(seputar-indonesia.com) JAKARTA(SI) – Partai Demokrat tengah mengkaji proposal koalisi yang diajukan partai-partai lain. Pembahasan soal pembagian kekuasaan (power sharing) dilakukan seusai pemilu presiden.
Untuk membahas proposal koalisi yang ditawarkan partai-partai itu, Demokrat membentuk gugus tugas. Gugus ini berupa tim kecil yang akan mengkaji proposal koalisi per bidang, yakni ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Hasil kajian ini akan disampaikan Demokrat dalam pertemuan selanjutnya dengan partai-partai calon mitra koalisi.
“Kami berkoalisi atas dasar platform.Partai yang akan berkoalisi juga kan menawarkan platform, agenda kerja. Kami mendalami, melakukan sinkronisasi dengan platform awal Demokrat. Agar nyambung, tidak bertabrakan dengan platform dasar kami,kesejahteraan, keadilan, dan demokrasi,” kata Ketua DPP Bidang Politik Demokrat Anas Urbaningrum seusai rapat Tim 9 Demokrat di Kantor DPP Demokrat, Jalan Pemuda, kemarin.
Rapat Tim 9 itu untuk membahas proposal koalisi yang ditawarkan PKS, PKB, dan 15 partai yang tak lolos parliamentary threshold yang sebelumnya telah menyatakan bergabung. Di antaranya PBB, PMB,PPPI,PIS,PKPI,PKPB,PDS, PKDI,PNBK,Partai Patriot,Partai Pelopor,Republikan,PPD. Rapat itu dipimpin Ketua Umum Hadi Utomo.
Tiga orang anggota Tim 9, Hayono Isman, Jero Wacik, dan Andi Mallarangeng,tidak bisa hadir dalam rapat itu. Anas menyebutkan, rapat itu menghasilkan banyak keputusan, tetapi belum bisa dipublikasikan. Dalam proposal koalisi dengan PKS, lanjut Anas, tidak disebutkan halhal spesifik.Hanya saja,koalisi itu dibahas per bidang dengan pakar yang dimiliki Demokrat.
Selain agar tidak bertabrakan dengan platform Demokrat,juga agar bisa mendapatkan satu keutuhan pandangan. Mantan Ketua Umum PB HMI ini menegaskan,dalam proposal koalisi yang diajukan partai-partai itu, tidak satu pun yang menyebutkan secara spesifik soal mekanisme pembagian kekuasaan (power sharing).
Menurut dia,pembahasan soal power sharing baru akan dilakukan setelah pemilu presiden (pilpres). Pembahasan power sharing, ungkap Anas,tidak masuk dalam wilayah kerja Tim 9. Domain itu sepenuhnya menjadiurusancalonpresiden (capres) dari Demokrat,yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Untuk urusan proposal koalisi, baru proposal milik PKB yang telah selesai dibicarakan.Ketua Umum DPP Partai Demokrat Hadi Utomo mengatakan, komunikasi yang dilakukan dengan PKB telah lebih mengerucut dibandingkan dengan PKS. Hanya saja, Hadi menegaskan, dalam proposal koalisi yang ditawarkan PKB juga tidak diutarakan soal pembagian kekuasaan.
“PKB sudah tanda tangan politik berkoalisi dengan kita.Pembicaraan dengan mereka juga sudah pada hal-hal yang lebih mikro.Tapi, kita belum membicarakan soal pembagian kursi atau yang lainnya. Kami terus berkomunikasi dengan Cak Imin (Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB) soal bagaimana arah pembangunan bangsa ini ke depan,”tuturnya.
Jika koalisi dengan partai yang lolos parliamentary threshold punya konsekuensi politik yang jelas,yaitu pembagian kekuasaan, Hadi enggan memberikan keterangan soal konsekuensi politik antara Demokrat dengan partai-partai kecil.Menurut Hadi,konsekuensi politik tidak selalu membicarakan soal menteri, tetapi bisa juga kesempatan untuk turut serta membangun negara ini menjadi lebih baik.
Sampai saat ini, Demokrat telah berkoalisi dengan 15 partai kecil yang tidak lolos PT. Hadi berharap, partai-partai kecil itu bisa bergabung dan mengusung satu nama cawapres agar Tim 9 lebih mudah untuk memberikan saran kepada SBY. Pengamat politik Universitas Paramadina Bima Arya Sugiarto menyatakan, hal paling krusial yang harus dicermati Partai Demokrat dalam koalisi adalah meminimalkan perbedaan di antara peserta koalisi.
Apalagi, ideologi partai yang sejauh ini sudah memastikan diri bergabung dengan Demokrat, yakni PKS dan PKB, sangat jauh berbeda. Menurut Bima,jika kontrak politik antarpeserta koalisi tidak diperjelas, hal itu akan mengganggu kesolidan di tubuh pemerintah mendatang. (helmi firdaus/rd kandi)
Wednesday, April 29, 2009
Anas: Koalisi Golkar-PDIP Rapuh!
INILAH.COM, Jakarta - Pasca perpisahan dengan Partai Demokrat, Partai Golkar mencoba membangun koalisi besar dengan PDIP serta beberapa parpol lainnya. Namun, bangunan koalisi itu disangsikan dapat kokoh terbentuk alias rapuh.
Menurut Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik, Anas Urbaningrum, pihaknya menyambut baik koalisi yang dibangun menjelang pemilu presiden. Sebab, hal tersebut sangat baik dan positif bagi perkembangan demokrasi. Termasuk koalisi besar Partai Golkar-PDIP guna berkompetisi dengan SBY dan Partai Demokrat.
"Tetapi kadangkala realitas mengatakan tidak mudah untuk membangun koalisi besar itu. Semakin banyak partai, apalagi besar-besar semua, semakin banyak hal yang mesti dirundingkan dan dikompromikan," jelas mantan Ketua PB HMI ini dalam pesan singkatnya kepada INILAH.COM di Jakarta, Kamis (30/4).
Tidak hanya itu, tutur Anas, merunut pada kenyataan yang ada koalisi besar terbentuk tidak selalu bermakna kuat. Hal tersebut dikarenakan, tidak sinkronnya jalan pikiran dan aspirasi koalisi elit dengan suara atau selera rakyat.
"Karena itu, koalisi besar bisa saja kalah dengan koalisi sehat-padat yang didukung para pemilih. Kata kunci dalam pemilu presiden bukan ukuran koalisi, tetapi lebih setrum politiknya dengan rakyat pemilih," pungkas mantan anggota KPU ini. [jib]
Menurut Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik, Anas Urbaningrum, pihaknya menyambut baik koalisi yang dibangun menjelang pemilu presiden. Sebab, hal tersebut sangat baik dan positif bagi perkembangan demokrasi. Termasuk koalisi besar Partai Golkar-PDIP guna berkompetisi dengan SBY dan Partai Demokrat.
"Tetapi kadangkala realitas mengatakan tidak mudah untuk membangun koalisi besar itu. Semakin banyak partai, apalagi besar-besar semua, semakin banyak hal yang mesti dirundingkan dan dikompromikan," jelas mantan Ketua PB HMI ini dalam pesan singkatnya kepada INILAH.COM di Jakarta, Kamis (30/4).
Tidak hanya itu, tutur Anas, merunut pada kenyataan yang ada koalisi besar terbentuk tidak selalu bermakna kuat. Hal tersebut dikarenakan, tidak sinkronnya jalan pikiran dan aspirasi koalisi elit dengan suara atau selera rakyat.
"Karena itu, koalisi besar bisa saja kalah dengan koalisi sehat-padat yang didukung para pemilih. Kata kunci dalam pemilu presiden bukan ukuran koalisi, tetapi lebih setrum politiknya dengan rakyat pemilih," pungkas mantan anggota KPU ini. [jib]
Demokrat: Koalisi tak Berdasar Ideologi Parpol
(republika.co.id) JAKARTA—Ketua DPP Partai Demokrat (PD), Anas Urbaningrum, menegaskan, koalisi yang bakal dibangun partainya tidak mendasarkan pada ideologi atau haluan parpol calon mitra koalisi.
“Koalisi PD berbasis platform dan arah kebijakan, tidak berdasar ideologi,” ujar Anas kepada Republika, Rabu (29/4). Anas menjawab adanya kerisauan di tubuh PKS terhadap maraknya isu yang menyatakan PKS merupakan bagian dari faham Wahabi.
Anas menegaskan, PD tidak membahas hal-hal di luar platform dan arah kebijakan koalisi dalam membangun komunikasi politik untuk membentuk persatuan antarparpol.Anas juga menampik jika PD terganggu dengan adanya isu PKS antek Wahabi dalam penentuan mitra koalisi PD dan cawapres SBY.
Sebelumnya, anggota majelis syura PKS, Hidayat Nur Wahid, menyatakan kerisauannya terhadap isu yang menyebut PKS merupakan kepanjangan tangan faham Wahabi. Menurut Hidayat, isu tersebut berpotensi mengganggu keputusan parpol atau elit parpol dalam menentukan koalisi dan kandidat capres/cawapres.
Anas menegaskan, segala macam pertimbangan sampai keputusan akhir cawapres partai bukanlah urusan pengurus PD. “Soal cawapres itu domainnya SBY sebagai capres.”
Dia menjelaskan, Rapimnas PD beberapa waktu lalu telah memberikan madat sepenuhnya kepada SBY untuk memilih figur cawapresnya. “Pastinya Pak SBY akan memilih figur yang tepat dan terbaik untuk kepentingan bangsa,” tandas Anas. ade/kpo
“Koalisi PD berbasis platform dan arah kebijakan, tidak berdasar ideologi,” ujar Anas kepada Republika, Rabu (29/4). Anas menjawab adanya kerisauan di tubuh PKS terhadap maraknya isu yang menyatakan PKS merupakan bagian dari faham Wahabi.
Anas menegaskan, PD tidak membahas hal-hal di luar platform dan arah kebijakan koalisi dalam membangun komunikasi politik untuk membentuk persatuan antarparpol.Anas juga menampik jika PD terganggu dengan adanya isu PKS antek Wahabi dalam penentuan mitra koalisi PD dan cawapres SBY.
Sebelumnya, anggota majelis syura PKS, Hidayat Nur Wahid, menyatakan kerisauannya terhadap isu yang menyebut PKS merupakan kepanjangan tangan faham Wahabi. Menurut Hidayat, isu tersebut berpotensi mengganggu keputusan parpol atau elit parpol dalam menentukan koalisi dan kandidat capres/cawapres.
Anas menegaskan, segala macam pertimbangan sampai keputusan akhir cawapres partai bukanlah urusan pengurus PD. “Soal cawapres itu domainnya SBY sebagai capres.”
Dia menjelaskan, Rapimnas PD beberapa waktu lalu telah memberikan madat sepenuhnya kepada SBY untuk memilih figur cawapresnya. “Pastinya Pak SBY akan memilih figur yang tepat dan terbaik untuk kepentingan bangsa,” tandas Anas. ade/kpo
Anas: Partai Besar Bisa Saja Kalah
JAKARTA -- Saat ini, pembicaraan dan silaturahmi masing-masing partai mulai mengerucut ke koalisi. Partai Demokrat (PD) menilai, koalisi besar tak sepenuhnya mampu meraih suara rakyat. Terlebih lagi, koalisi ini ditujukan untuk menghadapi pemilihan presiden (pilpres) 2009 yang justru sangat tergantung pada keberpihakan ke masyarakat.
''Koalisi besar bisa saja kalah dengan koalisi sehat-padat yang didukung para pemilih. Kata kunci dalam pilpres bukan ukuran koalisi, tetapi lebih pada setrum politiknya dengan rakyat pemilih,'' kata Ketua DPP PD Bidang Politik, Anas Urbaningrum, di Jakarta, Rabu (29/4).
Menurutnya, siapa pun dan partai apapun yang berkoalisi untuk pilpres harus dipahami beberapa hal, khususnya sebagai hal yang baik dan positif bagi demokrasi. Tentunya, pemahaman ini termasuk jika benar akan terbentuk koalisi besar untuk berkompetisi dengan capres dari PD, yaitu SBY dan partai pendukungnya.
Dari pengamatannya, kadangkala realitas mengatakan bahwa tidak mudah untuk membangun koalisi besar itu. ''Semakin banyak partai, apalagi besar-besar semua, semakin banyak hal yang musti dirundingkan dan dikompromikan.''
Sisi yang lain, tambah Anas, kadangkala juga ada realitas yang menunjukkan bahwa koalisi besar tidak selalu bermakna koalisi kuat.'' Apalagi kadangkala jalan pikiran dan aspirasi koalisi elit tidak selalu sama dengan suara atau selera rakyat.'' wed/ism
''Koalisi besar bisa saja kalah dengan koalisi sehat-padat yang didukung para pemilih. Kata kunci dalam pilpres bukan ukuran koalisi, tetapi lebih pada setrum politiknya dengan rakyat pemilih,'' kata Ketua DPP PD Bidang Politik, Anas Urbaningrum, di Jakarta, Rabu (29/4).
Menurutnya, siapa pun dan partai apapun yang berkoalisi untuk pilpres harus dipahami beberapa hal, khususnya sebagai hal yang baik dan positif bagi demokrasi. Tentunya, pemahaman ini termasuk jika benar akan terbentuk koalisi besar untuk berkompetisi dengan capres dari PD, yaitu SBY dan partai pendukungnya.
Dari pengamatannya, kadangkala realitas mengatakan bahwa tidak mudah untuk membangun koalisi besar itu. ''Semakin banyak partai, apalagi besar-besar semua, semakin banyak hal yang musti dirundingkan dan dikompromikan.''
Sisi yang lain, tambah Anas, kadangkala juga ada realitas yang menunjukkan bahwa koalisi besar tidak selalu bermakna koalisi kuat.'' Apalagi kadangkala jalan pikiran dan aspirasi koalisi elit tidak selalu sama dengan suara atau selera rakyat.'' wed/ism
Demokrat Ragukan Koalisi Besar Menang Pemilu Presiden
TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum tidak yakin koalisi besar yang sedang digagas Partai Golkar dan PDI Perjuangan mampu memenangkan pemilihan presiden. Koalisi besar bisa saja kalah dengan koalisi padat yang didukung para pemilih.
"Kata kunci dalam pilpres bukan ukuran koalisi, tetapi lebih kepada setrum politiknya dengan rakyat pemilih," kata Anas melalui pesan pendeknya kepada Tempo, Rabu (29/4).
Kemarin Partai Golkar dan PDI Perjuangan berencana menyusun koalisi besar. Koalisi ini akan terdiri dari Partai Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, Hanura, PPP, dan PAN. Koalisi sengaja dibentuk untuk membendung blok Yudhoyono memenangi pemilihan presiden mendatang.
Anas mengatakan siapa pun dan partai apa pun yang berkoalisi dalam pemilihan presiden harus dipahami sebagai hal yang baik dan positif bagi demokrasi, termasuk jika benar akan terbentuk koalisi besar untuk berkompetisi dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan partai pendukungnya.
Tetapi, lanjut dia, pada kenyataannya tidak mudah untuk membangun koalisi besar itu. Semakin banyak partai, apalagi besar-besar semua, semakin banyak hal yang mesti dirundingkan dan dikompromikan. Realitas juga menunjukkan koalisi besar tidak selalu bermakna koalisi kuat.
"Apalagi kadang kala jalan pikiran dan aspirasi koalisi elite tidak selalu sama dengan suara atau selera rakyat," kata dia.
NININ DAMAYANTI
"Kata kunci dalam pilpres bukan ukuran koalisi, tetapi lebih kepada setrum politiknya dengan rakyat pemilih," kata Anas melalui pesan pendeknya kepada Tempo, Rabu (29/4).
Kemarin Partai Golkar dan PDI Perjuangan berencana menyusun koalisi besar. Koalisi ini akan terdiri dari Partai Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, Hanura, PPP, dan PAN. Koalisi sengaja dibentuk untuk membendung blok Yudhoyono memenangi pemilihan presiden mendatang.
Anas mengatakan siapa pun dan partai apa pun yang berkoalisi dalam pemilihan presiden harus dipahami sebagai hal yang baik dan positif bagi demokrasi, termasuk jika benar akan terbentuk koalisi besar untuk berkompetisi dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan partai pendukungnya.
Tetapi, lanjut dia, pada kenyataannya tidak mudah untuk membangun koalisi besar itu. Semakin banyak partai, apalagi besar-besar semua, semakin banyak hal yang mesti dirundingkan dan dikompromikan. Realitas juga menunjukkan koalisi besar tidak selalu bermakna koalisi kuat.
"Apalagi kadang kala jalan pikiran dan aspirasi koalisi elite tidak selalu sama dengan suara atau selera rakyat," kata dia.
NININ DAMAYANTI
Anas: Koalisi Besar Tidak Selalu Kuat
(detik.com) Jakarta - Koalisi besar yang akan digalang kelompok Teuku Umar, jika jadi terbentuk, akan menghadapi koalisi yang dipimpin oleh Partai Demokrat (PD) dan partai pendukungnya. Namun koalisi besar belum tentu kuat.
"Kadang kala juga ada realitas yang menunjukan bahwa koalisi besar tidak selalu bermakna koalisi kuat," ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum kepada detikcom lewat sambungan telepon, Rabu (29/4/2009).
Hal ini disampaikan Anas menanggapi rencana koalisi besar yang akan digalang kelompok Teuku Umar yang berisi PDIP, Golkar, Hanura dan Gerindra.
Menurut Anas, kadangkala jalan pikiran dan aspirasi koalisi elit tidak selalu sama dengan suara atau selera rakyat.
"Karena itu koalisi besar bisa saja kalah dengan koalisi sehat-padat yang didukung para pemilih," terang mantan komisioner KPU ini.
Anas mengatakan, tidak mudah untuk membangun koalisi besar. Semakin banyak partai, menurutnya semakin banyak hal yang mesti dirundingkan dan dikompromikan. Menurutnya, siapa pun dan partai apapun yang berkoalisi untuk Pilpres harus dipahami sebagai hal yang baik dan positif bagi demokrasi.
Anas menilai, kata kunci dalam pertarungan Pilpres mendatang bukan pada urusan koalisinya. "Tetapi lebih setrum politiknya," tutup mantan Ketua Umum PB HMI ini.
( Rez / iy )
"Kadang kala juga ada realitas yang menunjukan bahwa koalisi besar tidak selalu bermakna koalisi kuat," ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum kepada detikcom lewat sambungan telepon, Rabu (29/4/2009).
Hal ini disampaikan Anas menanggapi rencana koalisi besar yang akan digalang kelompok Teuku Umar yang berisi PDIP, Golkar, Hanura dan Gerindra.
Menurut Anas, kadangkala jalan pikiran dan aspirasi koalisi elit tidak selalu sama dengan suara atau selera rakyat.
"Karena itu koalisi besar bisa saja kalah dengan koalisi sehat-padat yang didukung para pemilih," terang mantan komisioner KPU ini.
Anas mengatakan, tidak mudah untuk membangun koalisi besar. Semakin banyak partai, menurutnya semakin banyak hal yang mesti dirundingkan dan dikompromikan. Menurutnya, siapa pun dan partai apapun yang berkoalisi untuk Pilpres harus dipahami sebagai hal yang baik dan positif bagi demokrasi.
Anas menilai, kata kunci dalam pertarungan Pilpres mendatang bukan pada urusan koalisinya. "Tetapi lebih setrum politiknya," tutup mantan Ketua Umum PB HMI ini.
( Rez / iy )
Tuesday, April 28, 2009
Anas: Status Golkar Diendapkan
INILAH.COM, Jakarta - Partai Demokrat hingga saat ini belum memastikan apakah akan menggandeng Partai Golkar sebagai cawapres SBY. Karena itu, status hubungan dengan partai berlambang pohon beringin itu masih diendapkan.
"Kami belum melakukan pembicaraan dengan Partai Golkar karena sejauh ini masih diendapkan statusnya. Jadi kami menghormati status diendapkan ini," jelas Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum usai bertemu dengan Tim 5 PKS di Hotel Sari Pan Pacific di Jakarta, Selasa (28/4).
Siapa cawapres SBY, tutur Anas, sepenuhnya diserahkan kepada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu. Dijelaskan dia, PD masih menunggu sikap resmi Partai Golkar. Namun, tidak hanya itu, tapi juga partai lainnya.
"Semua partai berpeluang, termasuk PDIP kami terbuka," ujar mantan anggota KPU ini.
Mengenai koalisi yang dibangun Partai Golkar dengan PDIP, Partai Gerindra dan Hanura, Anas enggan menanggapi.
"Soal urusan dalam negeri Partai Golkar tentu bukan wilayah kami untuk menilainya. Itu betul-betul urusan rumah tangga Partai Golkar, kami tidak boleh ikut campur dan karena itu kami tidak adakan menilai pembicaraan antara PD dan Golkar," tandas mantan Ketua PB HMI ini. [jib]
"Kami belum melakukan pembicaraan dengan Partai Golkar karena sejauh ini masih diendapkan statusnya. Jadi kami menghormati status diendapkan ini," jelas Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum usai bertemu dengan Tim 5 PKS di Hotel Sari Pan Pacific di Jakarta, Selasa (28/4).
Siapa cawapres SBY, tutur Anas, sepenuhnya diserahkan kepada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu. Dijelaskan dia, PD masih menunggu sikap resmi Partai Golkar. Namun, tidak hanya itu, tapi juga partai lainnya.
"Semua partai berpeluang, termasuk PDIP kami terbuka," ujar mantan anggota KPU ini.
Mengenai koalisi yang dibangun Partai Golkar dengan PDIP, Partai Gerindra dan Hanura, Anas enggan menanggapi.
"Soal urusan dalam negeri Partai Golkar tentu bukan wilayah kami untuk menilainya. Itu betul-betul urusan rumah tangga Partai Golkar, kami tidak boleh ikut campur dan karena itu kami tidak adakan menilai pembicaraan antara PD dan Golkar," tandas mantan Ketua PB HMI ini. [jib]
PD Anggap Biasa Koalisi Golkar Cs
INILAH.COM, Jakarta - Koalisi besar saat ini tengah dibicarakan oleh Golkar, PDIP, Hanura dan Gerindra. Partai Demokrat menganggap koalisi tersebut hal biasa, sama seperti koalisi yang tengah dibentuk Demokrat.
"Soal apakah akan ada koalisi PDIP, Golkar dan yang lain itu sesuatu yang normal, wajar. PD juga ingin membangun koalisi yang kuat untuk menyanggah pemerintahan yang akan datang dan dapat berkerja efektif," kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, usai bertemu dengan Tim 5 PKS di Hotel Sari Pan Pacific di Jakarta, Selasa (28/4).
Kolisi yang ingin dibentik Demokrat, lanjut Anas, adalah dengan parpol yang bisa menerima platfom dan arah kebijakan yang ditawarkan oleh PD. Seperti yang dilakukan dengan PKS, termasuk dengan PBB dan PKB.
Khusus dengan PKS, menurut Ans, titik-titik temu semakin banyak. Dan dia berharap akan berlanjut pada titik kesepakatann final.
"Untuk selanjutnya secara resmi kalau disepakti kami nanti akan berkoalisi," ucapnya.
Mengenai upaya pendekatan dengan PPP dan PAN, saat ini Demokrat masih terus melakukan penjajakan. "PPP kan sudah memandatkan kepada ketua umumnya, PAN menunggu tanggal 2 Mei. Jadi kami sabar menunggu, waktunya masih agak panjang," ujar Anas. [ana]
"Soal apakah akan ada koalisi PDIP, Golkar dan yang lain itu sesuatu yang normal, wajar. PD juga ingin membangun koalisi yang kuat untuk menyanggah pemerintahan yang akan datang dan dapat berkerja efektif," kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, usai bertemu dengan Tim 5 PKS di Hotel Sari Pan Pacific di Jakarta, Selasa (28/4).
Kolisi yang ingin dibentik Demokrat, lanjut Anas, adalah dengan parpol yang bisa menerima platfom dan arah kebijakan yang ditawarkan oleh PD. Seperti yang dilakukan dengan PKS, termasuk dengan PBB dan PKB.
Khusus dengan PKS, menurut Ans, titik-titik temu semakin banyak. Dan dia berharap akan berlanjut pada titik kesepakatann final.
"Untuk selanjutnya secara resmi kalau disepakti kami nanti akan berkoalisi," ucapnya.
Mengenai upaya pendekatan dengan PPP dan PAN, saat ini Demokrat masih terus melakukan penjajakan. "PPP kan sudah memandatkan kepada ketua umumnya, PAN menunggu tanggal 2 Mei. Jadi kami sabar menunggu, waktunya masih agak panjang," ujar Anas. [ana]
Anas: 'Amplop' PKS Tak Berbahaya
INILAH.COM, Jakarta - PKS secara resmi menyerahkan amplop berisi nama cawapres yang dihasilkan dalam Musyawarah Majelis Syuro kepada Partai Demokrat. Kedua partai juga melakukan pembicaraan mengenai kontrak politik dalam koalisi yang akan dibangun.
Usai pertemuan di Hotel Sari Pan Pacific, Selasa (28/4) malam, Ketua DPP PD Anas Urbaningrum mengungkapkan, Tim 9 dari PD dan Tim 5 PKS membahas substansi kerjasama dan platform arah kebijakan yang diharapkan menjadi panduan dari agenda kerja pemerintahan yang akan datang.
"Jadi tidak ada pembicaraan soal konsensi politik, tidak ada pembicaraan tentang capres, tidak ada pembicaraan tentang jatah kabinet, kata Anas.
