanye negatif dan kampanye hitam dalam sisa masa kampanye dua minggu ke depan, Anas mengatakan akan secara selektif memberikan klarifikasi dan dijelaskan.
"Tidak semuanya perlu dijelaskan, karena rakyat, khususnya kalangan menengah, juga punya kemampuan untuk menyeleksi informasi," katanya.
Hasil survei Pusat Kajian dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) Minggu (21/6) kemarin menyebutkan pasangan SBY-Boediono mendapatkan angka 52,15 persen responden, Megawati-Prabowo 22,17 persen dan JK-Wiranto 17,20 persen.
Namun, angka yang didapat SBY-Boediono menurun dibanding survei sebelumnya pada 11 - 17 Mei, ketika itu SBY-Boediono mendapatkan dukungan 57,39 persen. Megawati-Prabowo juga turun sedikit karena survei sebelumnya meraih 24,26 persen. Sedangkan pasangan JK-Wiranto sebelumnya hanya mendapat angka 12,37 persen.
"Tim kampanye nasional (timkamnas) SBY-Boediono akan terus dan makin mengintensifkan kampanye putih dan sosialisasi capaian-capaian pemerintahan SBY, termasuk program-program aksi untuk lima tahun yang akan datang," kata anggota Timkamnas SBY-Boediono, Anas Urbaningrum di Jakarta, Senin.
Menurut Ketua DPP Partai Demokrat itu, pilihan untuk tidak menyerang balik dengan kampanye negatif dan kampanye hitam dipilih karena dalam pilpres ini tujuannya bukan hanya berjuang untuk menang.
"Tetapi kami juga peduli untuk menang dengan demokratis dan bermartabat. Menang dengan indah dan enak ditonton adalah jalan pilihan kami, sehingga pilpres memberikan makna pendidikan politik," kata Anas.
Ia mengakui, kampanye negatif dan kampanye hitam yang terus dilontarkan oleh pesaingnya dalam dua minggu kampanye pilpres ini telah membuat angka keterpilihan pasangan SBY-Boediono hasil survei sebuah lembaga mulai menurun.
"Kampanye negatif tidak mengkhawatirkan. Kampanye hitam dan fitnah yang boleh jadi ada pengaruhnya," kata Anas.
Dia menjelaskan, kampanye negatif adalah kampanye yang membicarakan kekurangan kompetitor, sementara kampanye hitam adalah menyebutkan sesuatu yang tidak ada faktanya atau fitnah, insinuasi dan sejenisnya.
"Misalnya fitnah istri Boediono beragama Katolik, kontrak khusus SBY dengan PKS untuk bikin hukum serba syariat, PKS dapat jatah Mendiknas dan Menag dan sebagainya," katanya.
Kampanye negatif yang dilontarkan kubu lawan SBY-Boediono, lanjut Anas antara lain mengenai kemiskinan, pengangguran, masalah pupuk, harga sembako, dan utang yang sering disebutkan kompetitor terus bertambah banyak meski faktanya terus menurun atau berkurang.
"Harga sembako memang naik, tetapi tidak dijelaskan faktor inflasi dan kenaikan pendapatan. Sementara hal yang positif diabaikan, seperti Utang luar negeri yang rasionya terus turun," katanya.
Mengenai langkah yang akan diambil untuk mengantisipasi kampanye negatif dan kampanye hitam dalam sisa masa kampanye dua minggu ke depan, Anas mengatakan akan secara selektif memberikan klarifikasi dan dijelaskan.
"Tidak semuanya perlu dijelaskan, karena rakyat, khususnya kalangan menengah, juga punya kemampuan untuk menyeleksi informasi," katanya.
Hasil survei Pusat Kajian dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) Minggu (21/6) kemarin menyebutkan pasangan SBY-Boediono mendapatkan angka 52,15 persen responden, Megawati-Prabowo 22,17 persen dan JK-Wiranto 17,20 persen.
Namun, angka yang didapat SBY-Boediono menurun dibanding survei sebelumnya pada 11 - 17 Mei, ketika itu SBY-Boediono mendapatkan dukungan 57,39 persen. Megawati-Prabowo juga turun sedikit karena survei sebelumnya meraih 24,26 persen. Sedangkan pasangan JK-Wiranto sebelumnya hanya mendapat angka 12,37 persen.
Anas Urbaningrum: Utamakan Kemenangan Dengan Politik Putih
Jakarta (ANTARA) - Timkamnas SBY-Boediono, menyatakan, baik Pilpres akan berlangsung dalam satu putaran ataupun dua putaran, pihaknya tetap mengutamakan menang dengan jalan politik putih.
"Menjalankan kemenangan dengan demokratis dan bermartabat yang utama," kata Anggota Timkamnas SBY-Boediono, Anas Urbaningrum, di Jakarta, Senin.
Namun pihaknya juga tetap siap dan terus berusaha untuk berlangsungnya Pilpres hanya dalam satu putaran, ujarnya.
Keyakinannya itu dinyatakan untuk menanggapi berbagai hasil survei, termasuk dari Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) yang masih mengunggulkan pasangan Capres-Cawapres SBY-Boediono pada tingkat elektabilitas 52,15 persen.
Angka 52,15 persen ini berarti turun sekitar 20 persen dibanding survei sebelumnya oleh lembaga berbeda yang menyimpulkan tingkat elektabilitas SBY lebih dari 70 persen.
"Tapi bagi kami, naik atau turun tingkat elektabilitasnya adalah dinamika politik yang jamak, dan sama sekali bukan perkara yang ganjil," ujarnya tetap dengan keyakinan tinggi.
Anas Urbaningrum yang juga salah satu Ketua DPP Partai Demokrat (PD) itu mengingatkan, pihaknya bertekad menang pada Pilpres 8 Juli 2009.
"Kami siap untuk menang pada 8 Juli 2009. Tetapi, kami juga siap terus untuk menang pada 8 September 2009 (jika terpaksa harus berlangsung Pilpres dua putaran -red). Kami serahkan kepada rakyat," tegasnya.
Anas Urbaningrum tetap berkeyakinan, pasangan yang diusung partainya dan didukung beberapa partai anggota koalisi lainnya itu menang.
"Apakah satu atau dua putaran, kami yakin sepenuhnya bahwa rakyat lebih mempercayai SBY-Boediono untuk menjadi pemimpin Indonesia 2009-2014," tandas Anas lagi.
"Menjalankan kemenangan dengan demokratis dan bermartabat yang utama," kata Anggota Timkamnas SBY-Boediono, Anas Urbaningrum, di Jakarta, Senin.
Namun pihaknya juga tetap siap dan terus berusaha untuk berlangsungnya Pilpres hanya dalam satu putaran, ujarnya.
Keyakinannya itu dinyatakan untuk menanggapi berbagai hasil survei, termasuk dari Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) yang masih mengunggulkan pasangan Capres-Cawapres SBY-Boediono pada tingkat elektabilitas 52,15 persen.
Angka 52,15 persen ini berarti turun sekitar 20 persen dibanding survei sebelumnya oleh lembaga berbeda yang menyimpulkan tingkat elektabilitas SBY lebih dari 70 persen.
"Tapi bagi kami, naik atau turun tingkat elektabilitasnya adalah dinamika politik yang jamak, dan sama sekali bukan perkara yang ganjil," ujarnya tetap dengan keyakinan tinggi.
Anas Urbaningrum yang juga salah satu Ketua DPP Partai Demokrat (PD) itu mengingatkan, pihaknya bertekad menang pada Pilpres 8 Juli 2009.
"Kami siap untuk menang pada 8 Juli 2009. Tetapi, kami juga siap terus untuk menang pada 8 September 2009 (jika terpaksa harus berlangsung Pilpres dua putaran -red). Kami serahkan kepada rakyat," tegasnya.
Anas Urbaningrum tetap berkeyakinan, pasangan yang diusung partainya dan didukung beberapa partai anggota koalisi lainnya itu menang.
"Apakah satu atau dua putaran, kami yakin sepenuhnya bahwa rakyat lebih mempercayai SBY-Boediono untuk menjadi pemimpin Indonesia 2009-2014," tandas Anas lagi.
Anas: SBY Turun, Masih Bisa 1 Putaran
INILAH.COM, Jakarta - Pamor SBY diakui Timkamnas SBY-Boediono, Anas Urbaningrum, memang menurun. Namun elektabilitas pasangan itu masih memungkinkan menang dalam satu putaran.
Berdasarkan survei Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), elektabilitas SBY-Boediono 52,15 persen. Angka itu berarti ada penurunan sekitar 20 persen dibanding survei sebelumnya oleh lembaga berbeda yang menyimpulkan tingkat elektabilitas SBY lebih dari 70 persen.
"Tapi bagi kami, naik atau turun tingkat elektabilitasnya adalah dinamika politik yang jamak, dan sama sekali bukan perkara yang ganjil," ujar Anas di Jakarta, Senin (22/6).
Anas tetap berkeyakinan pihaknya akan menang pada Pilpres 8 Juli 2009. "Kami siap untuk menang pada 8 Juli 2009. Tetapi, kami juga siap terus untuk menang pada 8 September 2009. Kami serahkan kepada rakyat," ujarnya.
Anas Urbaningrum tetap berkeyakinan, pasangan yang diusung partainya dan didukung beberapa partai anggota koalisi lainnya itu menang.
"Apakah satu atau dua putaran, kami yakin sepenuhnya bahwa rakyat lebih mempercayai SBY-Boediono untuk menjadi pemimpin Indonesia 2009-2014," tandas Anas. [*/ana]
Berdasarkan survei Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), elektabilitas SBY-Boediono 52,15 persen. Angka itu berarti ada penurunan sekitar 20 persen dibanding survei sebelumnya oleh lembaga berbeda yang menyimpulkan tingkat elektabilitas SBY lebih dari 70 persen.
"Tapi bagi kami, naik atau turun tingkat elektabilitasnya adalah dinamika politik yang jamak, dan sama sekali bukan perkara yang ganjil," ujar Anas di Jakarta, Senin (22/6).
Anas tetap berkeyakinan pihaknya akan menang pada Pilpres 8 Juli 2009. "Kami siap untuk menang pada 8 Juli 2009. Tetapi, kami juga siap terus untuk menang pada 8 September 2009. Kami serahkan kepada rakyat," ujarnya.
Anas Urbaningrum tetap berkeyakinan, pasangan yang diusung partainya dan didukung beberapa partai anggota koalisi lainnya itu menang.
"Apakah satu atau dua putaran, kami yakin sepenuhnya bahwa rakyat lebih mempercayai SBY-Boediono untuk menjadi pemimpin Indonesia 2009-2014," tandas Anas. [*/ana]
Sunday, June 21, 2009
Tim SBY: Kampanye Hitam Penyebabnya
Jakarta - Penurunan elektabilitas SBY-Boediono bisa jadi akibat serangan kampanye hitam yang digencarkan pihak kompetitor dalam Pilpres 2009. Sedangkan untuk kampanye negatif yang juga menerpa pasangan tersebut, dirasa tidak terlalu banyak dampaknya.
Demikian analisa Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum mengenai hasil jajak pendapat Puskaptis bahwa elektabilitas SBY-Boediono terus menurun. Analisa itu disampaikannya pada detikcom, Senin (22/6/2009).
"Kampanye negatif tidak mengkhawatirkan. Kampanye hitam dan fitnah bisa jadi ada pengaruhnya," ujar dia.
Semenjak tersiar kabar SBY menunjuk Boediono sebagai cawapres pasanganya, kampanye hitam langsung menyerang mereka. Misalnya fitnah yang menyebut Herawati, istri Boediono, beragama Katolik, kontrak khusus SBY dengan PKS untuk membuat hukum serba syariah dan lain sebagainya.
Sedangkan kampanye negatif yang cenderung hitam juga tidak kalah gencarnya. Seperti isu kenaikan harga tanpa menjelaskan faktor inflasi dan kenaikan pendapatan serta bertambahnya utang padahal rasionya turun drastis dari 57% GDP pada 2004 menjadi 39% pada 2009.
"Masalah yang masih ada selalu diangkat, yang positif diabaikan," papar Anas.