Soal prioritas cawapres bagi PKS pasca berpisahnya Golkar, Anas menegaskan, PD akan konsisten dengan hasil Rapimnas II yang memandatkan kepada Ketua Dewan Pembina SBY untuk menetapkan pasangan yang terbaik
Jadi sudah terima amplop berisi nama cawapres dari PKS? "Tanya Pak Tifatul (Presiden PKS)," kelit Anas sambil berseloroh. "Isinya ada tapi tidak membahayakan sampai harus diperiksa KPK,"
Setiap usulan atau proposal yang terkait cawapres, Anas mengatakan, langsung diteruskan kepada SBY. "Kalau konteksnya cawapres, itu akan kami lanjutkan pada Pak SBY dan seterusnya kami serahkan penuh
kepada Pak SBY," tandasnya. [win/dil]
Usai pertemuan di Hotel Sari Pan Pacific, Selasa (28/4) malam, Ketua DPP PD Anas Urbaningrum mengungkapkan, Tim 9 dari PD dan Tim 5 PKS membahas substansi kerjasama dan platform arah kebijakan yang diharapkan menjadi panduan dari agenda kerja pemerintahan yang akan datang.
"Jadi tidak ada pembicaraan soal konsensi politik, tidak ada pembicaraan tentang capres, tidak ada pembicaraan tentang jatah kabinet, kata Anas.
Soal prioritas cawapres bagi PKS pasca berpisahnya Golkar, Anas menegaskan, PD akan konsisten dengan hasil Rapimnas II yang memandatkan kepada Ketua Dewan Pembina SBY untuk menetapkan pasangan yang terbaik
Jadi sudah terima amplop berisi nama cawapres dari PKS? "Tanya Pak Tifatul (Presiden PKS)," kelit Anas sambil berseloroh. "Isinya ada tapi tidak membahayakan sampai harus diperiksa KPK,"
Setiap usulan atau proposal yang terkait cawapres, Anas mengatakan, langsung diteruskan kepada SBY. "Kalau konteksnya cawapres, itu akan kami lanjutkan pada Pak SBY dan seterusnya kami serahkan penuh
kepada Pak SBY," tandasnya. [win/dil]
PD: Koalisi PAN Tunggu 2 Mei
Jakarta - Jadi atau tidak koalisi antara Partai Demokrat (PD) dan PAN akan diputuskan pada 2 Mei mendatang. Hingga kini tim negosiasi dari kedua parpol masih terus berkomunikasi sambil menunggu konsolidasi internal PAN.
"Koalisi dengan PAN belum, kita tunggu tanggal 2 Mei," jelas Ketua DPP PD Anas Urbaningrum di Hotel Sari Pan Pacific, Jl Thamrin, Jakarta, Selasa (28/4/2009).
Selain PAN, parpol lain partner koalisi sedang berlangsung yang belum memastikan untuk melanjutkan koalisi adalah PPP. Selain dua parpol itu, Tim 9 dari PD masih gencar bergerilya ke parpol lain untuk diajak bergabung dalam koalisi.
Menyinggung komunikasi politik dengan Golkar, menurut Anas masih dalam status diendapkan. Hal ini ditempuh sejak rapat harian DPP Partai Golkar pada pekan lalu memutuskan bercerai dari PD dan ajukan Jusuf Kalla (JK) sebagai bakal capres.
"Dengan Golkar belum ada tindak lanjutnya, pembicaraan diendapkan. Dengan PPP belum , masih jalan terus," imbuh mantan anggota KPU ini sembari menambahkan PD tidak ikut campur dalam urusan rumah tanggah Golkar dan PPP.
( ndr / lh )
"Koalisi dengan PAN belum, kita tunggu tanggal 2 Mei," jelas Ketua DPP PD Anas Urbaningrum di Hotel Sari Pan Pacific, Jl Thamrin, Jakarta, Selasa (28/4/2009).
Selain PAN, parpol lain partner koalisi sedang berlangsung yang belum memastikan untuk melanjutkan koalisi adalah PPP. Selain dua parpol itu, Tim 9 dari PD masih gencar bergerilya ke parpol lain untuk diajak bergabung dalam koalisi.
Menyinggung komunikasi politik dengan Golkar, menurut Anas masih dalam status diendapkan. Hal ini ditempuh sejak rapat harian DPP Partai Golkar pada pekan lalu memutuskan bercerai dari PD dan ajukan Jusuf Kalla (JK) sebagai bakal capres.
"Dengan Golkar belum ada tindak lanjutnya, pembicaraan diendapkan. Dengan PPP belum , masih jalan terus," imbuh mantan anggota KPU ini sembari menambahkan PD tidak ikut campur dalam urusan rumah tanggah Golkar dan PPP.
( ndr / lh )
Kemungkinan Koalisi Demokrat-PKS Terbuka
JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menindaklanjuti pertemuan terbatas yang dilakukan Selasa (28/4) malam ini. Sedianya, dalam jangka waktu 1-2 hari mendatang, kedua parpol ini akan mengadakan pertemuan lebih lanjut.
Hal tersebut disampaikan Presiden PKS Tifatul Sembiring, seusai pertemuan terbatas, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Selasa (28/4). "Dalam 1-2 hari akan ada pertemuan lebih lanjut," kata Tifatul.
Dalam pertemuan malam ini, PKS menyerahkan 3 amplop yang berisi piagam kerja sama antarkedua belah pihak dalam platform kebijakan. Menurut Tifatul, pertemuan tersebut tidak membicarakan mengenai cawapres.
Hal senada juga disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
"Hari ini PD bertemu dengan PKS dan sebelumnya dengan partai lain, untuk membicarakan platfom sebagai ruh koalisi. Tidak membicarakan cawapres atau lainnya," ujar Anas.
Ia mengakui sudah ada titik temu dengan PKS. Diharapkan, katanya, pembicaraan malam ini berlanjut pada titik kesepakatan final.
"Untuk selanjutnya secara resmi kalau disepakati kami nanti akan berkoalisi," ujarnya.
ANI
Hal tersebut disampaikan Presiden PKS Tifatul Sembiring, seusai pertemuan terbatas, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Selasa (28/4). "Dalam 1-2 hari akan ada pertemuan lebih lanjut," kata Tifatul.
Dalam pertemuan malam ini, PKS menyerahkan 3 amplop yang berisi piagam kerja sama antarkedua belah pihak dalam platform kebijakan. Menurut Tifatul, pertemuan tersebut tidak membicarakan mengenai cawapres.
Hal senada juga disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
"Hari ini PD bertemu dengan PKS dan sebelumnya dengan partai lain, untuk membicarakan platfom sebagai ruh koalisi. Tidak membicarakan cawapres atau lainnya," ujar Anas.
Ia mengakui sudah ada titik temu dengan PKS. Diharapkan, katanya, pembicaraan malam ini berlanjut pada titik kesepakatan final.
"Untuk selanjutnya secara resmi kalau disepakati kami nanti akan berkoalisi," ujarnya.
ANI
SBY Telah Terima Amplop Nama Cawapres PKS
(detik.com) Jakarta - Nama-nama cawapres yang diusulkan PKS ke Partai Demokrat dalam amplop telah sampai ke tangan SBY. Namun nama-nama cawapres itu masih dirahasiakan.
"Insya Allah sudah diterima SBY," kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum usai pertemuan PKS dan Demokrat di Hotel Sari Pan Pacific, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2009)
Meski sudah diterima SBY, namun Anas mengaku belum mengetahui isi dari nama-nama yang diajukan oleh PKS melalui amplop tertutup tersebut. "Belum tahu karena tertutup," akunya.
Anas mengatakan, keputusan soal cawapres mutlak berada di tangan SBY. Kader yang lain tidak berhak mencampurinya.
"Kita kosisten dengan hasil Rapimnas kemarin bahwa soal cawapres itu wewenangnya SBY untuk memilih, sehingga tim 9 tidak bekerja menentukan cawapres lagi, tapi menentukan platform kebijakan yang menentukan kebijakan koalisi," terang Anas.
Anas menambahkan, koalisi dengan partai apapun harus berdasarkan pada platform yang sama, yakni demokrasi, kesejahteraan, dan keadilan. ( mpr / sho )
"Insya Allah sudah diterima SBY," kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum usai pertemuan PKS dan Demokrat di Hotel Sari Pan Pacific, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2009)
Meski sudah diterima SBY, namun Anas mengaku belum mengetahui isi dari nama-nama yang diajukan oleh PKS melalui amplop tertutup tersebut. "Belum tahu karena tertutup," akunya.
Anas mengatakan, keputusan soal cawapres mutlak berada di tangan SBY. Kader yang lain tidak berhak mencampurinya.
"Kita kosisten dengan hasil Rapimnas kemarin bahwa soal cawapres itu wewenangnya SBY untuk memilih, sehingga tim 9 tidak bekerja menentukan cawapres lagi, tapi menentukan platform kebijakan yang menentukan kebijakan koalisi," terang Anas.
Anas menambahkan, koalisi dengan partai apapun harus berdasarkan pada platform yang sama, yakni demokrasi, kesejahteraan, dan keadilan. ( mpr / sho )
Partai Demokrat Berkoalisi dengan Partai Pemenang Pemilu
KabarIndonesia - Untuk menentukan siapa bakal menjadi calon Wakil Presiden dalam mendampingi Presiden terbarunya Partai Demokrat berkoalasi dengan partai yang menangkan pemilu. Misalnya saja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar serta partai lainnya. Hal ini diutarakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada HOKI di Jakarta, Senin (27/4)
Menurut Anas Urbaningrum, Partai Demokrat membuka pintu untuk berkoalisi dengan Partai Golkar hingga sampai 8 Juli mendatang. Oleh karena itu hal ini sangat penting bagi Partai Demokrat untuk menentukan siapa Calon Wakil Presidennya (cawapres).
Untuk itulah Partai Demokrat tidak menutup pintu terhadap Partai Golkar untuk berkoalisi. Kendati walaupun Partai beringin ini telah memutuskan keluar dari rencana koalisi pimpinan demokrat, tuturnya.
"Soal koalisi tidak harus sekali jadi saja. Berkoalisi bisa bertahap, sehari, sepekan atau sebulan. Sebelum itu dan sesudah pemilihan presiden (Pilpres) pintu berkoalisi tetap terbuka untuk Partai Beringin ini," ucap Anas.
Ditegaskan Anas, pada pembicaraan awal berkoalisi, Golkar dianggap mitra utama dengan pertimbangan proporsionalitas perolehan suara terbanyak yang berada diurutan kedua setelah Partai Demokrat.
Rencananya Partai Demokrat berkeinginan mencari cawapres untuk pendapamping Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Golkar. "Tapi ternyata untuk satu hal ini, khususnya cawapres tidak ada titik temu. Kemudian Golkar mengajukan sendiri capresnya. Namun, kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ini, untuk memutuskan penentuan cawapres pendamping Yudhoyono ini diserahkan kepada tim 9. Adapun partai anggota koalisi bisa mengajukan usulan kandidatnya kepada pendamping Yudhoyono. Akan tetapi siapa yang dipilih ditentukan sepenuhnya oleh Yudhoyono untuk wapresnya," cetusnya.
Sementara itu Ketua DPP Partai Demokrat, Andi Mallarangeng menambahkan, untuk calon pendamping Yudhoyono yang akan datang, selain itu harus mempunyai persyaratan yang menentukan untuk jadi cawapres, yaitu chemistry atau kecocokan dengan Yudhoyono, kemudian diperhitungkan kapabilitas, elektabilitas serta akseptabilitasnya. (*)
Menurut Anas Urbaningrum, Partai Demokrat membuka pintu untuk berkoalisi dengan Partai Golkar hingga sampai 8 Juli mendatang. Oleh karena itu hal ini sangat penting bagi Partai Demokrat untuk menentukan siapa Calon Wakil Presidennya (cawapres).
Untuk itulah Partai Demokrat tidak menutup pintu terhadap Partai Golkar untuk berkoalisi. Kendati walaupun Partai beringin ini telah memutuskan keluar dari rencana koalisi pimpinan demokrat, tuturnya.
"Soal koalisi tidak harus sekali jadi saja. Berkoalisi bisa bertahap, sehari, sepekan atau sebulan. Sebelum itu dan sesudah pemilihan presiden (Pilpres) pintu berkoalisi tetap terbuka untuk Partai Beringin ini," ucap Anas.
Ditegaskan Anas, pada pembicaraan awal berkoalisi, Golkar dianggap mitra utama dengan pertimbangan proporsionalitas perolehan suara terbanyak yang berada diurutan kedua setelah Partai Demokrat.
Rencananya Partai Demokrat berkeinginan mencari cawapres untuk pendapamping Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Golkar. "Tapi ternyata untuk satu hal ini, khususnya cawapres tidak ada titik temu. Kemudian Golkar mengajukan sendiri capresnya. Namun, kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ini, untuk memutuskan penentuan cawapres pendamping Yudhoyono ini diserahkan kepada tim 9. Adapun partai anggota koalisi bisa mengajukan usulan kandidatnya kepada pendamping Yudhoyono. Akan tetapi siapa yang dipilih ditentukan sepenuhnya oleh Yudhoyono untuk wapresnya," cetusnya.
Sementara itu Ketua DPP Partai Demokrat, Andi Mallarangeng menambahkan, untuk calon pendamping Yudhoyono yang akan datang, selain itu harus mempunyai persyaratan yang menentukan untuk jadi cawapres, yaitu chemistry atau kecocokan dengan Yudhoyono, kemudian diperhitungkan kapabilitas, elektabilitas serta akseptabilitasnya. (*)
Sunday, April 26, 2009
Usulan Nama Cawapres SBY Masih Ditunggu PD
Liputan6.com, Jakarta: Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat tidak menyebut nama calon wakil presiden yang akan mendampingi calon presiden dari PD, Susilo Bambang Yudhoyono. Penggodokan cawapres dilakukan oleh Tim Sembilan yang dibentuk partai ini. Namun, hingga kini Tim Sembilan belum menerima usulan dari parpol yang ingin mengajukan nama cawapres mereka.
Menurut Ketua DPP PD, Anas Urbaningrum Tim Sembilan masih menunggu datangnya usulan-usulan tentang nama cawapres pendamping SBY itu secara resmi. "Calon cawapres itu bisa dari parpol yang sudah menyatakan bersedia berkoalisi atau parpol yang tengah melakukan pembicaraan," ujar Anas.(ADO/Tim Liputan 6 SCTV)
Menurut Ketua DPP PD, Anas Urbaningrum Tim Sembilan masih menunggu datangnya usulan-usulan tentang nama cawapres pendamping SBY itu secara resmi. "Calon cawapres itu bisa dari parpol yang sudah menyatakan bersedia berkoalisi atau parpol yang tengah melakukan pembicaraan," ujar Anas.(ADO/Tim Liputan 6 SCTV)
PD Minta PKS Ajukan Proposal Cawapres
INILAH.COM, Jakarta - Perlakuan Partai Demokrat soal cawapres antara Golkar dan PKS ternyata berbeda. Bila dengan Golkar cukup bernegosiasi, kalau PKS harus ajukan proposal terlebih dahulu.
"Kalau Golkar memang awalnya menjadi prioritas utama, tapi karena golkar menyatakan akan mencalonkan presiden jadi terbuka untuk koalisi lain. Kalau PKS mau harus ajukan proposal," ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum seusai Rapimnas PD di Arena PRJ, Jakarta, Minggu (26/4).
Menurut Anas, Tim 9 koalis PD tentu akan menjalin komunikasi yang baik dengan PKS terkait hasil keputusan Musyawarah Majelis Syura PKS yang akan mengajukan nama-nama cawapres untuk SBY.
"Tapi kalau PKS sudah secara resmi parpolnya berkoalisi dengan kita maka itu lebih biak. Soal cawapres nanti kami serahkan sepenuhnya kepada SBY," katanya.
Hasil Rapimnas PD memang memandatkan SBY sebagai capres untuk menetapkan cawapres yang akan mendampinginya. "Ini juga merupakan pesan agar bila bicara capres-cawapres sebaiknya parpol sahabat yang
akan tergabung dalam koalisi juga mempercayakan penuh kepada SBY untuk menetukan pilihannya demi kebaikan bangsa dan negara," jelasnya.
Setelah Golkar menyatakan mengusung capres sendiri, sambung Anas, apakah nantinya cawapres SBY berasal dari peserta koalisi atau tokoh non parpol menjadi cair kembali. "Jadi kesempatannya sama apa dari
parpol atau non parpol. Yang penting tepat dalam membangun koalisi pemerintahan yang kuat. Kami sendiri punya pendirian untuk tidak memaksa SBY memilih cawapresnya," imbuhnya. [mut/dil]
"Kalau Golkar memang awalnya menjadi prioritas utama, tapi karena golkar menyatakan akan mencalonkan presiden jadi terbuka untuk koalisi lain. Kalau PKS mau harus ajukan proposal," ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum seusai Rapimnas PD di Arena PRJ, Jakarta, Minggu (26/4).
Menurut Anas, Tim 9 koalis PD tentu akan menjalin komunikasi yang baik dengan PKS terkait hasil keputusan Musyawarah Majelis Syura PKS yang akan mengajukan nama-nama cawapres untuk SBY.
"Tapi kalau PKS sudah secara resmi parpolnya berkoalisi dengan kita maka itu lebih biak. Soal cawapres nanti kami serahkan sepenuhnya kepada SBY," katanya.
Hasil Rapimnas PD memang memandatkan SBY sebagai capres untuk menetapkan cawapres yang akan mendampinginya. "Ini juga merupakan pesan agar bila bicara capres-cawapres sebaiknya parpol sahabat yang
akan tergabung dalam koalisi juga mempercayakan penuh kepada SBY untuk menetukan pilihannya demi kebaikan bangsa dan negara," jelasnya.
Setelah Golkar menyatakan mengusung capres sendiri, sambung Anas, apakah nantinya cawapres SBY berasal dari peserta koalisi atau tokoh non parpol menjadi cair kembali. "Jadi kesempatannya sama apa dari
parpol atau non parpol. Yang penting tepat dalam membangun koalisi pemerintahan yang kuat. Kami sendiri punya pendirian untuk tidak memaksa SBY memilih cawapresnya," imbuhnya. [mut/dil]
Demokrat Segera Tindaklanjuti Koalisi PKS
TEMPO Interaktif, Jakarta: Tim Sembilan Partai Demokrat akan segera menindaklanjuti keputusan Partai Keadilan Sejahtera yang memilih berkoalisi dengan Partai Demokrat.
"Tim 9 akan akan segera melakukan komunikasi lebih jauh dengan PKS," kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, di sela-sela Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Minggu (26/4)
Anas mengatakan Partai Demokrat berprinsip sepakat membangun koalisi dengan partai manapun. Jika PKS sudah menetapkan akan berkoalisi dengan Partai Demokrat secara institusional, maka Tim 9 akan berkomunikasi dengan Tim 5 PKS. "Kami akan tindak lanjuti lebih jauh ijab kabulnya," kata Anas.
Partai Demokrat menyambut rencana PKS mengusung Hidayat Nur Wahid sebagai calon wakil presiden. Meski demikian keputusan penuh menentukan cawapres tetap pada Susilo Bambang Yudhoyono. "Sikap Demokrat jelas, serahkan semuanya kepada SBY," kata Anas.
Hari ini Musyawarah Majelis Syuro PKS memutuskan PKS berkoalisi dengan Partai Demokrat. PKS juga akan mengusung calon wakil presiden. Kemungkinan hanya satu nama yang akan diusung oleh PKS yaitu Hidayat Nur Wahid.
Sebelumnya, Partai Golkar mundur dari koalisi dengan Partai Demokrat karena tidak sepakat dengan jumlah calon wakil presiden yang diminta oleh Yudhoyono. Anas mengatakan pembicaraan dengan Partai Golkar memang berbeda dengan PKS. Partai Golkar secara proporsional pantas memperoleh kursi wakil presiden dalam koalisi karena perolehan suara legislatif nomor dua atau nomor tiga.
NININ DAMAYANTI
"Tim 9 akan akan segera melakukan komunikasi lebih jauh dengan PKS," kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, di sela-sela Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Minggu (26/4)
Anas mengatakan Partai Demokrat berprinsip sepakat membangun koalisi dengan partai manapun. Jika PKS sudah menetapkan akan berkoalisi dengan Partai Demokrat secara institusional, maka Tim 9 akan berkomunikasi dengan Tim 5 PKS. "Kami akan tindak lanjuti lebih jauh ijab kabulnya," kata Anas.
Partai Demokrat menyambut rencana PKS mengusung Hidayat Nur Wahid sebagai calon wakil presiden. Meski demikian keputusan penuh menentukan cawapres tetap pada Susilo Bambang Yudhoyono. "Sikap Demokrat jelas, serahkan semuanya kepada SBY," kata Anas.
Hari ini Musyawarah Majelis Syuro PKS memutuskan PKS berkoalisi dengan Partai Demokrat. PKS juga akan mengusung calon wakil presiden. Kemungkinan hanya satu nama yang akan diusung oleh PKS yaitu Hidayat Nur Wahid.
Sebelumnya, Partai Golkar mundur dari koalisi dengan Partai Demokrat karena tidak sepakat dengan jumlah calon wakil presiden yang diminta oleh Yudhoyono. Anas mengatakan pembicaraan dengan Partai Golkar memang berbeda dengan PKS. Partai Golkar secara proporsional pantas memperoleh kursi wakil presiden dalam koalisi karena perolehan suara legislatif nomor dua atau nomor tiga.
NININ DAMAYANTI
Partai Demokrat Tetap Terbuka Bagi Golkar
suarasurabaya.net| Partai Demokrat masih terbuka bagi Partai Golkar. Banyaknya bursa calon wakil presiden yang ingin mendampingi SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (SBY) pada Pilpres Juli 2009 mendatang, oleh ANAS URBANNINGRUM Ketua Umum DPP Partai Demokrat dinilai hal yang positif.
Ini menandakan Indonesia mempunyai tokoh dan stok pemimpin nasional yang cukup banyak, mampu, baik, dilihat siapapun yang akan dipilih. Sebagai wakil presdien yang akan mendampingi SBY nanti memang muncul dari tokoh-tokoh yang baik itu.
ANAS URBANINGRUM tidak tahu 19 nama yang diusulkan dari berbagai kelompok, SBY bisa saja diantara 19 nama itu dari Partai Golkar.
Dilaporkan JOSE ASMANU reporter Suara Surabaya di Jakarta, Minggu (26/04), Kata ANAS Partai Golkar adalah partai besar yang memiliki pengalaman, kader-kader banyak, bisa saja diantaranya 19 nama itu terdapat dari Partai Golkar. Bagi Partai Demokrat tidak bermasalah.
SBY dalam pembukaan Rapimnas II Partai Demokrat menjelaskan menjelang Pilpres 2009, dirinya kebanjiran nama-nama yang diusulkan menjadi wakil presiden. Setidaknya ada ribuan nama yang diusulkan melalui SMS lewat pimpinan Parpol dan lewat bisik-bisik antar teman.(chy/ipg)
Ini menandakan Indonesia mempunyai tokoh dan stok pemimpin nasional yang cukup banyak, mampu, baik, dilihat siapapun yang akan dipilih. Sebagai wakil presdien yang akan mendampingi SBY nanti memang muncul dari tokoh-tokoh yang baik itu.
ANAS URBANINGRUM tidak tahu 19 nama yang diusulkan dari berbagai kelompok, SBY bisa saja diantara 19 nama itu dari Partai Golkar.
Dilaporkan JOSE ASMANU reporter Suara Surabaya di Jakarta, Minggu (26/04), Kata ANAS Partai Golkar adalah partai besar yang memiliki pengalaman, kader-kader banyak, bisa saja diantaranya 19 nama itu terdapat dari Partai Golkar. Bagi Partai Demokrat tidak bermasalah.
SBY dalam pembukaan Rapimnas II Partai Demokrat menjelaskan menjelang Pilpres 2009, dirinya kebanjiran nama-nama yang diusulkan menjadi wakil presiden. Setidaknya ada ribuan nama yang diusulkan melalui SMS lewat pimpinan Parpol dan lewat bisik-bisik antar teman.(chy/ipg)
Demokrat: Status PKS Masih Proposal
VIVAnews - Partai Demokrat secara resmi baru menyebut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai mitra koalisi. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) baru saja memutuskan berkoalisi dengan Demokrat. Demokrat pun menanggapi putusan PKS ini.
"Partai mitra bisa usulkan cawapres, statusnya proposal," kata Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Bidang Politik, Anas Urbaningrum, dalam jumpa pers usai Rapat Pimpinan Nasional di Arena Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu, 26 April 2009.
Menurut Anas, partai mitra koalisi yang mengusulkan calon pendamping Yudhoyono statusnya proposal. Dengan kata lain, bisa diterima atau ditolak. Sebab, pendirian Demokrat jelas yakni menyerahkan sepenuhnya pada Ketua Dewan Pembina Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.
Anas menegaskan, Demokrat memandang secara proporsional calon presiden baik dari partai yang perolehan suara legislatif nomor dua atau nomor tiga. "Awalnya proporsionalitas memandang hasil Pemilu Legislatif penting," kata Anas.
Tetapi setelah setelah Golkar memutuskan mengusung calon presiden, Demokrat menjalankan strategi baru. Sementara itu Ketua DPP Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan partainya telah memberi mandat sepenuhnya pada Yudhoyono.
Sebab, pemerintahan koalisi harus didukung adanya pemerintahan efektif, kompak, dan kuat. "Salah satu penentunya chemistry hubungan capres-cawapres," kata Andi.
"Partai mitra bisa usulkan cawapres, statusnya proposal," kata Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Bidang Politik, Anas Urbaningrum, dalam jumpa pers usai Rapat Pimpinan Nasional di Arena Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu, 26 April 2009.
Menurut Anas, partai mitra koalisi yang mengusulkan calon pendamping Yudhoyono statusnya proposal. Dengan kata lain, bisa diterima atau ditolak. Sebab, pendirian Demokrat jelas yakni menyerahkan sepenuhnya pada Ketua Dewan Pembina Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.
Anas menegaskan, Demokrat memandang secara proporsional calon presiden baik dari partai yang perolehan suara legislatif nomor dua atau nomor tiga. "Awalnya proporsionalitas memandang hasil Pemilu Legislatif penting," kata Anas.
Tetapi setelah setelah Golkar memutuskan mengusung calon presiden, Demokrat menjalankan strategi baru. Sementara itu Ketua DPP Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan partainya telah memberi mandat sepenuhnya pada Yudhoyono.
Sebab, pemerintahan koalisi harus didukung adanya pemerintahan efektif, kompak, dan kuat. "Salah satu penentunya chemistry hubungan capres-cawapres," kata Andi.
Demokrat Akan Intensifkan Komunikasi Dengan PKS
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan partai yang telah resmi menetapkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai calon presidennya akan melakukan komunikasi yang lebih intensif dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tleah menyatakan kesiapannya untuk berkoalisi.
"Kalau PKS sudah menyatakan kesediaannya untuk berkoalisi, maka akan kita tindak lanjuti," kata Anas Urbaningrum dalam jumpa pers usai ditutupnya Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat yang kedua di arena Pekan Raya Jakarta, Minggu. Rapimnas satu hari ini dibuka dan ditutup Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY.
Rapimnas satu hari ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Yudhoyono untuk menentukan bakal calon wakil presidennya apalagi masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden baru akan dibuka 10 Mei dan berakhir 16 Mei 2009.
Sementara itu, Majelis Syuro PKS dalam sidangnya yang berakhir Minggu siang memutuskan bahwa partai berbasis Islam ini akan berkoalisi dengan Partai Demokrat yang didirikan Yudhoyono.
"Berkaitan dengan calon wakil presiden yang akan mendampingi SBY dalam Pilpres 2009, maka PKS menyampaikan "amplop kosong" tertuutp langsung kepada Susilo Bambang Yudhoyono," kata Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin usai sidang itu.
Sekalipun menyerahkan "amplop kosong", nama cawapres yang beredar di kalangan PKS adalah Hidayat Nurwahid, Tifatul Sembiring serta Salim Segaf Al Djufri (Dubes RI di Arab Saudi).
Ketika mengomentari nama Hidayat Nurwahid yang merupakan mantan Presiden PKS dan sekarang merupakan Ketua MPR, secara diplomatis Anas Urbaningrum berkata, "Kita serahkan saja kepada SBY apakah memilih nama yang sudah beredar ataupun yang belum beredar".
Dalam jumpa pers ini, sejumlah wartawan mengajukan pertanyaan kepada Anas tentang hubungan Partai Demokrat dengan Partai Golkar terutama setelah Rapimnassus Golkar memutuskan Jusuf Kalla sebagai calon presidennya.
"Kita belum menutup pintu bagi kerja sama dengan Partai Golkar," tegas Anas.
Ia menegaskan Partai Demokrat menghormati keputusan Golkar yang menetapkan Jusuf Kalla sebagai calon presidennya.
"Kita tetap bersahabat dengan Partai Golkar. Namun politik bukanlah matematika yang ketat dengan angka-angka," katanya dengan nada berpribahasa.
Anas mengatakan semula salah satu skenario Partai Demokrat adalah menjalin koalisi dengan Golkar karena diperkirakan Golkar akan menempati urutan kedua para perolehan Pemilu Legislatif 9 April, sehingga Kalla akan dijadikan calon wakil presiden.
Partai Demokrat untuk sementara menjadi peraih suara terbesar.
Namun karena Golkar telah menetapkan Kalla sebagai calon presiden, maka Demokrat tidak bisa menggunakan skenario pertama ini sehingga harus mencari atau menggunakan skenario lainnya.(*)
T/A011
"Kalau PKS sudah menyatakan kesediaannya untuk berkoalisi, maka akan kita tindak lanjuti," kata Anas Urbaningrum dalam jumpa pers usai ditutupnya Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat yang kedua di arena Pekan Raya Jakarta, Minggu. Rapimnas satu hari ini dibuka dan ditutup Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY.
Rapimnas satu hari ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Yudhoyono untuk menentukan bakal calon wakil presidennya apalagi masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden baru akan dibuka 10 Mei dan berakhir 16 Mei 2009.
Sementara itu, Majelis Syuro PKS dalam sidangnya yang berakhir Minggu siang memutuskan bahwa partai berbasis Islam ini akan berkoalisi dengan Partai Demokrat yang didirikan Yudhoyono.
"Berkaitan dengan calon wakil presiden yang akan mendampingi SBY dalam Pilpres 2009, maka PKS menyampaikan "amplop kosong" tertuutp langsung kepada Susilo Bambang Yudhoyono," kata Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin usai sidang itu.
Sekalipun menyerahkan "amplop kosong", nama cawapres yang beredar di kalangan PKS adalah Hidayat Nurwahid, Tifatul Sembiring serta Salim Segaf Al Djufri (Dubes RI di Arab Saudi).
Ketika mengomentari nama Hidayat Nurwahid yang merupakan mantan Presiden PKS dan sekarang merupakan Ketua MPR, secara diplomatis Anas Urbaningrum berkata, "Kita serahkan saja kepada SBY apakah memilih nama yang sudah beredar ataupun yang belum beredar".
Dalam jumpa pers ini, sejumlah wartawan mengajukan pertanyaan kepada Anas tentang hubungan Partai Demokrat dengan Partai Golkar terutama setelah Rapimnassus Golkar memutuskan Jusuf Kalla sebagai calon presidennya.
"Kita belum menutup pintu bagi kerja sama dengan Partai Golkar," tegas Anas.
Ia menegaskan Partai Demokrat menghormati keputusan Golkar yang menetapkan Jusuf Kalla sebagai calon presidennya.
"Kita tetap bersahabat dengan Partai Golkar. Namun politik bukanlah matematika yang ketat dengan angka-angka," katanya dengan nada berpribahasa.
Anas mengatakan semula salah satu skenario Partai Demokrat adalah menjalin koalisi dengan Golkar karena diperkirakan Golkar akan menempati urutan kedua para perolehan Pemilu Legislatif 9 April, sehingga Kalla akan dijadikan calon wakil presiden.
Partai Demokrat untuk sementara menjadi peraih suara terbesar.
Namun karena Golkar telah menetapkan Kalla sebagai calon presiden, maka Demokrat tidak bisa menggunakan skenario pertama ini sehingga harus mencari atau menggunakan skenario lainnya.(*)
T/A011
Anas: PKB Resmi Ijab Kabul, PKS Menyusul
JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Partai Demokrat (PD) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diam-diam telah menekan ijab kabul. PKB menjadi partai yang pertama menjalin kemesraan kembali dengan Partai Demokrat semenjak Pemilu 2004.
"Yang sudah secara resmi menyatakan koalisi dengan PD adalah PKB, sudah teken ijab kabul. Yang lain baru tahap finalisasi karena masih tunggu proses internal sesuai dengan mekanisme masing-masing partai," kata Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum saat menggelar keterangan pers di Jakarta, Ahad (26/4).
Menurut Anas, langkah PKB ini bakal segera disusul Partai Keadilan Sejahtera. "PKS sudah dekat ijab kabul itu," paparnya.
Meski sudah mendekat, Anas menyatakan, Partai Demokrat tetap menghormati proses internal PKS yang saat ini tengah menggodok cawapres.
Lain hal dengan PKS, posisi Partai Amanat Nasional (PAN) masih di persimpangan jalan. Partai Demokrat pun menanti proses internal yang terjadi di PAN, termasuk partai-partai lain. "Beberapa partai juga sudah melakukan pembicaraan intensif, tapi rata-rata masih menunggu pengesahan lewat mekanisme internal partai," tandasnya.
"Yang sudah secara resmi menyatakan koalisi dengan PD adalah PKB, sudah teken ijab kabul. Yang lain baru tahap finalisasi karena masih tunggu proses internal sesuai dengan mekanisme masing-masing partai," kata Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum saat menggelar keterangan pers di Jakarta, Ahad (26/4).
Menurut Anas, langkah PKB ini bakal segera disusul Partai Keadilan Sejahtera. "PKS sudah dekat ijab kabul itu," paparnya.
Meski sudah mendekat, Anas menyatakan, Partai Demokrat tetap menghormati proses internal PKS yang saat ini tengah menggodok cawapres.
Lain hal dengan PKS, posisi Partai Amanat Nasional (PAN) masih di persimpangan jalan. Partai Demokrat pun menanti proses internal yang terjadi di PAN, termasuk partai-partai lain. "Beberapa partai juga sudah melakukan pembicaraan intensif, tapi rata-rata masih menunggu pengesahan lewat mekanisme internal partai," tandasnya.
PD Tunggu Cawapres Mega dan JK
INILAH.COM, Jakarta - Strategi menunggu ternyata diterapkan Partai Demokrat. Rapimnas II yang digelar di arena PRJ, Jakarta tidak akan menyebut nama cawapres pendamping SBY, tapi hanya akan menetapkan kriteria-kriteria cawapres. Sebab, Demokrat menunggu capres lain untuk mengajukan cawapresnya duluan.
"Memang ada gunanya kalau kita tahu cawapres dari capres yang lain duluan. Tapi itu bukan strategi atau skenario Demokrat, hanya kebetulan saja," ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum di arena PRJ Kemayoran, Jakarta, Minggu (26/4).
Menurut Anas, dalam Rapimnas ini akan dibahas kriteria tambahan untuk cawapres selaian dari lima kriteria yang telah diungkapkan SBY. "Kriteria tambahan itu sudah ada tinggal dimatangkan saja. Yang jelas tidak bertabrakan dengan lima kriteria dari Pak SBY. Kita hanya menambah saja," jelasnya.
Soal cawapres SBY berasal dari parpol atau non parpol, Anas mengungkapkan, juga akan dibahas dalam Rapimnas ini. "Awalnya kami wajar dan proporsional kalau wapres itu dari Golkar, tapi karena golkar menyatakan akan mencalonkan presiden maka akan berlaku skenario B melakukan koalisi lain," ungkapnya.
Untuk itulah, sambungnya, apakah cawapres SBY berasal dari peserta koalisi atau tokoh non parpol menjadi cair kembali. "Jadi kesempatannya sama apa dari parpol atau non parpol. Yang penting tepat dalam membangun koalisi pemerintahan yang kuat. Kami sendiri punya pendirian untuk tidak memaksa SBY memilih salah satunya," imbuhnya. [mut/dil]
"Memang ada gunanya kalau kita tahu cawapres dari capres yang lain duluan. Tapi itu bukan strategi atau skenario Demokrat, hanya kebetulan saja," ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum di arena PRJ Kemayoran, Jakarta, Minggu (26/4).
Menurut Anas, dalam Rapimnas ini akan dibahas kriteria tambahan untuk cawapres selaian dari lima kriteria yang telah diungkapkan SBY. "Kriteria tambahan itu sudah ada tinggal dimatangkan saja. Yang jelas tidak bertabrakan dengan lima kriteria dari Pak SBY. Kita hanya menambah saja," jelasnya.
Soal cawapres SBY berasal dari parpol atau non parpol, Anas mengungkapkan, juga akan dibahas dalam Rapimnas ini. "Awalnya kami wajar dan proporsional kalau wapres itu dari Golkar, tapi karena golkar menyatakan akan mencalonkan presiden maka akan berlaku skenario B melakukan koalisi lain," ungkapnya.
Untuk itulah, sambungnya, apakah cawapres SBY berasal dari peserta koalisi atau tokoh non parpol menjadi cair kembali. "Jadi kesempatannya sama apa dari parpol atau non parpol. Yang penting tepat dalam membangun koalisi pemerintahan yang kuat. Kami sendiri punya pendirian untuk tidak memaksa SBY memilih salah satunya," imbuhnya. [mut/dil]
Sebelum 10 Mei, Demokrat Umumkan Nama Calon Wakil SBY
TEMPO Interaktif, Jakarta: Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat tidak mengeluarkan nama calon wakil presiden pendamping Susilo Bambang Yudhyono. Rapat hanya mengumumkan Yudhoyono sebagai calon presiden serta secara resmi mengumumkan kriteria calon wakil presiden.
"Forum akan meminta kesediaan SBY sebagai calon presiden dan secara resmi mengajukan kritria calon wakil presiden yang akan mendampinginya," kata Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo, dalam rapat yang berlanghsung di Kemayoran, Jakarta, Minggu (26/4).
Salah satu Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum, yang semua mengatakan nama calon wakil presiden akan diumumkan, membantah. Ia mengatakan rapat menetapkan calon presiden dan lima kreteria calon wakil presiden yang diumumkan Yudhoyono beberapa waktu lalu. “Hari ini belum ditetapkan pasangan itu.Kami melihat calon presiden lain juga belum menetapkan calon wapresnya,” kata dia.
Pengumuman calion pasangan Yudhoyono, kata Anas, diumumkan sebelum tenggat yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Pendaftaran nama pasangan dibuka pada 10 sampai 16 Mei mendatang.
“Sebelum tanggal 10 sudah ada definitif pasangan calon presiden dan wapres. Walaupun kesempatannya masih tanggal 16 Mei,” katanya.
NININ DAMAYANTI
"Forum akan meminta kesediaan SBY sebagai calon presiden dan secara resmi mengajukan kritria calon wakil presiden yang akan mendampinginya," kata Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo, dalam rapat yang berlanghsung di Kemayoran, Jakarta, Minggu (26/4).
Salah satu Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum, yang semua mengatakan nama calon wakil presiden akan diumumkan, membantah. Ia mengatakan rapat menetapkan calon presiden dan lima kreteria calon wakil presiden yang diumumkan Yudhoyono beberapa waktu lalu. “Hari ini belum ditetapkan pasangan itu.Kami melihat calon presiden lain juga belum menetapkan calon wapresnya,” kata dia.
Pengumuman calion pasangan Yudhoyono, kata Anas, diumumkan sebelum tenggat yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Pendaftaran nama pasangan dibuka pada 10 sampai 16 Mei mendatang.
“Sebelum tanggal 10 sudah ada definitif pasangan calon presiden dan wapres. Walaupun kesempatannya masih tanggal 16 Mei,” katanya.
NININ DAMAYANTI
Rapimnas Partai Demokrat belum tetapkan Cawapres
(www.solopos.com) Jakarta--Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan, Rapimnas Partai Demokrat yang berlangsung pada Minggu hanya akan menetapkan calon presiden dan belum menetapkan calon wakil presiden (Cawapres) yang akan mendampingi Capres Susilo Bambang Yudhoyono.
"Partai Demokrat juga akan mengajukan/menetapkan kriteria bagi bakal calon wapres yang akan mendampingi SBY," kata Anas Urbaningrum kepada pers usai pembukaan Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta, Minggu.
Ketika ditanya apakah Partai Demokrat akan mencari calon wapres dari parpol atau tokoh yang bukan dari parpol, Anas menegaskan, Partai Demokrat belum mementukan keputusan tentang hal itu.
Ia mengatakan, karena pendaftaran Capres dan Cawapres akan berlangsung mulai 10 Mei hingga 16 Mei 2009 maka masih banyak hal yang masih bisa dilakukan Partai Demokrat.
"Belum dipastikan apakah calon wapres itu berasal dari partai atau non partai," katanya.
Menurut dia, DPP Partai Demokrat tidak akan "memaksa" Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memikirkan apakah calon wapresnya akan berasal dari partai atau non partai.
Ketika ditanya tentang dengan siapa saja Partai Demokrat akan berkoalisi, Anas mengatakan, sampai saat ini baru Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sudah menyatakan resmi akan berkoalisi dengan Partai Demokrat.
"Baru PKB yang sudah menyatakan secara resmi berkoalisi dengan kami. Sedangkan partai-partai lainnya masih dalam tahap dinamika internalnya," kata Anas.
Sementara itu, ketika membuka Rapimnas Partai Demokrat yang berlangsung satu hari itu, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, ada beberapa kriteria bagi calon wakil presidennya.
Kriteria itu, antara lain, tokoh yang bersangkutan memiliki kepribadian dan integritas tinggi dan kepribadian baik, memiliki kapasitas untuk membantu presiden serta mengkorodinasikan para menteri, memiliki loyalitas bukan saja kepada SBY secara pribadi tetapi juga kepada kepala negara dan kepala pemerintahan dan cawapres harus diterima oleh rakyat.
Yudhoyono memberi kesempatan seluas-luasnya kepada peserta Rapimnas untuk menambahkan kriteri-kriteia yang sudah ditetapkannya asalkan tidak saling bertentangan. Oleh: Anik Sulistyawati
"Partai Demokrat juga akan mengajukan/menetapkan kriteria bagi bakal calon wapres yang akan mendampingi SBY," kata Anas Urbaningrum kepada pers usai pembukaan Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta, Minggu.
Ketika ditanya apakah Partai Demokrat akan mencari calon wapres dari parpol atau tokoh yang bukan dari parpol, Anas menegaskan, Partai Demokrat belum mementukan keputusan tentang hal itu.
Ia mengatakan, karena pendaftaran Capres dan Cawapres akan berlangsung mulai 10 Mei hingga 16 Mei 2009 maka masih banyak hal yang masih bisa dilakukan Partai Demokrat.
"Belum dipastikan apakah calon wapres itu berasal dari partai atau non partai," katanya.
Menurut dia, DPP Partai Demokrat tidak akan "memaksa" Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memikirkan apakah calon wapresnya akan berasal dari partai atau non partai.
Ketika ditanya tentang dengan siapa saja Partai Demokrat akan berkoalisi, Anas mengatakan, sampai saat ini baru Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sudah menyatakan resmi akan berkoalisi dengan Partai Demokrat.
"Baru PKB yang sudah menyatakan secara resmi berkoalisi dengan kami. Sedangkan partai-partai lainnya masih dalam tahap dinamika internalnya," kata Anas.
Sementara itu, ketika membuka Rapimnas Partai Demokrat yang berlangsung satu hari itu, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, ada beberapa kriteria bagi calon wakil presidennya.
Kriteria itu, antara lain, tokoh yang bersangkutan memiliki kepribadian dan integritas tinggi dan kepribadian baik, memiliki kapasitas untuk membantu presiden serta mengkorodinasikan para menteri, memiliki loyalitas bukan saja kepada SBY secara pribadi tetapi juga kepada kepala negara dan kepala pemerintahan dan cawapres harus diterima oleh rakyat.
Yudhoyono memberi kesempatan seluas-luasnya kepada peserta Rapimnas untuk menambahkan kriteri-kriteia yang sudah ditetapkannya asalkan tidak saling bertentangan. Oleh: Anik Sulistyawati
Demokrat Tambahkan Kriteria Cawapres
VIVAnews - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Politik Anas Urbaningrum mengatakan 19 nama calonwapres yang masuk ke Yudhoyono merupakan usulan pasar. Sebab, usulan nama itu langsung masuk ke Yudhoyono.
"Kalau usulan resmi belum ada," kata Anas saat jumpa pers usai pembukaan rapimnas di Hall D PRJ Kemayoran, Minggu, 26 April 2009. Karena bukan usulan resmi ke partai, Anas menyebut usulan itu sebagai usulan pasar.
Dia menegaskan dalam rapat pimpinan kali ini, Demokrat belum menentukan nama calon wakil. Akan tetapi, sebatas menambah kriteria calon wakil. "Rapimnas tidak menyebut cawapres, tapi menambahkan kriteria.
Memilih terbaik dari yang baik-baik," kata Anas. Namun, dia menolak menyebut lebih detil tambahan kriteria itu. "Saya tidak berani mendahului, nanti ada waktunya," kata pria berkacamata itu.
Awalnya, kata Anas, Demokrat berkomitmen memilih calon wakil Yudhoyono dari Partai Golkar. Pertimbangannya Golkar menempati posisi dua dan perolehan suaranya signifikan. "Kan wajar dan proporsional," katanya.
Namun, hasil rapimnasus Golkar di Hotel Borobudur, Jakarta, menetapkan Jusuf Kalla sebagai presiden. "Dalam rapimnasus Golkar kemarin mengusulkan calon sendiri tentu berlaku skenario B," ujar mantan Ketua PB HMI itu.
Pasca itu, kata dia, apakah calon wakil dari parpol atau non parpol cair kembali. Kesempatan menjadi sama antara tokoh partai atau non partai. "Yang penting tepat," katanya.
"Kalau usulan resmi belum ada," kata Anas saat jumpa pers usai pembukaan rapimnas di Hall D PRJ Kemayoran, Minggu, 26 April 2009. Karena bukan usulan resmi ke partai, Anas menyebut usulan itu sebagai usulan pasar.
Dia menegaskan dalam rapat pimpinan kali ini, Demokrat belum menentukan nama calon wakil. Akan tetapi, sebatas menambah kriteria calon wakil. "Rapimnas tidak menyebut cawapres, tapi menambahkan kriteria.
Memilih terbaik dari yang baik-baik," kata Anas. Namun, dia menolak menyebut lebih detil tambahan kriteria itu. "Saya tidak berani mendahului, nanti ada waktunya," kata pria berkacamata itu.
Awalnya, kata Anas, Demokrat berkomitmen memilih calon wakil Yudhoyono dari Partai Golkar. Pertimbangannya Golkar menempati posisi dua dan perolehan suaranya signifikan. "Kan wajar dan proporsional," katanya.
Namun, hasil rapimnasus Golkar di Hotel Borobudur, Jakarta, menetapkan Jusuf Kalla sebagai presiden. "Dalam rapimnasus Golkar kemarin mengusulkan calon sendiri tentu berlaku skenario B," ujar mantan Ketua PB HMI itu.
Pasca itu, kata dia, apakah calon wakil dari parpol atau non parpol cair kembali. Kesempatan menjadi sama antara tokoh partai atau non partai. "Yang penting tepat," katanya.
"Baru PKB Resmi Koalisi dengan Demokrat"
VIVAnews - Anggota tim sembilan Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengatakan baru Partai Kebangkitan Bangsa yang tegas menyatakan koalisi dengan Demokrat. Kini, pihaknya masih menjalin komunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional.
"Kami juga masih konsisten membuka diri dengan Partai Golkar bisa bekerjasama," kata Anas usai pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat di PRJ Kemayoran, Jakarta, Minggu 26 April 2009.
Menurut Anas, Demokrat terus menjalin komunikasi dengan partai yang belum menentukan pilihan. "Prinsipnya menghormati mekanisme internal (partai mitra)," katanya.
Anas mencontohkan, tim sembilan demokrat sudah bertemu dengan tim lima Partai Keadilan Sejahtera. Kedua tim sudah bersepakat menjalin koalisi. "PKS masih harus menunggu keputusan Majelis syura yang sekarang masih berlangsung, kita hormatilah mekanisme internal PKS," ujarnya.
Begitu juga Partai Amanat Nasional. Sampai saat ini, dia menilai belum ada kesepakatan bulat dari PAN. Namun, masih ada dinamika di dalam tubuh partai berlambang matahari itu. "Prinsipnya menunggu," ujarnya.
Sebelumnya, Demokrat dan Partai Golkar saling merapat dan wacana koalisi pun menguat. Namun, pasca gagalnya lobi tim tiga Golkar dan tim sembilan Demokrat, kedua partai malah menjauh. Golkar telah memutuskan untuk maju Pilpres dengan mngusung Jusuf Kalla sebagai capres.
"Kami juga masih konsisten membuka diri dengan Partai Golkar bisa bekerjasama," kata Anas usai pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat di PRJ Kemayoran, Jakarta, Minggu 26 April 2009.
Menurut Anas, Demokrat terus menjalin komunikasi dengan partai yang belum menentukan pilihan. "Prinsipnya menghormati mekanisme internal (partai mitra)," katanya.
Anas mencontohkan, tim sembilan demokrat sudah bertemu dengan tim lima Partai Keadilan Sejahtera. Kedua tim sudah bersepakat menjalin koalisi. "PKS masih harus menunggu keputusan Majelis syura yang sekarang masih berlangsung, kita hormatilah mekanisme internal PKS," ujarnya.
Begitu juga Partai Amanat Nasional. Sampai saat ini, dia menilai belum ada kesepakatan bulat dari PAN. Namun, masih ada dinamika di dalam tubuh partai berlambang matahari itu. "Prinsipnya menunggu," ujarnya.
Sebelumnya, Demokrat dan Partai Golkar saling merapat dan wacana koalisi pun menguat. Namun, pasca gagalnya lobi tim tiga Golkar dan tim sembilan Demokrat, kedua partai malah menjauh. Golkar telah memutuskan untuk maju Pilpres dengan mngusung Jusuf Kalla sebagai capres.
Saturday, April 25, 2009
Cari Cawapres yang Mengamankan DPR
(jawapos.com) JAKARTA - Tokoh parpol dan nonparpol masih berpeluang untuk menjadi cawapres pendamping SBY. Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum menyatakan, pasca keputusan Partai Golkar mengajukan capres sendiri, bursa calon pendamping SBY kembali cair.