Tetapi secara umum kampanye negatif dinilai tidak banyak pengaruhnya terhadap konstituen SBY-Boediono. Metode penanganannya pun relatif lebih mudah dibanding kampanye hitam karena tinggal memaparkan data-data berupa angka dan fakta hasil-hasil pembangunan yang sebenarnya dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
"Secara selektif, kita klarifikasi karena tidak semuanya perlu dijelaskan. Rakyat, khususnya kalangan menengah punya kemampuan untuk menyeleksi informasi," jelas mantan anggota KPU ini tentang langkah antisipasi ke depan.
Di dalam hasil jajak pendapat Puskaptis yang diumumkan pada Minggu (21/6/2009), pasangan SBY-Boediono memang masih berada di posisi teratas dengan dukungan 52,15 persen responden. Tapi posisi aman ini adalah penurunan dari jajak pendapat sebelumnya yang menyatakan SBY-Boediono didukung 57,39 persen.
Sementara, pasangan Megawati-Prabowo tetap berada di posisi kedua dengan perolehan 22,17 persen, turun sedikit dari survei sebelumnya yang meraih 24,26 persen. Pasangan Jusuf Kalla (JK)-Wiranto didukung oleh 17,20 persen responden, naik dari perolehan dukungan sebelumnya yang hanya 12,37.
( lh / iy )
Demikian analisa Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum mengenai hasil jajak pendapat Puskaptis bahwa elektabilitas SBY-Boediono terus menurun. Analisa itu disampaikannya pada detikcom, Senin (22/6/2009).
"Kampanye negatif tidak mengkhawatirkan. Kampanye hitam dan fitnah bisa jadi ada pengaruhnya," ujar dia.
Semenjak tersiar kabar SBY menunjuk Boediono sebagai cawapres pasanganya, kampanye hitam langsung menyerang mereka. Misalnya fitnah yang menyebut Herawati, istri Boediono, beragama Katolik, kontrak khusus SBY dengan PKS untuk membuat hukum serba syariah dan lain sebagainya.
Sedangkan kampanye negatif yang cenderung hitam juga tidak kalah gencarnya. Seperti isu kenaikan harga tanpa menjelaskan faktor inflasi dan kenaikan pendapatan serta bertambahnya utang padahal rasionya turun drastis dari 57% GDP pada 2004 menjadi 39% pada 2009.
"Masalah yang masih ada selalu diangkat, yang positif diabaikan," papar Anas.
Tetapi secara umum kampanye negatif dinilai tidak banyak pengaruhnya terhadap konstituen SBY-Boediono. Metode penanganannya pun relatif lebih mudah dibanding kampanye hitam karena tinggal memaparkan data-data berupa angka dan fakta hasil-hasil pembangunan yang sebenarnya dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
"Secara selektif, kita klarifikasi karena tidak semuanya perlu dijelaskan. Rakyat, khususnya kalangan menengah punya kemampuan untuk menyeleksi informasi," jelas mantan anggota KPU ini tentang langkah antisipasi ke depan.
Di dalam hasil jajak pendapat Puskaptis yang diumumkan pada Minggu (21/6/2009), pasangan SBY-Boediono memang masih berada di posisi teratas dengan dukungan 52,15 persen responden. Tapi posisi aman ini adalah penurunan dari jajak pendapat sebelumnya yang menyatakan SBY-Boediono didukung 57,39 persen.
Sementara, pasangan Megawati-Prabowo tetap berada di posisi kedua dengan perolehan 22,17 persen, turun sedikit dari survei sebelumnya yang meraih 24,26 persen. Pasangan Jusuf Kalla (JK)-Wiranto didukung oleh 17,20 persen responden, naik dari perolehan dukungan sebelumnya yang hanya 12,37.
( lh / iy )
Tim SBY: Elektabilitas Turun Jamak
INILAH.COM, Jakarta - Puskaptis melansir survei yang menyebutkan penurunan elektabilitas SBY-Boediono. Namun, tim kampanye SBY-Boediono mengaku tak merasa risau atas survei tersebut.
"Naik atau turun elektabilitas adalah dinamika politik yang jamak. Sama sekali bukan perkara yang ganjil," kata anggota Tim Kampanye Nasional SBY-Nasional SBY-Boediono, Anas Urbaningrum dalam pesan singkatnya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Senin (22/6).
Menurutnya, tim SBY-Boediono tidak mempersoalkan apakah Pilpres 2009 akan berlangsung satu atau dua putaran. Sebab yang diutamakan adalah menang dengan jalan politik yang jujur. Sehingga yang utama kemenangan yang demokratis dapat dijalankan secara bermartabat.
"Kami siap untuk menang pada 8 Juli mendatang. Tetapi juga siap untuk menang pada 8 September mendatang," kata Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat ini.
Yang menentukan jumlah putaran, lanjut mantan Ketua PB HMI ini adalah rakyat. Yang jelas, ia meyakini rakyat akan lebih memilih pasangan dengan nomor urut 2. "Yang justru tidak paham demokrasi adalah yang menolak pilpres satu putaran. Juga menyebut pilpres satu putaran sebagai kesombongan atau kepongahan," jelasnya.
Konstitusi, kata dia, telah mengatur syarat pemenang adalah lebih dari 50% suara dan terdistribusi minimal 20% dukungan di separuh jumlah provinsi. Sehingga, jika rakyat menghendaki, siapapun tidak bisa melawan.
"Melawan kehendak rakyat, jika sudah memujudkan satu putaran adalah melawan demokrasi. Sekurang-kurangnya, jelas tidak paham terhadap demokrasi," tandas mantan anggota KPU ini. [jib/nuz]
"Naik atau turun elektabilitas adalah dinamika politik yang jamak. Sama sekali bukan perkara yang ganjil," kata anggota Tim Kampanye Nasional SBY-Nasional SBY-Boediono, Anas Urbaningrum dalam pesan singkatnya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Senin (22/6).
Menurutnya, tim SBY-Boediono tidak mempersoalkan apakah Pilpres 2009 akan berlangsung satu atau dua putaran. Sebab yang diutamakan adalah menang dengan jalan politik yang jujur. Sehingga yang utama kemenangan yang demokratis dapat dijalankan secara bermartabat.
"Kami siap untuk menang pada 8 Juli mendatang. Tetapi juga siap untuk menang pada 8 September mendatang," kata Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat ini.
Yang menentukan jumlah putaran, lanjut mantan Ketua PB HMI ini adalah rakyat. Yang jelas, ia meyakini rakyat akan lebih memilih pasangan dengan nomor urut 2. "Yang justru tidak paham demokrasi adalah yang menolak pilpres satu putaran. Juga menyebut pilpres satu putaran sebagai kesombongan atau kepongahan," jelasnya.
Konstitusi, kata dia, telah mengatur syarat pemenang adalah lebih dari 50% suara dan terdistribusi minimal 20% dukungan di separuh jumlah provinsi. Sehingga, jika rakyat menghendaki, siapapun tidak bisa melawan.
"Melawan kehendak rakyat, jika sudah memujudkan satu putaran adalah melawan demokrasi. Sekurang-kurangnya, jelas tidak paham terhadap demokrasi," tandas mantan anggota KPU ini. [jib/nuz]
Anas: Yakin Satu Putaran
(matanews.com) Pihak yang menyebutkan Pilpres satu putaran sebagai cermin kesombongan dan kepongahan adalah pihak yang tidak mengerti atau tidak paham soal demokrasi. Demikian dikatakan Anggota Tim Kampanye SBY, Anas Urbaningrum di Jakarta, Senin.
Menurut Anas, dalam konstitusi jelas dikatakan syarat pemenang Pilpres, yakni lebih dari 50 persen suara dan terdistribusi minimal 20 persen dukungan di separuh jumlah provinsi,berhak jadi pemenang.
Pilpres satu putaran kata Anas memungkinkan terjadi, jika mengacu hasil survei terbaru dari Lembaga Puskaptis yang menunjukkan pasangan SBY-Boediono masih memiliki tingkat elektabilitas 52,15 persen, walau angka itu lebih rendah dari survei lembaga lainnya yang menyebutkan angka 70 persen.
Dengan tingkat elektabilitas seperti itu, Anas Urbaningrum berulangkali menyatakan, pihaknya pasti menang. “Kami yakin sepenuhnya bahwa rakyat lebih mempercayai SBY-Boediono untuk menjadi pemimpin Indonesia periode berikutnya,” katanya.(*z/a)
Menurut Anas, dalam konstitusi jelas dikatakan syarat pemenang Pilpres, yakni lebih dari 50 persen suara dan terdistribusi minimal 20 persen dukungan di separuh jumlah provinsi,berhak jadi pemenang.
Pilpres satu putaran kata Anas memungkinkan terjadi, jika mengacu hasil survei terbaru dari Lembaga Puskaptis yang menunjukkan pasangan SBY-Boediono masih memiliki tingkat elektabilitas 52,15 persen, walau angka itu lebih rendah dari survei lembaga lainnya yang menyebutkan angka 70 persen.
Dengan tingkat elektabilitas seperti itu, Anas Urbaningrum berulangkali menyatakan, pihaknya pasti menang. “Kami yakin sepenuhnya bahwa rakyat lebih mempercayai SBY-Boediono untuk menjadi pemimpin Indonesia periode berikutnya,” katanya.(*z/a)
Tim SBY: Elektabilitas Menurun Bukan Perkara Ganjil
Jakarta (detik.com) - Tim SBY-Boediono tidak merasa ada yang ganjil dengan hasil jajak pendapat Puskaptis yang menyatakan bahwa elektabilitas jagoannya yang mengecil hingga 52,15%. Hal tersebut tidak mengurangi optimisme menghadapi Pilpres 2009.
“Apakah satu atau dua putaran, kami yakin sepenuhnya bahwa rakyat lebih mempercayai SBY-Boediono untuk menjadi pemimpin Indonesia 2009-2014,” ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum melalui telepon, Senin (22/6/2009).
Naik dan turunnya elektabiltas seorang kontestan merupakan dinamika politik yang sebenarnya sangat wajar sepanjang masa kampanye. Sama wajarnya apabila Pilpres 2009 nanti harus berlangsung dalam dua putaran.
“Itu dinamika politik yang jamak . Sama sekali bukan perkara ganjil,” sambung Anas.
Menurut dia yang ganjil adalah bila ada pihak-pihak yang menolak bahkan menyebut pilpres 1 putaran sebagai kesombongan. Padahal konstitusi sudah mengatur syarat pemenang adalah yang mendapatkan lebih dari 50 persen suara dan terdistribusi minimal 20 persen dukungan di separuh propinsi.
Masalah pilpres 1 atau 2 putaran merupakan domain seluruh rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih. Bila rakyat menghendaki pilpres hanya 1 putaran, maka para politisi dan pasangan kontestan tidak bisa memaksakannya agar menjadi 2 putaran pun sebaliknya.
“Melawan kehendak rakyat, jika sudah memutuskan 1 putaran, adalah melawan demokrasi. Sekurang-kurangnya, jelas tidak paham terhadap demokrasi,” tandasnya.
( lh / nrl )
“Apakah satu atau dua putaran, kami yakin sepenuhnya bahwa rakyat lebih mempercayai SBY-Boediono untuk menjadi pemimpin Indonesia 2009-2014,” ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum melalui telepon, Senin (22/6/2009).
Naik dan turunnya elektabiltas seorang kontestan merupakan dinamika politik yang sebenarnya sangat wajar sepanjang masa kampanye. Sama wajarnya apabila Pilpres 2009 nanti harus berlangsung dalam dua putaran.
“Itu dinamika politik yang jamak . Sama sekali bukan perkara ganjil,” sambung Anas.
Menurut dia yang ganjil adalah bila ada pihak-pihak yang menolak bahkan menyebut pilpres 1 putaran sebagai kesombongan. Padahal konstitusi sudah mengatur syarat pemenang adalah yang mendapatkan lebih dari 50 persen suara dan terdistribusi minimal 20 persen dukungan di separuh propinsi.
Masalah pilpres 1 atau 2 putaran merupakan domain seluruh rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih. Bila rakyat menghendaki pilpres hanya 1 putaran, maka para politisi dan pasangan kontestan tidak bisa memaksakannya agar menjadi 2 putaran pun sebaliknya.
“Melawan kehendak rakyat, jika sudah memutuskan 1 putaran, adalah melawan demokrasi. Sekurang-kurangnya, jelas tidak paham terhadap demokrasi,” tandasnya.
( lh / nrl )
Anas: Tolak 1 Putaran Pilpres, Tak Paham Demokrasi
JAKARTA - Pihak yang menolak satu putaran pemilihan umum presiden dinilai sebagai orang yang tak paham demokrasi.
"Justru yang tidak paham demokrasi adalah yang menolak pilpres satu putaran," kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam pesan singkat yang diterima okezone, Senin (22/6/2009).
Sebagai tim sukses, Anas mengatakan elektabilitas bukanlah perkara ganjil. Dia menyatakan yakin bahwa rakyat masih mempercayai SBY-Boediono untuk menjadi pemimpin Indonesia 2009-2014.
Mengenai penilaian terhadap pernyataan koalisi SBY-Boediono yang mengatakan pilpres satu putaran sebagai kesombongan atau kepongahan, menurut Anas justru orang-orang tersebut harus memahami konstitusi.
"Mengapa? Konstitusi sudah mengatur syarat pemenang lebih dari 50 persen suara dan terdistribusi minimal 20 persen dukungan di separuh jumlah provinsi adalah pemenang. Jika rakyat menghendaki, siapapun tidak bisa melawan," kata dia.
Dikatakannya, jika melawan kehendak rakyat setelah diputuskan satu putaran, inilah yang disebut dengan melawan demokrasi. "Jelas-jelas kalau menolak, artinya tidak paham terhadap demokrasi," pungkas Anas. (nov)
"Justru yang tidak paham demokrasi adalah yang menolak pilpres satu putaran," kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam pesan singkat yang diterima okezone, Senin (22/6/2009).
Sebagai tim sukses, Anas mengatakan elektabilitas bukanlah perkara ganjil. Dia menyatakan yakin bahwa rakyat masih mempercayai SBY-Boediono untuk menjadi pemimpin Indonesia 2009-2014.
Mengenai penilaian terhadap pernyataan koalisi SBY-Boediono yang mengatakan pilpres satu putaran sebagai kesombongan atau kepongahan, menurut Anas justru orang-orang tersebut harus memahami konstitusi.
"Mengapa? Konstitusi sudah mengatur syarat pemenang lebih dari 50 persen suara dan terdistribusi minimal 20 persen dukungan di separuh jumlah provinsi adalah pemenang. Jika rakyat menghendaki, siapapun tidak bisa melawan," kata dia.
Dikatakannya, jika melawan kehendak rakyat setelah diputuskan satu putaran, inilah yang disebut dengan melawan demokrasi. "Jelas-jelas kalau menolak, artinya tidak paham terhadap demokrasi," pungkas Anas. (nov)
Privatisasi Tidak Bermaksud Obral BUMN
JAKARTA - Pendapat calon wakil presiden Boediono mengenai privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak ditutup bukanlah bermaksud mengobral aset milik negara.
Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, tidak ditutupnya privatisasi BUMN bukan dalam pengertian semangat menjual. "Harus sangat-sangat selektif dengan pertimbangan untuk kepentingan ekonomi nasional, bukan obral atau bukan model menjual BUMN karena punya kepentingan tertentu," terangnya kepada okezone, Senin (22/6/2009).
Menurutnya, pendapat yang dilontarkan Boediono tidak lantas dia adalah seorang Neoliberalis. "Saya kira tidak demikian," tukasnya.
Boediono yang pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Ekonomi hanya menjalankan kebijakan pemerintah. Lagipula, kata Anas, jika terpilih pada pemilihan umum presiden mendatang, maka apa yang akan ditindaklanjuti oleh Boediono merupakan kebijakan pemerintah dan bukan orang per orang.
"Ideologinya dalam kondisi tertentu adalah untuk kepentingan ekonomi nasional dan tidak merugikan kepentingan nasional kita. Cara menjalankannya adalah sudah barang tentu dengan persetujuan," pungkasnya.
Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, tidak ditutupnya privatisasi BUMN bukan dalam pengertian semangat menjual. "Harus sangat-sangat selektif dengan pertimbangan untuk kepentingan ekonomi nasional, bukan obral atau bukan model menjual BUMN karena punya kepentingan tertentu," terangnya kepada okezone, Senin (22/6/2009).
Menurutnya, pendapat yang dilontarkan Boediono tidak lantas dia adalah seorang Neoliberalis. "Saya kira tidak demikian," tukasnya.
Boediono yang pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Ekonomi hanya menjalankan kebijakan pemerintah. Lagipula, kata Anas, jika terpilih pada pemilihan umum presiden mendatang, maka apa yang akan ditindaklanjuti oleh Boediono merupakan kebijakan pemerintah dan bukan orang per orang.
"Ideologinya dalam kondisi tertentu adalah untuk kepentingan ekonomi nasional dan tidak merugikan kepentingan nasional kita. Cara menjalankannya adalah sudah barang tentu dengan persetujuan," pungkasnya.
Naik Turun Elektabilitas Bukti Dinamika Politik
JAKARTA - Elektabilitas pasangan SBY-Boediono turun, begitu juga pasangan Mega-Prabowo. Sementara, pasangan JK-Wiranto naik. Naik turunnya elektabilitas pasangan calon presiden dinilai sebagai sebuah dinamika politik yang jamak.
"Ini sama sekali bukan perkara ganjil," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam pesan singkat yang diterima okezone, Senin (22/6/2009).
Survei Puskaptis yang diumumkan Minggu siang menyebutkan, elektabilitas SBY-Boediono menurun dari 57 persen menjadi 52,15 persen.
"Satu atau dua putaran tidak menjadi soal buat kami. Yang penting, kami mengutamakan menang dengan jalan politik putih," ujarnya.
Tim Sukses SBY-Boediono mempersiapkan diri untuk memenangkan kursi RI 1 pada 8 Juli mendatang. Anas menegaskan mereka juga siap untuk menang pada 8 September mendatang.
"Tentang kapan menangnya, satu putaran atau dua putaran, kita serahkan saja kepada rakyat," kata dia.
(nov)
"Ini sama sekali bukan perkara ganjil," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam pesan singkat yang diterima okezone, Senin (22/6/2009).
Survei Puskaptis yang diumumkan Minggu siang menyebutkan, elektabilitas SBY-Boediono menurun dari 57 persen menjadi 52,15 persen.
"Satu atau dua putaran tidak menjadi soal buat kami. Yang penting, kami mengutamakan menang dengan jalan politik putih," ujarnya.
Tim Sukses SBY-Boediono mempersiapkan diri untuk memenangkan kursi RI 1 pada 8 Juli mendatang. Anas menegaskan mereka juga siap untuk menang pada 8 September mendatang.
"Tentang kapan menangnya, satu putaran atau dua putaran, kita serahkan saja kepada rakyat," kata dia.
(nov)
Damai Dan Masa Depan Aceh
Anas Urbaningrum
Setelah perjanjian damai di Aceh, ini kali kedua saya menginjakkan kaki di bumi Serambi Mekah. Belum sepekan Capres JK berkampanye di Aceh. Inti dari kampanyenya adalah bahwa yang paling berjasa atas damai di Aceh adalah dirinya. Bukan Presiden dan bukan orang lain. Dirinyalah sentral dari kerja perdamaian untuk Aceh. Saya juga mendapati iklan pasangan JK-Wiranto di Koran lokal yang salah satu isinya adalah penegasan atas pernyataan JK tersebut.
Saya mencoba mengetes pasar. Pakai cara acak saja. Di sebuah warung khas Aceh, di lift hotel, di pinggir jalan, saya tanyakan komentar mereka atas klaim JK tersebut. Jawabannya beragam. Ada yang bilang : tidak tahu, tidak peduli, memang JK berperan, itu jelas perintah Presiden, yang penting Aceh damai, dan apa pula yang bilang : Lanjutkan! Amat beragam pandangan publik di Aceh tentang pernyataan JK yang memang dimaksudkan untuk mengail kredit tertinggi dari damai di Aceh.
Rupanya publik tahu bahwa tidak ada aktor tunggal dalam perdamaian di Aceh. Ada faktor kepemimpinan SBY sebagai Presiden yang bukan saja percaya pada cara perundingan, tetapi komitmennya amat terang untuk menyelesaikan konflik di Aceh dengan jalan damai. Ada peran JK sebagai Wakil Presiden yang penting dalam perundingan dan negosiasi. Ada peran juru runding yang bekerja keras : Hamid Awaludin, Farid Husain dan Sofyan Djalil, beserta seluruh tim. Ada peran sikap TNI yang sepenuhnya mendukung perundingan damai, atas payung dan arahan politik dari Presiden sebagai Panglima Tertinggi (Pangti) TNI. Dan ini berbeda dengan sikap TNI ketika masa kegagalan Cessantion of Hostilities Agreement (COHA) yang tampak masih suka dengan pendekatan “gebuk” dan “sikat”.
Selain itu, ada pula peran dukungan DPR, dukungan seluruh rakyat Indonesia, dan tentu saja dukungan, doa dan harapan dari seluruh publik di Aceh yang sudah lelah dengan hilangnya nyawa, mengalirnya darah dan air mata. Peran Martti Ahtisaari dari Crisis Management Initiative (CMI) juga tidak boleh dilupakan. Bahkan Ahtisaari belakangan mendapatkan hadiah Nobel. Di atas segalanya adalah berkah, rahmat dan tuntunan dari Tuhan Yang Maha Damai dan Mendamaikan. Tsunami 26 Desember 2004 seakan menjadi tanda dari Tuhan yang ingin menyapu semua sejarah permusuhan, konflik dan pertumpahan darah di bumi Serambi Mekah.
Jadi, tidak ada aktor tunggal dalam perdamaian di Aceh. Banyak pihak telah memainkan sejarah yang penting dalam ikhtiar perdamaian di Tanah Rencong ini. Semuanya adalah “aktor utama” dengan peran dan kontribusinya sendiri-sendiri. Klaim aktor tunggal, atau hampir tunggal, adalah sikap yang bukan saja berlebih-lebihan, tetapi bahkan hampir-hampir tidak bisa dibedakan dengan kesombongan.
Satu perkara lagi yang tidak boleh dilupakan. Ia adalah trust (kepercayaan). Bahwa GAM sangat percaya dengan niat baik dan keseriusan untuk menempuh jalan damai yang ditawarkan oleh Pemerintahan SBY. Tentu saja GAM telah mempelajari rekam jejak SBY atas upaya perdamaian di Aceh sejak menjadi Menkopolkam. Sebaliknya, SBY dan jajarannnya juga percaya dengan kemauan GAM untuk menyudahi kekerasan dan pertumpahan darah, meskipun tidak sedikit pihak yang mengingatkan SBY untuk tidak percaya begitu kepada niat baik GAM.
Sejarah kelam kita kubur. Sejarah baik kita kenang. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana damai di Aceh menjadi modal dasar bagi ikhtiar untuk memajukan daerah dan memakmurkan rakyat. Damai sebagai sejarah indah di Aceh harus dijadikan batu lompatan yang kokoh untuk menciptakan perdamaian yang berkualitas, sejati dan abadi. Caranya adalah dengan membangun Aceh sebagai bagian dari NKRI, dengan kecepatan yang lebih tinggi, untuk mengejar ketertinggalan akibat konflik puluhan tahun. Itu jelas sudah dimulai pada jaman Pemerintahan SBY. Tentu saja masih ada kekurangan di sana-sini. Karena itu, tinggal dilanjutkan dan disempurnakan. Wallahu a’lam
Setelah perjanjian damai di Aceh, ini kali kedua saya menginjakkan kaki di bumi Serambi Mekah. Belum sepekan Capres JK berkampanye di Aceh. Inti dari kampanyenya adalah bahwa yang paling berjasa atas damai di Aceh adalah dirinya. Bukan Presiden dan bukan orang lain. Dirinyalah sentral dari kerja perdamaian untuk Aceh. Saya juga mendapati iklan pasangan JK-Wiranto di Koran lokal yang salah satu isinya adalah penegasan atas pernyataan JK tersebut.