Menurut dia, keputusan Golkar itu telah membuat kecenderungan calon yang akan dipilih SBY ikut berubah. "Semua kini jadi serbamungkin karena konstalasinya juga jadi cair," ujar Anas di Jakarta kemarin (25/4).
Hingga saat ini, lanjut dia, SBY juga belum menentukan tokoh yang akan mendampinginya sebagai cawapres. Termasuk, latar belakang calon, apakah dari tokoh parpol ataupun nonparpol. "Kami serahkan saja sepenuhnya kepada beliau sebagai capres dan kami yakin SBY akan memilih yang terbaik bagi bangsa," jelas mantan ketua umum PB HMI tersebut.
Meski demikian, Anas menambahkan bahwa penentuan cawapres tentu akan sulit dipisahkan dari cita-cita membentuk format koalisi yang kuat di parlemen. Sudah seharusnya koalisi parpol yang mulai dibangun untuk pilpres nanti harus bisa menjamin dukungan mayoritas di dewan secara konsisten.
"Presiden sudah pasti tidak bercita-cita mendapatkan goyangan dan gangguan dari parlemen," ujarnya.
Setelah pernyataan kesiapan Golkar mengajukan capres sendiri, nama sejumlah tokoh memang kembali menguat dalam bursa cawapres pendamping SBY. Di antaranya, Mensesneg Hatta Radjasa, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dan Akbar Tandjung. Di barisan tokoh nonparpol, Menkeu Sri Mulyani termasuk yang paling sering disebut.
Namun, pengamat politik Bima Arya menyatakan, peluang teknokrat untuk mendampingi SBY sangat kecil. Presiden ke-6 RI itu akan lebih memilih tokoh parpol untuk sekadar mencari posisi aman. "Termasuk, wacana memilih kader internal juga tidak akan dilakukan. Sebab, itu sama saja mau mencari musuh," katanya.
Siapa yang paling berpeluang? Bima menilai, Hatta Radjasa memiliki kans terkuat. Pengalaman selama lima tahun mendampingi SBY sebagai menteri menjadi chemistry tersendiri bagi politikus PAN itu. "Tinggal persoalannya bagaimana melobi PKS supaya oke," tandasnya. (dyn/tof)
Menurut dia, keputusan Golkar itu telah membuat kecenderungan calon yang akan dipilih SBY ikut berubah. "Semua kini jadi serbamungkin karena konstalasinya juga jadi cair," ujar Anas di Jakarta kemarin (25/4).
Hingga saat ini, lanjut dia, SBY juga belum menentukan tokoh yang akan mendampinginya sebagai cawapres. Termasuk, latar belakang calon, apakah dari tokoh parpol ataupun nonparpol. "Kami serahkan saja sepenuhnya kepada beliau sebagai capres dan kami yakin SBY akan memilih yang terbaik bagi bangsa," jelas mantan ketua umum PB HMI tersebut.
Meski demikian, Anas menambahkan bahwa penentuan cawapres tentu akan sulit dipisahkan dari cita-cita membentuk format koalisi yang kuat di parlemen. Sudah seharusnya koalisi parpol yang mulai dibangun untuk pilpres nanti harus bisa menjamin dukungan mayoritas di dewan secara konsisten.
"Presiden sudah pasti tidak bercita-cita mendapatkan goyangan dan gangguan dari parlemen," ujarnya.
Setelah pernyataan kesiapan Golkar mengajukan capres sendiri, nama sejumlah tokoh memang kembali menguat dalam bursa cawapres pendamping SBY. Di antaranya, Mensesneg Hatta Radjasa, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dan Akbar Tandjung. Di barisan tokoh nonparpol, Menkeu Sri Mulyani termasuk yang paling sering disebut.
Namun, pengamat politik Bima Arya menyatakan, peluang teknokrat untuk mendampingi SBY sangat kecil. Presiden ke-6 RI itu akan lebih memilih tokoh parpol untuk sekadar mencari posisi aman. "Termasuk, wacana memilih kader internal juga tidak akan dilakukan. Sebab, itu sama saja mau mencari musuh," katanya.
Siapa yang paling berpeluang? Bima menilai, Hatta Radjasa memiliki kans terkuat. Pengalaman selama lima tahun mendampingi SBY sebagai menteri menjadi chemistry tersendiri bagi politikus PAN itu. "Tinggal persoalannya bagaimana melobi PKS supaya oke," tandasnya. (dyn/tof)
Friday, April 24, 2009
PD Terus Galang Koalisi dengan Partai Selain Golkar
(detik.com) Jakarta - Partai Demokrat (PD) terus mencari mitra koalisi setelah Golkar secara resmi telah mencapreskan ketua umumnya, Jusuf Kalla. Ini dimaksudkan untuk mendapatkan kendaraan kuat untuk memenangkan SBY dalam Pilpres 2009.
"PD akan terus menggalang koalisi dengan partai-partai yang belum menetapkan pilihan koalisinya. Konsentrasi PD adalah bagaimana menyiapkan kendaraan yang kuat untuk pencalonan dan pemenangan SBY," ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum dalam pesan singkatnya kepada detikcom, Jumat (24/4/2009).
Karena JK sudah mengumumkan secara terbuka pencapressannya, PD siap bersaing secara sehat dengan mantan mitra koalisinya tersebut. Demokrat menghormati langkah JK yang oleh sebagian kader Golkar sendiri justru dianggap sebagai langkah yang gegabah.
"Itu artinya SBY menghormati JK sebagai capres dari Golkar dan bersiap
kompetisi secara terhormat dan penuh persahabatan," kata mantan anggota KPU tersebut.
Namun demikian, imbuh Anas, PD tetap membuka peluang kerjasama dengan Golkar meskipun dalam Pilpres 2009 mereka saling berhadap-hadapan. "PD tetap terbuka bekerjasama dengan Golkar. Kalau belum bisa sekarang ya bulan depan. Kalau belum bisa bulan depan ya tahun depan," pungkasnya.
( anw / gah )
"PD akan terus menggalang koalisi dengan partai-partai yang belum menetapkan pilihan koalisinya. Konsentrasi PD adalah bagaimana menyiapkan kendaraan yang kuat untuk pencalonan dan pemenangan SBY," ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum dalam pesan singkatnya kepada detikcom, Jumat (24/4/2009).
Karena JK sudah mengumumkan secara terbuka pencapressannya, PD siap bersaing secara sehat dengan mantan mitra koalisinya tersebut. Demokrat menghormati langkah JK yang oleh sebagian kader Golkar sendiri justru dianggap sebagai langkah yang gegabah.
"Itu artinya SBY menghormati JK sebagai capres dari Golkar dan bersiap
kompetisi secara terhormat dan penuh persahabatan," kata mantan anggota KPU tersebut.
Namun demikian, imbuh Anas, PD tetap membuka peluang kerjasama dengan Golkar meskipun dalam Pilpres 2009 mereka saling berhadap-hadapan. "PD tetap terbuka bekerjasama dengan Golkar. Kalau belum bisa sekarang ya bulan depan. Kalau belum bisa bulan depan ya tahun depan," pungkasnya.
( anw / gah )
Thursday, April 23, 2009
Demokrat Belum Tentukan Cawapres SBY
JAKARTA - Setelah batalnya koalisi dengan Partai Golkar, Partai Demokrat hingga kini belum menentukan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertarung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang.
"Belum ada. Kami belum sampai sana. Cawapres akan dibahas kemudian," kata Ketua DPP Demokrat Anas Urbaningrum saat dihubungi okezone, Jumat (24/4/2009).
Saat disebutkan beberapa nama cawapres yang telah beredar, seperti Akbar Tanjung, Hidayat Nurwahid, ataupun Hatta Rajasa, tak mau dikomentari oleh Anas. Begitupun saat ditanyakan, di antara tiga nama tersebut yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan SBY, Anas tidak bisa menyebutkan.
Menurutnya, hingga saat ini SBY belum menentukan siapa yang akan menjadi pendamping. "Kami serahkan ke Pak SBY," terangnya.
Namun Anas memastikan, nama cawapres yang bakal menjadi pendamping SBY akan diumumkan sebelum pendaftaran capres dan cawapres yang akan bertarung di Pilpres ditutup, yakni 10 Mei mendatang. (hri)
"Belum ada. Kami belum sampai sana. Cawapres akan dibahas kemudian," kata Ketua DPP Demokrat Anas Urbaningrum saat dihubungi okezone, Jumat (24/4/2009).
Saat disebutkan beberapa nama cawapres yang telah beredar, seperti Akbar Tanjung, Hidayat Nurwahid, ataupun Hatta Rajasa, tak mau dikomentari oleh Anas. Begitupun saat ditanyakan, di antara tiga nama tersebut yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan SBY, Anas tidak bisa menyebutkan.
Menurutnya, hingga saat ini SBY belum menentukan siapa yang akan menjadi pendamping. "Kami serahkan ke Pak SBY," terangnya.
Namun Anas memastikan, nama cawapres yang bakal menjadi pendamping SBY akan diumumkan sebelum pendaftaran capres dan cawapres yang akan bertarung di Pilpres ditutup, yakni 10 Mei mendatang. (hri)
PD Tanggapi JK Nyapres dengan 2 Hal
INILAH.COM, Jakarta – Keputusan Rapat Pimpinan Khusus (Rapimnassus) Partai Golkar yang mengajukan Jusuf Kalla sebagai calon presiden membuat terputusnya koalisi partai beringin itu dengan Partai Demokrat. Atas keputusan tersebut, PD menyampaikan dua hal.
Keputusan ini, menurut Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum memberi peluang semakin kecil untuk menduetkan kembali SBY-JK. Padahal, masih banyak pihak internal di kedua partai yang sebenarnya masih ingin keduanya tidak bercerai.
"Tentang hasil Rapimnassus Golkar itu, jelasnya kami dari Demokrat menanggapinya dengan mengajukan dua hal. Pertama, PD dalam posisi menghormati keputusan Rapimnas Khusus PG itu," kata Anas, di Jakarta, Kamis (23/4) malam.
Hal itu, menurutnya, sepenuhnya merupakan keputusan internal Golkar dan PD tidak bisa melakukan campur tangan. "Kedua, PD mengajak PG untuk bersama-sama dan bersungguh-sungguh untuk menyukseskan Pemilu Presiden (Pilpres) dan mendorong perjalanan demokrasi di Indonesia menjadi makin stabil," ucap mantan anggota KPU ini.
Selain itu, lanjut Anas, pihaknya mengajak Golkar terus mendorong suatu proses demokrasi. Termasuk melalui pilpres yang produktif bagi kesejahteraan rakyat. [*/nuz]
Keputusan ini, menurut Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum memberi peluang semakin kecil untuk menduetkan kembali SBY-JK. Padahal, masih banyak pihak internal di kedua partai yang sebenarnya masih ingin keduanya tidak bercerai.
"Tentang hasil Rapimnassus Golkar itu, jelasnya kami dari Demokrat menanggapinya dengan mengajukan dua hal. Pertama, PD dalam posisi menghormati keputusan Rapimnas Khusus PG itu," kata Anas, di Jakarta, Kamis (23/4) malam.
Hal itu, menurutnya, sepenuhnya merupakan keputusan internal Golkar dan PD tidak bisa melakukan campur tangan. "Kedua, PD mengajak PG untuk bersama-sama dan bersungguh-sungguh untuk menyukseskan Pemilu Presiden (Pilpres) dan mendorong perjalanan demokrasi di Indonesia menjadi makin stabil," ucap mantan anggota KPU ini.
Selain itu, lanjut Anas, pihaknya mengajak Golkar terus mendorong suatu proses demokrasi. Termasuk melalui pilpres yang produktif bagi kesejahteraan rakyat. [*/nuz]
Demokrat Ajak Golkar Sukseskan Pilpres
Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPP Partai Demokrat bidang Politik, Anas Urbaningrum, di Jakarta, Kamis malam, menyatakan, partainya mengajak Partai Golkar untuk bersama-sama dan bersungguh-sungguh menyukseskan Pemilu Presiden.
Ia mengatakan itu kepada ANTARA, setelah menyimak hasil Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnas Khusus) Partai Golkar (PG), Kamis sore, yang antara lain mengeluarkan opsi memajukan Ketua Umum DPP PG sebagai calon presiden (Capres).
Keputusan ini, berarti memberi peluang semakin kecil untuk menduetkan kembali Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum DPP PG, Jusuf Kalla, sebagai Capres dan calon wakil presiden (Cawapres) sebagaimana masih banyak dikehendaki pihak internal di kedua partai tersebut.
"Tentang hasil Rapimnas Khusus PG itu, jelasnya kami dari PD menanggapinya dengan mengajukan dua hal. Pertama, PD dalam posisi menghormati keputusan Rapimnas Khusus PG itu," kata Anas Urbaningrum lagi.
Hal itu, menurutnya, sepenuhnya merupakan keputusan internal PG yang oleh PD tidak bisa melakukan campur tangan.
"Kedua, PD mengajak PG untuk bersama-sama dan bersungguh-sungguh untuk menyukseskan Pemilu Presiden (Pilpres) dan mendorong perjalanan demokrasi di Indonesia menjadi makin stabil," katanya.
Selain itu, demikian Anas Urbaningrum, tentu mendorong suatu proses demokrasi, termasuk melalui Pilpres itu yang produktif bagi kesejahteraan rakyat.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar, Theo L Sambuaga, menegaskan, keputusan Rapimnas Khusus Partai Golkar sebetulnya hanya menjadikan pengusulan Capres sendiri dari internal partai sebagai opsi ketiga.
"Keputusan utamanya sebetulnya memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, pak Jusuf Kalla untuk mengambil langkah-langkah komunikasi politik dengan semua partai dalam rangka melaksanakan tiga opsi," tandas Ketua Komisi I DPR RI ini.
Kepada ANTARA usai menghadiri konperensi pers DPP PG di Hotel Borobudur yang menjelaskan keputusan Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnas Khusus) itu, Theo Sambuaga menambahkan, dalam melaksanakan langkah-langkah politik tersebut, Ketua Umum Golkar dibantu unsur dari Dewan Penasihat serta DPP.(*)
Ia mengatakan itu kepada ANTARA, setelah menyimak hasil Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnas Khusus) Partai Golkar (PG), Kamis sore, yang antara lain mengeluarkan opsi memajukan Ketua Umum DPP PG sebagai calon presiden (Capres).
Keputusan ini, berarti memberi peluang semakin kecil untuk menduetkan kembali Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum DPP PG, Jusuf Kalla, sebagai Capres dan calon wakil presiden (Cawapres) sebagaimana masih banyak dikehendaki pihak internal di kedua partai tersebut.
"Tentang hasil Rapimnas Khusus PG itu, jelasnya kami dari PD menanggapinya dengan mengajukan dua hal. Pertama, PD dalam posisi menghormati keputusan Rapimnas Khusus PG itu," kata Anas Urbaningrum lagi.
Hal itu, menurutnya, sepenuhnya merupakan keputusan internal PG yang oleh PD tidak bisa melakukan campur tangan.
"Kedua, PD mengajak PG untuk bersama-sama dan bersungguh-sungguh untuk menyukseskan Pemilu Presiden (Pilpres) dan mendorong perjalanan demokrasi di Indonesia menjadi makin stabil," katanya.
Selain itu, demikian Anas Urbaningrum, tentu mendorong suatu proses demokrasi, termasuk melalui Pilpres itu yang produktif bagi kesejahteraan rakyat.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar, Theo L Sambuaga, menegaskan, keputusan Rapimnas Khusus Partai Golkar sebetulnya hanya menjadikan pengusulan Capres sendiri dari internal partai sebagai opsi ketiga.
"Keputusan utamanya sebetulnya memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, pak Jusuf Kalla untuk mengambil langkah-langkah komunikasi politik dengan semua partai dalam rangka melaksanakan tiga opsi," tandas Ketua Komisi I DPR RI ini.
Kepada ANTARA usai menghadiri konperensi pers DPP PG di Hotel Borobudur yang menjelaskan keputusan Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnas Khusus) itu, Theo Sambuaga menambahkan, dalam melaksanakan langkah-langkah politik tersebut, Ketua Umum Golkar dibantu unsur dari Dewan Penasihat serta DPP.(*)
PD Optimis Dapatkan Cawapres Terbaik untuk SBY
(demokrat.or.id) Setelah kandidat kuat pasangannya Jusuf Kalla dipastikan menjadi penantang, Susilo B. Yudhoyono (SBY) melanjutkan perburuan bakal cawapresnya. Perburuan ini dilakukan dengan memperhitungkan peluang dukungan politik dalam koalisi sembari melaksanakan salat istikharah.
"Cawapres masih digodok oleh SBY. Secara lahiriah lewat kalkulasi politik koalisi dan secara batiniah lewat istikharah," kata Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum, kepada Detik.com Kamis 23 April 2009.
Rapimnassus telah menetapkan Ketua Umum DPP Golkar Jusuf Kalla (JK) sebagai bakal capres. Otomatis JK dan SBY yang dicapreskan oleh Partai Demokrat (PD) akan berhadapan sebagai sesama kontestan Pilpres 2009.
Perkembangan terbaru ini memporakporandakan rencana koalisi antara dua parpol. Mengingat tenggat waktu pendaftaran pasangan bakal capres-cawapres ke KPU, maka PD harus ngebut mencari pengganti JK dari parpol-parpol yang telah sepakat menjalin koalisi.
"Berbagai kemungkinan menjadi sangat terbuka. Tetapi kami percaya akan hadir cawapres yang terbaik bagi kepentingan bangsa ini," jawab Anas optimis ditanya tentang strategi baru Tim Sembilan mendapatkan bakal cawapres.
Sementara itu karena sudah kadung bakal berhadap-hadapan, Ketua DPP Partai Demokrat bidang Politik, Anas Urbaningrum, di Jakarta, Kamis malam, menyatakan, partainya mengajak Partai Golkar untuk bersama-sama dan bersungguh-sungguh menyukseskan Pemilu Presiden.
Anas mengungkapkan hal itu kepada ANTARA, setelah menyimak hasil Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnas Khusus) Partai Golkar (PG), Kamis sore, yang antara lain mengeluarkan opsi memajukan Ketua Umum DPP PG sebagai calon presiden (Capres).
Keputusan ini, berarti memberi peluang semakin kecil untuk menduetkan kembali Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum DPP PG, Jusuf Kalla, sebagai Capres dan calon wakil presiden (Cawapres) sebagaimana masih banyak dikehendaki pihak internal di kedua partai tersebut.
"Tentang hasil Rapimnas Khusus PG itu, jelasnya kami dari PD menanggapinya dengan mengajukan dua hal. Pertama, PD dalam posisi menghormati keputusan Rapimnas Khusus PG itu," kata Anas Urbaningrum lagi.
Hal itu, menurutnya, sepenuhnya merupakan keputusan internal PG yang oleh PD tidak bisa melakukan campur tangan.
"Kedua, PD mengajak PG untuk bersama-sama dan bersungguh-sungguh untuk menyukseskan Pemilu Presiden (Pilpres) dan mendorong perjalanan demokrasi di Indonesia menjadi makin stabil," katanya.
Selain itu, demikian Anas Urbaningrum, tentu mendorong suatu proses demokrasi, termasuk melalui Pilpres itu yang produktif bagi kesejahteraan rakyat.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar, Theo L Sambuaga, menegaskan, keputusan Rapimnas Khusus Partai Golkar sebetulnya hanya menjadikan pengusulan Capres sendiri dari internal partai sebagai opsi ketiga.
"Keputusan utamanya sebetulnya memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Pak Jusuf Kalla untuk mengambil langkah-langkah komunikasi politik dengan semua partai dalam rangka melaksanakan tiga opsi," ungkap Ketua Komisi I DPR RI ini.
Kepada ANTARA usai menghadiri konperensi pers DPP PG di Hotel Borobudur Theo Sambuaga menambahkan, dalam melaksanakan langkah-langkah politik tersebut, Ketua Umum Golkar dibantu unsur dari Dewan Penasihat serta DPP.(Anto)
"Cawapres masih digodok oleh SBY. Secara lahiriah lewat kalkulasi politik koalisi dan secara batiniah lewat istikharah," kata Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum, kepada Detik.com Kamis 23 April 2009.
Rapimnassus telah menetapkan Ketua Umum DPP Golkar Jusuf Kalla (JK) sebagai bakal capres. Otomatis JK dan SBY yang dicapreskan oleh Partai Demokrat (PD) akan berhadapan sebagai sesama kontestan Pilpres 2009.
Perkembangan terbaru ini memporakporandakan rencana koalisi antara dua parpol. Mengingat tenggat waktu pendaftaran pasangan bakal capres-cawapres ke KPU, maka PD harus ngebut mencari pengganti JK dari parpol-parpol yang telah sepakat menjalin koalisi.
"Berbagai kemungkinan menjadi sangat terbuka. Tetapi kami percaya akan hadir cawapres yang terbaik bagi kepentingan bangsa ini," jawab Anas optimis ditanya tentang strategi baru Tim Sembilan mendapatkan bakal cawapres.
Sementara itu karena sudah kadung bakal berhadap-hadapan, Ketua DPP Partai Demokrat bidang Politik, Anas Urbaningrum, di Jakarta, Kamis malam, menyatakan, partainya mengajak Partai Golkar untuk bersama-sama dan bersungguh-sungguh menyukseskan Pemilu Presiden.
Anas mengungkapkan hal itu kepada ANTARA, setelah menyimak hasil Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnas Khusus) Partai Golkar (PG), Kamis sore, yang antara lain mengeluarkan opsi memajukan Ketua Umum DPP PG sebagai calon presiden (Capres).
Keputusan ini, berarti memberi peluang semakin kecil untuk menduetkan kembali Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum DPP PG, Jusuf Kalla, sebagai Capres dan calon wakil presiden (Cawapres) sebagaimana masih banyak dikehendaki pihak internal di kedua partai tersebut.
"Tentang hasil Rapimnas Khusus PG itu, jelasnya kami dari PD menanggapinya dengan mengajukan dua hal. Pertama, PD dalam posisi menghormati keputusan Rapimnas Khusus PG itu," kata Anas Urbaningrum lagi.
Hal itu, menurutnya, sepenuhnya merupakan keputusan internal PG yang oleh PD tidak bisa melakukan campur tangan.
"Kedua, PD mengajak PG untuk bersama-sama dan bersungguh-sungguh untuk menyukseskan Pemilu Presiden (Pilpres) dan mendorong perjalanan demokrasi di Indonesia menjadi makin stabil," katanya.
Selain itu, demikian Anas Urbaningrum, tentu mendorong suatu proses demokrasi, termasuk melalui Pilpres itu yang produktif bagi kesejahteraan rakyat.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar, Theo L Sambuaga, menegaskan, keputusan Rapimnas Khusus Partai Golkar sebetulnya hanya menjadikan pengusulan Capres sendiri dari internal partai sebagai opsi ketiga.
"Keputusan utamanya sebetulnya memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Pak Jusuf Kalla untuk mengambil langkah-langkah komunikasi politik dengan semua partai dalam rangka melaksanakan tiga opsi," ungkap Ketua Komisi I DPR RI ini.
Kepada ANTARA usai menghadiri konperensi pers DPP PG di Hotel Borobudur Theo Sambuaga menambahkan, dalam melaksanakan langkah-langkah politik tersebut, Ketua Umum Golkar dibantu unsur dari Dewan Penasihat serta DPP.(Anto)
Demokrat Tak Pernah Berniat Bercerai dengan Golkar
(kontan.co.id) JAKARTA. Partai Golkar sudah menyatakan tidak akan berkoalisi dengan Partai Demokrat. Namun, Demokrat rupanya masih berharap dan bersedia bergandeng tangan lagi dengan Partai Golkar.
Ketua Bidang Politik Dewan Pimpinan (DPP) Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan masih membuka diri untuk bekerjasama dengan Partai Golkar. "Kerjasama dalam bentuk apapun dengan Partai Golkar sangat dimungkinkan," katanya dalam konferensi pers, semalam.
Walaupun demikian, kalau Golkar tidak ingin melanjutkan kerjasama di pemerintahan, Demokrat bisa menerima sikap tersebut. "Karena itu hak politik Partai Beringin," kata Anas. Cuma, ia menyayangkan sikap tersebut disampaikan secara sepihak tanpa komunikasi terlebih dulu dengan Demokrat.
Dalam pertemuan antara pengurus Demokrat dan Golkar, Selasa (21/4) malam, sebenarnya Demokrat dan Golkar sudah mencapai kesepakatan dalam banyak hal. "Semua butir dalam draf koalisi sudah disepakati kecuali satu hal yakni soal calon wakil presiden (cawapres)," ujar Anas.
Masalahnya, belum ada kesepakatan apakah Golkar hanya akan mengajukan satu nama calon atau beberapa nama. Masalah itupun kemudian disepakati untuk dilaporkan ke Ketua Pembina Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla.
Ketika dilapori, SBY hanya meminta agar masalah ini diendapkan saja dulu. Demokrat tidak pernah berniat memutus komunikasi. "Makanya kami tidak menduga Golkar menyatakan telah terjadi kebuntuan komunikasi," kata Anas.
Kemarin pagi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar, Sumarsono menyatakan pembicaraan mengenai koalisi antara Golkar dan Demokrat tidak dapat berlanjut karena tidak mencapai kata mufakat. Karena itu, DPP Golkar memberikan keleluasaan bagi Ketua Umum Golkar untuk membuka koalisi dengan partai lain.