Saya mencoba mengetes pasar. Pakai cara acak saja. Di sebuah warung khas Aceh, di lift hotel, di pinggir jalan, saya tanyakan komentar mereka atas klaim JK tersebut. Jawabannya beragam. Ada yang bilang : tidak tahu, tidak peduli, memang JK berperan, itu jelas perintah Presiden, yang penting Aceh damai, dan apa pula yang bilang : Lanjutkan! Amat beragam pandangan publik di Aceh tentang pernyataan JK yang memang dimaksudkan untuk mengail kredit tertinggi dari damai di Aceh.
Rupanya publik tahu bahwa tidak ada aktor tunggal dalam perdamaian di Aceh. Ada faktor kepemimpinan SBY sebagai Presiden yang bukan saja percaya pada cara perundingan, tetapi komitmennya amat terang untuk menyelesaikan konflik di Aceh dengan jalan damai. Ada peran JK sebagai Wakil Presiden yang penting dalam perundingan dan negosiasi. Ada peran juru runding yang bekerja keras : Hamid Awaludin, Farid Husain dan Sofyan Djalil, beserta seluruh tim. Ada peran sikap TNI yang sepenuhnya mendukung perundingan damai, atas payung dan arahan politik dari Presiden sebagai Panglima Tertinggi (Pangti) TNI. Dan ini berbeda dengan sikap TNI ketika masa kegagalan Cessantion of Hostilities Agreement (COHA) yang tampak masih suka dengan pendekatan “gebuk” dan “sikat”.
Selain itu, ada pula peran dukungan DPR, dukungan seluruh rakyat Indonesia, dan tentu saja dukungan, doa dan harapan dari seluruh publik di Aceh yang sudah lelah dengan hilangnya nyawa, mengalirnya darah dan air mata. Peran Martti Ahtisaari dari Crisis Management Initiative (CMI) juga tidak boleh dilupakan. Bahkan Ahtisaari belakangan mendapatkan hadiah Nobel. Di atas segalanya adalah berkah, rahmat dan tuntunan dari Tuhan Yang Maha Damai dan Mendamaikan. Tsunami 26 Desember 2004 seakan menjadi tanda dari Tuhan yang ingin menyapu semua sejarah permusuhan, konflik dan pertumpahan darah di bumi Serambi Mekah.
Jadi, tidak ada aktor tunggal dalam perdamaian di Aceh. Banyak pihak telah memainkan sejarah yang penting dalam ikhtiar perdamaian di Tanah Rencong ini. Semuanya adalah “aktor utama” dengan peran dan kontribusinya sendiri-sendiri. Klaim aktor tunggal, atau hampir tunggal, adalah sikap yang bukan saja berlebih-lebihan, tetapi bahkan hampir-hampir tidak bisa dibedakan dengan kesombongan.
Satu perkara lagi yang tidak boleh dilupakan. Ia adalah trust (kepercayaan). Bahwa GAM sangat percaya dengan niat baik dan keseriusan untuk menempuh jalan damai yang ditawarkan oleh Pemerintahan SBY. Tentu saja GAM telah mempelajari rekam jejak SBY atas upaya perdamaian di Aceh sejak menjadi Menkopolkam. Sebaliknya, SBY dan jajarannnya juga percaya dengan kemauan GAM untuk menyudahi kekerasan dan pertumpahan darah, meskipun tidak sedikit pihak yang mengingatkan SBY untuk tidak percaya begitu kepada niat baik GAM.
Sejarah kelam kita kubur. Sejarah baik kita kenang. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana damai di Aceh menjadi modal dasar bagi ikhtiar untuk memajukan daerah dan memakmurkan rakyat. Damai sebagai sejarah indah di Aceh harus dijadikan batu lompatan yang kokoh untuk menciptakan perdamaian yang berkualitas, sejati dan abadi. Caranya adalah dengan membangun Aceh sebagai bagian dari NKRI, dengan kecepatan yang lebih tinggi, untuk mengejar ketertinggalan akibat konflik puluhan tahun. Itu jelas sudah dimulai pada jaman Pemerintahan SBY. Tentu saja masih ada kekurangan di sana-sini. Karena itu, tinggal dilanjutkan dan disempurnakan. Wallahu a’lam
Friday, June 19, 2009
Anas: SBY Keliling Nusantara Perkuat Dukungan
Pekanbaru - Perjalanan SBY keliling Nusantara dalam masa kampanye mengemban tugas berat, mendapat suara signifikan supaya memenangkan pilpres Juli nanti.
"Kami ingin mendapatkan dukungan yg signifikan di seluruh provinsi untuk kemenangan SBY. Distribusi dukungan mesti kuat dan merata," tutur Tim Sukses SBY, Anas Urbaningrum, kepada detikcom, Jumat (19/6/2009).
Anas kemudian memperinci jadwal kampanye SBY putaran ketiga yang mengambil tempat di Pulau Sumatera.
"Pekan ini jatahnya pulau Sumatera, Pekanbaru, Medan dan Padang. Awal pekan di
Lampung," tutur Anas.
Kampanye SBY putaran sebelumnya sudah menggempur daerah kantong-kantong suara
Partai Demokrat dalam Pemilu Legislatif 9 April lalu.
"Track pertama, pekan lalu di Malang, Kendari dan Kupang," kenang Anas.
Anas kemudian mengungkapkan, rencana kampanye SBY putaran berikutnya. SBY mencoba menembus kantong PDI Perjuangan.
"Track untuk pekan depan adalah Bali, Balikpapan dan Solo. Akan ditutup tanggal 4 juli
di Jakarta," pungkasnya.
( van / anw )
"Kami ingin mendapatkan dukungan yg signifikan di seluruh provinsi untuk kemenangan SBY. Distribusi dukungan mesti kuat dan merata," tutur Tim Sukses SBY, Anas Urbaningrum, kepada detikcom, Jumat (19/6/2009).
Anas kemudian memperinci jadwal kampanye SBY putaran ketiga yang mengambil tempat di Pulau Sumatera.
"Pekan ini jatahnya pulau Sumatera, Pekanbaru, Medan dan Padang. Awal pekan di
Lampung," tutur Anas.
Kampanye SBY putaran sebelumnya sudah menggempur daerah kantong-kantong suara
Partai Demokrat dalam Pemilu Legislatif 9 April lalu.
"Track pertama, pekan lalu di Malang, Kendari dan Kupang," kenang Anas.
Anas kemudian mengungkapkan, rencana kampanye SBY putaran berikutnya. SBY mencoba menembus kantong PDI Perjuangan.
"Track untuk pekan depan adalah Bali, Balikpapan dan Solo. Akan ditutup tanggal 4 juli
di Jakarta," pungkasnya.
( van / anw )
SBY-Boediono: Aceh damai karena peran bersama
(waspada.co.id) JAKARTA - Silang pendapat siapa yang lebih berperan dalam mendamaikan Aceh dan GAM, mewarnai perdebatan antara SBY dan JK. Dalam perdamaian tersebut, justru dianggap tidak ada aktor tunggal, karena semua pihak berperan.
"Tidak ada aktor tunggal dalam perdamaian di Aceh. Banyak pihak berperan penting dalam proses perdamaian itu," ucap anggota tim kampanye nasional SBY-Boediono, Anas Urbaningrum di Banda Aceh, sore ini. Karena, menurut ketua DPP Partai Demokrat ini, semua pihak ikut andil dalam proses perdamaian. Yaitu baik kepemimpinan Presiden SBY, peran Wapres JK dalam perundingan, dan kerja para juru runding.
"Sikap TNI atas panduan presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI, dukungan rakyat di Aceh, dukungan DPR dan rakyat Indonesia, peran Martti Ahtisaari, dan di atas segalanya adalah rahmat dan ridha Allah SWT," jelas mantan anggota KPU ini.
Sehingga, tutur Anas, klaim adanya aktor tunggal tentu sangat berlebihan. Selain itu, kondisi demikian kian sukar membedakannya dengan kesombongan. Sebab yang lebih penting adalah bagaimana Aceh damai.
"Itu menjadi modal dasar bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat di aceh. Inilah perdamaian yang sejati, berkualitas, dan abadi," tandas mantan ketua PB HMI ini.
"Tidak ada aktor tunggal dalam perdamaian di Aceh. Banyak pihak berperan penting dalam proses perdamaian itu," ucap anggota tim kampanye nasional SBY-Boediono, Anas Urbaningrum di Banda Aceh, sore ini. Karena, menurut ketua DPP Partai Demokrat ini, semua pihak ikut andil dalam proses perdamaian. Yaitu baik kepemimpinan Presiden SBY, peran Wapres JK dalam perundingan, dan kerja para juru runding.
"Sikap TNI atas panduan presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI, dukungan rakyat di Aceh, dukungan DPR dan rakyat Indonesia, peran Martti Ahtisaari, dan di atas segalanya adalah rahmat dan ridha Allah SWT," jelas mantan anggota KPU ini.
Sehingga, tutur Anas, klaim adanya aktor tunggal tentu sangat berlebihan. Selain itu, kondisi demikian kian sukar membedakannya dengan kesombongan. Sebab yang lebih penting adalah bagaimana Aceh damai.
"Itu menjadi modal dasar bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat di aceh. Inilah perdamaian yang sejati, berkualitas, dan abadi," tandas mantan ketua PB HMI ini.
Tidak Ada Aktor Tunggal Dalam Perdamaian di Aceh
Banda Aceh (ANTARA News) - Ketua Tim kampanye nasional SBY-Boediono, Anas Urbaningrum mengatakan, tidak ada tokoh tunggal dalam proses perdamaian di Provinsi Aceh, tapi melibatkan banyak tokoh.
"Kami rasa tidak ada aktor tunggal dalam perdamaian di Aceh, tapi melibatkan banyak aktor yang memberikan kontribusi penting dalam mewujudkan kedamaian di daerah ini, katanya di Banda Aceh, Jumat.
Menurut Anas, proses perdamaian di Aceh tak terlepas dari faktor kepemimpinan Presiden SBY dan peran penting yang dimainkan Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden dalam proses perundingan.
"Tentu saya perlu menyebutkan semua aktor yang memberikan kontribusi dalam proses perdamaian di Aceh. Tentu kita akan kualat bila melupakan semua aktor yang berperan dan memberikan kontribusi dalam proses perdamaian di Aceh," ujarnya.
Ia mengatakan, TNI juga memiliki peran sangat penting dalam mendukung proses perdamaian di bumi Iskandar Muda itu.
Untuk itu dia berharap perdamaian yang telah terbina saat ini, sebagai modal dasar bagi provinsi paling ujung sumatra itu dalam mengejar dan meningkatkan ketertinggalan dan kemajuan pembangunan akibat disibukkan dengan konflik yang berkepanjangan. (*)
"Kami rasa tidak ada aktor tunggal dalam perdamaian di Aceh, tapi melibatkan banyak aktor yang memberikan kontribusi penting dalam mewujudkan kedamaian di daerah ini, katanya di Banda Aceh, Jumat.
Menurut Anas, proses perdamaian di Aceh tak terlepas dari faktor kepemimpinan Presiden SBY dan peran penting yang dimainkan Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden dalam proses perundingan.
"Tentu saya perlu menyebutkan semua aktor yang memberikan kontribusi dalam proses perdamaian di Aceh. Tentu kita akan kualat bila melupakan semua aktor yang berperan dan memberikan kontribusi dalam proses perdamaian di Aceh," ujarnya.
Ia mengatakan, TNI juga memiliki peran sangat penting dalam mendukung proses perdamaian di bumi Iskandar Muda itu.
Untuk itu dia berharap perdamaian yang telah terbina saat ini, sebagai modal dasar bagi provinsi paling ujung sumatra itu dalam mengejar dan meningkatkan ketertinggalan dan kemajuan pembangunan akibat disibukkan dengan konflik yang berkepanjangan. (*)
Thursday, June 18, 2009
Anas: Aktor Perdamaian Tidak Tunggal
BANDA ACEH, TRIBUN - Saling rebut klaim aktor tunggal perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam masih terus berlangsung. Anggota tim kampanye nasional pasangan calon presiden dan wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, Anas Urbaningrum, Kamis (18/6), di Banda Aceh, menyatakan, aktor perdamaian Aceh tidaklah tunggal.