Ketua DPP Golkar, Syamsul Muarif menjelaskan, sebab tidak tercapainya kata mufakat karena Demokrat meminta Golkar untuk mengajukan beberapa nama sebagai cawapres. Sementara Golkar hanya bersedia mengajukan calon tunggal yaitu Jusuf Kalla. "Kalau kami ajukan beberapa nama maka melanggar hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas)" tegasnya.
Yang segera mengambil kesempatan adalah PDI Perjuangan. Sekjen PDIP Pramono Anung menyatakan, sudah ada komunikasi dengan Jusuf Kalla untuk membicarakan kemungkinan koalisi. Pram memamerkan daftar panggilan di ponselnya, yang mencatat sejumlah petinggi Golkar menghubunginya sejak dini hari, antara lain JK, Surya Paloh dan Aksa Mahmud.
Ketua Bidang Politik Dewan Pimpinan (DPP) Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan masih membuka diri untuk bekerjasama dengan Partai Golkar. "Kerjasama dalam bentuk apapun dengan Partai Golkar sangat dimungkinkan," katanya dalam konferensi pers, semalam.
Walaupun demikian, kalau Golkar tidak ingin melanjutkan kerjasama di pemerintahan, Demokrat bisa menerima sikap tersebut. "Karena itu hak politik Partai Beringin," kata Anas. Cuma, ia menyayangkan sikap tersebut disampaikan secara sepihak tanpa komunikasi terlebih dulu dengan Demokrat.
Dalam pertemuan antara pengurus Demokrat dan Golkar, Selasa (21/4) malam, sebenarnya Demokrat dan Golkar sudah mencapai kesepakatan dalam banyak hal. "Semua butir dalam draf koalisi sudah disepakati kecuali satu hal yakni soal calon wakil presiden (cawapres)," ujar Anas.
Masalahnya, belum ada kesepakatan apakah Golkar hanya akan mengajukan satu nama calon atau beberapa nama. Masalah itupun kemudian disepakati untuk dilaporkan ke Ketua Pembina Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla.
Ketika dilapori, SBY hanya meminta agar masalah ini diendapkan saja dulu. Demokrat tidak pernah berniat memutus komunikasi. "Makanya kami tidak menduga Golkar menyatakan telah terjadi kebuntuan komunikasi," kata Anas.
Kemarin pagi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar, Sumarsono menyatakan pembicaraan mengenai koalisi antara Golkar dan Demokrat tidak dapat berlanjut karena tidak mencapai kata mufakat. Karena itu, DPP Golkar memberikan keleluasaan bagi Ketua Umum Golkar untuk membuka koalisi dengan partai lain.
Ketua DPP Golkar, Syamsul Muarif menjelaskan, sebab tidak tercapainya kata mufakat karena Demokrat meminta Golkar untuk mengajukan beberapa nama sebagai cawapres. Sementara Golkar hanya bersedia mengajukan calon tunggal yaitu Jusuf Kalla. "Kalau kami ajukan beberapa nama maka melanggar hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas)" tegasnya.
Yang segera mengambil kesempatan adalah PDI Perjuangan. Sekjen PDIP Pramono Anung menyatakan, sudah ada komunikasi dengan Jusuf Kalla untuk membicarakan kemungkinan koalisi. Pram memamerkan daftar panggilan di ponselnya, yang mencatat sejumlah petinggi Golkar menghubunginya sejak dini hari, antara lain JK, Surya Paloh dan Aksa Mahmud.
Wednesday, April 22, 2009
Anas: Kita Tak Zalimi Golkar
INILAH.COM, Bogor - Partai Demokrat rupanya tidak menduga DPP Partai Golkar memutuskan 'tali kasih'. Namun PD juga tidak terima jika kesan yang muncul adalah Partai Demokrat telah bertindak semena-mena terhadap Golkar.
"Tidak benar kalau ada kesan bahwa Partai Demokrat bertindak semena-mena di dalam proses koalisi ini," ujar Ketua DPP PD bidang politik Anas Urbaningrum dalam jumpa pers di rumah Ketua Dewan Pembina PD SBY di Cikeas, Bogor, Rabu (22/4).
Meski demikian, lanjut Anas, PD menghormati sepenuhnya terhadap pernyataan yang dikeluarkan DPP Golkar tersebut. Sebab itu merupakan hak politik Golkar, meski disayangkan karena itu disampaikan secara sepihak.
"Partai Demokrat tetap memandang Golkar adalah mitra penting di dalam pemerintahan dan parlemen. Ke depan PD tetap berpendapat kerjasama dalam bentuk apapun sangat dimungkinkan. Partai Demokrat tetap terbuka untuk bekerjasama dengan Golkar maupun parpol lain demi kepentingan bangsa dan negara. Kami harap hubungan baik yang selama ini terjalin baik antara keluarga besar Partai Demokrat dan Golkar tetap terjaga dan terpelihara dengan baik," ucap Anas. [sss]
"Tidak benar kalau ada kesan bahwa Partai Demokrat bertindak semena-mena di dalam proses koalisi ini," ujar Ketua DPP PD bidang politik Anas Urbaningrum dalam jumpa pers di rumah Ketua Dewan Pembina PD SBY di Cikeas, Bogor, Rabu (22/4).
Meski demikian, lanjut Anas, PD menghormati sepenuhnya terhadap pernyataan yang dikeluarkan DPP Golkar tersebut. Sebab itu merupakan hak politik Golkar, meski disayangkan karena itu disampaikan secara sepihak.
"Partai Demokrat tetap memandang Golkar adalah mitra penting di dalam pemerintahan dan parlemen. Ke depan PD tetap berpendapat kerjasama dalam bentuk apapun sangat dimungkinkan. Partai Demokrat tetap terbuka untuk bekerjasama dengan Golkar maupun parpol lain demi kepentingan bangsa dan negara. Kami harap hubungan baik yang selama ini terjalin baik antara keluarga besar Partai Demokrat dan Golkar tetap terjaga dan terpelihara dengan baik," ucap Anas. [sss]
Golkar Ajukan 1 Nama, SBY Minta Lebih
(detik.com) Jakarta - Partai Demokrat (PD) sudah memastikan bahwa posisi bakal cawapres adalah untuk Partai Golkar. Hanya saja SBY ingin agar DPP Golkar mengajukan lebih dari satu orang kadernya untuk Pilpres 2009.
Masalahnya dalam draft kesepakatan koalisi yang Golkar ajukan, disebutkan bahwa akan mengajukan satu nama bakal cawapres. Belum tercapainya kesepakatan atas butir itulah yang kemudian dijadikan alasan DPP Golkar menceraikan PD.
Demikian papar Ketua Bidang Politik PD Anas Urbaningrum di pendopo kediaman Ketua Dewan Pembina PD Susilo B. Yudhoyono di Cikeas, Kab Bogor, Rabu (22/4/2009).
"Kami meminta lebih dari satu nama agar capres punya kesempatan menentukan pilihan terbaik sesuai kriterianya demi pemerintahan yang efektif," ujar dia.
Anas yang juga merupakan bagian tim PD untuk menyusun koalisi, mengaku belum mengetahui alasan Golkar yang hanya ingin mencalonkan satu orang kadernya sebagai bakal pasangan SBY dalam Pilpres 2009. Sejak pertemuan terakhir antar tim negosiasi Selasa malam (21/4), disepakati bahwa butir tersebut akan diendapkan terlebih dahulu.
Lalu butir apa saja dari usulan Golkar yang PD terima?
"Kami sudah sepakati tentang format koalisi yang menjamin stablitas dan efektifitas tidak cuma di pemerintahan tapi juga parlemen. Jadi masih pada prinsip dasar, belum jauh sampai ke jumlah menteri
misalnya," jawab mantan anggota KPU ini.
( lh / mad )
Masalahnya dalam draft kesepakatan koalisi yang Golkar ajukan, disebutkan bahwa akan mengajukan satu nama bakal cawapres. Belum tercapainya kesepakatan atas butir itulah yang kemudian dijadikan alasan DPP Golkar menceraikan PD.
Demikian papar Ketua Bidang Politik PD Anas Urbaningrum di pendopo kediaman Ketua Dewan Pembina PD Susilo B. Yudhoyono di Cikeas, Kab Bogor, Rabu (22/4/2009).
"Kami meminta lebih dari satu nama agar capres punya kesempatan menentukan pilihan terbaik sesuai kriterianya demi pemerintahan yang efektif," ujar dia.
Anas yang juga merupakan bagian tim PD untuk menyusun koalisi, mengaku belum mengetahui alasan Golkar yang hanya ingin mencalonkan satu orang kadernya sebagai bakal pasangan SBY dalam Pilpres 2009. Sejak pertemuan terakhir antar tim negosiasi Selasa malam (21/4), disepakati bahwa butir tersebut akan diendapkan terlebih dahulu.
Lalu butir apa saja dari usulan Golkar yang PD terima?
"Kami sudah sepakati tentang format koalisi yang menjamin stablitas dan efektifitas tidak cuma di pemerintahan tapi juga parlemen. Jadi masih pada prinsip dasar, belum jauh sampai ke jumlah menteri
misalnya," jawab mantan anggota KPU ini.
( lh / mad )
Anas Urbaningrum: Satu Butir Belum Disepakati
Liputan6.com, Bogor: Partai Demokrat tidak menduga Partai Golkar memutuskan tak akan berkoalisi dengan Demokrat. "Kami juga tidak menduga penghentian pembicaraan itu secara sepihak," kata Anas Urbaningrum, Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat, dalam jumpa pers di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/4).
Anas membantah jika Demokrat bertindak semena-mena dalam proses pembicaraan tentang koalisi. Demokrat menghormati sepenuhnya keputusan Partai Golkar. "Itu adalah hak politik Partai Golkar. Meski disayangkan itu disampaikan secara sepihak," ucap Anas. Ke depan, tambah Anas, Demokrat tetap terbuka untuk bekerja sama dengan Golkar maupun partai-partai demi kepentingan bangsa dan negara.
Anas mengungkapkan, Demokrat telah melakukan pembicaraan dengan Golkar. Pada intinya, seluruh draf tawaran kesepakatan yang diajukan Golkar sudah dapat diterima. Tetapi, ada satu butir kesepakatan yang belum dapat disepakati. "Apakah cawapres yang akan diajukan Golkar satu nama atau beberapa nama," ucap Anas.(UPI/Tim Liputan 6 SCTV)
Anas membantah jika Demokrat bertindak semena-mena dalam proses pembicaraan tentang koalisi. Demokrat menghormati sepenuhnya keputusan Partai Golkar. "Itu adalah hak politik Partai Golkar. Meski disayangkan itu disampaikan secara sepihak," ucap Anas. Ke depan, tambah Anas, Demokrat tetap terbuka untuk bekerja sama dengan Golkar maupun partai-partai demi kepentingan bangsa dan negara.
Anas mengungkapkan, Demokrat telah melakukan pembicaraan dengan Golkar. Pada intinya, seluruh draf tawaran kesepakatan yang diajukan Golkar sudah dapat diterima. Tetapi, ada satu butir kesepakatan yang belum dapat disepakati. "Apakah cawapres yang akan diajukan Golkar satu nama atau beberapa nama," ucap Anas.(UPI/Tim Liputan 6 SCTV)
Demokrat Sesalkan Pernyataan Golkar
BOGOR, KOMPAS.com — Partai Demokrat menyayangkan sikap Partai Golkar yang menghentikan pembicaraan tentang koalisi secara sepihak dan menyiarkan berita tersebut ke media massa.
Berbicara mewakili DPP Partai Demokrat, Ketua Bidang Politik DPP Anas Urbaningrum di Puri Cikeas Indah, Bogor, Rabu (22/4) malam, mengatakan, Partai Demokrat tidak menduga Partai Golkar mengeluarkan pernyataan seperti itu kepada publik.
"Bagaimana pun terhadap pernyataan (yang) dikeluarkan Partai Golkar tersebut, Partai Demokrat menghormati sepenuhnya. Itu adalah hak politik Partai Golkar meskipun sekali lagi disayangkan karena itu secara pihak," tutur Anas.
Anas menuturkan kronologi komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai Demokrat dan Partai Golkar secara intensif. Katanya, Partai Demokrat dan Partai Golkar memang memiliki kehendak untuk membangun koalisi terhadap pemerintahan lima tahun ke depan.
Niat itu kemudian dibicarakan secara substantif oleh tim Partai Golkar yang terdiri atas Andi Mattalatta, Muladi, dan Sumarsono, serta tim Partai Demokrat yang terdiri atas Hadi Utomo, Marzuki Alie, dan Anas Urbaningrum.
Pada pertemuan Selasa siang, 21 April 2009, Partai Golkar mengajukan draf kesepakatan koalisi. "Pada prinsipnya semua butir pada draf tersebut sudah dapat disepakati kecuali satu hal berkaitan dengan pasangan calon presiden dan cawapres yang belum disepakati," ujarnya.
Anas mengatakan, Partai Golkar ingin mengajukan satu nama untuk calon wakil presiden, sedangkan Partai Demokrat ingin lebih dari satu nama. "Karena belum tercapai kesepakatan dalam butir tersebut, maka masing-masing tim sepakat untuk menyampaikan laporan kepada pemberi mandat, dalam hal ini Ketua Dewan Pembina untuk Partai Demokrat dan Ketua Umum untuk Golkar," tutur Anas.
Pada Selasa malam, tim Demokrat kemudian melaporkan kebuntuan tersebut kepada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dan Yudhoyono memberi arahan agar masalah jumlah cawapres yang belum disepakati tersebut diendapkan guna dibahas pada pertemuan berikutnya.
Partai Demokrat, lanjut Anas, tidak menduga bahwa Partai Golkar kemudian menyatakan bahwa telah terjadi kebuntuan pembicaraan antara koalisi Partai Demokrat dan Partai Golkar. "Kami juga tidak menduga bahwa penghentian pembicaraan itu dilakukan secara sepihak. Dengan demikian, tidak benar bahwa seolah-olah Partai Demokrat bertindak semena-mena dalam proses pembicaraan koalisi ini," ujarnya.
Rapat Harian Pimpinan Golkar pada Rabu memutuskan untuk menghentikan pembicaraan koalisi dengan Partai Demokrat yang telah dilakukan oleh tim kedua partai selama satu pekan terakhir.
Menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sumarsono, tidak didapatkan titik temu koalisi dari kedua pihak setelah dilakukan komunikasi politik yang intensif.
Tak perlu SBY
Keterangan pers di Puri Cikeas itu awalnya akan disampaikan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu malam. Melalui rapat yang dipimpin SBY selama hampir dua jam, akhirnya diputuskan keterangan pers cukup disampaikan Anas Urbaningrum. Alasannya, pernyataan Partai Golkar dikeluarkan oleh level Sekjen.
Menurut Anas, secara politik isu yang diangkat oleh Partai Golkar sangat sensitif sehingga Partai Demokrat merasa perlu harus memberi penjelasan kepada publik, seluruh kader Partai Demokrat, dan juga Partai Golkar.
Meski telah terjadi insiden politik yang menimbulkan kesalahpahaman dua pihak, Anas mengatakan, Partai Demokrat tetap memandang Partai Golkar sebagai mitra penting dalam pemerintahan maupun parlemen.
"Dan ke depan, Partai Demokrat tetap menganggap kerja sama dalam bentuk apa pun sangat dimungkinkan. Partai Demokrat ke depan tetap terbuka untuk kerja sama dengan Partai Golkar dan partai-partai lain," katanya.
Partai Demokrat, lanjut dia, tetap berharap kerja sama dengan Partai Golkar yang selama ini sudah terjalin dapat terpelihara secara baik.
Berbicara mewakili DPP Partai Demokrat, Ketua Bidang Politik DPP Anas Urbaningrum di Puri Cikeas Indah, Bogor, Rabu (22/4) malam, mengatakan, Partai Demokrat tidak menduga Partai Golkar mengeluarkan pernyataan seperti itu kepada publik.
"Bagaimana pun terhadap pernyataan (yang) dikeluarkan Partai Golkar tersebut, Partai Demokrat menghormati sepenuhnya. Itu adalah hak politik Partai Golkar meskipun sekali lagi disayangkan karena itu secara pihak," tutur Anas.
Anas menuturkan kronologi komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai Demokrat dan Partai Golkar secara intensif. Katanya, Partai Demokrat dan Partai Golkar memang memiliki kehendak untuk membangun koalisi terhadap pemerintahan lima tahun ke depan.
Niat itu kemudian dibicarakan secara substantif oleh tim Partai Golkar yang terdiri atas Andi Mattalatta, Muladi, dan Sumarsono, serta tim Partai Demokrat yang terdiri atas Hadi Utomo, Marzuki Alie, dan Anas Urbaningrum.
Pada pertemuan Selasa siang, 21 April 2009, Partai Golkar mengajukan draf kesepakatan koalisi. "Pada prinsipnya semua butir pada draf tersebut sudah dapat disepakati kecuali satu hal berkaitan dengan pasangan calon presiden dan cawapres yang belum disepakati," ujarnya.
Anas mengatakan, Partai Golkar ingin mengajukan satu nama untuk calon wakil presiden, sedangkan Partai Demokrat ingin lebih dari satu nama. "Karena belum tercapai kesepakatan dalam butir tersebut, maka masing-masing tim sepakat untuk menyampaikan laporan kepada pemberi mandat, dalam hal ini Ketua Dewan Pembina untuk Partai Demokrat dan Ketua Umum untuk Golkar," tutur Anas.
Pada Selasa malam, tim Demokrat kemudian melaporkan kebuntuan tersebut kepada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dan Yudhoyono memberi arahan agar masalah jumlah cawapres yang belum disepakati tersebut diendapkan guna dibahas pada pertemuan berikutnya.
Partai Demokrat, lanjut Anas, tidak menduga bahwa Partai Golkar kemudian menyatakan bahwa telah terjadi kebuntuan pembicaraan antara koalisi Partai Demokrat dan Partai Golkar. "Kami juga tidak menduga bahwa penghentian pembicaraan itu dilakukan secara sepihak. Dengan demikian, tidak benar bahwa seolah-olah Partai Demokrat bertindak semena-mena dalam proses pembicaraan koalisi ini," ujarnya.
Rapat Harian Pimpinan Golkar pada Rabu memutuskan untuk menghentikan pembicaraan koalisi dengan Partai Demokrat yang telah dilakukan oleh tim kedua partai selama satu pekan terakhir.
Menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sumarsono, tidak didapatkan titik temu koalisi dari kedua pihak setelah dilakukan komunikasi politik yang intensif.
Tak perlu SBY
Keterangan pers di Puri Cikeas itu awalnya akan disampaikan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu malam. Melalui rapat yang dipimpin SBY selama hampir dua jam, akhirnya diputuskan keterangan pers cukup disampaikan Anas Urbaningrum. Alasannya, pernyataan Partai Golkar dikeluarkan oleh level Sekjen.
Menurut Anas, secara politik isu yang diangkat oleh Partai Golkar sangat sensitif sehingga Partai Demokrat merasa perlu harus memberi penjelasan kepada publik, seluruh kader Partai Demokrat, dan juga Partai Golkar.
Meski telah terjadi insiden politik yang menimbulkan kesalahpahaman dua pihak, Anas mengatakan, Partai Demokrat tetap memandang Partai Golkar sebagai mitra penting dalam pemerintahan maupun parlemen.
"Dan ke depan, Partai Demokrat tetap menganggap kerja sama dalam bentuk apa pun sangat dimungkinkan. Partai Demokrat ke depan tetap terbuka untuk kerja sama dengan Partai Golkar dan partai-partai lain," katanya.
Partai Demokrat, lanjut dia, tetap berharap kerja sama dengan Partai Golkar yang selama ini sudah terjalin dapat terpelihara secara baik.
SBY Minta Tunda Bahas Cawapres, Bukan Deadlock
(detik.com) Jakarta - Partai Demokrat (PD) sebenarnya bermaksud menunda dulu pembahasan masalah cawapres dalam pembicaraan koalisi dengan Partai Golongan Karya (Golkar). Penundaan itu atas petunjuk Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Arahan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat untuk diendapkan dulu masalah yang belum disepakati tersebut untuk selanjutnya dibicarakan kembali pada pertemuan berikutnya," ujar Ketua DPP PD Bidang Politik Anas Urbaningrum.
Hal itu disampaikan Anas dalam jumpa pers di pendopo kediaman pribadi SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/4/2009).
Arahan itu disampaikan SBY setelah delegasi negosiasi PD, Tim 9 melaporkan hasil pembicaraan dengan Tim 3 Golkar pada Selasa 21 April siang harinya.
Tak Marah
Sementara Ketua umum PD Hadi Utomo menyatakan SBY tak marah atas sikap dan pernyataan Golkar Rabu siang ini. "Tidak, tidak sama sekali," ujar Hadi.
Dia menambahkan bahwa Demokrat juga melakukan penjajakan dengan partai nasionalis lain selain Golkar, seperti Partai Pelopor dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI).
Senada dengan Hadi, Ketua DPP PD Ruhut Sitompul juga mengatakan SBY tak marah sama sekali atas sikap Golkar. "Tidak, Bapak nggak marah. Bapak bicara secara santun dan nggak marah sama sekali," jelasnya.
Bagaimana bila PD bersaing dengan Golkar? "Siap-siap saja," jawab pengacara ini. ( nwk / gah )
"Arahan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat untuk diendapkan dulu masalah yang belum disepakati tersebut untuk selanjutnya dibicarakan kembali pada pertemuan berikutnya," ujar Ketua DPP PD Bidang Politik Anas Urbaningrum.
Hal itu disampaikan Anas dalam jumpa pers di pendopo kediaman pribadi SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/4/2009).
Arahan itu disampaikan SBY setelah delegasi negosiasi PD, Tim 9 melaporkan hasil pembicaraan dengan Tim 3 Golkar pada Selasa 21 April siang harinya.
Tak Marah
Sementara Ketua umum PD Hadi Utomo menyatakan SBY tak marah atas sikap dan pernyataan Golkar Rabu siang ini. "Tidak, tidak sama sekali," ujar Hadi.
Dia menambahkan bahwa Demokrat juga melakukan penjajakan dengan partai nasionalis lain selain Golkar, seperti Partai Pelopor dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI).
Senada dengan Hadi, Ketua DPP PD Ruhut Sitompul juga mengatakan SBY tak marah sama sekali atas sikap Golkar. "Tidak, Bapak nggak marah. Bapak bicara secara santun dan nggak marah sama sekali," jelasnya.
Bagaimana bila PD bersaing dengan Golkar? "Siap-siap saja," jawab pengacara ini. ( nwk / gah )
PD: Golkar Putuskan Sepihak
INILAH.COM, Jakarta - Keputusan Partai Golkar tak lagi melanjutkan pembicaraan koalisi mengejutkan Partai Demokrat. Sebab SBY meminta butir kesepakatan cawapres majemuk yang mandek, agar diendapkan dulu.
"PD tidak menduga Golkar hari ini menyatakan telah terjadi kebuntuan pembicaraan koalisi. Kami tidak menduga penghentian pembicaraan secara sepihak," kata Ketua DPP PD Anas Urbaningrum dalam jumpa pers di Kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Rabu (22/4).
Anas memandang, PD perlu memberikan penjelasan terkait pernyataan pimpinan Golkar tersebut. Isu ini dinilai sensitif dan PD tidak ingin ada salah persepsi dari publik, kader PD dan keluarga besar Golkar.
Menurut Anas, sejak awal memang ada niat dan kehendak dari PD dan Golkar untuk membangun kerjasama di parlemen dan pemerintahan untuk 5 tahun ke depan. Pembicaraan pun dilakukan antara kedua parpol.
Pembicaraan dilakukan lebih substansif lagi melaluk perwakilan tim masing-masing. Dari Partai Golkar diwakili Muladi, Andi Mattalatta dan Soemarsono. Kemudian dari Tim 9 Koalisi PD ada Hadi Utomo, Marzuki Ali dan Anas Urbaningrum.
Pada 21 April siang, Golkar mengajukan draft kesepatakan koalisi. Semua butir sudah dapat disepakati, kecuali berkaitan pasangan capres dan cawapres.
"Belum disepakatai apakah cawapres yang diajukan Golkar satu nama atau beberapa nama. Belum tercapai di butir tersebut," terang Anas.
Kemunduran pembahasan membuat kedua tim sepakat untuk menyampaikan laporan tersebut ke pemberi mandat, yakni dari PD ke SBY, sementara tim Golkar kepada JK.
Malamnya Tim 9 lapor ke SBY. Menurut Anas, arahan dari SBY untuk diendapkan dulu masalah yang belum disepakati. Selanjutnya dibicarakan kembali pada pertemuan selanjutnya. Namun hari ini Golkar malah memberikan talak satu kepada PD. [ana]
"PD tidak menduga Golkar hari ini menyatakan telah terjadi kebuntuan pembicaraan koalisi. Kami tidak menduga penghentian pembicaraan secara sepihak," kata Ketua DPP PD Anas Urbaningrum dalam jumpa pers di Kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Rabu (22/4).
Anas memandang, PD perlu memberikan penjelasan terkait pernyataan pimpinan Golkar tersebut. Isu ini dinilai sensitif dan PD tidak ingin ada salah persepsi dari publik, kader PD dan keluarga besar Golkar.