"Jangan lupakan peran terpenting rakyat Aceh sebagai aktor terbesar perdamaian Aceh. Jangan lupakan Tentara Nasional Indonesia dibawah Panglima Tertinggi Susilo Bambang Yudhoyono," kata Anas ketika berorasi seusai pengukuhan tim kampanye daerah pasangan SBY-Boediono di Taman Sari, Banda Aceh, Kamis sore.
Anas juga mengingatkan pentingnya peran mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari. "Aktor perdamaian tidaklah tunggal. Banyak aktor yang terlibat dan memiliki kontribusi yang sangat penting," kata Anas.
Anas mengatakan, faktor kepemimpinan SBY dalam memimpin pemerintahan Indonesia saat berlangsungnya proses perdamaian juga harus diperhitungkan. Peran Jusuf Kalla sebagai wakil presiden, juga tidak bisa dinafikkan begitu saja. "Begitu juga dengan kerja para juru runding. Tidak tunggal," katanya.
Dia menilai, sikap TNI terhadap kondisi kekinian Aceh menjelang perundingan damai, sudah jauh melunak saat Pangti TNI dipegang oleh Presiden RI, Yudhoyono. Sementara, pada pemerintahan sebelumnya, TNI masih memiliki paradigma gebug dan sikat.
"Pendirian dan visi yang kuat tentang perdamaian menjadi payung SBY untuk mengajak TNI memiliki kontribusi yang penting bagi perdamaian di Aceh," katanya.
Meski demikian, Anas mengatakan, yang terpenting saat ini adalah bagaimana menjadikan Aceh dan masyarakat yang tinggal di wilayah ini dapat membangun serta mengejar ketertinggalannya dalam berbagai bidang setelah terpapar konflik bersenjata selama lebih dari 30 tahun. Untuk bisa melanjutkan proses pembangunan di Aceh, menurut Anas, diperlukan pemerintahan yang stabil agar perdamaian serta pembangunan di wilayah ini bisa terlaksana dengan baik.(*)
"Jangan lupakan peran terpenting rakyat Aceh sebagai aktor terbesar perdamaian Aceh. Jangan lupakan Tentara Nasional Indonesia dibawah Panglima Tertinggi Susilo Bambang Yudhoyono," kata Anas ketika berorasi seusai pengukuhan tim kampanye daerah pasangan SBY-Boediono di Taman Sari, Banda Aceh, Kamis sore.
Anas juga mengingatkan pentingnya peran mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari. "Aktor perdamaian tidaklah tunggal. Banyak aktor yang terlibat dan memiliki kontribusi yang sangat penting," kata Anas.
Anas mengatakan, faktor kepemimpinan SBY dalam memimpin pemerintahan Indonesia saat berlangsungnya proses perdamaian juga harus diperhitungkan. Peran Jusuf Kalla sebagai wakil presiden, juga tidak bisa dinafikkan begitu saja. "Begitu juga dengan kerja para juru runding. Tidak tunggal," katanya.
Dia menilai, sikap TNI terhadap kondisi kekinian Aceh menjelang perundingan damai, sudah jauh melunak saat Pangti TNI dipegang oleh Presiden RI, Yudhoyono. Sementara, pada pemerintahan sebelumnya, TNI masih memiliki paradigma gebug dan sikat.
"Pendirian dan visi yang kuat tentang perdamaian menjadi payung SBY untuk mengajak TNI memiliki kontribusi yang penting bagi perdamaian di Aceh," katanya.
Meski demikian, Anas mengatakan, yang terpenting saat ini adalah bagaimana menjadikan Aceh dan masyarakat yang tinggal di wilayah ini dapat membangun serta mengejar ketertinggalannya dalam berbagai bidang setelah terpapar konflik bersenjata selama lebih dari 30 tahun. Untuk bisa melanjutkan proses pembangunan di Aceh, menurut Anas, diperlukan pemerintahan yang stabil agar perdamaian serta pembangunan di wilayah ini bisa terlaksana dengan baik.(*)
PD Berharap Moderator Tidak Memihak
Jakarta - Debat perdana capres peserta pemilihan presiden tinggal beberapa saat lagi dimulai. Partai Demokrat (PD) berharap moderator tidak memihak.
"Kami berharap moderator menjalankan tugasnya dengan mandiri, tajam dan mampu menggali visi, missi dan program yang terkait dengan topik debat," tutur Anggota Tim Sukses SBY-Boediono, Anas Urbaningrum, dalam pesan singkat kepada detikcom, Kamis (18/6/2009).
Anas juga berharap semua kandidat dapat memanfaatkan even pertama kali dalam sejarah Indonesia ini dengan optimal. Sehingga rakyat akan melihat dengan jeli sebelum menentukan pilihan mereka 8 Juli nanti.
"Kami juga berharap semua capres mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam menyampaikan pandangan dan programnya tentang topik debat untuk 5 tahun ke depan," ujar Anas.
Anas kemudian memamerkan capres usungannya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Anas yakin SBY akan memukau jutaan mata penduduk Indonesia.
"Kami yakin SBY akan tampil dengan prima dan sekaligus bermutu," pungkasnya.
( van / mad )
"Kami berharap moderator menjalankan tugasnya dengan mandiri, tajam dan mampu menggali visi, missi dan program yang terkait dengan topik debat," tutur Anggota Tim Sukses SBY-Boediono, Anas Urbaningrum, dalam pesan singkat kepada detikcom, Kamis (18/6/2009).
Anas juga berharap semua kandidat dapat memanfaatkan even pertama kali dalam sejarah Indonesia ini dengan optimal. Sehingga rakyat akan melihat dengan jeli sebelum menentukan pilihan mereka 8 Juli nanti.
"Kami juga berharap semua capres mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam menyampaikan pandangan dan programnya tentang topik debat untuk 5 tahun ke depan," ujar Anas.
Anas kemudian memamerkan capres usungannya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Anas yakin SBY akan memukau jutaan mata penduduk Indonesia.
"Kami yakin SBY akan tampil dengan prima dan sekaligus bermutu," pungkasnya.
( van / mad )
SBY Santai Hadapi Debat Capres
Jakarta - Tidak ada persiapan khusus yang SBY lakukan untuk menghadapi seri pertama debat antar capres. Dalam sesi debat SBY akan tampil santai namun memberikan tanggapan secara serius.
"Jangan dibayangkan seperti persiapan ujian disertasi. Memang SBY serius dalam segala hal, tetapi tidak kehilangan sikap rileks," ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum pada detikcom, Kamis (18/6/2009).
Tidak ada persiapan khusus, bukan berarti SBY menganggap enteng perdebatan antar capres. Melainkan lebih karena SBY sangat terbiasa terlibat aktif dalam perdebatan.
"Topik dan materi yang akan diangkat dalam debat pertama malam ini (good government) juga bukan issue yang asing bagi SBY," jelas Anas.
Menghadapi debat antar capres malam ini, SBY tidak datang sendirian. Capres yang didukung oleh 24 parpol itu mengajak para pimpinan partai koalisi dan timkamnas untuk turut mendampinginya.
Sepekan terakhir muncul kegelisahan parpol koalisi yang merasa tidak dilibatkan secara maksimal dalam kampanye SBY-Boediono. Meski para pimpinan parpol koalisi ikut dalam safari kampanye, namun mereka justru tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan orasi di hadapan massa.
( lh / ndr )
"Jangan dibayangkan seperti persiapan ujian disertasi. Memang SBY serius dalam segala hal, tetapi tidak kehilangan sikap rileks," ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum pada detikcom, Kamis (18/6/2009).
Tidak ada persiapan khusus, bukan berarti SBY menganggap enteng perdebatan antar capres. Melainkan lebih karena SBY sangat terbiasa terlibat aktif dalam perdebatan.
"Topik dan materi yang akan diangkat dalam debat pertama malam ini (good government) juga bukan issue yang asing bagi SBY," jelas Anas.
Menghadapi debat antar capres malam ini, SBY tidak datang sendirian. Capres yang didukung oleh 24 parpol itu mengajak para pimpinan partai koalisi dan timkamnas untuk turut mendampinginya.
Sepekan terakhir muncul kegelisahan parpol koalisi yang merasa tidak dilibatkan secara maksimal dalam kampanye SBY-Boediono. Meski para pimpinan parpol koalisi ikut dalam safari kampanye, namun mereka justru tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan orasi di hadapan massa.
( lh / ndr )
SBY Dijamin Bermutu Saat Debat Capres
INILAH.COM, Jakarta - SBY-Boediono sudah siap menghadapi debat capres nanti malam. SBY-Boediono bahkan sudah menyiapkan materi agar tampil bermutu dalam acara tersebut.
"Debat pertama nanti malam kami yakin SBY akan tampil dengan prima dan sekaligus bermutu," kata anggota Tim Pemenangan SBY-Boediono, Anas Urbaningrum, melalui SMS yang diterima INILAH.COM di Jakarta, Kamis (18/6).
Ketua DPP PD ini berharap moderator menjalankan tugasnya dengan mandiri dan tajam. Selain itu mampu menggali visi, misi dan program yang terkait dengan topik debat.
"Kami juga berharap semua capres mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam menyampaikan pandangan-pandangan dan programnya tentang topik debat untuk 5 tahun ke depan," papar Anas.
Debat capres antara Mega, SBY, JK akan digelar malam ini pukul 19.00 WIB di studio Trans TV yang disiarkan secara langsung oleh Trans TV dan Metro TV. KPU pun menggelar acara nonton bareng debat capres di Gedung KPU.
Tema debat capres malam ini yakni mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih serta menegakkan supremasi hukum. Bertindak sebagai moderator adalah pengamat politik dari Universitas Paramadina Anies Baswedan. [ikl/sss]
"Debat pertama nanti malam kami yakin SBY akan tampil dengan prima dan sekaligus bermutu," kata anggota Tim Pemenangan SBY-Boediono, Anas Urbaningrum, melalui SMS yang diterima INILAH.COM di Jakarta, Kamis (18/6).
Ketua DPP PD ini berharap moderator menjalankan tugasnya dengan mandiri dan tajam. Selain itu mampu menggali visi, misi dan program yang terkait dengan topik debat.
"Kami juga berharap semua capres mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam menyampaikan pandangan-pandangan dan programnya tentang topik debat untuk 5 tahun ke depan," papar Anas.
Debat capres antara Mega, SBY, JK akan digelar malam ini pukul 19.00 WIB di studio Trans TV yang disiarkan secara langsung oleh Trans TV dan Metro TV. KPU pun menggelar acara nonton bareng debat capres di Gedung KPU.
Tema debat capres malam ini yakni mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih serta menegakkan supremasi hukum. Bertindak sebagai moderator adalah pengamat politik dari Universitas Paramadina Anies Baswedan. [ikl/sss]
Anas Urbaningrum: SBY Terbiasa Dengan Dunia Debat
(republika.co.id) JAKARTA - Anggota Tim Sukses SBY-Boediono, Anas Urbaningrum, di Jakarta, Kamis (18/6), menyatakan, tidak ada persiapan khusus menghadapi debat pertama para Capres dalam rangka kampanye Pilpres, malam ini yang digelar oleh sebuah stasiun televisi.
"Mengapa ? Karena SBY sudah terbiasa dengan dunia debat," tegasnya meyakinkan, menanggapi pertanyaan, apakah ada persiapan khusus menghadapi debat yang juga bakal menghadirkan Megawati Soekarnoputri dan Jusuf Kalla. Topik dan materi yang akan diangkat dalam debat pertama malam ini , menurutnya, juga bukan isu asing bagi SBY.
"Karena itu, jangan dibayangkan seperti persiapan ujian disertasi. SBY memang selalu serius dalam segala hal. Tetapi tidak (akan) kehilangan sikap rileks (dalam debat nanti)," ungkapnya.
Menghadapi debat itu, Anas Urbaningrum mengatakan, justru tidak terkesan ada sesuatu yang luar biasa. "Tadi malam (kami) hanya 'ngobrol-ngobrol kecil dengan Timkamnas, sambil rapat rutin di Cikeas," katanya lagi.
Mengenai siapa saja yang bakal mendampingi SBY dalam debat nanti malam, Anas Urbaningrum mengatakan, akan hadir unsur Timkamnas bersama beberapa pimpinan partai koalisi. (ant/itz)
"Mengapa ? Karena SBY sudah terbiasa dengan dunia debat," tegasnya meyakinkan, menanggapi pertanyaan, apakah ada persiapan khusus menghadapi debat yang juga bakal menghadirkan Megawati Soekarnoputri dan Jusuf Kalla. Topik dan materi yang akan diangkat dalam debat pertama malam ini , menurutnya, juga bukan isu asing bagi SBY.
"Karena itu, jangan dibayangkan seperti persiapan ujian disertasi. SBY memang selalu serius dalam segala hal. Tetapi tidak (akan) kehilangan sikap rileks (dalam debat nanti)," ungkapnya.
Menghadapi debat itu, Anas Urbaningrum mengatakan, justru tidak terkesan ada sesuatu yang luar biasa. "Tadi malam (kami) hanya 'ngobrol-ngobrol kecil dengan Timkamnas, sambil rapat rutin di Cikeas," katanya lagi.
Mengenai siapa saja yang bakal mendampingi SBY dalam debat nanti malam, Anas Urbaningrum mengatakan, akan hadir unsur Timkamnas bersama beberapa pimpinan partai koalisi. (ant/itz)
Wednesday, June 17, 2009
Orang-Orang Muda Motor Tim Sukses Pasangan Capres-Cawapres (2)
(jawapos.co.id) ADA satu kebiasaan yang terlupakan oleh Anas Urbaningrum dalam tiga tahun terakhir. Kesibukannya sebagai ketua DPP Bidang Politik Partai Demokrat membuat alumnus Fisip Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu tak sempat lagi melakukan olahraga favoritnya, yakni badminton. ''Dulu saya bisa main dalam seminggu sampai dua kali. Biasanya di kawasan Kuningan dan Pondok Bambu,'' kata mantan Ketum PB HMI periode 1997 -1999 itu. Anas menceburkan diri ke dunia politik praktis dengan bergabung ke Partai Demokrat sejak 2005.
Awalnya, pria kelahiran Blitar, 15 Juli 1969 itu masih sempat sesekali bermain badminton. Tapi, setelah intensitas politik meningkat dalam rangkaian persiapan pemilu legislatif dan pilpres, dia tak sempat lagi memukul ''kumpulan bulu-bulu ringan'' shuttle cock di lapangan.
''Pola olahraga selama tiga tahun terakhir ini rusak total. Sekarang saya berdoa, mudah-mudahan pilpres bisa tuntas satu putaran sehingga bisa main badminton lagi Juli ini,'' ujar penggemar juara dunia bulu tangkis delapan kali, Rudy Hartono itu, lantas tersenyum lebar.
Anas adalah salah satu tokoh muda di balik tim sukses SBY-Boediono yang bintangnya tengah bersinar cerah. Sebelum bergabung dengan Demokrat, ayah dua anak itu duduk sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyelenggarakan pemilu dan pilpres 2004.
Meski terbukti mendapat kepercayaan besar di Partai Demokrat dan kubu SBY-Boediono, Anas tak mau tinggi hati. Saat ditanya mengenai peluang karir politiknya ke depan, anggota DPR terpilih periode 2009-2014 itu juga hanya menjawab ringan. ''Saya kan baru belajar politik praktis tiga tahun terakhir. Ini kesempatan yang sangat berharga. Biarlah semua berjalan alamiah. Sebab, genderang politik itu tidak bisa dipaksakan. Biasanya yang alamiah akan lebih baik,'' ungkap suami Athiyyah Laila itu.
Tokoh muda lain di sekitar SBY adalah Andi Mallarangeng. Dia menjabat ketua Departemen SDM DPP Partai Demokrat. Tampilnya Andi kadang juga tak terlepas dari perannya sebagai juru bicara presiden.
Anas mengakui, pada tim sukses SBY-Boediono sebenarnya banyak anak muda. Salah satunya Angelina Sondakh. Sedangkan tokoh-tokoh muda dari partai mitra koalisi juga ada Lukman Hakim Syaifuddin (PPP), Mahfudz Siddiq (PKS), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Zulkifli Hasan (PAN). ''Mungkin liputan media yang memberi kesan seakan-akan kami yang dominan. Padahal, semua bekerja pada porsi masing-masing,'' tuturnya.
Di musim kampanye pilpres sekarang, Anas mengaku mendapat tugas sebagai penjaga gawang di Jakarta. Dia yang harus memberi respons cepat terhadap isu-isu politik yang berseliweran, baik yang mengancam SBY-Boediono maupun yang menguntungkan. ''Kecuali untuk persoalan yang sangat sensitif dan strategis baru harus dikoordinasikan dan mendapatkan persetujuan khusus. Sisanya, saya bisa bergerak bebas,'' kata Anas. Untungnya, imbuh Anas, lingkungan di Partai Demokrat tidak mendikotomikan antara senior dan golongan yang masih muda, seperti dirinya.
Andi mengatakan, tim sukses SBY-Boediono yang terdiri atas anak-anak muda penuh inovasi mendesain model kampanye baru. Dia menyebutnya kampanye modern.
Kampanye SBY-Boediono tidak dilakukan di lapangan terbuka seperti kampanye pemilu legislatif. Mereka menggunakan konsep town hall meeting yang diadopsi dari kampanye capres di Amerika Serikat. Peserta kampanye hanya 500 hingga dua ribu orang. Namun, kampaye itu melibatkan seluruh media massa. ''Kampanye seperti ini lebih efektif karena capres bisa menyampaikan visi dan misi secara utuh dan mudah dipahami semua peserta kampanye,'' kata Andi. Selain itu, dari sisi finansial, model town hall meeting jauh lebih murah daripada kampanye terbuka. ''Pasangan SBY-Boediono hanya sekali menggelar kampanye terbuka, nanti terakhir di Gelora Bung Karno,'' kata Andi.
Juru bicara presiden ini yakin model kampanye modern itu akan berkembang di Indonesia. Dalam Pilpres 2014 nanti, Andi yakin, semua capres sudah menggunakan metode kampanye modern yang efektif dan praktis. Bahkan, mungkin dalam pilkada tahun depan model itu diadopsi oleh calon kepala daerah. Dia mengatakan, semua itu merupakan buah terobosan anak-anak muda. (agm)
Awalnya, pria kelahiran Blitar, 15 Juli 1969 itu masih sempat sesekali bermain badminton. Tapi, setelah intensitas politik meningkat dalam rangkaian persiapan pemilu legislatif dan pilpres, dia tak sempat lagi memukul ''kumpulan bulu-bulu ringan'' shuttle cock di lapangan.
''Pola olahraga selama tiga tahun terakhir ini rusak total. Sekarang saya berdoa, mudah-mudahan pilpres bisa tuntas satu putaran sehingga bisa main badminton lagi Juli ini,'' ujar penggemar juara dunia bulu tangkis delapan kali, Rudy Hartono itu, lantas tersenyum lebar.
Anas adalah salah satu tokoh muda di balik tim sukses SBY-Boediono yang bintangnya tengah bersinar cerah. Sebelum bergabung dengan Demokrat, ayah dua anak itu duduk sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyelenggarakan pemilu dan pilpres 2004.
Meski terbukti mendapat kepercayaan besar di Partai Demokrat dan kubu SBY-Boediono, Anas tak mau tinggi hati. Saat ditanya mengenai peluang karir politiknya ke depan, anggota DPR terpilih periode 2009-2014 itu juga hanya menjawab ringan. ''Saya kan baru belajar politik praktis tiga tahun terakhir. Ini kesempatan yang sangat berharga. Biarlah semua berjalan alamiah. Sebab, genderang politik itu tidak bisa dipaksakan. Biasanya yang alamiah akan lebih baik,'' ungkap suami Athiyyah Laila itu.
Tokoh muda lain di sekitar SBY adalah Andi Mallarangeng. Dia menjabat ketua Departemen SDM DPP Partai Demokrat. Tampilnya Andi kadang juga tak terlepas dari perannya sebagai juru bicara presiden.
Anas mengakui, pada tim sukses SBY-Boediono sebenarnya banyak anak muda. Salah satunya Angelina Sondakh. Sedangkan tokoh-tokoh muda dari partai mitra koalisi juga ada Lukman Hakim Syaifuddin (PPP), Mahfudz Siddiq (PKS), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Zulkifli Hasan (PAN). ''Mungkin liputan media yang memberi kesan seakan-akan kami yang dominan. Padahal, semua bekerja pada porsi masing-masing,'' tuturnya.
Di musim kampanye pilpres sekarang, Anas mengaku mendapat tugas sebagai penjaga gawang di Jakarta. Dia yang harus memberi respons cepat terhadap isu-isu politik yang berseliweran, baik yang mengancam SBY-Boediono maupun yang menguntungkan. ''Kecuali untuk persoalan yang sangat sensitif dan strategis baru harus dikoordinasikan dan mendapatkan persetujuan khusus. Sisanya, saya bisa bergerak bebas,'' kata Anas. Untungnya, imbuh Anas, lingkungan di Partai Demokrat tidak mendikotomikan antara senior dan golongan yang masih muda, seperti dirinya.
Andi mengatakan, tim sukses SBY-Boediono yang terdiri atas anak-anak muda penuh inovasi mendesain model kampanye baru. Dia menyebutnya kampanye modern.
Kampanye SBY-Boediono tidak dilakukan di lapangan terbuka seperti kampanye pemilu legislatif. Mereka menggunakan konsep town hall meeting yang diadopsi dari kampanye capres di Amerika Serikat. Peserta kampanye hanya 500 hingga dua ribu orang. Namun, kampaye itu melibatkan seluruh media massa. ''Kampanye seperti ini lebih efektif karena capres bisa menyampaikan visi dan misi secara utuh dan mudah dipahami semua peserta kampanye,'' kata Andi. Selain itu, dari sisi finansial, model town hall meeting jauh lebih murah daripada kampanye terbuka. ''Pasangan SBY-Boediono hanya sekali menggelar kampanye terbuka, nanti terakhir di Gelora Bung Karno,'' kata Andi.
Juru bicara presiden ini yakin model kampanye modern itu akan berkembang di Indonesia. Dalam Pilpres 2014 nanti, Andi yakin, semua capres sudah menggunakan metode kampanye modern yang efektif dan praktis. Bahkan, mungkin dalam pilkada tahun depan model itu diadopsi oleh calon kepala daerah. Dia mengatakan, semua itu merupakan buah terobosan anak-anak muda. (agm)
PD: Tidak Semua Bisa Bedakan Kampanye dan Silaturahmi
Jakarta - Rasa tidak puas Bawaslu terhadap keputusan penyidik Mabes Polri dalam kasus pelanggaran start kampanye pasangan SBY-Boediono tidak mempengaruhi kerja tim pemenangan. Mereka berharap agar Bawaslu bertindak lebih cermat lagi dalam bertugas.
"Kami berharap Bawaslu meningkatkan kecermatan dan tidak gampang mempolisikan perkara yang belum jelas," kata Ketua DPP PD Anas Urbaningrum melalui telepon, Rabu (17/6/2009).
Sedari awal tim pemenangan berkeyakinan bahwa kegiatan yang digelar pada 30 Mei di Arena PRJ itu tidak melanggar jadwal kampanye. Acara yang bertajuk 'Silaturahmi Nasional Parpol Koalisi SBY-Boediono' itu dimaksudkan sebagai ajang konsolidasi internal antar pengurus parpol anggota koalisi.
Setelah meminta keterangan pihak-pihak terkait, Polri akhirnya berkesimpulan bahwa memang kegiatan tersebut tidak termasuk kegiatan kampanye. Atas dasar itulah maka Polri menghentikan proses hukum kasus yang dilaporkan Bawaslu.
"Kami menghargai kerja polisi yang mampu membedakan silaturahmi dengan kampanye. Sebab tidak semua pihak bisa membedakan kampanye dengan silaturahmi internal partai koalisi," sambung Anas.
( lh / nrl )
"Kami berharap Bawaslu meningkatkan kecermatan dan tidak gampang mempolisikan perkara yang belum jelas," kata Ketua DPP PD Anas Urbaningrum melalui telepon, Rabu (17/6/2009).