Menurut Anas, sejak awal memang ada niat dan kehendak dari PD dan Golkar untuk membangun kerjasama di parlemen dan pemerintahan untuk 5 tahun ke depan. Pembicaraan pun dilakukan antara kedua parpol.
Pembicaraan dilakukan lebih substansif lagi melaluk perwakilan tim masing-masing. Dari Partai Golkar diwakili Muladi, Andi Mattalatta dan Soemarsono. Kemudian dari Tim 9 Koalisi PD ada Hadi Utomo, Marzuki Ali dan Anas Urbaningrum.
Pada 21 April siang, Golkar mengajukan draft kesepatakan koalisi. Semua butir sudah dapat disepakati, kecuali berkaitan pasangan capres dan cawapres.
"Belum disepakatai apakah cawapres yang diajukan Golkar satu nama atau beberapa nama. Belum tercapai di butir tersebut," terang Anas.
Kemunduran pembahasan membuat kedua tim sepakat untuk menyampaikan laporan tersebut ke pemberi mandat, yakni dari PD ke SBY, sementara tim Golkar kepada JK.
Malamnya Tim 9 lapor ke SBY. Menurut Anas, arahan dari SBY untuk diendapkan dulu masalah yang belum disepakati. Selanjutnya dibicarakan kembali pada pertemuan selanjutnya. Namun hari ini Golkar malah memberikan talak satu kepada PD. [ana]
PD Tampik Semena-mena Atas Golkar
INILAH.COM, Bogor - Partai Demokrat rupanya tidak menduga DPP Partai Golkar memutuskan 'tali kasih'. Namun PD juga tidak terima jika kesan yang muncul adalah Partai Demokrat telah bertindak semena-mena terhadap Golkar.
"Tidak benar kalau ada kesan bahwa Partai Demokrat bertindak semena-mena di dalam proses koalisi ini," ujar Ketua DPP PD bidang politik Anas Urbaningrum dalam jumpa pers di rumah Ketua Dewan Pembina PD SBY di Cikeas, Bogor, Rabu (22/4).
Meski demikian, lanjut Anas, PD menghormati sepenuhnya terhadap pernyataan yang dikeluarkan DPP Golkar tersebut. Sebab itu merupakan hak politik Golkar, meski disayangkan karena itu disampaikan secara sepihak.
"Partai Demokrat tetap memandang Golkar adalah mitra penting di dalam pemerintahan dan parlemen. Ke depan PD tetap berpendapat kerjasama dalam bentuk apapun sangat dimungkinkan. Partai Demokrat tetap terbuka untuk bekerjasama dengan Golkar maupun parpol lain demi kepentingan bangsa dan negara. Kami harap hubungan baik yang selama ini terjalin baik antara keluarga besar Partai Demokrat dan Golkar tetap terjaga dan terpelihara dengan baik," ucap Anas. [sss]
"Tidak benar kalau ada kesan bahwa Partai Demokrat bertindak semena-mena di dalam proses koalisi ini," ujar Ketua DPP PD bidang politik Anas Urbaningrum dalam jumpa pers di rumah Ketua Dewan Pembina PD SBY di Cikeas, Bogor, Rabu (22/4).
Meski demikian, lanjut Anas, PD menghormati sepenuhnya terhadap pernyataan yang dikeluarkan DPP Golkar tersebut. Sebab itu merupakan hak politik Golkar, meski disayangkan karena itu disampaikan secara sepihak.
"Partai Demokrat tetap memandang Golkar adalah mitra penting di dalam pemerintahan dan parlemen. Ke depan PD tetap berpendapat kerjasama dalam bentuk apapun sangat dimungkinkan. Partai Demokrat tetap terbuka untuk bekerjasama dengan Golkar maupun parpol lain demi kepentingan bangsa dan negara. Kami harap hubungan baik yang selama ini terjalin baik antara keluarga besar Partai Demokrat dan Golkar tetap terjaga dan terpelihara dengan baik," ucap Anas. [sss]
Dicerai Golkar, PD Masih Buka Pintu Rujuk untuk Golkar
(detik.com) Jakarta - Kendati diceraikan Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat tetap menganggap Golkar mitra penting. PD masih memberikan kesempatan Golkar jika ingin bekerja sama kembali.
"Di atas segalanya PD tetap memandang bahwa Partai Golkar adalah mitra penting dalam pemerintahan dan di parlemen selama ini. Ke depan Partai Demokrat tetap berpendapat bahwa kerjasama dalam bentuk apapun sangat dimungkinkan," ujar Ketua DPP PD Bidang Politik Anas Urbaningrum.
Hal itu disampaikan Anas dalam jumpa pers di pendopo kediaman pribadi SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/4/2009). Anas pun menegaskan kembali bahwa kerjasama itu masih tetap terbuka untuk Golkar, juga dengan partai yang lain.
"Ke depan Partai Golkar tetap terbuka untuk melakukan kerjasama dengan Partai Golkar maupun partai yang lain untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan kami
berharap hubungan baik yang selama ini terjalin antara keluarga besar Golkar dan keluarga besar Partai Demokrat tetap dijaga dan dipelihara dengan baik," tandas Anas.
Sementara itu Ketua Umum PD Hadi Utomo ketika ditanya apakah dengan demikian PD dalam posisi bersaing, Hadi mengatakan,"Tidak seperti itu maknanya. Yang jelas kita masih ingin bekerja sama dengan parpol mana pun termasuk Golkar".
Hadi pun menegaskan Anas sebelumnya, bahwa yang membuatalot adalah tentang cawapres. PD menginginkan agar cawapres yang diajukan Golkar tidak hanya satu orang.
"Cawapres yang kita inginkan dari Golkar itu lebih dari satu. Kita meminta harus ada pembicaraan terlebih dahulu karena selama ini kita belum mengalami deadlock dalam pembicaraan itu. Kita masih mencari solusinya dan mencari dukungan satu sama lain," imbuhnya.
Hadi juga menolak bahwa alotnya pembicaraan ini bahwa PD dan SBY telah menolak JK menjadi cawapres. "Tidak seperti itu. Saat ini kita masih membicarakan koalisi termasuk Golkar," imbuhnya.
Apakah cawapres yang diincar termasuk Akbar Tandjung?
"Ya siapa saja. Demokrat akan berunding dengan partai manapun untuk koalisi," tandasnya. ( nwk / gah )
"Di atas segalanya PD tetap memandang bahwa Partai Golkar adalah mitra penting dalam pemerintahan dan di parlemen selama ini. Ke depan Partai Demokrat tetap berpendapat bahwa kerjasama dalam bentuk apapun sangat dimungkinkan," ujar Ketua DPP PD Bidang Politik Anas Urbaningrum.
Hal itu disampaikan Anas dalam jumpa pers di pendopo kediaman pribadi SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/4/2009). Anas pun menegaskan kembali bahwa kerjasama itu masih tetap terbuka untuk Golkar, juga dengan partai yang lain.
"Ke depan Partai Golkar tetap terbuka untuk melakukan kerjasama dengan Partai Golkar maupun partai yang lain untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan kami
berharap hubungan baik yang selama ini terjalin antara keluarga besar Golkar dan keluarga besar Partai Demokrat tetap dijaga dan dipelihara dengan baik," tandas Anas.
Sementara itu Ketua Umum PD Hadi Utomo ketika ditanya apakah dengan demikian PD dalam posisi bersaing, Hadi mengatakan,"Tidak seperti itu maknanya. Yang jelas kita masih ingin bekerja sama dengan parpol mana pun termasuk Golkar".
Hadi pun menegaskan Anas sebelumnya, bahwa yang membuatalot adalah tentang cawapres. PD menginginkan agar cawapres yang diajukan Golkar tidak hanya satu orang.
"Cawapres yang kita inginkan dari Golkar itu lebih dari satu. Kita meminta harus ada pembicaraan terlebih dahulu karena selama ini kita belum mengalami deadlock dalam pembicaraan itu. Kita masih mencari solusinya dan mencari dukungan satu sama lain," imbuhnya.
Hadi juga menolak bahwa alotnya pembicaraan ini bahwa PD dan SBY telah menolak JK menjadi cawapres. "Tidak seperti itu. Saat ini kita masih membicarakan koalisi termasuk Golkar," imbuhnya.
Apakah cawapres yang diincar termasuk Akbar Tandjung?
"Ya siapa saja. Demokrat akan berunding dengan partai manapun untuk koalisi," tandasnya. ( nwk / gah )
Soal Cawapres Sumber Gagalnya Koalisi Golkar-PD
(detik.com) Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum menjelaskan kronologi gagalnya koalisi antara Partai Golkar dan PD. Menurutnya sumber kegagalan itu semata-mata soal cawapres.
"Dalam pertemuan pertama hari Selasa, 21 April siang hari, Partai Golkar mengajukan draft kesepakatan koalisi. Pada prinsipnya semua butir sudah dapat disepakati kecuali satu hal yang berkaitan dengan pasangan capres-cawapres," kata Anas.
Hal ini disampaikan Anas dalam konfrensi pers resmi DPP PD usai rapat tertutup antara Ketua Dewan Pembina PD SBY dan Tim 9 di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Rabu (22/4/2009).
Menurut Anas, hal yang belum disepakati adalah butir apakah cawapres yang akan diajukan Partai Golkar itu satu nama atau beberapa nama. Karena belum tercapai kesepakatan dalam butir tersebut, imbuhnya, maka disepakati masing-masing partai akan mengkonsultasikan kepada pemberi mandat.
"Karena secara politik isu yang diangkat kami anggap cukup sensitif, agar tidak terjadi kesalahan masing-masing tim bersepakat untuk menyampaikan laporan pada pemberi mandat dalam hal ini Ketua Dewan Pembina DPP PD dan Ketua Umum Partai Golkar," kata Anas.
Anas melanjutkan, setelah pertemuan Selasa siang itu, Tim 9 yang diberi mandat untuk negosiasi dengan Partai Golkar langsung melapor pada DPP PD dan SBY. Namun sebelum ada pembicaraan lanjutan, secara sepihak Partai Golkar memutuskan untuk bercerai dengan PD. Hal inilah yang membuat keluarga besar PD kaget. ( yid / gah )
"Dalam pertemuan pertama hari Selasa, 21 April siang hari, Partai Golkar mengajukan draft kesepakatan koalisi. Pada prinsipnya semua butir sudah dapat disepakati kecuali satu hal yang berkaitan dengan pasangan capres-cawapres," kata Anas.
Hal ini disampaikan Anas dalam konfrensi pers resmi DPP PD usai rapat tertutup antara Ketua Dewan Pembina PD SBY dan Tim 9 di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Rabu (22/4/2009).
Menurut Anas, hal yang belum disepakati adalah butir apakah cawapres yang akan diajukan Partai Golkar itu satu nama atau beberapa nama. Karena belum tercapai kesepakatan dalam butir tersebut, imbuhnya, maka disepakati masing-masing partai akan mengkonsultasikan kepada pemberi mandat.
"Karena secara politik isu yang diangkat kami anggap cukup sensitif, agar tidak terjadi kesalahan masing-masing tim bersepakat untuk menyampaikan laporan pada pemberi mandat dalam hal ini Ketua Dewan Pembina DPP PD dan Ketua Umum Partai Golkar," kata Anas.
Anas melanjutkan, setelah pertemuan Selasa siang itu, Tim 9 yang diberi mandat untuk negosiasi dengan Partai Golkar langsung melapor pada DPP PD dan SBY. Namun sebelum ada pembicaraan lanjutan, secara sepihak Partai Golkar memutuskan untuk bercerai dengan PD. Hal inilah yang membuat keluarga besar PD kaget. ( yid / gah )
PD Kaget dan Sayangkan Golkar Putuskan Koalisi Sepihak
(detik.com) Jakarta - Partai Demokrat (PD) kaget atas reaksi Partai Golongan Karya (Golkar) Rabu siang. PD tidak menduga bahwa penjajakan koalisi dihentikan sepihak oleh Golkar di tengah-tengah negosiasi sedang berproses. PD juga menolak dikatakan semena-mena dalam perundingan itu.
"Namun demikian Partai Demokrat tidak menduga bahwa Partai Golkar hari ini menyatakan bahwa telah terjadi kebuntuan dalam pembicaraan tentang koalisi antara Partai Demokrat dan Partai Golkar. Kami juga tidak menduga penghentian pembicaraan itu dilakukan secara sepihak," ujar Ketua DPP PD Bidang Politik Anas Urbaningrum.
Hal itu disampaikan Anas dalam jumpa pers di pendopo kediaman pribadi SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/4/2009). PD lalu membantah telah berbuat semena-mena dalam perundingan itu. Bagaimana pun, PD menghormati sikap Golkar.
"Dengan demikian tidak benar kalau ada kesan seolah-olah Partai Demokrat bertindak semena-mena dalam proses pembicaraan tentang koalisi ini," tambahnya.
"Namun demikian, bagimanapun, terhadap pernyataan yang dikeluarkan Partai Golkar tersebut Partai Demokrat menghormati sepenuhnya. Itu adalah hak politik Partai Golkar meskipun sekali lagi disayangkan karena itu disampaikan secara sepihak," jelas Anas. ( nik / gah )
"Namun demikian Partai Demokrat tidak menduga bahwa Partai Golkar hari ini menyatakan bahwa telah terjadi kebuntuan dalam pembicaraan tentang koalisi antara Partai Demokrat dan Partai Golkar. Kami juga tidak menduga penghentian pembicaraan itu dilakukan secara sepihak," ujar Ketua DPP PD Bidang Politik Anas Urbaningrum.
Hal itu disampaikan Anas dalam jumpa pers di pendopo kediaman pribadi SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/4/2009). PD lalu membantah telah berbuat semena-mena dalam perundingan itu. Bagaimana pun, PD menghormati sikap Golkar.
"Dengan demikian tidak benar kalau ada kesan seolah-olah Partai Demokrat bertindak semena-mena dalam proses pembicaraan tentang koalisi ini," tambahnya.
"Namun demikian, bagimanapun, terhadap pernyataan yang dikeluarkan Partai Golkar tersebut Partai Demokrat menghormati sepenuhnya. Itu adalah hak politik Partai Golkar meskipun sekali lagi disayangkan karena itu disampaikan secara sepihak," jelas Anas. ( nik / gah )
Demokrat Tetap Buka Pintu bagi Golkar
(republika.co.id) JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum belum bisa dipastikan apakah keputusan Partai Golkar keluar dari koalisi sudah final. ''Yang jelas, kami menghormati itu. (Tapi) kami tetap membuka pintu untuk melanjutkan pembicaraan dengan Partai Golkar,'' kata dia, Rabu (22/4).
Anas juga mengatakan sejauh ini belum ada rencana dari partainya untuk kembali mengulang skenario Pemilu Presiden 2004. Saat itu, Partai Demokrat mengambil Jusuf Kalla sebagai calon wakil Presiden (cawapres) mendampingi SBY bukan sebagai wakil dari Partai Golkar.
''(Sekarang) Demokrat ingin koalisi yang institusional, bukan koalisi personal,'' ujar Anas. Namun, kata dia, siapa cawapres yang akan mereka usung akan diserahkan kepada keputusan SBY. Yaitu tokoh yang paling sesuai dengan lima kriteria yang sebelumnya sudah disebutkan SBY. ann/ism
Anas juga mengatakan sejauh ini belum ada rencana dari partainya untuk kembali mengulang skenario Pemilu Presiden 2004. Saat itu, Partai Demokrat mengambil Jusuf Kalla sebagai calon wakil Presiden (cawapres) mendampingi SBY bukan sebagai wakil dari Partai Golkar.
''(Sekarang) Demokrat ingin koalisi yang institusional, bukan koalisi personal,'' ujar Anas. Namun, kata dia, siapa cawapres yang akan mereka usung akan diserahkan kepada keputusan SBY. Yaitu tokoh yang paling sesuai dengan lima kriteria yang sebelumnya sudah disebutkan SBY. ann/ism
Demokrat Hormati Keputusan Cerai Golkar
(detik.com) Jakarta - Partai Golkar menjatuhkan kata cerai pada Partai Demokrat (PD). Sikap itu pun tidak dipersoalkan kubu PD. Partai yang mencapreskan SBY ini tidak akan melarang sebab menghormati keputusan Golkar.
"Jika Golkar sudah memutuskan jalan sendiri, tentu kami tidak punya hak untuk melarang. Kami menghormati keputusan itu," kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat dihubungi melalui telepon, Rabu (22/4/2009).
Menurut Anas, sebetulnya PD sudah membuka diri dan berharap bisa berkoalisi dengan Golkar. "Komunikasi, pendekatan, penjajakan telah berlangsung. Tetapi belum semua hal bisa disepakati,' jelasnya.
Namun, Demokrat bagaimanapun tetap membuka pintu kepada Golkar bila suatu hari berubah pikiran.
"Sebagai saudara muda Demokrat terbuka untuk merumuskan kerjasama yang kontekstual dengan Golkar sebagai saudara tua," tutupnya.
( ndr / iy )
"Jika Golkar sudah memutuskan jalan sendiri, tentu kami tidak punya hak untuk melarang. Kami menghormati keputusan itu," kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat dihubungi melalui telepon, Rabu (22/4/2009).
Menurut Anas, sebetulnya PD sudah membuka diri dan berharap bisa berkoalisi dengan Golkar. "Komunikasi, pendekatan, penjajakan telah berlangsung. Tetapi belum semua hal bisa disepakati,' jelasnya.
Namun, Demokrat bagaimanapun tetap membuka pintu kepada Golkar bila suatu hari berubah pikiran.
"Sebagai saudara muda Demokrat terbuka untuk merumuskan kerjasama yang kontekstual dengan Golkar sebagai saudara tua," tutupnya.
( ndr / iy )
Anas: Demokrat-Golkar masih bisa
(waspada.co.id) JAKARTA - Golkar memutuskan untuk tidak berkoalisi dengan Partai Demokrat. Hal ini menjadi isu publik yang paling hangat dalam arena perkoalisian.
Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum tidak menyangkal rencana Golkar untuk tidak berkoalisi dengan Demokrat. "Kami telah membicarakan penawaran-penawaran Golkar dalam koalisi dengan Demokrat untuk lima tahun mendatang, dan kami menghargai segala keputusan Golkar," katanya.
Anas mengatakan dalam siaran Metro TV, Demokrat bukan tidak menerima penawaran Golkar, tetapi perbincangan kami dengan Golkar belum selesai. "Pembicaraan kami dengan Golkar belum selesai, karena Golkar terburu waktu untuk melaksanakan Rapimnas besok," katanya, siang ini.
Anas melanjutkan, Demokrat juga telah melakukan komunikasi-komunikasi dengan partai lain untuk melanjutkan koalisi. "Kami telah melakukan komunikasi politik untuk koalisi mendatang dengan PAN, PKS dan partai-partai Islam lainnya," katanya.
"Kami telah melakukan komunikasi intensif dengan PKS, untuk menemukan titik pertemuan dan harapan koalisi mendatang," kata Anas.
Anas menyebutkan, kami tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan partai manapun. Kemungkinan Demokrat untuk berkoalisi dengan Golkar pun masih terbuka. "Kami masih membuka pintu untuk Golkar, karena Golkar merupakan suara tua bagi Demokrat yang telah bekerjasama membangun Indonesia dalam lima tahun kebelakang," ujar Anas.
Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum tidak menyangkal rencana Golkar untuk tidak berkoalisi dengan Demokrat. "Kami telah membicarakan penawaran-penawaran Golkar dalam koalisi dengan Demokrat untuk lima tahun mendatang, dan kami menghargai segala keputusan Golkar," katanya.
Anas mengatakan dalam siaran Metro TV, Demokrat bukan tidak menerima penawaran Golkar, tetapi perbincangan kami dengan Golkar belum selesai. "Pembicaraan kami dengan Golkar belum selesai, karena Golkar terburu waktu untuk melaksanakan Rapimnas besok," katanya, siang ini.
Anas melanjutkan, Demokrat juga telah melakukan komunikasi-komunikasi dengan partai lain untuk melanjutkan koalisi. "Kami telah melakukan komunikasi politik untuk koalisi mendatang dengan PAN, PKS dan partai-partai Islam lainnya," katanya.
"Kami telah melakukan komunikasi intensif dengan PKS, untuk menemukan titik pertemuan dan harapan koalisi mendatang," kata Anas.
Anas menyebutkan, kami tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan partai manapun. Kemungkinan Demokrat untuk berkoalisi dengan Golkar pun masih terbuka. "Kami masih membuka pintu untuk Golkar, karena Golkar merupakan suara tua bagi Demokrat yang telah bekerjasama membangun Indonesia dalam lima tahun kebelakang," ujar Anas.
Demokrat Tidak Merespon Elit Partai yang Demam Koalisi
suarasurabaya.net| Koalisi tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa, harus melalui penjajagan dan pemikiran yang matang, supaya koalisi tidak terkesan sekedar bagi-bagi kekuasaan tapi disertai tanggung jawab dalam membangun sinergi untuk kepentingan bangsa dan negara kedepan.
ANAS URBANINGRUM Ketua Partai Demokrat Bidang Politik mengatakan, Rabu (22/04), Partai Demokrat memang tidak merespon elit-elit partai yang lagi demam berkoalisi dengan melakukan menuver ke sana-ke mari.
Sesungguhnya Demokrat sudah membangun komunikasi politik secara intensif dengan banyak partai termasuk Partai Golkar.
Kalau Golkar merasa tidak dianggap dan Partai Demokrat jual mahal itu tidak benar, kata ANAS. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (SBY) Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat sudah berulang kali menegaskan Demokrat akan berkoalisi dengan partai mana dan siapa calon wakilnya ditentukan sesudah KPU mengumumkan hasil penghitungan resmi Pemilu Legislatif (Pileg) 2009.
Dilaporkan JOSE reporter Suara Surabaya, Rabu (22/04), ANAS juga mengatakan hanya SBY yang tahu siapa yang bakal menjadi Wakil Presiden ideal yang bisa diajak kerjasama, yang pasti Partai Demokrat tidak akan mencampuri urusan partai lain.(yrp/ipg)
ANAS URBANINGRUM Ketua Partai Demokrat Bidang Politik mengatakan, Rabu (22/04), Partai Demokrat memang tidak merespon elit-elit partai yang lagi demam berkoalisi dengan melakukan menuver ke sana-ke mari.
Sesungguhnya Demokrat sudah membangun komunikasi politik secara intensif dengan banyak partai termasuk Partai Golkar.
Kalau Golkar merasa tidak dianggap dan Partai Demokrat jual mahal itu tidak benar, kata ANAS. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (SBY) Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat sudah berulang kali menegaskan Demokrat akan berkoalisi dengan partai mana dan siapa calon wakilnya ditentukan sesudah KPU mengumumkan hasil penghitungan resmi Pemilu Legislatif (Pileg) 2009.
Dilaporkan JOSE reporter Suara Surabaya, Rabu (22/04), ANAS juga mengatakan hanya SBY yang tahu siapa yang bakal menjadi Wakil Presiden ideal yang bisa diajak kerjasama, yang pasti Partai Demokrat tidak akan mencampuri urusan partai lain.(yrp/ipg)
Demokrat Siap Buka Pintu jika Golkar Berubah Pikiran
JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat menghormati keputusan Partai Golkar yang memutuskan menghentikan pembicaraan koalisi antarkeduanya.
Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, pihaknya masih membuka pintu koalisi jika Golkar nantinya berubah pikiran.
"Demokrat tetap membuka pintu kepada Golkar untuk berkoalisi. Jika Golkar suatu hari berubah pikiran, sebagai saudara muda, Demokrat terbuka untuk merumuskan kerja sama yang kontekstual dengan Golkar sebagai saudara tua," ujar Anas, menjawab pertanyaan Kompas.com, Rabu (22/4), melalui pesan singkat.
Anas sendiri mengaku belum mengetahui secara pasti mengenai keputusan Golkar tersebut. "Kami belum tahu apakah benar Golkar sudah memutuskan hal tersebut. Kami belum mendapatkan info yang pasti. Jika Golkar sudah memutuskan jalan sendiri, tentu kami tidak punya hak untuk melarang. Kami menghormati keputusan itu," lanjut dia.
Secara jujur Anas mengakui, Demokrat sebenarnya berharap bisa menjalin koalisi dengan Golkar. Akan tetapi, ia tak memungkiri bahwa dalam proses komunikasi, pendekatan, dan penjajakan yang dilakukan masih ada hal-hal yang belum disepakati.
Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, pihaknya masih membuka pintu koalisi jika Golkar nantinya berubah pikiran.
"Demokrat tetap membuka pintu kepada Golkar untuk berkoalisi. Jika Golkar suatu hari berubah pikiran, sebagai saudara muda, Demokrat terbuka untuk merumuskan kerja sama yang kontekstual dengan Golkar sebagai saudara tua," ujar Anas, menjawab pertanyaan Kompas.com, Rabu (22/4), melalui pesan singkat.
Anas sendiri mengaku belum mengetahui secara pasti mengenai keputusan Golkar tersebut. "Kami belum tahu apakah benar Golkar sudah memutuskan hal tersebut. Kami belum mendapatkan info yang pasti. Jika Golkar sudah memutuskan jalan sendiri, tentu kami tidak punya hak untuk melarang. Kami menghormati keputusan itu," lanjut dia.
Secara jujur Anas mengakui, Demokrat sebenarnya berharap bisa menjalin koalisi dengan Golkar. Akan tetapi, ia tak memungkiri bahwa dalam proses komunikasi, pendekatan, dan penjajakan yang dilakukan masih ada hal-hal yang belum disepakati.