Sedari awal tim pemenangan berkeyakinan bahwa kegiatan yang digelar pada 30 Mei di Arena PRJ itu tidak melanggar jadwal kampanye. Acara yang bertajuk 'Silaturahmi Nasional Parpol Koalisi SBY-Boediono' itu dimaksudkan sebagai ajang konsolidasi internal antar pengurus parpol anggota koalisi.
Setelah meminta keterangan pihak-pihak terkait, Polri akhirnya berkesimpulan bahwa memang kegiatan tersebut tidak termasuk kegiatan kampanye. Atas dasar itulah maka Polri menghentikan proses hukum kasus yang dilaporkan Bawaslu.
"Kami menghargai kerja polisi yang mampu membedakan silaturahmi dengan kampanye. Sebab tidak semua pihak bisa membedakan kampanye dengan silaturahmi internal partai koalisi," sambung Anas.
( lh / nrl )
Mega Pro, Jangan Terlelap Mimpi Masa Otoriter
INILAH.COM, Jakarta - Tim kampanye nasional Mega-Prabowo menuding SBY ikut andil dalam pelarangan iklan kampanye di beberapa televisi nasional. Namun Partai Demokrat menolak tudingan tersebut.
"Itu tuduhan yang tidak berdasar. Sangat mengada-ada. Intervensi seperti itu hanya ada pada zaman sistem otoritarian," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam pesan singkatnya kepada INILAH.COM di Jakarta, Rabu (17/6).
Anggota tim kampanye nasional SBY-Boediono ini menghimbau kepada para capres-cawapres, agar dalam berpolitik gunakan cara-cara yang santun. Karena memang kondisi perpolitikan yang sekarang ini dijalani, sudah jauh berbeda ketika zaman otoritarian.
"Marilah kita terjaga. Ini jaman sudah berganti. Jangan masih terlelap mimpi masa lampau sebelum reformasi," tandas mantan anggota KPU ini.
Sebelumnya, Sekretaris Umum Timkamnas Mega Pro, Fadli Zon mengungkapkan, sudah sejak dua minggu ini iklan politik Mega-Prabowo yang bertema 'Bangkrut' dilarang tayang di beberapa televisi. Alasannya, iklan yang menyampaikan data soal kemiskinan dan pengangguran itu dianggap mengkritik pemerintah. [jib]
"Itu tuduhan yang tidak berdasar. Sangat mengada-ada. Intervensi seperti itu hanya ada pada zaman sistem otoritarian," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam pesan singkatnya kepada INILAH.COM di Jakarta, Rabu (17/6).
Anggota tim kampanye nasional SBY-Boediono ini menghimbau kepada para capres-cawapres, agar dalam berpolitik gunakan cara-cara yang santun. Karena memang kondisi perpolitikan yang sekarang ini dijalani, sudah jauh berbeda ketika zaman otoritarian.
"Marilah kita terjaga. Ini jaman sudah berganti. Jangan masih terlelap mimpi masa lampau sebelum reformasi," tandas mantan anggota KPU ini.
Sebelumnya, Sekretaris Umum Timkamnas Mega Pro, Fadli Zon mengungkapkan, sudah sejak dua minggu ini iklan politik Mega-Prabowo yang bertema 'Bangkrut' dilarang tayang di beberapa televisi. Alasannya, iklan yang menyampaikan data soal kemiskinan dan pengangguran itu dianggap mengkritik pemerintah. [jib]
PD Gembira Polisi Stop Kasus Silatnas SBY
INILAH.COM, Jakarta - Polisi merencanakan akan menghentikan kasus pelanggaran kampanye pemilu presiden yang dilakukan SBY-Boediono. Terkait hal itu, Partai Demokrat menyambut gembira langkah yang diambil polisi tersebut.
"Kami menghormati kerja polisi untuk memproses laporan Bawaslu. Sejak awal kami yakin bahwa tidak ada ketentuan kampanye yang dilanggar tim kampanye SBY-Boediono, karena acara di kemayoran itu adalah silaturrahmi internal partai koalisi," jelas Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada INILAH.COM di Jakarta, Rabu (17/6).
Ternyata, menurut anggota tim kampanye nasional SBY-Boediono ini, pihaknya melihat kesimpulan Polri yang belum menemukan cukup bukti benar adanya. Setelah polisi bekerja, memanggil para pihak yang terkait, disimpulkan bahwa tidak cukup bukti. Karena itu layak dihentikan.
"Kami menghargai kerja polisi yang mampu membedakan silaturrahmi dengan kampanye. Mengapa? Karena di negeri ini, tidak semua pihak bisa membedakan kampanye dengan silaturrahmi internal partai koalisi," tandas mantan anggota KPU ini.
Sebelumnya Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duaji menyatakan usai memeriksa beberapa saksi dalam acara silaturrahmi parpol pendukung SBY-Boediono pada 30 Mei lalu tidak ditemukan unsur pelanggaran. Karena itu, Susno memerintahkan untuk segera menghentikan kasusnya.
Selain itu, berdasarkan pemeriksaan pertemuaan antar kader parpol pendukung dengan SBY-Boediono tersebut di PRJ Kemayoran bersifat tertutup. Dan juga tidak kontrak dengan manapun guna menyiarkan acara tersebut. [jib]
"Kami menghormati kerja polisi untuk memproses laporan Bawaslu. Sejak awal kami yakin bahwa tidak ada ketentuan kampanye yang dilanggar tim kampanye SBY-Boediono, karena acara di kemayoran itu adalah silaturrahmi internal partai koalisi," jelas Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada INILAH.COM di Jakarta, Rabu (17/6).
Ternyata, menurut anggota tim kampanye nasional SBY-Boediono ini, pihaknya melihat kesimpulan Polri yang belum menemukan cukup bukti benar adanya. Setelah polisi bekerja, memanggil para pihak yang terkait, disimpulkan bahwa tidak cukup bukti. Karena itu layak dihentikan.
"Kami menghargai kerja polisi yang mampu membedakan silaturrahmi dengan kampanye. Mengapa? Karena di negeri ini, tidak semua pihak bisa membedakan kampanye dengan silaturrahmi internal partai koalisi," tandas mantan anggota KPU ini.
Sebelumnya Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duaji menyatakan usai memeriksa beberapa saksi dalam acara silaturrahmi parpol pendukung SBY-Boediono pada 30 Mei lalu tidak ditemukan unsur pelanggaran. Karena itu, Susno memerintahkan untuk segera menghentikan kasusnya.
Selain itu, berdasarkan pemeriksaan pertemuaan antar kader parpol pendukung dengan SBY-Boediono tersebut di PRJ Kemayoran bersifat tertutup. Dan juga tidak kontrak dengan manapun guna menyiarkan acara tersebut. [jib]
Tuesday, June 16, 2009
Soal Pidato, Kubu SBY Minta Hentikan Penyidikan
JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai banyak pihak di negeri ini yang tidak bisa membedakan mana yang disebut kampanye dan mana yang merupakan silaturahmi nasional.
Hal ini terkait penghentian penyelidikan atas laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang penyelenggaraan Silatnas di Kemayoran yang ditengarai merupakan kampanye.
"Kami menghargai kerja polisi yang mampu membedakan silaturahmi dengan kampanye. Mengapa? Karena di negeri ini tidak semua pihak bisa membedakan kampanye dengan silaturahmi internal partai koalisi," papar Anas dalam pesan singkat yang diterima okezone, Selasa (16/6/2009).
Kendati demikian, Partai Demokrat tetap menghormati kinerja polisi untuk memproses laporan Bawaslu. "Sejak awal kami yakin bahwa tidak ada ketentuan kampanye yang dilanggar SBY-Boediono, karena acara di Kemayoran itu adalah silaturahmi internal partai koalisi," tambahnya.
Menurut Anas, dugaan tersebut benar adanya. Apalagi, lanjutnya, setelah polisi bekerja memanggil para pihak terkait. "Disimpulkan bahwa tidak cukup bukti karena itu polisi memutuskan layak dihentikan," pungkasnya.
Bawaslu melaporkan tim kampanye SBY- Boediono dan Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Markas Besar Polri. Ini menyusul adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan pasangan dan tim sukses ini pada 30 Mei 2009 yang disiarkan oleh pihak Trans7. (nov)
Hal ini terkait penghentian penyelidikan atas laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang penyelenggaraan Silatnas di Kemayoran yang ditengarai merupakan kampanye.
"Kami menghargai kerja polisi yang mampu membedakan silaturahmi dengan kampanye. Mengapa? Karena di negeri ini tidak semua pihak bisa membedakan kampanye dengan silaturahmi internal partai koalisi," papar Anas dalam pesan singkat yang diterima okezone, Selasa (16/6/2009).
Kendati demikian, Partai Demokrat tetap menghormati kinerja polisi untuk memproses laporan Bawaslu. "Sejak awal kami yakin bahwa tidak ada ketentuan kampanye yang dilanggar SBY-Boediono, karena acara di Kemayoran itu adalah silaturahmi internal partai koalisi," tambahnya.
Menurut Anas, dugaan tersebut benar adanya. Apalagi, lanjutnya, setelah polisi bekerja memanggil para pihak terkait. "Disimpulkan bahwa tidak cukup bukti karena itu polisi memutuskan layak dihentikan," pungkasnya.
Bawaslu melaporkan tim kampanye SBY- Boediono dan Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Markas Besar Polri. Ini menyusul adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan pasangan dan tim sukses ini pada 30 Mei 2009 yang disiarkan oleh pihak Trans7. (nov)
Polri Berhasil Bedakan Silaturahmi Dengan Kampanye
Jakarta (ANTARA News) Anas Urbaningrum dari Tim Kampanye Nasional Capres-Cawapres SBY-Boediono, di Jakarta, Selasa, mengatakan, pihaknya memberi apresiasi kepada pihak Polri yang berhasil membedakan silaturahmi internal partai-partai dengan kampanye.
Karena itu, menurutnya, timnya amat menghormati sekaligus menghargai kerja polisi yang mampu membedakan silaturahmi dengan kampanye tersebut.
"Mengapa begitu? Karena di negeri ini, tidak semua pihak bisa membedakan kampanye dengan silaturahmi internal partai koalisi," kata Anas Urbaningrum.
Ia mengatakan itu, merespons tindakan Mabes Polri menghentikan pemrosesan laporan Bawaslu atas kegiatan yang dituding berbau kampanye oleh Partai Demokrat di Kemayoran, saat belum berlangsungnya kegiatan kampanye Pilpres.
"Kesimpulan Mabes Polri, SBY-Boediono tidak melanggar aturan kampanye. Kami menghormati kerja polisi untuk memproses laporan Bawaslu. Dan sejak awal kami yakin bahwa tidak ada ketentuan kampanye yang dilanggar tim kampanye SBY-Boediono, karena acara di Kemayoran itu adalah silaturahmi internal partai koalisi," katanya menanggapi kesimpulan Polri atas laporan Bawaslu tersebut.
Apa yang bakal jadi kesimpulan Polri, menurutnya, ternyata benar adanya. "Artinya, setelah polisi bekerja, memanggil para pihak yang terkait, disimpulkan bahwa tidak cukup bukti," ungkapnya.
Karena itu, demikian Anas Urbaningrum, kasus ini layak dihentikan.
Karena itu, menurutnya, timnya amat menghormati sekaligus menghargai kerja polisi yang mampu membedakan silaturahmi dengan kampanye tersebut.
"Mengapa begitu? Karena di negeri ini, tidak semua pihak bisa membedakan kampanye dengan silaturahmi internal partai koalisi," kata Anas Urbaningrum.
Ia mengatakan itu, merespons tindakan Mabes Polri menghentikan pemrosesan laporan Bawaslu atas kegiatan yang dituding berbau kampanye oleh Partai Demokrat di Kemayoran, saat belum berlangsungnya kegiatan kampanye Pilpres.
"Kesimpulan Mabes Polri, SBY-Boediono tidak melanggar aturan kampanye. Kami menghormati kerja polisi untuk memproses laporan Bawaslu. Dan sejak awal kami yakin bahwa tidak ada ketentuan kampanye yang dilanggar tim kampanye SBY-Boediono, karena acara di Kemayoran itu adalah silaturahmi internal partai koalisi," katanya menanggapi kesimpulan Polri atas laporan Bawaslu tersebut.