Tuesday, April 21, 2009
Koalisi Demokrat Tak Berdasarkan Ideologi
(sinarharapan.co.id) Jakarta-Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, koalisi yang dibangun Demokrat bukan atas dasar kesamaan ideologi partai maupun identitas tertentu, melainkan berdasarkan kesamaan kebijakan untuk membangun agenda nasional di dalam pemerintahan dan parlemen.
Tim Sembilan Demokrat ditugasi menjajaki koalisi dengan parpol lain.
Yudhoyono mengatakan hal itu kepada wartawan di kediamannya di Cikeas, Bogor, Minggu (19/4). Dia mengatakan, Tim Sembilan diberi tugas membangun komunikasi politik dengan partai lain untuk berkoalisi.
Sejauh ini, sudah cukup banyak partai yang berkomunikasi dengan Demokrat, antara lain Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Damai Sejahtera (PDS).
Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang dihubungi SH secara terpisah di Jakarta, Senin (20/4), mengatakan, Tim Sembilan hanya menjajaki koalisi sehingga tidak berkaitan dengan calon wakil presiden (cawapres). “Soal cawapres, sepenuhnya hak Yudhoyono sendiri,” tutur Anas.
Anas mengatakan, Tim Sembilan bertugas melakukan pendekatan dan penjajakan untuk melakukan koalisi dengan partai-partai lain. “Tim Sembilan tugasnya hanya melakukan komunikasi dan penjajakan, dan kalau sudah bisa eksekusi untuk berkoalisi,” katanya.
Lima Kebijakan
Menurut Yudhoyono, ada lima kebijakan yang ingin dibangun dalam koalisi, yakni memprioritaskan kesejahteraan rakyat, melanjutkan tata pemerintahan yang baik, demokrasi, penegakan hukum, dan pembangunan yang adil dan merata.
“Kalau koalisi dibangun atas dasar itu, ruangnya lebih pantas dan tidak terhalang sekat- sekat ideologi. Dengan demikian, pemerintah benar-benar efektif, karena kami sepakat platform itu dikerjakan bersama,” katanya.
Soal koalisi Golkar-Demokrat, Yudhoyono mengatakan, kedua belah pihak terus melakukan pembicaraan soal format koalisi dan platformnya, yaitu di pemerintahan dan parlemen. Dia berharap, koalisi ini bisa saling menguntungkan dan membawa kebaikan bagi stabilitas, efektivitas pemerintahan dan pembangunan, dan bukan dilihat sebagai soal untung-rugi belaka. n
Tim Sembilan Demokrat ditugasi menjajaki koalisi dengan parpol lain.
Yudhoyono mengatakan hal itu kepada wartawan di kediamannya di Cikeas, Bogor, Minggu (19/4). Dia mengatakan, Tim Sembilan diberi tugas membangun komunikasi politik dengan partai lain untuk berkoalisi.
Sejauh ini, sudah cukup banyak partai yang berkomunikasi dengan Demokrat, antara lain Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Damai Sejahtera (PDS).
Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang dihubungi SH secara terpisah di Jakarta, Senin (20/4), mengatakan, Tim Sembilan hanya menjajaki koalisi sehingga tidak berkaitan dengan calon wakil presiden (cawapres). “Soal cawapres, sepenuhnya hak Yudhoyono sendiri,” tutur Anas.
Anas mengatakan, Tim Sembilan bertugas melakukan pendekatan dan penjajakan untuk melakukan koalisi dengan partai-partai lain. “Tim Sembilan tugasnya hanya melakukan komunikasi dan penjajakan, dan kalau sudah bisa eksekusi untuk berkoalisi,” katanya.
Lima Kebijakan
Menurut Yudhoyono, ada lima kebijakan yang ingin dibangun dalam koalisi, yakni memprioritaskan kesejahteraan rakyat, melanjutkan tata pemerintahan yang baik, demokrasi, penegakan hukum, dan pembangunan yang adil dan merata.
“Kalau koalisi dibangun atas dasar itu, ruangnya lebih pantas dan tidak terhalang sekat- sekat ideologi. Dengan demikian, pemerintah benar-benar efektif, karena kami sepakat platform itu dikerjakan bersama,” katanya.
Soal koalisi Golkar-Demokrat, Yudhoyono mengatakan, kedua belah pihak terus melakukan pembicaraan soal format koalisi dan platformnya, yaitu di pemerintahan dan parlemen. Dia berharap, koalisi ini bisa saling menguntungkan dan membawa kebaikan bagi stabilitas, efektivitas pemerintahan dan pembangunan, dan bukan dilihat sebagai soal untung-rugi belaka. n
Demokrat-PKS Akhirnya Koalisi
(okezone.com) JAKARTA - Setelah tarik ulur beberapa kali, wacana koalisi antara Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya terwujud.
Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada okezone, Selasa (21/4/2009).
"Jalan menuju koalisi Partai Demokrat dengan PKS makin dekat, titi-titik untuk membangun kerja sama makin banyak," ujar Anas.
Lebih lanjut Anas menambahkan, Demokrat jujga tetap menghormati mekanisme internal di PKS. "Karena itu, kami tentu menunggu keputusan institutional dari PKS," ujarnya.
Anas menambahkan, setelah PKB secara jelas menyatakan berkoalisi dengan Demokrat, beberapa partai politik peserta Pemilu 2009 juga berkoalisi dengan Demokrat.
"Kami berharap PKS dan beberapa partai yang lain juga setuju berkoalisi untuk membangun pemerintahan yang kuat, efektif dan berkompeten mengurus kepentingan rakyat," pungkasnya.
Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada okezone, Selasa (21/4/2009).
"Jalan menuju koalisi Partai Demokrat dengan PKS makin dekat, titi-titik untuk membangun kerja sama makin banyak," ujar Anas.
Lebih lanjut Anas menambahkan, Demokrat jujga tetap menghormati mekanisme internal di PKS. "Karena itu, kami tentu menunggu keputusan institutional dari PKS," ujarnya.
Anas menambahkan, setelah PKB secara jelas menyatakan berkoalisi dengan Demokrat, beberapa partai politik peserta Pemilu 2009 juga berkoalisi dengan Demokrat.
"Kami berharap PKS dan beberapa partai yang lain juga setuju berkoalisi untuk membangun pemerintahan yang kuat, efektif dan berkompeten mengurus kepentingan rakyat," pungkasnya.
Sunday, April 19, 2009
PD Dukung KPU Bentuk TPF
(detik.com) Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana membentuk tim pencari fakta (TPF) untuk mengungkap kecurangan-kecurangan pemilu yang dilakukan oleh pihak-pihak internal. Partai Demokrat (PD) pun mendukung pembentukan TPF ini.
"Kami mendukung keputusan KPU tersebut. Itu memang mesti dilakukan oleh penyelenggara pemilu," ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum dalam pesan singkat yang diterima redaksi detikcom, Senin (20/4/2009).
Menurut Anas, siapapun yang melanggar, curang dan membelakangi aturan pemilu, harus diberi sanksi. PD pun mendukung penyelenggaraan pemilu yang luber, jurdil dan bermartabat.
"Kami ingin menang dengan terhormat," pungkasnya.
( rdf / iy )
"Kami mendukung keputusan KPU tersebut. Itu memang mesti dilakukan oleh penyelenggara pemilu," ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum dalam pesan singkat yang diterima redaksi detikcom, Senin (20/4/2009).
Menurut Anas, siapapun yang melanggar, curang dan membelakangi aturan pemilu, harus diberi sanksi. PD pun mendukung penyelenggaraan pemilu yang luber, jurdil dan bermartabat.
"Kami ingin menang dengan terhormat," pungkasnya.
( rdf / iy )
SBY Ajukan 5 Kriteria Cawapres
(ujungpandangekspres.com) Jakarta, Upeks--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan ada lima syarat yang harus bisa dipenuhi oleh Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang akan mendampinginya nanti.
Hal itu diungkapkan SBY saat bersilaturahmi dengan wartawan di Cikeas, Sabtu (19/4). Menurutnya, lima kriteria Cawapres diungkapkan Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Pertama, harus memiliki integritas yang baik, ditandai dengan kekuatan moral yang tinggi, termasuk moral politik.
Kedua, dalam menjalankan tugasnya, seorang presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Oleh karena itu, seorang wakil presiden harus memiliki kecakapan yang tinggi untuk mampu mengkoordinasikan dan mensinergikan pekerjaan para menteri, segaris dengan kebijakan presiden.
Ketiga, seorang wakil presiden harus loyal kepada pemerintah. Ia harus menjalankan misi pemerintahan dan bebas dari conflict of interest dalam menjalankan misi-misinya.
Keempat, seorang wakil presiden harus diterima oleh mayoritas rakyat dan lekat di hati rakyat. ”Jangan lupa, presiden dan wakil presiden berada di dalam satu perahu. Nahkodanya presiden, wapres membantu nahkoda. Chemistry-nya harus bagus, cocok satu sama lain,” SBY menjelaskan.
Kelima, koalisi tersebut diharapkan bisa meningkatkan kekokohan dan efektivitas. ”Di situ kita pikirkan besama untuk kita pikirkan bersama koalisi itu untk kebaikan dari pemerintahan,” ujar SBY. (mit)
Syarat Koalisi
Disamping itu Partai Demokrat juga mengeluarkan lima syarat bagi partai yang berniat melakukan koalisi dengan partai pemenang pemilu versi quick count ini.
"Yang jelas mereka adalah yang memiliki persamaan platform dan arah kebijakan yang sama," kata SBY.
Intinya, lanjut Yudhoyono saat bertemu wartawan di Cikeas, Minggu (19/4), yang nantinya berkoalisi mestilah yang mempunyai komitemen yang nyata. Pertama mempunyai agenda prioritas yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, kedua menegakkan pemerintahan yang baik, ketiga menegakkan demokrasi yang dapat membawa manfaat untuk masyarakat, keempat menegakkan keadilan hukum, kelima mempunyai cita-cita pembangunan, karena pembangunan di Indonesia harus berjalan adil dan merata.
Untuk melakukan koalisi dan mencari wakil presiden yang cocok, Partai Demokrat telah membentuk 'Tim 9' yang dipimpin langsung Ketua Umum Demokrat, Hadi Utomo.
Menurut Yudhoyono, tim itu bertugas mencari partai politik yang mau diajak bicara. "Tim ini bekerja siang malam dan saat ini sudah banyak partai politik yang diajak bicara," kata Yudhoyono di kediamannya.
Diantara partai yang sudah diajak komunikasi soal koalisi antara lain, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Damai Sejahtera, Partai Pelopor, Partai Matahari Bangsa, dan sebagainya.
Ia menambahkan, sampai saat ini komunikasi dengan partai politik tersebut masih berjalan. "Lantas koalisi yang realnya, saya belum bisa jelaskan sekarang," tambahnya.
Sementara itu menurut Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, survei yang menemukan Susilo Bambang Yudhoyono dipilih oleh massa lintaspartai membuktikan koalisi telah terjadi di tingkat rakyat. Sekarang tinggal menyinkronkan dengan koalisi di tingkat elit partai.
"Eksistensi tokoh lebih penting ketimbang ia berasal dari partai politik mana," katanya, menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia di Jakarta, Kamis (16/4). "Di tingkat rakyat, fenomena koalisi sebenarnya sudah terjadi namun koalisi politik di tingkat elit bisa jadi paralel dengan koalisi di tingkat rakyat," katanya.
Survei LSI menemukan Yudhoyono, calon presiden Demokrat, dipilih oleh 65,7% pemilih Partai Keadilan Sejahtera, 55,3 persen pemilih Partai Kebangkitan Bangsa dan 53,7% pemilih Partai Persatuan Pembangunan. Bahkan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya sekalipun, terdapat pemilih Yudhoyono meski kecil persentasenya.
Dan Demokrat, kata Anas, terbuka dengan dukungan atau keinginan berkoalisi dari partai-partai tersebut. "Yang jelas Demokrat ingin berkoalisi membentuk pemerintah yang kokoh agar pemerintah dapat berjalan lebih cepat, lebih baik," kata Anas seperti mengutip jargon kampanye Partai Golkar.
Demokrat berpandangan, koalisi bukan untuk kepentingan partai, tapi kepentingan bangsa. Tidak ada pemerintahan demokratis yang bisa bekerja dengan baik kalau tidak ada jaminan stabilitas di pemerintahan. "Tapi koalisi juga tidak boleh egosentris elit. Harus mempertimbangkan kepentingan rakyat. Koalisi institusional tidak bersifat pribadi," katanya.
Namun Demokrat belum membahas syarat-syarat koalisi itu. Diharapkan tanggal 25-26 April ini, Demokrat akan menentukannya sekaligus mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilihan Presiden 2009. (Int Aka)
Hal itu diungkapkan SBY saat bersilaturahmi dengan wartawan di Cikeas, Sabtu (19/4). Menurutnya, lima kriteria Cawapres diungkapkan Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Pertama, harus memiliki integritas yang baik, ditandai dengan kekuatan moral yang tinggi, termasuk moral politik.
Kedua, dalam menjalankan tugasnya, seorang presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Oleh karena itu, seorang wakil presiden harus memiliki kecakapan yang tinggi untuk mampu mengkoordinasikan dan mensinergikan pekerjaan para menteri, segaris dengan kebijakan presiden.
Ketiga, seorang wakil presiden harus loyal kepada pemerintah. Ia harus menjalankan misi pemerintahan dan bebas dari conflict of interest dalam menjalankan misi-misinya.
Keempat, seorang wakil presiden harus diterima oleh mayoritas rakyat dan lekat di hati rakyat. ”Jangan lupa, presiden dan wakil presiden berada di dalam satu perahu. Nahkodanya presiden, wapres membantu nahkoda. Chemistry-nya harus bagus, cocok satu sama lain,” SBY menjelaskan.
Kelima, koalisi tersebut diharapkan bisa meningkatkan kekokohan dan efektivitas. ”Di situ kita pikirkan besama untuk kita pikirkan bersama koalisi itu untk kebaikan dari pemerintahan,” ujar SBY. (mit)
Syarat Koalisi
Disamping itu Partai Demokrat juga mengeluarkan lima syarat bagi partai yang berniat melakukan koalisi dengan partai pemenang pemilu versi quick count ini.
"Yang jelas mereka adalah yang memiliki persamaan platform dan arah kebijakan yang sama," kata SBY.
Intinya, lanjut Yudhoyono saat bertemu wartawan di Cikeas, Minggu (19/4), yang nantinya berkoalisi mestilah yang mempunyai komitemen yang nyata. Pertama mempunyai agenda prioritas yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, kedua menegakkan pemerintahan yang baik, ketiga menegakkan demokrasi yang dapat membawa manfaat untuk masyarakat, keempat menegakkan keadilan hukum, kelima mempunyai cita-cita pembangunan, karena pembangunan di Indonesia harus berjalan adil dan merata.
Untuk melakukan koalisi dan mencari wakil presiden yang cocok, Partai Demokrat telah membentuk 'Tim 9' yang dipimpin langsung Ketua Umum Demokrat, Hadi Utomo.
Menurut Yudhoyono, tim itu bertugas mencari partai politik yang mau diajak bicara. "Tim ini bekerja siang malam dan saat ini sudah banyak partai politik yang diajak bicara," kata Yudhoyono di kediamannya.
Diantara partai yang sudah diajak komunikasi soal koalisi antara lain, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Damai Sejahtera, Partai Pelopor, Partai Matahari Bangsa, dan sebagainya.
Ia menambahkan, sampai saat ini komunikasi dengan partai politik tersebut masih berjalan. "Lantas koalisi yang realnya, saya belum bisa jelaskan sekarang," tambahnya.
Sementara itu menurut Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, survei yang menemukan Susilo Bambang Yudhoyono dipilih oleh massa lintaspartai membuktikan koalisi telah terjadi di tingkat rakyat. Sekarang tinggal menyinkronkan dengan koalisi di tingkat elit partai.
"Eksistensi tokoh lebih penting ketimbang ia berasal dari partai politik mana," katanya, menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia di Jakarta, Kamis (16/4). "Di tingkat rakyat, fenomena koalisi sebenarnya sudah terjadi namun koalisi politik di tingkat elit bisa jadi paralel dengan koalisi di tingkat rakyat," katanya.
Survei LSI menemukan Yudhoyono, calon presiden Demokrat, dipilih oleh 65,7% pemilih Partai Keadilan Sejahtera, 55,3 persen pemilih Partai Kebangkitan Bangsa dan 53,7% pemilih Partai Persatuan Pembangunan. Bahkan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya sekalipun, terdapat pemilih Yudhoyono meski kecil persentasenya.
Dan Demokrat, kata Anas, terbuka dengan dukungan atau keinginan berkoalisi dari partai-partai tersebut. "Yang jelas Demokrat ingin berkoalisi membentuk pemerintah yang kokoh agar pemerintah dapat berjalan lebih cepat, lebih baik," kata Anas seperti mengutip jargon kampanye Partai Golkar.
Demokrat berpandangan, koalisi bukan untuk kepentingan partai, tapi kepentingan bangsa. Tidak ada pemerintahan demokratis yang bisa bekerja dengan baik kalau tidak ada jaminan stabilitas di pemerintahan. "Tapi koalisi juga tidak boleh egosentris elit. Harus mempertimbangkan kepentingan rakyat. Koalisi institusional tidak bersifat pribadi," katanya.
Namun Demokrat belum membahas syarat-syarat koalisi itu. Diharapkan tanggal 25-26 April ini, Demokrat akan menentukannya sekaligus mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilihan Presiden 2009. (Int Aka)
SBY Sampaikan Hal Penting Sebagai Capres di Cikeas Pk 13.00
(detik.com) Jakarta - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menggelar jumpa pers di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Minggu (19/4/2009) pukul 13.00. SBY akan menyampaikan hal penting sebagai presiden dan sebagai calon presiden (capres).
Informasi tersebut diterima detikcom dari Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum dalam pesan singkatnya hari ini.
"SBY akan menyampaikan hal-hal penting dalam posisi sebagai presiden. Tentu ada juga sebagian yang dalam posisi sebagai capres. Tentang apa saja? Kita tunggu apa yang akan langsung disampaikan SBY," ungkap Anas.
Tentang cawapres, imbuh Anas, menjadi salah satu ujung penting koalisi SBY. Sebagai capres, SBY mempunyai posisi penting untuk memilih siapa cawapres yang terbaik bagi kekompakan dan efektivitas pemerintahan serta untuk melayani kepentingan rakyat.
Untuk urusan koalisi ini, ijab-kabul antarpartai masih dibahas 9 pimpinan DPP PD.
"Tetapi tetap harus menunggu dan menghormati keputusan internal partai-partai sahabat, Golkar, PKS, PPP, PAN, dan sebagainya," jelas Anas.
( nwk / iy )
Informasi tersebut diterima detikcom dari Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum dalam pesan singkatnya hari ini.
"SBY akan menyampaikan hal-hal penting dalam posisi sebagai presiden. Tentu ada juga sebagian yang dalam posisi sebagai capres. Tentang apa saja? Kita tunggu apa yang akan langsung disampaikan SBY," ungkap Anas.
Tentang cawapres, imbuh Anas, menjadi salah satu ujung penting koalisi SBY. Sebagai capres, SBY mempunyai posisi penting untuk memilih siapa cawapres yang terbaik bagi kekompakan dan efektivitas pemerintahan serta untuk melayani kepentingan rakyat.
Untuk urusan koalisi ini, ijab-kabul antarpartai masih dibahas 9 pimpinan DPP PD.
"Tetapi tetap harus menunggu dan menghormati keputusan internal partai-partai sahabat, Golkar, PKS, PPP, PAN, dan sebagainya," jelas Anas.
( nwk / iy )
Tokoh Cipayung Dampingi SBY
JAKARTA | SURYA - Desas-desus siapa yang akan menjadi menjadi cawapres presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) samar-samar mulai terlihat. Meski bisa saja berubah, namun orang lingkar dalam SBY menyebutkan kandidat kuatnya adalah tokoh sentral dari Kelompok Cipayung. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang pendiri Partai Demokrat, Hengky Luntungan yang kini duduk sebagai Sekjen Indonesia Bisa salah satu sayap tim sukses SBY yang dikomandoi oleh mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Prof Subur Budi Santoso dan Mayjen Jali Yusuf.
Hengky secara khusus kepada Surya, Sabtu (18/4) menjelaskan, kini, pendekatan makin mantap melalui salah satu Kelompok Cipayung, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
“Kalau nama tak usah disebut. Namun, kans cawapres pak SBY memang kemungkinannya bukan yang masih menjabat ketua umum. Yang jelas, dia itu bagian dari Kelompok Cipayung. Kans tokoh dari kelompok ini lebih besarlah ketimbang yang lain meski memang, semuanya tergantug pak SBY juga siapa yang akhirnya dipilih,” kata Hengky Luntungan.
Banyak sekali Kelompok Cipayung yang sampai saat ini masih eksis sebagai penyeimbang kekuatan pemerintah. Salah satunya adalah HMI dan beberapa organisasi lain seperti GMNI, PMKRI. Dari beberapa mantan aktivis dari Kelompok Cipayung, mantan Ketua HMI, Akbar Tanjung yang paling menonjol.
Apakah benar Akbar Tanjung yang akan dijadikan cawapres SBY. Salah seorang petinggi DPP Partai Golkar, Jumat (17/4) kemarin, mengatakan DPP Golkar akan mengajukan tujuh nama cawapres kepada SBY. Akbar Tanjung, diakuinya memang salah satu nama yang disodorkan selain beberapa nama lain seperti, Ketum Golkar Jusuf Kalla, Waketum Golkar, Agung Laksono, Sri Sultan Hamengkubuwono, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Priyo Budisantoso, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Surya Paloh serta Aburizal Bakrie.
Hengky Luntungan kemudian menjelaskan lagi, dalam pemenangan Pilpres nanti seluruh elemen yang ada dikelompok Cipayung akan digerakkan, termasuk HMI. “Hanya segitu saja informasinya. Selebihnya, dijabarkan Andalah sebagai wartawan,” tuturnya.
Salah satu mantan tokoh HMI yang kini duduk sebagai salah satu petinggi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, saat dikonfirmasi khusus soal ini menjawab dengan diplomatis. Anas menyatakan, apakah memang nantinya pendamping SBY dari Kelompok Cipayung, hanya SBY yang mengetahuinya.
“Kami di Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada pak SBY. Biarlah, kedua mempelai saling suka dan diharapkan melakukan ‘pernikahan’ dengan secara ikhlas, bukan kawin paksa. Keluaga besar koalisi partai-partai, tentu akan menerimanya dengan ikhlas,” kata Anas.
“Yang jelas, dari awal kami memang yakin betul pak SBY memang enteng jodoh. Jadi, siapa sekarang yang ditebak-tebak sebagai pendamping pak SBY, semuanya bagus dan layak. Skenario tuhan yang akan memilihkan jodoh pak SBY pada Pilpres nanti,” kata Anas lagi. jbp/yat
�
Hengky secara khusus kepada Surya, Sabtu (18/4) menjelaskan, kini, pendekatan makin mantap melalui salah satu Kelompok Cipayung, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
“Kalau nama tak usah disebut. Namun, kans cawapres pak SBY memang kemungkinannya bukan yang masih menjabat ketua umum. Yang jelas, dia itu bagian dari Kelompok Cipayung. Kans tokoh dari kelompok ini lebih besarlah ketimbang yang lain meski memang, semuanya tergantug pak SBY juga siapa yang akhirnya dipilih,” kata Hengky Luntungan.
Banyak sekali Kelompok Cipayung yang sampai saat ini masih eksis sebagai penyeimbang kekuatan pemerintah. Salah satunya adalah HMI dan beberapa organisasi lain seperti GMNI, PMKRI. Dari beberapa mantan aktivis dari Kelompok Cipayung, mantan Ketua HMI, Akbar Tanjung yang paling menonjol.
Apakah benar Akbar Tanjung yang akan dijadikan cawapres SBY. Salah seorang petinggi DPP Partai Golkar, Jumat (17/4) kemarin, mengatakan DPP Golkar akan mengajukan tujuh nama cawapres kepada SBY. Akbar Tanjung, diakuinya memang salah satu nama yang disodorkan selain beberapa nama lain seperti, Ketum Golkar Jusuf Kalla, Waketum Golkar, Agung Laksono, Sri Sultan Hamengkubuwono, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Priyo Budisantoso, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Surya Paloh serta Aburizal Bakrie.
Hengky Luntungan kemudian menjelaskan lagi, dalam pemenangan Pilpres nanti seluruh elemen yang ada dikelompok Cipayung akan digerakkan, termasuk HMI. “Hanya segitu saja informasinya. Selebihnya, dijabarkan Andalah sebagai wartawan,” tuturnya.
Salah satu mantan tokoh HMI yang kini duduk sebagai salah satu petinggi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, saat dikonfirmasi khusus soal ini menjawab dengan diplomatis. Anas menyatakan, apakah memang nantinya pendamping SBY dari Kelompok Cipayung, hanya SBY yang mengetahuinya.
“Kami di Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada pak SBY. Biarlah, kedua mempelai saling suka dan diharapkan melakukan ‘pernikahan’ dengan secara ikhlas, bukan kawin paksa. Keluaga besar koalisi partai-partai, tentu akan menerimanya dengan ikhlas,” kata Anas.