Apa yang bakal jadi kesimpulan Polri, menurutnya, ternyata benar adanya. "Artinya, setelah polisi bekerja, memanggil para pihak yang terkait, disimpulkan bahwa tidak cukup bukti," ungkapnya.
Karena itu, demikian Anas Urbaningrum, kasus ini layak dihentikan.
Polri Berhasil Bedakan Silaturahmi Dengan Kampanye
Jakarta (ANTARA News) Anas Urbaningrum dari Tim Kampanye Nasional Capres-Cawapres SBY-Boediono, di Jakarta, Selasa, mengatakan, pihaknya memberi apresiasi kepada pihak Polri yang berhasil membedakan silaturahmi internal partai-partai dengan kampanye.
Karena itu, menurutnya, timnya amat menghormati sekaligus menghargai kerja polisi yang mampu membedakan silaturahmi dengan kampanye tersebut.
"Mengapa begitu? Karena di negeri ini, tidak semua pihak bisa membedakan kampanye dengan silaturahmi internal partai koalisi," kata Anas Urbaningrum.
Ia mengatakan itu, merespons tindakan Mabes Polri menghentikan pemrosesan laporan Bawaslu atas kegiatan yang dituding berbau kampanye oleh Partai Demokrat di Kemayoran, saat belum berlangsungnya kegiatan kampanye Pilpres.
"Kesimpulan Mabes Polri, SBY-Boediono tidak melanggar aturan kampanye. Kami menghormati kerja polisi untuk memproses laporan Bawaslu. Dan sejak awal kami yakin bahwa tidak ada ketentuan kampanye yang dilanggar tim kampanye SBY-Boediono, karena acara di Kemayoran itu adalah silaturahmi internal partai koalisi," katanya menanggapi kesimpulan Polri atas laporan Bawaslu tersebut.
Apa yang bakal jadi kesimpulan Polri, menurutnya, ternyata benar adanya. "Artinya, setelah polisi bekerja, memanggil para pihak yang terkait, disimpulkan bahwa tidak cukup bukti," ungkapnya.
Karena itu, demikian Anas Urbaningrum, kasus ini layak dihentikan.
Karena itu, menurutnya, timnya amat menghormati sekaligus menghargai kerja polisi yang mampu membedakan silaturahmi dengan kampanye tersebut.
"Mengapa begitu? Karena di negeri ini, tidak semua pihak bisa membedakan kampanye dengan silaturahmi internal partai koalisi," kata Anas Urbaningrum.
Ia mengatakan itu, merespons tindakan Mabes Polri menghentikan pemrosesan laporan Bawaslu atas kegiatan yang dituding berbau kampanye oleh Partai Demokrat di Kemayoran, saat belum berlangsungnya kegiatan kampanye Pilpres.
"Kesimpulan Mabes Polri, SBY-Boediono tidak melanggar aturan kampanye. Kami menghormati kerja polisi untuk memproses laporan Bawaslu. Dan sejak awal kami yakin bahwa tidak ada ketentuan kampanye yang dilanggar tim kampanye SBY-Boediono, karena acara di Kemayoran itu adalah silaturahmi internal partai koalisi," katanya menanggapi kesimpulan Polri atas laporan Bawaslu tersebut.
Apa yang bakal jadi kesimpulan Polri, menurutnya, ternyata benar adanya. "Artinya, setelah polisi bekerja, memanggil para pihak yang terkait, disimpulkan bahwa tidak cukup bukti," ungkapnya.
Karena itu, demikian Anas Urbaningrum, kasus ini layak dihentikan.
Demokrat Hargai Mabes Polri
(republika.co.id) JAKARTA -- Partai Demokrat sudah menebak kasus dugaan pelanggaran kampanyenya akan dihentikan Mabes Polri. Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengaku tak terkejut dengan keputusan Mabes Polri tidak menindaklanjuti laporan Badan Pengawas Pemilu.
''Sejak awal kami yakin tidak ada ketentuan kampanye yang dilanggar tim kampanye SBY-Boediono,'' kata Anas, Selasa (16/6) petang. Menurutnya, acara di Kemayoran akhir Mei lalu murni silahturahim antara Partai Demokrat dan partai anggota koalisinya.
Ia menambahkan, Partai Demokrat menghargai kinerja polisi yang sudah memanggil saksi-saksi terkait acara di Kemayoran. ''Kami hargai polisi yang mampu bedakan silaturahim dengan kampanye. Mengapa? Karena di negara ini tak semua orang bisa membedakan antara silaturahim dan kampanye,'' katanya. evy/kpo
''Sejak awal kami yakin tidak ada ketentuan kampanye yang dilanggar tim kampanye SBY-Boediono,'' kata Anas, Selasa (16/6) petang. Menurutnya, acara di Kemayoran akhir Mei lalu murni silahturahim antara Partai Demokrat dan partai anggota koalisinya.
Ia menambahkan, Partai Demokrat menghargai kinerja polisi yang sudah memanggil saksi-saksi terkait acara di Kemayoran. ''Kami hargai polisi yang mampu bedakan silaturahim dengan kampanye. Mengapa? Karena di negara ini tak semua orang bisa membedakan antara silaturahim dan kampanye,'' katanya. evy/kpo
Anas: Wajar, Tapi Harus Sesuai Takaran
(yahoo.com) Mengangkat kisah keberhasilan dan prestasi adalah taktik wajar dalam sebuah kompetisi meraih simpati rakyat. Tapi hindari jangan sampai
melakukan klaim di luar takaran dan meniadakan adanya kontribusi pihak
lain.
Demikian tanggapan Ketua DPP PD Anas Urbaningrum tentang iklan klaim
peran dalam pembangunan oleh capres JK. Tanggapan dia sampaikan pada
detikcom melalui telepon, Selasa (16/6/2009).
"Kompetisi ya kompetisi, bersaing ya bersaing. Tetapi memakai takaran
kepatutan, etika dan kepantasan akan lebih elok, elegan dan berdampak
pendidikan politik bagi rakyat," ujar dia.
Keberhasilan dan capaian pembangunan yang ada selama pemerintahan SBY,
juga bukan hasil kerja SBY seorang diri. Melainkan hasil kerja kerja
tim yang tergabung dalam kabinet serta jajaran pemerintahan hingga
daerah.
Rakyat luas juga punya andil tidak kecil dalam kegiatan pembangunan.
Tanpa peran serta masyarakat, mustahil segala pembangunan yang
pemerintah rencanakan bisa terwujud apalagi berhasil.
"Semua hasil, capaian dan keberhasilan adalah produk Pemerintahan
Presiden SBY yang dibantu oleh Wapres JK dan para anggota Kabinet,
serta dukungan seluruh rakyat," papar Anas.
melakukan klaim di luar takaran dan meniadakan adanya kontribusi pihak
lain.
Demikian tanggapan Ketua DPP PD Anas Urbaningrum tentang iklan klaim
peran dalam pembangunan oleh capres JK. Tanggapan dia sampaikan pada
detikcom melalui telepon, Selasa (16/6/2009).
"Kompetisi ya kompetisi, bersaing ya bersaing. Tetapi memakai takaran
kepatutan, etika dan kepantasan akan lebih elok, elegan dan berdampak
pendidikan politik bagi rakyat," ujar dia.
Keberhasilan dan capaian pembangunan yang ada selama pemerintahan SBY,
juga bukan hasil kerja SBY seorang diri. Melainkan hasil kerja kerja
tim yang tergabung dalam kabinet serta jajaran pemerintahan hingga
daerah.
Rakyat luas juga punya andil tidak kecil dalam kegiatan pembangunan.
Tanpa peran serta masyarakat, mustahil segala pembangunan yang
pemerintah rencanakan bisa terwujud apalagi berhasil.
"Semua hasil, capaian dan keberhasilan adalah produk Pemerintahan
Presiden SBY yang dibantu oleh Wapres JK dan para anggota Kabinet,
serta dukungan seluruh rakyat," papar Anas.
Kubu MEGA dan JK Menilai Tim Sukses SBY Arogan
suarasurabaya.net| Ajakan tim sukses pasangan calon presiden (Capres) SBY-BOEDIONO untuk berikhtiar Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 cukup 1 putaran mengundang protes keras dari kubu pasangan calon presiden Capres MEGAWATI-PRABOWO dan JUSUF KALLA-WIRANTO.
Mereka menuding Pilpres 1 putaran yang digagas kubu Capres SBY-BOEDIONO merupakan sebuah kesombongan. Ajakan itu dianggap sebuah kecemasan tim pemenangan SBY-BOEDIONO.
FUAD BAWASIER tim sukses JK–WIRANTO dari Partai Hanura seperti dilaporkan JOSE reporter Suara Surabaya di Jakarta, Selasa (16/06), menegaskan iklan Capres SBY dengan Pilpres 1 putaran mendahului kehendak Tuhan. Dan ini bentuk arogansi seorang calon pemimpin yang terlalu percaya diri.
Secara terpisah, FADLIZON tim pemenangan MEGA-PRABOWO dari Partai Gerindra berpendapat ide Pilpres 1 putaran sama dengan mematikan demokrasi dan melecehkan calon presiden yang lain. Tidak sepantasnya, gagasan itu dilontarkan kalau kubu SBY memahami makna demokrasi.
Menanggapi tudingan 2 kompetitor SBY, ANAS URBANINGRUM tim sukses SBY-BOEDIONO menegaskan munculnya tudingan itu dilatarbelakangi ketidaksukaan atau kebencian sejak awal. Sehingga apapun yang dilihat dan didengar, semua menjadi buruk.
Kata ANAS, Pilpres 1 putaran ini ikthiar dari kubu SBY dan ini bisa dilakukan pasangan calon lain. Ibarat sepak bola kalau pertandingan bisa diselesaikan dalam waktu 90 menit mengapa memilih perpanjangan waktu. Berikut penjelasan ANAS, .
Sementara itu, EEP SYAIFULLAH pengamat politik Universitas Indonesia menanggapi kontrovesi 1 putaran karena dilontarkan kubu SBY-BOEDIONO. Kalau dari kubu MEGA-JK mungkin tidak ada masalah. Ini dampak dari sebuah kompetisi. (tin)
Mereka menuding Pilpres 1 putaran yang digagas kubu Capres SBY-BOEDIONO merupakan sebuah kesombongan. Ajakan itu dianggap sebuah kecemasan tim pemenangan SBY-BOEDIONO.
FUAD BAWASIER tim sukses JK–WIRANTO dari Partai Hanura seperti dilaporkan JOSE reporter Suara Surabaya di Jakarta, Selasa (16/06), menegaskan iklan Capres SBY dengan Pilpres 1 putaran mendahului kehendak Tuhan. Dan ini bentuk arogansi seorang calon pemimpin yang terlalu percaya diri.
Secara terpisah, FADLIZON tim pemenangan MEGA-PRABOWO dari Partai Gerindra berpendapat ide Pilpres 1 putaran sama dengan mematikan demokrasi dan melecehkan calon presiden yang lain. Tidak sepantasnya, gagasan itu dilontarkan kalau kubu SBY memahami makna demokrasi.
Menanggapi tudingan 2 kompetitor SBY, ANAS URBANINGRUM tim sukses SBY-BOEDIONO menegaskan munculnya tudingan itu dilatarbelakangi ketidaksukaan atau kebencian sejak awal. Sehingga apapun yang dilihat dan didengar, semua menjadi buruk.
Kata ANAS, Pilpres 1 putaran ini ikthiar dari kubu SBY dan ini bisa dilakukan pasangan calon lain. Ibarat sepak bola kalau pertandingan bisa diselesaikan dalam waktu 90 menit mengapa memilih perpanjangan waktu. Berikut penjelasan ANAS, .
Sementara itu, EEP SYAIFULLAH pengamat politik Universitas Indonesia menanggapi kontrovesi 1 putaran karena dilontarkan kubu SBY-BOEDIONO. Kalau dari kubu MEGA-JK mungkin tidak ada masalah. Ini dampak dari sebuah kompetisi. (tin)
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