“Yang jelas, dari awal kami memang yakin betul pak SBY memang enteng jodoh. Jadi, siapa sekarang yang ditebak-tebak sebagai pendamping pak SBY, semuanya bagus dan layak. Skenario tuhan yang akan memilihkan jodoh pak SBY pada Pilpres nanti,” kata Anas lagi. jbp/yat
�
Demokrat Akui Ada Kecurangan Pemilu
TEMPO Interaktif, Jakarta:Partai Demokrat mengakui bahwa dugaan kecurangan pada pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 mungkin benar adanya. "Kami juga sedang mengumpulkan data tersebut," kata Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Pengumpulan data tersebut dilakukan setelah munculnya banyak keluhan dari daerah. "Di daerah ada keluhan, banyak yang merasa kecewa atau bahkan menduga dicurangi," ujarnya. Karena itu pihaknya saat ini sedang mengumpulkan data-data yang diduga terkait dengan kecurangan.
Partai Demokrat kata Anas, mendukung jika ada upaya mengungkap kecurangan tersebut. "Kami mendukung upaya pengungkapan kecurangan, termasuk tindak lanjutnya," kata Anas.
Pekan lalu Partai Hanura dan Gerindra menyatakan akan menginvestigasi kemungkinan kecurangan tersebut. Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto mengatakan secara pribadi dia yakin ada kecurangan sistematis.
Menurut Anas soal daftar pemilih tetap yang amburadul juga merugikan partainya. “Kami juga merasa dirugikan," ujarnya.
Demokrat, dia menegaskan mendukung upaya penindakan terhadap kecurangan yang terjadi. "Proses sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya. Hal itu sudah diatur dalam undang-undang dengan rinci sehingga tak seharusnya masalah seperti ini dibawa kedalam ranah politik.
TITIS SETYANINGTYAS
Pengumpulan data tersebut dilakukan setelah munculnya banyak keluhan dari daerah. "Di daerah ada keluhan, banyak yang merasa kecewa atau bahkan menduga dicurangi," ujarnya. Karena itu pihaknya saat ini sedang mengumpulkan data-data yang diduga terkait dengan kecurangan.
Partai Demokrat kata Anas, mendukung jika ada upaya mengungkap kecurangan tersebut. "Kami mendukung upaya pengungkapan kecurangan, termasuk tindak lanjutnya," kata Anas.
Pekan lalu Partai Hanura dan Gerindra menyatakan akan menginvestigasi kemungkinan kecurangan tersebut. Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto mengatakan secara pribadi dia yakin ada kecurangan sistematis.
Menurut Anas soal daftar pemilih tetap yang amburadul juga merugikan partainya. “Kami juga merasa dirugikan," ujarnya.
Demokrat, dia menegaskan mendukung upaya penindakan terhadap kecurangan yang terjadi. "Proses sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya. Hal itu sudah diatur dalam undang-undang dengan rinci sehingga tak seharusnya masalah seperti ini dibawa kedalam ranah politik.
TITIS SETYANINGTYAS
Saturday, April 18, 2009
SBY Pilih Wapres Pekan Depan
Jakarta, Tribun - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), akan menentukan calon wakil presiden (cawapres) yang akan berpasangan dengannya di pemilihan presiden (pilpres), pekan depan.
Penetapan cawapres tersebut kemungkinan akan dilakukan bersamaan dengan pengukuhan SBY sebagai capres di ajang Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat yang juga berlangsung pekan depan.
"Kami serahkan sepenuhnya kepada Pak SBY untuk menentukan calon wapresnya," kata Ketua Umum Indonesia Bisa Subur Budhisantoso kepada pers usai deklarasi sayap tim sukses SBY di di Jakarta, Sabtu (18/4).
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, berharap pengukuhan SBY sebagai capres juga akan bersamaan dengan pengukuhan cawapres.
Hingga kemarin, nama Ketua Umum DPP Partai Golkar, Jusuf Kalla, masih disebut-sebut sebagai kandidat untuk mendampingi SBY sebagai cawapres sekaligus melanjutkan duet ini di periode keduanya.
DPP Golkar akan memutuskan sejumlah opsi kandidat cawapres pada rapat pimpinan khusus (rapimsus) khusus yang juga akan digelar pekan depan.
Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tanjung menyatakan, tidak etis bagi bila Golkar itu jika hanya mengajukan satu nama cawapres untuk mendampingi SBY.
"Sebaiknya lebih dari satu nama, sehingga Pak SBY bisa memilih calon wapres sesuai dengan visi misinya," kata Akbar Tanjung, usai rapat koordinasi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua Barisan Indonesia (Barindo) di Makassar, kemarin.
Irama koalisi semakin terpacu menyusul semakin ketatnya pengajuan pasangan capres yang akan berlangsung akhir Mei nanti.
Selain SBY, kubu lain yang dimotori Megawati Soekarnoputri (PDIP), Prabowo Subianto (Gerindra), dan Wiranto (Hanura), juga terus menggalang kekuatan melawan SBY.
Gorontalo
Sementara Akbar mengklaim sudah didukung Ketua DPD I Golkar Gorontalo, Fadel Muhammad, untuk menjadi cawapres dari partai berlambang pohon beringin ini.
"DPD Golkar Gorontalo telah merekomendasikan nama saya untuk ikut seleksi kepemimpinan nasional di rapimsus," kata Akbar.
Fadel membenarkan Golkar Gorontalo mendukung Akbar sebagai cawapres. Menurut Fadel, koalisi dengan Partai Demokrat adalah langkah yang paling tepat.
"Kita ingin jangan sampai kalah dua kali. Kami anggap kembali mendukung SBY adalah langkah yang paling pantas. Dan DPD Gorontalo merekomendasikan nama Akbar menjadi cawapres yang akan dibahas dalam rapimnasus," ujar Fadel yang juga Gubernur Gorontalo.
Pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Regional Sulawesi, pekan lalu, empat gubernur di Sulawesi secara tegas menyatakan dukungannya kepada duet SBY-Kalla. Sedangkan Fadel saat itu tidak secara terbuka mendukung duet SBY-Kalla. Gubernur yang mendukung duet SBY-Kalla adalah Syahrul Yasin Limpo (Sulsel), Anwar Adnan Saleh (Sulbar), Nur Alam (Sultra), dan B Paliudju (Sulteng).
Siapa Pun
Subur mengatakan, pihaknya akan mendukung siapapun calon wapres yang akan diputuskan SBY untuk maju pada Pilpres, 8 Juli mendatang.
Sedangkan Anas mengatakan, bila pengukuhan pasangan ini belum dimungkinkan, maka pengukuhan capres tetap menjadi prioritas sedangkan cawapres menyusul.
"Kalau memungkinkan bisa bersamaan. Kalau tidak mungkin, capresnya dulu. Kita harapkan bisa bersamaan agar makin jelas dalam menghadapi pilpres," kata Anas.
Mantan Ketua Umum PB HMI ini mengungkapkan, komunikasi akan terus dijalin Demokrat dengan partai-partai lain sebagai embrio terbetuknya koalisi di pemerintahan maupun di parlemen. Arah koalisi yang akan dituju Demokrat adalah terbentuknya pemerintahan yang kuat, stabil, dan efektif.
Partai Demokrat menginginkan pemerintahan mendatang semakin berfaedah bagi masyarakat mengingat periode mendatang merupakan adalah masa bakti kedua SBY memimpin negeri ini.
Lewat HMI
Salah satu pendiri Partai Demokrat, Hengky Luntungan yang kini duduk sebagai Sekjen Indonesia Bisa, menjelaskan, lobi cawapres dilakukan melalui HMI.
"Kalau nama tak usah disebut. Namun, kans cawapres Pak SBY memang kemungkinannnya bukan yang masih menjabat ketua umum. Yang jelas, dia itu bagian dari Kelompok Cipayung. Kans tokoh dari kelompok ini lebih besar ketimbang yang lain meski memang, semuanya tergantug Pak SBY siapa yang akhirnya dipilih," kata Hengky, kemarin.
Dari beberapa mantan aktivis dari Kelompok Cipayung, Akbar yang paling menonjol. Apalagi, mantan Ketua DPR RI ini juga pernah menjabat Ketua Umum PB HMI.
Akbar adalah salah satu nama yang kemungkinan disodorkan Golkar selain Kalla, Agung Laksono, Sri Sultan Hamengkubuwono, sN Surya Paloh.
Anas yang dikonfirmasi terpisah menjawab dengan diplomatis. Anas menyatakan, apakah pendamping SBY dari Kelompok Cipayung, hanya SBY yang mengetahuinya.
"Kami di Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Pak SBY. Biarlah, kedua mempelai saling suka dan diharapkan melakukan 'pernikahan' dengan secara ikhlas, bukan kawin paksa. Keluaga besar koalisi partai-partai, tentu akan menerimanya dengan ikhlas," kata Anas.
33 DPD
Sementara itu, fungsionaris DPP Golkar yang dekat dengan kubu Akbar, Marzuki Darusman, mengklaim, Akbar sudah mendapat dukungan 33 DPD Golkar se-Indonesia untuk menjadi cawapres SBY.
"Hanya pada tingkat DPP Pak Akbar selalu dihambat. Berdasarkan survei internal Golkar, posisi Jusuf Kalla 53 persen dan Akbar Tanjung 51 persen. Dari segi ini masih bisa dipertahankan," kata Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Golkar ini. Namun Ketua DPD Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin dan Ketua DPD Partai Golkar Maluku Utara Ahmad Hidayat
"Saya mau tanya, yang dimaksud DPD yang mana. Kami dari DPD se-Indonesia di Jakarta menyatakan tetap solid pada komitmen awal yang menyatakan mendukung Pak Jusuf Kalla sebagai calon presiden walaupun ada yang berkembang dan harus dikomunikasikan kembali mengenai keputusan itu," tegas Ilham, tadi malam.
Menurutnya, sampai saat ini para ketua DPD belum pernah bertemu membahas komitmen tersebut. Hal yang sama juga terjadi di Maluku Utara, Sulbar, Sultra, dan DPD lainnya di Indonesia Timur.
Sedangkan Hidayat menilai pernyataan Marzuki adalah pernyataan pribadi dan tidak berdasar. Menurutnya, Marzuki juga tidak punya wewenang mengungkapkan hal itu.
"Apa urusannya Pak Marzuki ngomong seperti itu. Ia bukan anggota DPP dan DPD. Ia hanya cari-cari kesibukan dan tidak ada urusan kami terhadap pernyataan itu. Yang jelas kami dari DPD se-Indonesia tetap solid pada komitmen semula mendukung Pak Jusuf Kalla," katanya.
Dua Rintangan
Pengamat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli menilai, langkah Kalla menjadi cawapres SBY tidak semulus yang dibayangkan.
Kalla disebutnya harus melewati dua rintangan untuk bisa berlaga di pilpres mendampingi SBY. "Pertama, di internal Golkar sendiri belum selesai dan ini memang menjadi kerjaan buat JK (Kalla)," ujarnya.
Dalam Rapimnasus, 33 DPD Golkar akan mengajukan sejumlah usulan nama cawapres untuk SBY. Suara terkuat akan diajukan sebagai kandidat cawapres SBY.
"Jika dalam rapimna khusus DPD berani melawan JK dengan menyatakan dia telah gagal memepertahankan suara, maka DPD bisa mengusung calon lain seperti Akbar Tandjung," ujarnya.
Rintangan kedua, kata Lili, datang dari kubu SBY. Sebab, meski sudah ada sinyal SBY akan menggandeng Kalla kembali, namun selama belum ada hitam di atas putih, keputusan capres Partai Demokrat masih bisa berubah.
Lili menilai, hak prerogatif SBY dalam menentukan cawapresnya tersebut akan membuat merapatnya DPD-DPD Golkar ke kubu SBY.
Kontroversi
Sementara Akbar mengatakan, kalau Golkar hanya mengajukan satu nama, maka SBY tidak akan memiliki banyak pilihan. Padahal SBY telah memberi sinyal akan memilih siapapun cawapres dari Golkar.
Banyaknya nama yang dimunculkan, kata Akbar, akan memberi dampak yang baik bagi partai, dan sebaliknya, jika hanya satu nama akan menimbulkan kontroversi.
Terkait dengan pengajuan namanya sebagai salah satu cawapres, dia mengatakan siap dengan hal tersebut jika memang ada peluang dan ada aspirasi dari kader dan masyarakat. "Saya sudah siap mendampingi SBY dalam melaksanakan visi beliau lima tahun ke depan," katanya.
Akbar mengakui telah melakukan komunikasi dengan sejumlah orang dekat SBY, termasuk dan jajaran pengurus Partai Demokrat lainnya. Namun dia belum berkomunikasi langsung dengan SBY.(Persda Network/yat/rex/lim)
Penetapan cawapres tersebut kemungkinan akan dilakukan bersamaan dengan pengukuhan SBY sebagai capres di ajang Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat yang juga berlangsung pekan depan.
"Kami serahkan sepenuhnya kepada Pak SBY untuk menentukan calon wapresnya," kata Ketua Umum Indonesia Bisa Subur Budhisantoso kepada pers usai deklarasi sayap tim sukses SBY di di Jakarta, Sabtu (18/4).
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, berharap pengukuhan SBY sebagai capres juga akan bersamaan dengan pengukuhan cawapres.
Hingga kemarin, nama Ketua Umum DPP Partai Golkar, Jusuf Kalla, masih disebut-sebut sebagai kandidat untuk mendampingi SBY sebagai cawapres sekaligus melanjutkan duet ini di periode keduanya.
DPP Golkar akan memutuskan sejumlah opsi kandidat cawapres pada rapat pimpinan khusus (rapimsus) khusus yang juga akan digelar pekan depan.
Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tanjung menyatakan, tidak etis bagi bila Golkar itu jika hanya mengajukan satu nama cawapres untuk mendampingi SBY.
"Sebaiknya lebih dari satu nama, sehingga Pak SBY bisa memilih calon wapres sesuai dengan visi misinya," kata Akbar Tanjung, usai rapat koordinasi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua Barisan Indonesia (Barindo) di Makassar, kemarin.
Irama koalisi semakin terpacu menyusul semakin ketatnya pengajuan pasangan capres yang akan berlangsung akhir Mei nanti.
Selain SBY, kubu lain yang dimotori Megawati Soekarnoputri (PDIP), Prabowo Subianto (Gerindra), dan Wiranto (Hanura), juga terus menggalang kekuatan melawan SBY.
Gorontalo
Sementara Akbar mengklaim sudah didukung Ketua DPD I Golkar Gorontalo, Fadel Muhammad, untuk menjadi cawapres dari partai berlambang pohon beringin ini.
"DPD Golkar Gorontalo telah merekomendasikan nama saya untuk ikut seleksi kepemimpinan nasional di rapimsus," kata Akbar.
Fadel membenarkan Golkar Gorontalo mendukung Akbar sebagai cawapres. Menurut Fadel, koalisi dengan Partai Demokrat adalah langkah yang paling tepat.
"Kita ingin jangan sampai kalah dua kali. Kami anggap kembali mendukung SBY adalah langkah yang paling pantas. Dan DPD Gorontalo merekomendasikan nama Akbar menjadi cawapres yang akan dibahas dalam rapimnasus," ujar Fadel yang juga Gubernur Gorontalo.
Pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Regional Sulawesi, pekan lalu, empat gubernur di Sulawesi secara tegas menyatakan dukungannya kepada duet SBY-Kalla. Sedangkan Fadel saat itu tidak secara terbuka mendukung duet SBY-Kalla. Gubernur yang mendukung duet SBY-Kalla adalah Syahrul Yasin Limpo (Sulsel), Anwar Adnan Saleh (Sulbar), Nur Alam (Sultra), dan B Paliudju (Sulteng).
Siapa Pun
Subur mengatakan, pihaknya akan mendukung siapapun calon wapres yang akan diputuskan SBY untuk maju pada Pilpres, 8 Juli mendatang.
Sedangkan Anas mengatakan, bila pengukuhan pasangan ini belum dimungkinkan, maka pengukuhan capres tetap menjadi prioritas sedangkan cawapres menyusul.
"Kalau memungkinkan bisa bersamaan. Kalau tidak mungkin, capresnya dulu. Kita harapkan bisa bersamaan agar makin jelas dalam menghadapi pilpres," kata Anas.
Mantan Ketua Umum PB HMI ini mengungkapkan, komunikasi akan terus dijalin Demokrat dengan partai-partai lain sebagai embrio terbetuknya koalisi di pemerintahan maupun di parlemen. Arah koalisi yang akan dituju Demokrat adalah terbentuknya pemerintahan yang kuat, stabil, dan efektif.
Partai Demokrat menginginkan pemerintahan mendatang semakin berfaedah bagi masyarakat mengingat periode mendatang merupakan adalah masa bakti kedua SBY memimpin negeri ini.
Lewat HMI
Salah satu pendiri Partai Demokrat, Hengky Luntungan yang kini duduk sebagai Sekjen Indonesia Bisa, menjelaskan, lobi cawapres dilakukan melalui HMI.
"Kalau nama tak usah disebut. Namun, kans cawapres Pak SBY memang kemungkinannnya bukan yang masih menjabat ketua umum. Yang jelas, dia itu bagian dari Kelompok Cipayung. Kans tokoh dari kelompok ini lebih besar ketimbang yang lain meski memang, semuanya tergantug Pak SBY siapa yang akhirnya dipilih," kata Hengky, kemarin.
Dari beberapa mantan aktivis dari Kelompok Cipayung, Akbar yang paling menonjol. Apalagi, mantan Ketua DPR RI ini juga pernah menjabat Ketua Umum PB HMI.
Akbar adalah salah satu nama yang kemungkinan disodorkan Golkar selain Kalla, Agung Laksono, Sri Sultan Hamengkubuwono, sN Surya Paloh.
Anas yang dikonfirmasi terpisah menjawab dengan diplomatis. Anas menyatakan, apakah pendamping SBY dari Kelompok Cipayung, hanya SBY yang mengetahuinya.
"Kami di Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Pak SBY. Biarlah, kedua mempelai saling suka dan diharapkan melakukan 'pernikahan' dengan secara ikhlas, bukan kawin paksa. Keluaga besar koalisi partai-partai, tentu akan menerimanya dengan ikhlas," kata Anas.
33 DPD
Sementara itu, fungsionaris DPP Golkar yang dekat dengan kubu Akbar, Marzuki Darusman, mengklaim, Akbar sudah mendapat dukungan 33 DPD Golkar se-Indonesia untuk menjadi cawapres SBY.
"Hanya pada tingkat DPP Pak Akbar selalu dihambat. Berdasarkan survei internal Golkar, posisi Jusuf Kalla 53 persen dan Akbar Tanjung 51 persen. Dari segi ini masih bisa dipertahankan," kata Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Golkar ini. Namun Ketua DPD Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin dan Ketua DPD Partai Golkar Maluku Utara Ahmad Hidayat
"Saya mau tanya, yang dimaksud DPD yang mana. Kami dari DPD se-Indonesia di Jakarta menyatakan tetap solid pada komitmen awal yang menyatakan mendukung Pak Jusuf Kalla sebagai calon presiden walaupun ada yang berkembang dan harus dikomunikasikan kembali mengenai keputusan itu," tegas Ilham, tadi malam.
Menurutnya, sampai saat ini para ketua DPD belum pernah bertemu membahas komitmen tersebut. Hal yang sama juga terjadi di Maluku Utara, Sulbar, Sultra, dan DPD lainnya di Indonesia Timur.
Sedangkan Hidayat menilai pernyataan Marzuki adalah pernyataan pribadi dan tidak berdasar. Menurutnya, Marzuki juga tidak punya wewenang mengungkapkan hal itu.
"Apa urusannya Pak Marzuki ngomong seperti itu. Ia bukan anggota DPP dan DPD. Ia hanya cari-cari kesibukan dan tidak ada urusan kami terhadap pernyataan itu. Yang jelas kami dari DPD se-Indonesia tetap solid pada komitmen semula mendukung Pak Jusuf Kalla," katanya.
Dua Rintangan
Pengamat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli menilai, langkah Kalla menjadi cawapres SBY tidak semulus yang dibayangkan.
Kalla disebutnya harus melewati dua rintangan untuk bisa berlaga di pilpres mendampingi SBY. "Pertama, di internal Golkar sendiri belum selesai dan ini memang menjadi kerjaan buat JK (Kalla)," ujarnya.
Dalam Rapimnasus, 33 DPD Golkar akan mengajukan sejumlah usulan nama cawapres untuk SBY. Suara terkuat akan diajukan sebagai kandidat cawapres SBY.
"Jika dalam rapimna khusus DPD berani melawan JK dengan menyatakan dia telah gagal memepertahankan suara, maka DPD bisa mengusung calon lain seperti Akbar Tandjung," ujarnya.
Rintangan kedua, kata Lili, datang dari kubu SBY. Sebab, meski sudah ada sinyal SBY akan menggandeng Kalla kembali, namun selama belum ada hitam di atas putih, keputusan capres Partai Demokrat masih bisa berubah.
Lili menilai, hak prerogatif SBY dalam menentukan cawapresnya tersebut akan membuat merapatnya DPD-DPD Golkar ke kubu SBY.
Kontroversi
Sementara Akbar mengatakan, kalau Golkar hanya mengajukan satu nama, maka SBY tidak akan memiliki banyak pilihan. Padahal SBY telah memberi sinyal akan memilih siapapun cawapres dari Golkar.
Banyaknya nama yang dimunculkan, kata Akbar, akan memberi dampak yang baik bagi partai, dan sebaliknya, jika hanya satu nama akan menimbulkan kontroversi.
Terkait dengan pengajuan namanya sebagai salah satu cawapres, dia mengatakan siap dengan hal tersebut jika memang ada peluang dan ada aspirasi dari kader dan masyarakat. "Saya sudah siap mendampingi SBY dalam melaksanakan visi beliau lima tahun ke depan," katanya.
Akbar mengakui telah melakukan komunikasi dengan sejumlah orang dekat SBY, termasuk dan jajaran pengurus Partai Demokrat lainnya. Namun dia belum berkomunikasi langsung dengan SBY.(Persda Network/yat/rex/lim)
Cawapres SBY Ditentukan pada 26 April
(gatra.com) Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengungkapkan, calon wakil presiden yang akan mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono dalam pilpres mendatang baru akan ditentukan pada Rapimnas Partai Demokrat tanggal 25-26 April 2009.
"Rapimnas tersebut kemungkinan akan sekaligus menetapkan pula pasangan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sebagai cawapres yang diduetkan dalam pilpres mendatang," ujarnya, di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jum`at (17/4).
Anas menjelaskan, sebenarnya agenda Rapimnas Demokrat itu adalah meresmikan calon presiden dari Partai Demokrat, namun jika dinamika dan perkembangan politik cukup memungkinkan, maka Rapimnas tersebut juga akan sekaligus menetapkan pula cawapres pasangan Yudhoyono.
Lebih lanjut Anas mengatakan, untuk pencalonan presiden itu, partainya tetap berkeinginan menjaling koalisi dengan partai lainnya.
Koalisi yang akan dibangun itu, antara lain, mampu memberikan dukungan stabilitas bagi roda pemerintahan, khususnya di lembaga legislatif. "Karenanya koalisi yang dibangun mesti diikat dalam kontrak politik dan pihak yang terlibat dalam koalisi ini bersifat institusi," ujarnya.
Ditegaskannya pula, kontrak politik ini akan menjadi panduan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh partai politik anggota koalisi. "Koalisi sebagai sarana untuk membangun pemerintahan yang kuat dan untuk menjalankan kepentingan rakyat. Intinya koalisi harus bervisi," tegasnya.
Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera Fachry Hamzah menilai koalisi partai politik 2004 telah gagal mengelola parlemen secara baik. Diharapkannya, para pembantu presiden mulai dari wakil presiden dan menteri-menteri tidak ada lagi yang membuat manuver sendiri-sendiri. [EL, Ant]
"Rapimnas tersebut kemungkinan akan sekaligus menetapkan pula pasangan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sebagai cawapres yang diduetkan dalam pilpres mendatang," ujarnya, di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jum`at (17/4).
Anas menjelaskan, sebenarnya agenda Rapimnas Demokrat itu adalah meresmikan calon presiden dari Partai Demokrat, namun jika dinamika dan perkembangan politik cukup memungkinkan, maka Rapimnas tersebut juga akan sekaligus menetapkan pula cawapres pasangan Yudhoyono.
Lebih lanjut Anas mengatakan, untuk pencalonan presiden itu, partainya tetap berkeinginan menjaling koalisi dengan partai lainnya.
Koalisi yang akan dibangun itu, antara lain, mampu memberikan dukungan stabilitas bagi roda pemerintahan, khususnya di lembaga legislatif. "Karenanya koalisi yang dibangun mesti diikat dalam kontrak politik dan pihak yang terlibat dalam koalisi ini bersifat institusi," ujarnya.
Ditegaskannya pula, kontrak politik ini akan menjadi panduan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh partai politik anggota koalisi. "Koalisi sebagai sarana untuk membangun pemerintahan yang kuat dan untuk menjalankan kepentingan rakyat. Intinya koalisi harus bervisi," tegasnya.
Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera Fachry Hamzah menilai koalisi partai politik 2004 telah gagal mengelola parlemen secara baik. Diharapkannya, para pembantu presiden mulai dari wakil presiden dan menteri-menteri tidak ada lagi yang membuat manuver sendiri-sendiri. [EL, Ant]
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
